<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen APBD, serta uang Rp 1 miliar dan mata uang asing senilai 9.650 euro setelah melakukan upaya paksa penggeledahan pada beberapa wilayah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan itu dilakukan pada 17-25 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak 17-25 Juli penyidik telah melakukan penggeledahan pada 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, DPRD Jawa Tengah, tujuh kantor swasta, dan dua kantor pihak lainnya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan penggeledahan dilakukan di Kota Semarang, Kudus, Salatiga, dan lainnya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014921455/jika-pasangan-anda-melakukan-8-hal-ini-kemungkinan-dia-benar-benar-jatuh-cinta">Jika Pasangan Anda Melakukan 8 Hal Ini, Kemungkinan Dia Benar-Benar Jatuh Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, penyidik berhasil mengamankan barang bukti dari upaya paksa penggeledahan itu. Barang bukti itu akan didalami penyidik KPK, melalui pemeriksaan saksi-saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen berisi catatan tangan, uang sekitar Rp 1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengamini, penyidik KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi di Semarang. Namun, juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita bersama suaminya Alwin Basri serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD telah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014921445/ma-anulir-vonis-bebas-zainal-muttaqin-hakim-terbukti-gelapkan-sertifikat-dihukum-15-tahun-penjara">MA Anulir Vonis Bebas Zainal Muttaqin, Hakim: Terbukti Gelapkan Sertifikat, Dihukum 1,5 Tahun Penjara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada hari ini KPK juga memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti dan suaminya yang juga menjabat&nbsp;Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Alwin Basri.&nbsp;Namun, Ita tidak memehuni panggilan pemeriksaan yang sedianya diperiksa pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Alwin Basri usai menjalani pemeriksaan mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Semarang dari KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," ungkap Alwin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alwin enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang diduga juga menyeret nama sang istri. Alwin hanya mengaku siap untuk menjalani proses hukum tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," pungkas Alwin.&nbsp;</div> </div>

KPK mengamankan barang bukti berupa dokumen APBD, serta uang Rp 1 miliar dan mata uang asing senilai 9.650 euro setelah penggeledahan.

