<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kerap-disalahkan-kalau-ada-ott-kpk-tjahjo-masa-harus-diawasi-24-jam_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo heran dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK. Dia padahal sudah memberikan arahan, mana area-area yang rawan terjadi penyimpangan." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo heran dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK. Dia padahal sudah memberikan arahan, mana area-area yang rawan terjadi penyimpangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masifnya operasi tangkap tangan (OTT) puluhan kepala daerah (kada) sepanjang tahun 2018 membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo geram.&nbsp;Itu lantaran dirinya kerap&nbsp;disalahkan ada kada yang terciduk. "Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi. Masa 24 jam saya harus awasi," kata Tjahjo saat menyampaikan paparan kinerja Kemendagri di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/12). Tjahjo menyebut selalu menyampaikan area rawan korupsi kepada jajaran kepala daerah, namun itu tidak diindahkan. Terutama pada aspek perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial. Buntutnya, mereka yang terjerat mayoritas gara-gara persoalan tersebut. Tjahjo juga sedih lantaran selain kepala daerah, banyak juga Anggota DPRD yang diringkus KPK.&nbsp; "Jambi udah kena. Seperti di Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja jangan dicicil. Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," ucapnya. Sebelumnya,&nbsp;Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ICW menilai, lembaga antirasuah terbilang massif menciduk kepala daerah yang melakukan perkara korupsi. &ldquo;Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah),&rdquo; kata peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12). Menurut catatan ICW, KPK sepanjang 2004 hingga 2018 telah meringkus 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Bahkan 2018 ini tergolong tinggi kepala daerah yang diringkus KPK. &ldquo;Di susul tahun 2014 dengan 14 kasus kepala daerah yang ditangani KPK," jelasnya. Reporter: rdw / Ridwan

Kerap Disalahkan kalau Ada OTT KPK, Tjahjo: Masa Harus Diawasi 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpai-senang-kpk-tangkap-bupati-cianjur-efek-korupsinya-gak-main-main_m_.jpg" alt="Ilustrasi Uang Suap. KPAI mengapresiasi atas OTT KPK terhadap Bupati Cianjur pekan lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Uang Suap. KPAI mengapresiasi atas OTT KPK terhadap Bupati Cianjur pekan lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait OTT terhadap&nbsp; Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan korupsi pendidikan adalah kejahatan luar biasa. Pasalnya akan berdampak signifikan terhadap keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. "KPAI mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur. Bagaimana mau mendidik anak berkarakter jujur, sementara kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerahnya mencontohkan korupsi," sebutnya pada rilis yang diterima, Senin (17/12). Menurutnya, korupsi yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar itu juga melahirkan dampak panjang. Salah satunya akan berdampak buruk terhadap pelayanan pendidikan dan pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur. "Pertama, kontraktor akan menurunkan kualitas bangunan dari yang seharusnya karena anggarannya juga di potong. Bahkan, bisa membahayakan keselamatan warga sekolah,&rdquo; tegasnya. Selain itu, jika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas dan labotarium dipotong, maka akan mempengaruhi kekuatan dan umur bangunan. "Dampak buruknya, pendidik dan peserta didik bisa menjadi korban ketika bangunan sekolah runtuh saat mereka sedang belajar. Maka kontraktor akan membangun gedung yang tidak berumur lama," paparnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tegasnya, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. &ldquo;Termasuk perlindungan dari ancaman celaka akibat kualitas bangunan yang rendah sebab sarana dan prasarana tersebut diperlukan dalam proses pembelajaran yang berkualitas," tutup Retno. Sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar digelandang KPK dalam kasus koupsi DAK Pendidikan Cianjur Tahun 2018. Selain Irvan, KPK juga sudah menetapkan status tersangka kepada Kadisdik Cecep Sobandi, Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady. KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

