<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyuap-bupati-jombang-sebut-ada-aliran-dana-ke-dprd_m_191509.jpeg" alt="Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati saat ditanyai awak media perihal kasus yang membelitnya." width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati saat ditanyai awak media perihal kasus yang membelitnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Inna Silestyowati mengaku adanya aliran dana yang mengalir kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Hal itu dikatakan Inna usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/2). Inna juga bilang bahwa di dalam ponsel selulernya ada rekaman pembicaraannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. "Aliran dana ke DPRD," ungkapnya singkat saat keluar gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa kedatangan Inna untuk diperiksa saksi Gubernur Jombang Nyono karena jabatannya pada saat itu sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Hal yang dikonfirmasi ialah mengenai perizinian dan pengurusan penembatan jabatan di Pemkab Jombang. "Diperiksa sebagai saksi untuk NSW TPK Suap Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang," jelas Febri Minggu (25/2). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK. Pada Sabtu (04/02) di tiga wilayah berbeda yakni Jombang, Surabaya dan Solo. Dalam operasi itu, KPK mengamankan lima orang lain yakni Oisatin, Kepala Puskemas Perak yang juga Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang; Didi Rijadi Kepala Paguyuban Puskemas Jombang; Munir ajudan Nyono; serta S dan A yang merupakan keluarga Inna.

Penyuap Bupati Jombang Sebut Ada Aliran Dana ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadis-kesehatan-ini-ngaku-beri-suap-ke-bupati-jombang-karena-diancam_m_191094.jpeg" alt="Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Inna Silestyowati usai diperiksa penyidik KPK Senin (23/2)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Inna Silestyowati usai diperiksa penyidik KPK Senin (23/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Inna Silestyowati </a>mengaku ditekan oleh Bupati Jombang Nyono. Karena, Inna bilang bahwa di dalam ponsel sellulernya ada rekaman pembicaraannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. "Ya ditekanlah, sama pak Nyono, di HP saya terekam pembicaraan dengan DPRD," ungkapnya usai diperiksa saat keluar gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2). Namun, dia enggan membeberkan tekanan apa yang diterimanya. Yang jelas katanya, ada aliran dana ke DPRD. Inna keluar gedung KPK sekitar pukul 17:46 WIB. Usai mengatakan demikian, Inna langsung bergegas&nbsp; menuju mobil tahanan yang telah menunggunya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK. Pada Sabtu (04/02) di tiga wilayah berbeda yakni; Jombang, Surabaya dan Solo. Dalam operasi itu, KPK mengamankan lima orang lain yakni Oisatin, Kepala Puskemas Perak yang juga Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang; Didi Rijadi Kepala Paguyuban Puskemas Jombang; Munir ajudan Nyono; serta S dan A yang merupakan keluarga Inna.

Kadis Kesehatan Ini Ngaku Beri Suap ke Bupati Jombang Karena Diancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-bupati-jombang-tetap-nyalon-begini-kata-kemendagri_m_186363.jpeg" alt="Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dan akan dibawa ke Rutan, Minggu (4/2)." width="100%">
<figcaption>Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dan akan dibawa ke Rutan, Minggu (4/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW) telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut tentu menjadi batu sandungan pencalonannya kembali sebagai imcumbent di daerah yang dijuluki kota santri itu. Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo angkat suara terkait pencalonan kembali Nyono sebagai Bupati. Dia mengatakan sudah sepantasnya pencalonan Nyono dibatalkan. "Kemarin kan nyalon, ini kan ada force major, ya harusnya diganti dong," ungkap Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/2). Pembatalan pencalonan Nyono juga dinilai tidak melanggar hukum. Adanya status force major, maka partai politik yang menaungi pencalonannya dianggap berhak melakukan penggantian dengan calon lain sebelum hari pemungutan suara. "Memang itu diperkenankan, selama belum pemungutan suara, partainya bisa mengganti, karena force major," tegas Hadi. Sebelumnya KPK menetapkan bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka karena menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati. Total ada Rp 275 juta duit pelumas yang diterima Nyono. "Sebanyak Rp 200 juta berasal dari pungutan liar (pungli) yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi. Kemudian Rp 75 juta berasal dari pungli proses izin terhadap sebuah rumah sakit di Jombang Rp 50 juta dari duit itu dipakai Nyono untuk kepentingan kampanye," pungkas Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Minggu (4/2).