KPK Amankan Dokumen APBD Hingga Uang Rp 1 Miliar Usai Geledah Beberapa Lokasi di Pemkot Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Geledah-rumah-Bupati-Solok-Selatan-Sy-Ridwan-Padang-Ekspres.jpg" alt="Geledah rumah Bupati Solok Selatan Sy Ridwan Padang Ekspres" width="100%">
<figcaption>Geledah rumah Bupati Solok Selatan Sy Ridwan Padang Ekspres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK telah menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria tersangka. Akan tetapi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan belum menjelaskan detail kasus yang menjerat bupati dua periode tersebut.  Penetapan Muzni memang diawali dengan penggeledahan rumah pribadinya oleh petugas KPK pada Kamis (25/4). Adapun rumah bupati yang mengawali karirnya sebagai birokrat Pemko Padang itu berada di kawasan Jalan Tanjung Karang No S12, RT02/RW08 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.  Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Solok Selatan Firdaus menyebut bahwa bupatinya mengaku pernah mengaku diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah itu dua kali. Tepatnya pada 27 Januari dan 11 Februari lalu. Setelah itu, tidak ada panggilan lagi dan tiba-tiba ada penggeledahan di rumahnya.  “Sebelumnya saya memang pernah dipanggil KPK dua kali, tanggal 27 Januari dan 11 Februari (karena) adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Solsel. (Dalam) hal menerima hadiah atau janji,” jelasnya sebagaimana dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (28/4).  Atas penetapan status itu, para pejabat di Pemkab Solok Selatan memilih bungkam. Mereka mengaku tidak tahu menahu dengan kasus yang menjerat kepala daerahnya itu. Relatif para pejabat terkait di Pemkab Solok Selatan mengaku tengah berada di luar kota.  Seperti pengakuan Kabag Humas Pemkab Solok Selatan Firdaus dan Plt Inspektur Inspektorat Solsel Gustiandri. “Saya sekarang berada di Palembang pak dan belum tahu banyak perihal penggeledahan itu,” ungkap Gustiandri dengan singkat.  Sebelumnya pada saat rumah Muzni Zakaria digeledah penyidik KPK. Penggeledahan itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang bersenjata lengkap.  Salah seorang warga sekitar, Teguh Ilhamda, 26, mengaku melihat kedatangan tim KPK ke rumah pribadi Bupati Solsel itu sekitar pukul 08.00 dengan menggunakan mobil.  "Saya lihat tadi pagi sekitar pukul 08.00. Ada mobil datang kemudian keluar dua orang memakai rompi KPK yang dikawal dua orang polisi menyandang senjata api. Setelah dibukakan pintu pagar oleh penjaga, mereka langsung masuk ke rumah," ungkapnya.  Menurutnya, rumah tersebut merupakan rumah pribadi Bupati Solsel Muzni Zakaria. "Benar, ini rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Sudah lama dia punya rumah pribadi di sini, dan datang setiap seminggu sekali. Kalau dia datang kemudian salat di Masjid Nur Sakinah samping rumahnya sering keliatan. Biasanya keponakan dan keluarga dari istri Bupati itu sehari-hari tinggal di sini," bebernya.  Tetangga lainnya yang enggan menyebutkan nama, mengatakan Bupati Solsel Muzni Zakaria tampak berkumpul bersama keluarga pada Rabu malam kemarin. "Saya lihat, sepertinya beliau ada di rumah tadi malam dan berkumpul bersama keluarga. Tadi subuh dia berangkat, tapi tidak tahu ke mana," ucapnya.  Sekitar pukul 11.30 seorang pria mengenakan baju berbatik tampak keluar dari rumah dengan membawa sejumlah dokumen dan mendapatkan pengawalan personel kepolisian, lalu masuk ke mobil berplat nomor BA 1554 AY yang berada di luar pagar rumah untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi.  Sekitar setengah jam setelah itu, mobil tersebut kembali datang dan parkir di halaman rumah. Pria berbaju batik keluar dari mobil lalu masuk ke rumah. Jelang beberapa saat, tampak empat orang keluar dari rumah dengan membawa dua buah koper untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya, mereka meninggalkan lokasi.

Sebelum jadi Tersangka, Bupati Solok Selatan Sudah 2 Kali Dipanggil KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-geledah-dispora-kpk-segel-ruang-kepala-dinas-pendidikan-aceh_m_227000.jpg" alt="Ruang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Syaridin dan ruang pertemuan yang berada di lantai 2 gedung A kantor tersebut disegel KPK, Rabu (11/7)." width="100%">
<figcaption>Ruang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Syaridin dan ruang pertemuan yang berada di lantai 2 gedung A kantor tersebut disegel KPK, Rabu (11/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yuuf. Kali ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kontor dinas. Penyidik KPK mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, Rabu (11/7). Hasilnya, ruang kerja Kepala Disdik Aceh Syaridin dan ruang pertemuan disegel KPK. Tempak ditempel sebuah kertas atau stiker berisi larangan untuk dibuka. Untuk diketahui, ruang Kepala Disdik Aceh berada di lantai 2 gedung A kantor tersebut. Tepatnya di jalan Teuku Daud Beureueh, ditempel satu kertas di pintu masuk. Pada kertas tersebut, terdapat logo KPK serta tulisan "Disegel". Sementara itu, ruang pertemuan yang terletak di sisinya juga ditempel stiker yang sama. Selain itu, pada kertas terdapat tulisan kecil bertulis "untuk keadilan". Ketika peyidik KPK melakukan penyegelan, Kadis Syaridin tidak berada di kantornya. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, seorang petugas Satpam berjaga di sekitar ruang disegel. Satpam bertugas untuk memastikan ruang tidak dibuka dan tanda segel tidak dicopot oleh siapapun. Diperkirakan dua ruangan ini disegel sekira pukul 11.00 WIB siang. Selepas dari dua ruangan tersebut, tim penyidik KPK kemudian bergerak menuju Gedung B Kantor Dinas Pendidikan Aceh di Jalan Dimurthala, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tiba sekitar pukul 11.30 WIB. Di sana mereka melakukan penggeledahan. Begitu mereka masuk, ruangan di dalam gedung ditutup termasuk pintu gerbang dan bahkan para pegawai tidak diizinkan keluar. Pada Selasa (10/7) kemarin, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh dan kantor PUPR. Usai menggeledah, merak tampak membawa sejumlah koper dan kardus yang didiga berisi berkas atau dokumen.

