<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/20250207_142954-1-1096452335.jpg" alt="Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Oknum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial FFF nekat menjadi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Alasannya, dia kesal atas dugaan kasus korupsi mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning tidak kunjung terungkap. "Karena kasus dia (mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning) waktu itu memang tidak pernah terungkap," ujar tersangka FFF di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Namun aksi FFF akhirnya berujung pada penangkapan. Dia bersama dua temannya diringkus aparat kepolisian karena memeras Leonard Haning. Pemerasan itu bermoduskan dirinya dan rekan menjadi anggota KPK gadungan. Dalam kasus pemerasan itu, FFF berperan sebagai pengumpul dokumen-dokumen pendukung dugaan korupsi Leonard Haning. Dokumen itu diserahkan kepada tersangka AA alias Adit, yang selanjutnya dijadikan landasan Adit membuat sprindik dan surat pemanggilan KPK palsu. FFF menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Leonard. "Kasus rumput odot itu sudah dilaporkan, kasus tanah. Jadi tidak pernah terungkap makanya (saya laporkan)," sambungnya. Diberitakan sebelumya, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus pemalsuan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan KPK terhadap Leonard Haning selaku mantan Bupati Rote. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50. Adapun modus tiga tersangka ialah membuat surat dokumen sprindik KPK palsu dengan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025. Serta surat panggilan dari KPK terhadap mantan Bupati Rote Leonardo Haning dalam kasus Korupsi Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan kerugian negara sebesar Rp 20 Miliar. Diketahui, otak utama dari kelompok ini ialah tersangka AA. Ia membuat dokumen surat perintah penyelidikan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan surat panggilan dari KPK untuk Bupati Rote Ndao periode 2009 - 2019 Leonardo Haning. Surat palsu itu ia buat hanya dengan berbekal sebuah aplikasi Pixellab di handphone miliknya. Tak hanya itu, ia juga membuat akun whatsapp fiktif mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan mengunakan ponselnya. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan korban bahwa sprindik dan surat pemanggilan itu berasal langsung dari pimpinan KPK. Namun, para pelaku belum mendapatkan deal harga dari Leonardo agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti karena keburu ditangkap. "Ketiganya ingin mendapatkan keuntungan dari sprindik palsu KPK palsu," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015619606/asn-pemda-ntt-nekat-jadi-pegawai-kpk-gadungan-polisi-ungkap-perannya-dalam-kasus-pemerasan-mantan-bupati-rote">ASN Pemda NTT Nekat Jadi Pegawai KPK Gadungan, Polisi Ungkap Perannya dalam Kasus Pemerasan Mantan Bupati Rote</a> Para tersangka dikenakan Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 35 UU RI nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Penyelidik masih mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus ini.

Oknum ASN NTT berinisial FFF nekat menjadi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Dia kesal dengan kasus korupsi.

Pengakuan Oknum ASN NTT, Nekat Jadi Petugas KPK Gadungan karena Kasus Korupsi Mantan Bupati Rote Tidak Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/KPK-gadungan.jpg" alt="TIPU-TIPU: Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto (kanan) dan tersangka penipuan Eliyas dalam ungkap kasus di Mapolres Gresik. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIPU-TIPU: Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto (kanan) dan tersangka penipuan Eliyas dalam ungkap kasus di Mapolres Gresik. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – M. Eliyas mahir dalam berakting. Namun, kelebihan itu dimanfaatkan untuk tipu-tipu alias memperdaya orang. Tujuannya, meraup keuntungan. Modusnya, laki-laki 43 tahun itu mengaku sebagai aparat KPK gadungan. Hasilnya, dua korban sudah tertipu oleh akal bulusnya.  