KPAI Senang KPK Tangkap Bupati Cianjur, Efek Korupsinya Gak Main-main

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tasyakuran-di-alun-alun-warga-cianjur-saya-malu-punya-pemimpin-korup_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat, nasi-nasi liwet itu bertemu dengan berbagai orasi dan kerumunan ribuan warga. "Bergandengan tangan" demi mensyukuri operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Irvan Rivano Muchtar. Nasi-nasi liwet itu dibawa oleh masing-masing perwakilan dari 27 organisasi kemasyarakatan. Seperti dilaporkan Radar Cianjur, makan bersama dihelat di sejumlah titik di sekitar alun-alun. "Tidak perlu dibeberkan atau dijelaskan lagi. Semua publik sudah tahu apa permasalahannya. Ingat, kezaliman pasti runtuh karena itu semua berkat doa masyarakat," ujar Ketua Gerakan Aktivis Presidium Rakyat (APR) Cianjur Ridwan Mubarok, salah seorang yang berorasi. Irvan resmi menyandang status tersangka dari KPK karena diduga memotong anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Cianjur pada 2018. Setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (13/12), Irvan membantah telah mengeluarkan perintah pemotongan anggaran tersebut. Pada saat yang sama, dia tak menampik kemungkinan pemotongan itu atas inisiatif anak buahnya. "Ya, seperti itu mungkin. Nanti kuasa hukum yang jelaskan," kata dia. Di Alun-Alun Cianjur, petugas satpol PP yang bertugas memperingatkan warga agar tak menginjak rumput sintetis. Namun, saking banyaknya warga, petugas kewalahan. Warga akhirnya berkerumun di sekitar kolam yang dikelilingi rumput sintetis. Tak sampai di situ, warga lantas membuka paksa benteng seng tempat turun dan naik ke lokasi alun-alun. Bunyi benteng seng pun sempat membuat gaduh. Tanpa dikomando, pintu gerbang pendapa di seberang alun-alun pun dibuka. Warga kembali ke alun-alun dan mendekati mobil orasi. Di sana mereka cukup lama berkumpul sambil mendengarkan orasi. Menjelang sore, mereka mulai terlihat santai dan berswafoto ria di alun-alun dan pendapa. Pimpinan Yayasan Attaqwa Cianjur Ustad Umar dalam orasinya memaparkan, pihaknya akan tetap mengawal dan terus memberikan dukungan kepada KPK. "KPK tak boleh berhenti di sini dan mampu menangkap satu per satu pejabat Cianjur yang terlibat," katanya. Ketua Bravo Komando Grup Bambang Adi S. menambahkan dalam orasinya, ada tujuh tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Di antaranya, meminta Pemkab Cianjur segera menghapus dan mencopot stiker, spanduk, serta baliho bertulisan Cianjur Jago. Juga menghapus nama Irvan Rivano Muchtar di tugu selamat datang Cianjur di perbatasan. "Kembalikan fungsi camat, lurah, Kades, RW, dan RT kepada tugas yang semestinya dengan melarang berpolitik untuk mendukung salah satu partai politik." Seorang warga Gekbrong, Cianjur, Asep Sopiandi mengungkapkan kehadirannya di alun-alun untuk memastikan undangan yang beredar di media sosial perihal adanya makan nasi liwet sebagai bentuk rasa syukur. "Saya malu punya pemimpin yang korupsi. Mudah-mudahan pimpinan yang akan datang baik, tak korup, sayang rakyat, dan amanah kepada masyarakat," ujar Asep yang mengaku datang bersama teman dan saudara.&nbsp;