Jadi Tersangka, Bupati Jombang Tetap Nyalon, Begini Kata Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-12-jam-plt-kepala-dinkes-jombang-bungkam-saat-menuju-rutan_m_1517764120_186243.jpeg" alt="Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati memilih bungkam saat ditanyai awak media perihal kasus yang membelitnya." width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati memilih bungkam saat ditanyai awak media perihal kasus yang membelitnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai diperiksa lebih dari 12 jam, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati memilih bungkam saat ditanyai awak media perihal kasus yang membelitnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Inna sebagai tersangka. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Dia memilih bungkam dan menunduk saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Inna mengenakan rompi tahanan bewarna oranye dan mengenakan baju serta celana bewarna merah ditambah kerudung bewarna ungu. Tampak Inna membawa dua buah tas yang dijinjing oleh kedua tangannya. Dikawal beberapa petugas, dia terus bergegas masuk ke dalam mobil tahanan yang telah menunggu. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Inna ditahan di Rutan KPK K4 selama 20 hari. "IS ditahan Rutan KPK K4, masa penahanan selama 20 hari," ujar Febri, Minggu (4/1). Sebelumnya, Pasca OTT (operasi tangkap tangan) yang digelar kemarin (3/2), <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186239/diundang-hadir-di-sidang-praperadilan-fredrich-kpk-masih-galau" target="_blank">KPK</a> memeriksa sejumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seperti diberitakan sebelumnya, tim telah memeriksa lima orang yang diamankan dari Jombang dan Surabaya. Tim KPK melakukan pemeriksaan awal di dua tempat, yaitu terhadap S, DR, dan OST di PoIres Jombang. Sementara pemeriksaan A dan IS dilakukan di Polda Jawa Timur. Salah seorang yang diperiksa adalah Inna Sulistyowati yang diketahui merupakan Kepala <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/05/186291/terkuak-ini-kode-suap-bupati-jombang-untuk-samarkan-kejahatannya" target="_blank">Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang</a>. Inna tiba di Gedung KPK tadi pagi (4/2) sekitar pukul 06.55 WIB. Inna adalah orang yang memberi suap kepada Bupati Jombang. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dua orang tersangka, yaitu IS dan NSW," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung Merah Putih, Persada, Jakarta Selatan, Minggu (4/2). La Ode menjelaskan NSW diduga melakukan tindak pidana suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Dia juga sangat prihatin lantaran sumber dugaan suap yang menjerat NSW diduga berasal dari kutipan pungutan liar perizinan dan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi. "Seharusnya (dana itu) menjadi hak masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik dan benar, tentu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama," beber La Ode.

Diperiksa 12 Jam, Plt Kepala Dinkes Jombang Bungkam saat Menuju Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-nyono-kena-ott-kpk-pusat-tunjuk-plt-dpd-golkar-jatim_m_186114.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK melakukan OTT terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Atas kasus tersebut, DPP Partai Golkar langsung merespons dengan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.  Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPP Partai Golkar segera akan memproses jika terbukti Nyono secara resmi dinyatakan tersangka oleh KPK. Menurutnya, Nyono sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim akan segera diberhentikan dan digantikan Plt dari DPP Partai Golkar. Lantas siapa Plt yang disipkan Golkar? "Nama Pak Gatot Sudjito merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan," kata Ace Hasan kepada JawaPo.com, Minggu (4/2). Meski demikian, kata dia, Golkar ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan resmi dari KPK. Golkar ingin mengetahui kasus apa yang menjerat kadernya, Nyono Suharli. "Kita dengarkan dulu penjelasan KPK," ujarnya. Dia menegaskan, tindakan tegas Partai Golkar tersebut sebagai konsekuensi dari komitmen Partai Golkar terhadap pemberantasan korupsi di bawah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. "Partai Golkar tidak akan kompromi terhadap kader yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Kita ingin menjalankan secara konsisten menuju Golkar Bersih," tegasnya. Seperti diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW). Selain mengamankan bupati, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti. Kini, NSW dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bupati Nyono Kena OTT KPK, Pusat Tunjuk Plt DPD Golkar Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-jombang-kena-ott-kepercayaan-publik-ke-golkar-makin-turun_m_186106.jpeg" alt="Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo saat Munaslub beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo saat Munaslub beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Dalam operasi itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) yang juga merupakan kader Partai Golkar telah diamankan oleh lembaga antirasuah. Tentunya OTT ini menuai kritikan baru di lingkaran partai berwarna kuning itu. Pasalnya, pasca peralihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menahkodai partainya menjadi lebih bersih dari korupsi. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto menyebut, kembali tertangkapnya kepala daerah dalam operasi senyap lembaga antirasuah itu menjadi suatu pukulan kembali bagi institusi pemerintahan. Apalagi, pada Desember lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku gelisah melihat angka kepala daerah yang ditangkap korupsi. Mantan Gubernur DKI itu pun mengingatkan agar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186102/ott-bupati-jombang-kpk-segel-ruangan-kepala-dinas-kesehatan" target="_blank">kepala daerah</a> untuk tidak tersangkut korupsi. "Saat itu, presiden menyebut bahwa sejak 2004 sudah 12 Gubernur dan 64 bupati/walikota ditangkap karena korupsi," kata Arif kepada JawaPos.com, Minggu (4/2). Di sisi lain, kata Arif, saat ini masyarakat pun akan menyoroti bagaimana konsistensi menteri perindustrian itu terhadap janjinya yang akan membawa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186053/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur" target="_blank">Partai Golkar</a>&nbsp;menjadi lebih bersih. Apalagi Bupati Jombang diketahui akan kembali maju dalam pilkada mendatang. "Perlu sikap tegas Golkar terkait pembatalan pencalonan tersebut dan terkait komitmen untuk tidak terlibat politik uang," ungkapnya. Lebih lanjut, kata Arif, Airlangga juga harus mampu membuktikan bahwa partainya telah berubah dibandingkan masa kepemimpinan Setya Novanto. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap partai berlambang beringin hitam itu akan semakin menurun. "Meski masih berada di antara jajaran partai besar, jumlah pemilih Golkar terus menurun sejak 1999, antara lain karena keterlibatan kader mereka dalam berbagai kasus korupsi," pungkasnya.