Eliyas terampil dalam bersilat lidah. Bahkan, di hadapan polisi dan awak media, Senin (19/10), dia mengaku bernama Vicky Andreanto. ’’Identitas tersebut yang biasa digunakan tersangka untuk memperdaya korbannya,’’ ungkap Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto.  Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita berbagai peralatan yang identik dengan perlengkapan aparat. Mulai seragam dan kartu nama anggota KPK, pin anggota Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim, kartu pengacara, hingga kartu pers. Termasuk empat KTP palsu, puluhan juta uang mainan, dan buku tabungan palsu.  ’’Semua dipakai untuk mengelabui korban agar semakin yakin dengan sandiwaranya,’’ kata perwira dengan dua melati di pundak itu.  Sepak terjang Eliyas terhenti setelah berhasil menipu dua korban. Salah satunya, Khoirul Anam, warga Desa Kandangan, Cerme, Gresik. Saat bertemu korban, tersangka mengaku sebagai penyidik Tipikor Polda Jatim sekaligus anggota KPK. Ceritanya, tersangka mengaku mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan ke madrasah ibtidaiyah (MI) berupa dana hibah nasional.  ’’Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 350 juta,’’ ujar Arief.  Namun, korban mencium kecurigaan setelah tersangka memberikan syarat jika ingin mendapatkan dana hibah tersebut. Yakni, pihak sekolah harus mau mengeluarkan uang Rp 5,7 juta untuk mengurus pajak pencairan dana hibah tersebut.  Untuk meyakinkan korban, tersangka juga memamerkan pistol mainan dan borgol. Selain itu, Eliyas memakai masker bertulisan ’’Tipikor’’. Tidak hanya itu, tersangka juga menunjukkan koper berisi uang. ’’Katanya, uang itu adalah milik MI lain yang sudah membayar pajak pencairan dana hibah,’’ kata mantan Kapolres Ponorogo itu.  Dengan berbagai akal bulus pelaku tersebut, korban akhirnya percaya. Lalu, korban rela memberikan uang Rp 5,7 juta kepada tersangka. Sandiwara Eliyas terbongkar saat korban menghubunginya.  ’’Korban dijanjikan mendapat dana hibah pada 9 Oktober. Namun, tersangka justru menghilang. Hal tersebut segera dilaporkan kepada kami sebagai langkah awal untuk menangkap pelaku,’’ ungkapnya.  Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata tersangka juga pernah menipu korban bernama Herdy Bramanta, warga Perum Citrasari Regency, Jalan Raya Banjarsari, Cerme. Modusnya, tersangka mengaku hendak menyewa rumah. Dalam kesepakatannya, harga sewa Rp 25 juta per tahun. Korban membayar dengan selembar cek senilai kontrak tersebut. ’’Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan beberapa buku tabungan dengan saldo miliaran rupiah,’’ jelas Arief.  Korban yang percaya akhirnya menyetujui rumahnya dikontrak tersangka selama setahun. ’’Cek yang dibayarkan tersangka ternyata ditolak bank karena tidak ada saldonya. Korban merasa ditipu sehingga melapor ke polisi,’’ paparnya.  Di hadapan petugas kemarin, Eliyas mengaku bahwa aksi tipu-tipunya dilakukan karena faktor ekonomi. Sudah lama dia tidak mendapat pekerjaan tetap. ’’Dapat peralatan ini dari membeli online, belajar menyamar dari TV dan YouTube agar bisa persis seperti aslinya,’’ ujar pria yang mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan tersebut.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ngaku Aparat KPK dan Polda Jatim, Eliyas Coba Tipu Warga Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngaku-anggota-kpk-pangeran-tipu-ratusan-juta_m_.jpg" alt="Hermansyah alias Pangeran warga Kecamatan Bukitraya diamankan polisi karena melakukan penipuan." width="100%">
<figcaption>Hermansyah alias Pangeran warga Kecamatan Bukitraya diamankan polisi karena melakukan penipuan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Bukitraya mengamankan Hermansyah alias Pangeran, 47, atas kasus penipuan. Modusnya, pelaku mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korban dijanjikan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kanit Reskrim Polsek Bukitraya Iptu Aspikar mengatakan, laporan dugaan penipuan, 3 Mei 2018 lalu. Saat itu pelapornya adalah Rumiati, 52. Dalam laporan tersebut, warga Jalan Datuk Setia Maharaja, Kecamatan Bukitraya, menceritakan, dia dan anaknya Arif serta teman pelaku bernama Adi pergi menjumpai tersangka di rumahnya