Tasyakuran di Alun-Alun, Warga Cianjur: Saya Malu Punya Pemimpin Korup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-rayakan-ott-bupati-cianjur-ridwan-kamil-jangan-berlebihan_m_.jpg" alt="Warga rayakan OTT Bupati Cianjur di alun-alun" width="100%">
<figcaption>Warga rayakan OTT Bupati Cianjur di alun-alun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Cianjur berkumpul pascaoperasi tangkap tangan (OTT)&nbsp;sang Bupati, Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ribuan warga tumpah ruah usai salat Jumat di Alun-alun Cianjur, Jawa Barat, Jumat (14/12). Diketahui, ribuan warga dari anak-anak hingga orang dewasa berkumpul untuk merayakan OTT Bupati dua hari lalu. Sebelumnya pun sempat adanya kabar supir angkot menggratiskan penumpang usai mendengar Bupati Cianjur terkena OTT. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, meminta euforia warga Cianjur pasca OTT bupati agar tidak berlebihan. Hal itu untuk menjaga kondusifitas di Cianjur. "Jangan mengekspresikan terlalu berlebihan karena masing-masing pihak politik pasti ada pendukungnya. Sehingga suka tidak suka, (euforia) secukupnya saja," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Jumat (14/12). Sedangkan,&nbsp;Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, perayaan warga di Alun-alun Cianjur sudah ada yang menangani. "Ada riak euforia dari masyarakat, tapi Alhamdulilah dapat ditangani," ujar Herman. Menurut Herman yang juga sebagai Wakil Bupati Cianjur, dirinya sangat menyayangkan dengan adanya OTT terhadap Bupati Cinajur. "Terus terang kami bersedih, karena saya tahu bahwa Pak Bupati orangnya integritas agamanya bagus, membimbing kami. Tapi jelas mungkin lengah dalam pengawasan jadi ada (penyimpangan)," ucapnya. Sebelumnya, tim penindakan&nbsp;KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kabupaten Cianjur, Irvan Rivano Muchtar Rabu (12/12) lalu. Penangkapan Irvan diduga berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Irvan ditangkap bersama Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

Warga Rayakan OTT Bupati Cianjur, Ridwan Kamil: Jangan Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-warga-rayakan-ott-bupati-cianjur-di-alun-alun_m_.jpg" alt="Ribuan warga padati alun-alun rayakan OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga padati alun-alun rayakan OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur&nbsp;Irvan Rivano Muchtar pada Kamis (12/12) lalu. Dua&nbsp;hari pascapenangkapan Irvan ribuan warga tumpah ruah di Alun-alun Cianjur, Jumat (14/12) usai salat Jumat. Seperti dilansir dari Radar Cianjur (Jawa Pos Group), warga berkumpul ternyata untuk merayakan OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK. Hingga pukul 14.00 WIB warga terus bertambah dan memaksa masuk ke Alun-alun Cianjur yang masih dalam tahap pembangunan. Tak hanya di Alun-alun, warga pun merangsek masuk ke area Pendopo Cianjur dan merusak fasilitas di area pendopo. Sebuah kandang yang berisi ayam jago putih menjadi sasaran para warga. Sebelumnya diberitakan, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Cianjur, Irvan Rivano Muchtar Rabu (12/12). Irvan Rivao Muchtar malah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPT) lantaran berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Irvan ditangkap bersama Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

Ribuan Warga Rayakan OTT Bupati Cianjur di Alun-alun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cianjur-kena-ott-herman-suherman-ditunjuk-jadi-plt_m_.jpg" alt="Herman Suherman menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur" width="100%">
<figcaption>Herman Suherman menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan formulir berita penunjukan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur. Hal itu menyusul sang bupati, Irvan Rivano Muchtar kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sangat prihatin dan sedih karena kepala daerah Jabar kembali terkena OTT. "Saya sangat prihatin dan sedih. Karena urusan integritas itu harga mati jangan main-main," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Jumat (14/12). Kang Emil sapaannya, menyebut setelah kejadian OTT di Cianjur, pelayanan publik harus tetap dijaga dan berjalan seperti biasanya. Bahkan, Kang Emil dalam waktu dekat akan bertolak ke Cianjur untuk kembali menyemangati warganya. "Saya akan segera ke Cianjur untuk memberikan semangat bahwa Pemprov akan mengawal kondusifitas daerah," tuturnya. Sedangkan, Herman sebagai Plt Bupati mengaku akan menjalankan amanah tersebut dengan baik. Visi misi, program dan pelayanan publik akan tetap berjalan. "Kami pemerintah daerah sedih, padahal Pak Wagub orangnya berintegritas dan bagus dalam membina kami. Ke depan kami akan meneruskan visi misi, kami harus bangkit juga membangun mental masyarakat," ujar Herman. Sebagaimana diketahui, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkena OTT oleh KPK. Dengan dugaan tekah memeras kepala SMP di Cianjur terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp 46,8 miliar.