Setelah Geledah Dispora, KPK Segel Ruang Kepala Dinas Pendidikan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidik-kpk-bawa-sejumlah-koper-dan-kardus-dari-kantor-dispora-aceh_m_226822.jpg" alt="Tim Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Desa Lampriek, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/7)." width="100%">
<figcaption>Tim Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Desa Lampriek, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Selasa (10/7). Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB hingga petang. Penggeledahan diduga berkaitan dengan suap korupsi Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan tersangka lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Pengamatan JawaPos.com di lokasi, Tim penyidik KPK baru keluar dari Kantor Dispora Aceh sekira pukul 17.25 WIB. Yang berada di Jalan T. Nyak Arief, Desa Lampriek, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Belum diketahui pasti ruangan apa saja yang digeledah peyidik KPK. Tampak sejumlah penyidik KPK membawa sejuah koper berwana biru, merah dan kardus. Yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang sudah siaga di depan lobi kantor tersebut. Selain itu, para peyidik KPK tampak mengunakan masker atau penutup mulut berwarna putih. Tak sepatah kata pun keluar dari saat awak media berusaha mendekat. Tak diketahui pasti berapa jumlah KPK yang diturunkan dalam penggeledahan ini. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Tak kurang dari enam jam para penyidik KPK berada dan menggeledah Kantor Dispora Aceh. Belum diketahui berkas atau dokumen apa yang dibawa. Para penyidik KPK meninggalkan Kantor Dispora Aceh menggunakan lima unit mobil. Mereka dikawal ketat oleh dua personel Brimob bersenjata lengkap. Tidak diketahui pasti mereka berangkat ke mana, apakah ke Polda Aceh atau langsung menuju bandara atau langsung ke Jakarta. Sebelum penggeledahan ini selesai, para pegawai dinas tersebut tidak diperbolehkan pulang atau meninggalkan gedung. Sebagian dari mereka duduk di sebuah tempat yang mirip kantin dan sekitar pekarangan kantor. Mereka baru dibisa pulang sekira pukul 17.00 WIB.

Penyidik KPK Bawa Sejumlah Koper dan Kardus dari Kantor Dispora Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-empat-lokasi-penyidik-kpk-sita-dokumen-penting_m_190288.jpeg" alt="Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda terkait kasus dugaan suap kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah. "Pada Sabtu (17/2) di 4 lokasi, Kantor Bupati Lampung Tengah, Rumah Dinas Bupati, Kantor DPRD Lampung Tengah, Kantor Dinas Binamarga dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat &amp; Kawasan Pemukiman," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/2). Penggeledahan kata Febri, dilakukan oleh 3 tim secara paralel pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. "Dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pengajuan pinjaman kepada PT SMI," tuturnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Taufik Rahman. Atas perbuatannya, pihak pemberi Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak penerima suap, Natalis dan Rusliyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi &nbsp;

Geledah Empat Lokasi, Penyidik KPK Sita Dokumen Penting

kpk geledah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk geledah

Berita Terkini

KPK Amankan Dokumen APBD Hingga Uang Rp 1 Miliar Usai Geledah Beberapa Lokasi di Pemkot Semarang

Sebelum jadi Tersangka, Bupati Solok Selatan Sudah 2 Kali Dipanggil KPK

Setelah Geledah Dispora, KPK Segel Ruang Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Penyidik KPK Bawa Sejumlah Koper dan Kardus dari Kantor Dispora Aceh

Geledah Empat Lokasi, Penyidik KPK Sita Dokumen Penting

Download Aplikasi JawaPos.com