Bupati Jombang Kena OTT, Kepercayaan Publik ke Golkar Makin Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-bupati-jombang-kpk-segel-ruangan-kepala-dinas-kesehatan_m_186102.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko membuat ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat ikut digeledah, Sabtu (3/2). Bahkan kantor itu sudah disegel oleh petugas KPK. Penggeledahan dan penyegelan itu terkait pencairan barang bukti dugaan suap yang menyeret sang bupati. Penyegelan yang berlangsung pada pukul 21.00 itu dilakukan oleh lima petugas <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186063/kepala-daerah-jadi-langganan-ott-kpk-pengamat-akibat-sistem-pilkada" target="_blank">KPK</a>. Petugas menyegel ruangan Kadinkes Jombang yang berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 131, Kepanjen, Jombang, Jawa Timur. Bahkan penyidik antirasuah tersebut sempat melakukan penggeledahan di ruang Bupati Jombang. Namun, ruangan tersebut tidak dilakukan penyegelan. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186044/bupati-jombang-di-ott-kpk-ada-dugaan-penerimaan-uang" target="_blank">KPK</a> melakukan OTT di Jombang, Jawa Timur. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan penerimaan sejumlah uang kepada Bupati Jombang. "Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur. Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Sabtu (3/2). Menurut Febri, saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan secara rinci terkait dugaan penerimaan sejumlah uang kepada Bupati Jombang tersebut. "Belum ada informasi secara rinci, diduga terkait dengan jabatan yang bersangkutan," pungkasnya. Saat ini Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan seorang ajudannya telah berada di Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

OTT Bupati Jombang, KPK Segel Ruangan Kepala Dinas Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-daerah-jadi-langganan-ott-kpk-pengamat-akibat-sistem-pilkada_m_186063.jpeg" alt="Gubernur Jambi Zumi Zola baru saja menjadi tersangka di KPK." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jambi Zumi Zola baru saja menjadi tersangka di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) oleh satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah sederetan nama kepala daerah yang menjadi jadi langganan Operasi tangkap tangan (OTT) ataupun tersangka dugaan korupsi dari lembaga antirasuah tersebut. Bahkan baru-baru ini KPK baru saja memberikans status tersangka kepada Gubernur Jambi Zumi Zola atas dugaan korupsi dari pembahasan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Menurut Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickhar Hadjar, banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK baik sebagai tersangka maupun saksi akibat dari sistem biaya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/18/175737/anggaran-pilkada-2018-rp-152-t-politikus-pdip-wajar-kalau-segitu" target="_blank">anggaran Pilkada</a>&nbsp;yang terbilang tinggi. Tak ayal kepala daerah mau tak mau harus menempuh cara tersebut untuk mengembalikan biaya tinggi ketika saat mengikuti kontestasi Pilkada. "Banyak kepala daerah korupsi, karena sejak sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, sang calon membutuhkan biaya agar dapat dikenal para pemilih. Seperti biaya survei atau kegiatan massal untuk memperkenalkan diri pada masyarakat tentu saja ini butuh biaya banyak," kata Fikchar kepada JawaPos.com, Sabtu (3/2). Biaya besar itu tidak hanya pada proses sudah menjadi calon. Bahkan sebelum dinyatakan sebagai calon saja, seseorang bakal calon harus merogoh koceknya agar mendapatkan tiket untuk diusung oleh parpol tertentu. "Sewa perahu partai dalam rangka menjadi calon kepala daerah juga membutuhkan biaya yang banyak, apalagi kalau beberapa parpol," ungkap Fikchar. Dengan proses pembiayaan yang begitu tinggi itu, setiap orang ketika telah terpilih menjadi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186057/ditangkap-kpk-begini-komentar-bupati-jombang" target="_blank">kepala daerah</a>, maka mereka berusaha mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan sejak mencalonkan diri. "Menyebabkan kepala daerah selalu mencari peluang pengembalian harta yang sudah dikeluarkan," paparnya. Untuk itu, Fikchar meminta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kinerja kepala daerah. Baik itu bupati, wali kota maupun gubernur.