Bupati Cianjur Kena OTT, Herman Suherman Ditunjuk Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-ini-yang-membuat-kami-selalu-bekerja-keras-buru-koruptor_m_.jpg" alt="Seorang sopir angkot di Cianjur menggratiskan tarif usai KPK menangkap kepala daerahnya" width="100%">
<figcaption>Seorang sopir angkot di Cianjur menggratiskan tarif usai KPK menangkap kepala daerahnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengunggah sebuah foto yang menampilkan respons warga Cianjur usai penetapan tersangka Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam akun twitternya, terlihat pintu angkot ditempel tulisan "Naik Angkot Gratis Hari Ini #Bonus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK". Terkait hal itu, Syarief mengungkapkan, hal tersebut sebagai apresiasi seorang warga Cianjur, yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota atas tertangkapnya kepala daerahnya oleh KPK. Karena rasa syukurnya itu, maka sopir itu menggratiskan tarif untuk penumpang. Inilah yang membuat Syarief memiliki alasan kuat bersama lembaga antirasuah ini untuk bekerja keras memberantas para koruptor. "APRESIASI SUPIR KENDARAAN UMUM CIANJUR seperti ini yang MEMBUAT @KPK_RI selalu bekerja keras memburu koruptor karena RAKYAT SUDAH SANGAT TERTINDAS OLEH PERILAKU POLITISI/PEJABAT KORUP," tulis Laode dalam akun twitter @LaodeMSyarif. Lebih lanjut, pimpinan KPK itu juga meminta dukungan kepada Wakil Rakyat dan Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi. "MOHON DUKUNGAN Wakil Rakyat @DPR_RI Presiden @jokowi dan WAPRES @wapres_ri bapak @Pak_JK," lanjutnya. Saat dikonfirmasi secara terpisah, Syarief mengaku bahwa dia menganggap respons seorang sopir angkot itu sebagai bentuk apresiasi warga Cianjur kepada KPK. "KPK menghargai keikhlasan dan support mereka kepada KPK. Bupati Cianjur sudah beberapa kali melakukan korupsi dan menurut laporan tiap tahun memotong dana pendidikan," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12) Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018. KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Pimpinan KPK: Ini yang Membuat Kami Selalu Bekerja Keras Buru Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-menyerahkan-diri-kpk-tahan-kakak-ipar-bupati-cianjur_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Kakak Ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady selama 20 hari ke depan. Tubagus merupakan tersangka yang diduga sebagai perantara dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 140 kepala SMP di Cianjur. "TCS Ditahan 20 hari pertama di Polres Jaktim sejak 13 Des 2018," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (14/12). Terpisah, pada Kamis malam (13/12) ketika hendak meninggalkan gedung KPK dan menuju mobil tahanan lembaga ini, dengan mengenakan rompi oranye, Tubagus hanya diam seribu bahasa. Ketika, awak media mencecar dengan berbagai pertanyaan. Sekadar informasi, Tubagus menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (13/12) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pria&nbsp;yang juga merupakan orang kepercayaan Irvan, diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi pemerasan oleh Irvan. Sebelum Tubagus, KPK telah menahan 3 tersangka lainnya lebih dulu. Ketiga tersangka yakni, Bupati Cianjur Irvan Rivano, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin. Irvan diduga memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