Jalan Pandu, Simpang Tiga, awal 2016 silam. Korban ke sana karena mendapat informasi kalau tersangka dapat memasukkan anaknya sebagai ASN. "Korban menanyakan kepada tersangka bahwa memang benar bisa memasukan anak korban sebagai PNS di Provinsi Riau. Tersangka menjawab benar menjamin 100 persen bisa menolong memasukan anak korban yang bernama Arif," kata Kanit. Tersangka mengaku kenal seseorang di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terlebih lagi, ada tambahan kuota penerimaan ASN pada saat itu. "Dia kenal Kepala BKN di Jakarta. Dijamin masuk nama anak korban dan kemudian tersangka memberikan formulir biodata riwayat hidup dan tersangka meminta untuk biaya Rp 200 juta," ucapnya. Adapun berkas yang diminta tersangka di antaranya, SKCK, Surat Anti Narkoba, Surat Kesehatan, Ijazah SMU dan pas foto. "Korban merasa yakin dan percaya. Kemudian keesokan harinya korban datang ke rumah tersangka membawa uang Rp 154 juta," ujarnya. Beberapa hari setelah uang diberi, tersangka tak juga ada kabarnya. Korban sudah menelepon namun nomor ponsel tersangka tidak aktif, dia juga tidak pernah ada di rumah. "Atas kejadian itu, korban merasa rugi dan membuat laporan ke Polsek Bukitraya," sebutnya. Dari hasil penyelidikan, akhirnya polisi mengetahui keberadaan tersangka. Pangeran ditangkap polisi di rumahnya, Senin malam lalu (19/3). "Bersamanya disita barang bukti selembar kwitansi senilai Rp100 juta dan selembar kwitansi Rp54 juta," bebernya.

Ngaku Anggota KPK, Pangeran Tipu Ratusan Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beredar-proposal-permintaan-sumbangan-dari-kpk-gadungan_m_.jpg" alt="Logo proposal KPK gadungan yang beredar ke perusahaan-perusahaan di Bekasi, pasca lembaga antirasuah melakukan OTT terkait kasus suap perizinan Meikarta" width="100%">
<figcaption>Logo proposal KPK gadungan yang beredar ke perusahaan-perusahaan di Bekasi, pasca lembaga antirasuah melakukan OTT terkait kasus suap perizinan Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati sebuah proposal yang mengatasnamakan lembaga antirasuah, usai lembaga yang digawangi Agus Raharjo cs melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara dugaan suap perizinan Meikarta. Proposal yang surat atau dokumennya menggunakan nama dan logo mirip KPK tersebut, beredar ke beberapa perusahaan di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (17/10). Menanggapi adanya hal ini,&nbsp;juru bicara KPK Febri Diansyah&nbsp;menegaskan, proposal yang mengatasnamakan tersebut tak terkait dengan lembaganya. "Kami sampaikan bahwa lembaga tersebut tidak ada hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ingatkan kepada pihak-pihak yang menerima surat atau dokumen-dokumen tersebut agar berhati-hati," tegas Febri Diansyah pada awak media, Jumat (19/10). Mantan aktivis ICW ini mengatakan, dalam proposal yang disebar ke berbagai perusahaan dan kantor perbankan, lembaga tersebut mengatasnamakan diri sebagai Komite Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Setda Bekasi Raya yang juga disingkat KPK. Lembaga itu diketuai Abdul Hamid dibantu Samsudin sebagai sekretaris dan Ramdini Safitri sebagai bendahara. "Dalam sebuah proposal mereka juga mencantumkan logo Komisi Pemberian Korupsi (KPK) di bagian cover. Logo itu dicantumkan bersama logo Kejaksaan Agung dan Polri," jelasnya. Oleh karena itu, Febri mengimbau kembali kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada lembaga yang mengatasnamakan diri sebagai KPK. Sebab, di daerah lain pernah ada yang mengaku KPK lalu meminta sejumlah uang. "Kami harap hal tersebut tidak perlu terjadi kembali dan tidak ada lembaga-lembaga yang mengaku seolah-olah KPK dan kemudian melakukan perbuatan melawan hukum," harapnya. Lebih lanjut, Febri juga berharap tak ada pihak yang mendompleng nama KPK di saat lembaga antirasuah sedang menangani perkara dugaan suap perizinan Meikarta, yang proyeknya berada di wilayahnya Bekasi. "Kami ingatkan agar pengusaha-pengusaha yang mendapatkan surat tersebut hari-hati, dan jika ada permintaan uang agar segera melaporkan ke KPK dan kantor kepolisian setempat. Kami Pastikan lembaga di surat tersebut bukan KPK dan bukan bagian dari KPK," pungkasnya.