Kepala Daerah Jadi Langganan OTT KPK, Pengamat: Akibat Sistem Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur_m_186053.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menerima berkas verifikasi faktual dari KPU." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menerima berkas verifikasi faktual dari KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) menjadi petaka perdana bagi Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Sebab, dia merupakan kader Golkar yang pertama kali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas kasus ini, Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurahman mengaku sangat prihatin. Sebab lagi rekan-rekannya harus berurusan dengan &lrm;lembaga antirasuah tersebut. "Kami cukup prihatin, karena korupsi adalah extra ordinary crime," ujar Maman kepada JawaPos.com, Sabtu (3/2). Maman menegaskan, Partai Golkar tidak akan mengintervensi atas kasus dugaan korupsi yang membelit NSW. Semua diserahkan kepada lembaga antirasuah itu. "Serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku," katanya. Sebelumnya Partai Golkar di era kepemimpinan Setya Novanto sudah ada tujuh kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Pertama, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/24/183731/dipimpin-airlangga-golkar-berhasil-curi-pemilih-pdip" target="_blank">Partai Golkar</a>, Fadh El Faouz A Rafiq yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah dan Alquran. Kedua, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno. Dia tersangkut kasus korupsi suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal, dan Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun anggaran 2017. Ketiga, Bupati Batubara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnain yang korupsi, karena diduga menerima suap dalam proyek pembangunan infrastruktur di Batubara tahun 2017. Keempat, Ketua DPRD Kota Banjarmain Iwan Rusmali. Dia diketahui tersandung kasus suap persetujuan penetapan Perda penanaman modal PDAM Badarmasih Rp 50,5 miliar. Kelima, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang tersandung kasus suap dua proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu. &lrm;Keenam, Ketua DPR Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/05/186323/novanto-klaim-tak-tahu-proyek-e-ktp-bermasalah-sejak-awal-ngeles" target="_blank">e-KTP</a>. Ketua Umum Golkar itu diduga mengatur proyek senilai Rp 5,9 triliun itu bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ketujuh, kader Golkar lainnya adala Markus Nari juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Selain itu, Markus juga terjerat kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP.

Bupati Jombang Kena OTT, Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-jombang-terciduk-ott-golkar-kami-sanksi-berat_m_186049.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto (kiri) menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Hakim Tipikor Bengkulu." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto (kiri) menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Hakim Tipikor Bengkulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kini, dalam operasi senyapnya, Tim Satgas Penindakan KPK telah mengamankan Bupati Jombang yang berinisial NSW. Sosok orang nomor satu Jombang itu diketahui juga merupakan kader Partai Golkar. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Ratu Dian. "Iya benar kader Golkar," kata Dian saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (3/1). Lebih lanjut, Ratu menambahkan, pihaknya mengaku tidak akan mentolerir apabila kadernya terbukti melakukan tindakan pidana. Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186046/bupati-jombang-di-ott-kpk-golkar-beri-sanksi-tegas-jika-terbukti" target="_blank">partai beringin</a> ini tidak segan-segan akan melakukan pemecatan. "Siapapun kader jika melakukan kesalahan dan merugikan negara, DPP PG pastinya akan memberikan sanksi berat," ungkapnya. Kendati demikian, kata Ratu, untuk dapat melakukan tindakan lebih lanjut, pihaknya masih akan menunggu hasil laporan resmi dari lembaga yang dinahkodai oleh Agus Raharjo itu. "Sejauh ini DPP masih menunggu hasil laporan dari KPK karena kami juga baru dapat kabar," pungkasnya.

Bupati Jombang Terciduk OTT, Golkar: Kami Sanksi Berat!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott bupati jombang

Berita Terkini