Usai Menyerahkan Diri, KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cianjur-jadi-kepala-daerah-ke-106-yang-disekolahkan-ke-kpk_m_.jpg" alt="Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara." width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara terus berusaha memerangi praktik korupsi. Oleh sebab itu lahirnya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sejak lembaga superbodi itu lahir, telah terdapat 106 kepala daerah yang "disekolahkan" ke lembaga antirasuah tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terakhir adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Berdasar data KPK, sepanjang 2018 Irvan Rivano merupakan kepala daerah ke-21 yang terjaring saat operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, dia tercatat sebagai kepala daerah yang ke-106 dengan predikat tersangka alias "disekolahkan". Tingginya angka kepala daerah yang terjebak dalam praktik korupsi itu sangat disayangkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Syarif menyebut, mayoritas korupsi terjadi di sektor politik. "Sebenarnya kita sudah sejak dulu (bicara tentang perbaikan sistem partai politik), dari tahun lalu, ketika kita mulai kajian korupsi di sektor politik," ungkapnya pada awak media, Jumat (14/11). Menurutnya, dari sejumah kajian KPK, ada sejumlah masalah di sektor politik yang berujung pada praktik korupsi. Contohnya, keuangan partai politik (parpol), sistem kaderisasi parpol, penegakan etik, hingga soal biaya demokrasi. Tingginya biaya demokrasi itu membuat kalangan kepala daerah pada saat mencalonkan diri tidak bisa lepas dari praktik korupsi. Bayangkan saja, ketika pencalonan mereka itu harus menanggung biaya kampanye yang tidak sedikit. Belum lagi honorium untuk saksi ketika pilkada. "Biaya itu membebani para calon kepala daerah sehingga berujung pada praktik suap. Tapi, banyak juga bupati yang lain tidak melakukan yang sama," ujar Syarif. Korupsi yang dilakoni oknum kepala daerah itu kembali menjadi sorotan, setelah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dalam kasusnya, Irvan diduga "menyunat" anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk membangun fasilitas SMP di Kabupaten Cianjur. "KPK merasa sangat tidak nyaman dengan Bupati Cianjur ini karena yang dikorbankan adalah sekolah-sekolah, pendidikan anak-anak. Ini memeras kepala sekolah seperti itu. Konstruksi kasusnya kemarin itu, ini bagian dari pemerasan," jelas Syarif. Pemerasan itu terjadi, karena kepala sekolah ketika akan diberikan anggaran perbaikan, mereka harus menyetorkan uang sebesar 7 persen dari total anggaran yang diterima dari DAK. "Itu kan aneh banget," pungkasnya.

Bupati Cianjur Jadi Kepala Daerah ke-106 yang 'Disekolahkan' ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kakak-ipar-bupati-cianjur-akhirnya-menyerah_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri meminta para teresangka kasus DAK Kabupaten Cianjur untuk kooperatif. Hal tersebut seabagaimana dilakukan kakak ipar Bupati Cianjur, Tubagus Chepy" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri meminta para teresangka kasus DAK Kabupaten Cianjur untuk kooperatif. Hal tersebut seabagaimana dilakukan kakak ipar Bupati Cianjur, Tubagus Chepy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady akhirnya menyerahkan diri, Kamis (13/12). Cepy sebelumnya buron ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cianjur. Juru Bicara KPK, Febry Diansyah mengatakan, Cepy menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 14.00. Cepi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Cianjur tahun 2018. "Siang ini, sekitar pukul 14.00 WIB tersangka TCS (Tubagus Cepy Sethiady), Kakak Ipar Bupati telah menyerahkan diri ke KPK dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," ucapnya pada awak media, Kamis (13/12) Lebih lanjut, dia menegaskan KPK mengapresiasi sikap kooperatif Cepy. Dia juga meminta seluruh tersangka dan saksi di kasus ini untuk bersikap kooperatif. "Kami hargai penyerahan diri tersebut dan kami ingatkan agar seluruh tersangka dan saksi bersikap koperatif dan terbuka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan," sambungnya. Sebelumnya, Tubagus tidak ikut diamankan oleh KPK dalam OTT Bupati Cianjur, Irvan. Dia sempat melarikan diri tak lama setelah Irvan dicokok. KPK menyebut Tubagus bertindak sebagai perantara transaksi dalam kasus ini. Dia diduga sebagai orang kepercayaan Irvan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 4 orang tersangka. Mereka ialah Irvan selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan. KPK menduga Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar dan meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

Kakak Ipar Bupati Cianjur Akhirnya Menyerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott bupati cianjur

Berita Terkini