Beredar Proposal Permintaan Sumbangan dari KPK Gadungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-imbau-masyarakat-waspada-penipuan-yang-mengatasnamakan-lembaganya_m_186957.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak penegak hukum terdekat apabila terjadi atau mengetahui tindak penipuan yang mengatasnamakan lembaga anti rasuah.&nbsp; Menurut Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Yuyuk Andriati Iskak</a>, ada banyak cara yang bisa diketahui terkait tindak penipuan yang mengatasnamakan KPK.&nbsp; "Banyak sekali modus operandi yang digunakan dengan mengatasnamakan KPK untuk penipuan atau pemerasan, karena itu masyarakat harus mewaspadai jika ada yang mengaku-ngaku KPK segera dilaporkan ke aparat penegak hukum terdekat," ungkap Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/2). Yuyuk menegaskan, dalam bertugas pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK.&nbsp; "Pegawai juga lembaga KPK dilarang menjanjikan/ menerima apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun," katanya.&nbsp; Ketua Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) itu juga menyebut, KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. "KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau mirip dengan KPK," tuturnya. Bahkan, lanjut dia, KPK tidak pernah menerbitkan sertifikat, piagam, deklarasi bersama dan surat berharga lainnya sebagai persyaratan pengurusan administrasi di instansi mana pun. Dia juga mengatakan, KPK tidak pernah membuka kantor cabang dari perwakilan khusus KPK di daerah-daerah. Untuk itu, jika ingin mengetahui informasi terbaru dari KPK masyarakat disarankan untuk langsung melihat web resmi KPK di&nbsp;kpk.go.id. Selain itu, KPK akan memberikan perangkat sosialisasi antikorupsi berupa baju, poster, maupun brosur secara gratis kepada pihak yang membutuhkan tanpa dimintai pembayaran. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat pun tidak pernah dipungut biaya.&nbsp; Kemudian, penerimaan calon pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia memanggil untuk masyarakat umum dan tidak ada undangan yang bersifat perorangan. "Jika menemukan tindakan-tindakan modus operandi tersebut dan atau tidak sesuai dengan ketentuan, segera laporkan kepada pihak Kepolisian terdekat atau pengaduan masyarakat KPK (021-25578389)," tutupnya. &nbsp;

KPK Imbau Masyarakat Waspada Penipuan yang Mengatasnamakan Lembaganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/anggota-kpk-gadungan-tega-tipu-istri-dan-mertua_m_101869.jpeg" alt="Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudi Ario Seto sedang menginterogasi JC, yang berpura-pura menjadi anggota KPK dan menakuti masyarakat." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudi Ario Seto sedang menginterogasi JC, yang berpura-pura menjadi anggota KPK dan menakuti masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Polisi membekuk aggota KPK gadungan berinisial JC (44) di Kelurahan Cilendek, Bogor Barat, Selasa (10/1) malam. Pelaku ternyata mantan PNS DKI Jakarta yang dipecat sejak 2015 lalu. Konyolnya, korban kejahatan bukan hanya warga umum. Tapi juga istri dan mertuanya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudo Ario Seto mengatakan, istri yang dinikahi pelaku sejak dua tahun lalu baru mengetahu suaminya JC, anggota KPK gadungan setelah kepolisian melakukan penangkapan. Tidak hanya itu, JC pun tega mengelabui mertuanya sendiri guna mendapatkan restu untuk menikahi putrinya. &ldquo;Dia nikah dua tahun yang lalu dan mengaku sebagai penyidik KPK kepada mertuanya untuk bisa menikahi istrinya,&rdquo; ujarnya di Mapolresta Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat, Rabu (11/01). JC juga kerap mengelabui masyarakat di sekitar rumahnya dengan mengaku sebagai anggota KPK. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan pakaian KPK lengkap dengan atributnya yang dibeli dari internet, serta membawa air soft gun lengkap dengan peluru yang disimpannya di pinggang dan ditutup dengan jaket. Banyak masyarakat yang takut kepada JC. Biasanya, lanjut Suyudi, JC melakukannya saat hendak makan di tempat makan, sehingga JC tidak dimintai bayaran. &ldquo;Dia menujukan senjata apinya untuk menakut-nakuti, dia juga sempat pergi ke bengkel motor untuk servis motor,&rdquo; terangnya. Polisi kata Suyudi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebab, kemungkinan korban JC masih banyak di masyarakat. &ldquo;Dia sering menawarkan jasa pengurusan izin usaha, korban dimintai uang sebanyak Rp1 juta, tapi surat izin itu tak kunjung keluar, kami masih selidiki lagi, karena kemungkinan masih banyak yang menjadi korban,&rdquo; bebernya. Atas perbuatannya JC disangkakan pasal Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana 10 tahun, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana diatas lima tahun. &ldquo;Dia terbukti memalsukan akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana pasal 266 KUHP, dan 378 KUHP penipuan,&rdquo; pungkasnya. (cr3/yuz/JPG)

Anggota KPK Gadungan Tega Tipu Istri dan Mertua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pengakuan-nyeleneh-sang-kpk-gadungan_m_101755.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gadungan, Jhon Lobat yang ditangkap Polres Fakfak bersama Sub Den POM Fakfak Senin (9/1), hingga saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Fakfak. Menurut pengakuan salah seorang korban yang enggan disebutkan identitasnya, kepada Radar Sorong, Rabu (11/1) sebelum ditangkan anggota KPK gadungan mengaku berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengawasi dana kampung yang ada di beberapa daerah termasuk kabupaten Fakfak. &ldquo;Dia (Pelaku-red) mengaku bahwa sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar dia (KPK Gadungan-red) turun ke kampung-kampung untuk mengawasi penggunaan dana kampung, salah satunya Kabupaten Fakfak,&rdquo; kata sumber Radar Sorong (Jawa Pos Group). Dibeberkan, pelaku KPK gadungan tersebut marathon untuk melancarkan aksi penipuan, pemerasan bahkan pemalsuan di Kabupaten Fakfak.&ldquo;Dia selalu sampaikan dan ancam bahwa dia jalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengawasi dana kampung di daerah. Sementara itu Kapolres Fakfak melalui Kasat Reskrim, AKP Indro Rizkiadi menerangkan, selain mengaku sebagai anggota KPK, pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI, Polri, BPK RI dan juga dari Kejaksaan. &ldquo;Kami masih dalamai kasus ini, apakah pelaku menjalankan aksinya sendiri ataukan ada pelaku lainnya,&rdquo;kata dia.(ret/sad/JPG)

Pengakuan Nyeleneh Sang KPK Gadungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ini-yang-disita-dari-kpk-gadungan-yang-beraksi-di-kampung_m_101380.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Aparat Polres Fak-Fak yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Indro Rizkiadi,SIK bersama Komandan Sub Den POM Fakfak Ary S Yotefa berhasil menangkap seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansir dari Radar Sorong (Jawa Pos Group), pria yang memiliki nama dalam KTP Jhon Lobat tersebut ditangkap di kediaman kepala kampung Kapaurtutin, Umar Rengen di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sekitar pukul 14.15 WIT, Senin (9/1). Kasat Reskrim AKP Indro Rizkiadi,SIK mengungkapkan, pelaku saat diamankan memiliki banyak kartu identitas yang diduga sebagai alat untuk mengenalkan diri dan melakukan modus penipuan. Tak hanya mengaku sebagai anggota KPK-RI, ia juga mengaku sebagai anggota Bareskrim Mabes Polri. Terungkapnya pelaku, setelah pihaknya berkoordinasi dengan kedua lembaga dimaksud dan menanyakan namanya, yang ternyata tidak ada anggota atas nama itu. Ia memastikan semua kartu yang ditemukan merupakan palsu, karena berbeda dengan ID Card yang dimiliki KPK. &ldquo;Setelah tertangkap tangan, kami akan tetap tahan dan proses sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku,&rdquo;jelas Kasat Reskrim. Pantauan Radar Sorong, setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku penipuan selanjutnya pelaku sudah ditahan.&nbsp; Polisi melakukan proses pemeriksaan, barang bukti yang diamankan. Barang bukti (BB) yang diamankan yakni 1 lembar kartu ID Card anggota KPK bernama Cristian F De Rooy, 1 lembar KTP Kabupaten Sorong bernama Jhon Lobat, 1 buah dompet berwarna cokelat, uang tunai hasil penipuan sebanyak Rp 6.600.000, 1 unit HP Samsung, 1 unit HP Oppo, 1 lembar 20 Ringgit Malaysia, 1 lembar Kartu ATM Bank BRI, 1 lembar buku tabungan Bank BRI dengan sisa saldo Rp 70 Juta lebih, 1 lembar tiket Wings Air penerbangan Fakfak-Ambon pada 11 Januari 2017. Selanjutnya polisi menggerebek rumah kontarakan pelaku di Jalan M. Tata, Kelurahan Wagom Fakfak kemarin (9/1) polisi berhasil menyita 2 buah Cap mirip milik KPK, 1 pasangan seragam TNI-AD atas nama Jhon L berpangkat Letnan Dua (Letda) dengan 1 pasang sepatu PDL, 1 lembar Celana Polisi jenis PDL 1A1. Termasuk sejumlah Dokumen anggaran Kabupaten fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Manokwari juga berhasil disita Satuan Reskrim Polres fakfak untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Terhadap kasus ini pelaku penipuan yang mengaku anggota KPK dan sebagai anggota Bareskrim Mabes Polri ditandai pasal berlapis yakni pasal Penipuan, Pemerasan serta pemalsuan, &ldquo;Dugaan sementara kasus tersebut masuk dalam kategori pemerasan, penipuan dan pemalsuan, untuk pemalsuan sesuai pasal 263 KUHP maka ancamanya selama 6 tahun, sedangkan untuk kasus dugaan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun, sedangkan untuk kasus pemerasan masuk pasal 368 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 tahun,&rdquo;jelas Kasat Reskrim.(ret/sad/JPG)

Ini yang Disita dari KPK Gadungan yang Beraksi di Kampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpk-gadungan-beraksi-di-fak-fak-ini-modus-operandinya_m_101379.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Aparat Polres Fak-Fak yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Indro Rizkiadi,SIK bersama Komandan Sub Den POM Fakfak Ary S Yotefa berhasil menangkap seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansir dari Radar Sorong (Jawa Pos Group), pria yang memiliki nama dalam KTP Jhon Lobat tersebut ditangkap di kediaman kepala kampung Kapaurtutin, Umar Rengen di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sekitar pukul 14.15 WIT, Senin (9/1). Saat itu tersangka tengah melancarkan aksinya. Pengakuan salah satu korban yakni kepala kampung Kapaurtutin Umar Rengen kepada wartawan, pelaku mengancam korban dengan cara panjar dana kampung sebesar Rp 20 juta untuk menutupi kasus. Jika tidak berikan dana sebanyak itu, maka korban akan segera dijemput pihak kejaksaan Negeri Fakfak . &ldquo;Kalau tidak bayar uang senilai Rp 20 Juta maka malam kau (Umar Rengen-red) dijemput Kejaksaan,&rdquo; tiru korban atas ancaman pelaku penipuan. Korban yang takut akhirnya menyerahkan uang Rp 20 juta yang diminta pelaku. Uang tersebut masih disimpan pelaku. Selain kepala kampung Kapaurtutin, dikabarkan sejumlah kepala kampung juga mengalami hal yang sama. Sehingga diperkirakan uang yang diambil dari hasil pemerasan diatas ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan data atas kasus penipuan itu. &ldquo;Saya yakkin bukan dia sendiri, tetapi ada komplotan sehingga mereka berani melakukan tindakan pemerasan ini, kalau bisa polisi kejar terus sampai tuntas dan tangkap mereka,&rdquo;kata Umar, kepala kampung yang menjadi korban pemerasan. (ret/sad/JPG)

KPK Gadungan Beraksi di Fak Fak, Ini Modus Operandinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpk-gadungan-ditangkap-tapi-aksinya-kok-di-kampung_m_101375.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Aparat Polres Fak-Fak yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Indro Rizkiadi,SIK bersama Komandan Sub Den POM Fakfak Ary S Yotefa berhasil menangkap seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansir dari Radar Sorong (Jawa Pos Group), pria yang memiliki nama dalam KTP Jhon Lobat tersebut ditangkap di kediaman kepala kampung Kapaurtutin, Umar Rengen di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sekitar pukul 14.15 WIT, Senin (9/1). Aparat menaruh curiga terhadap pria yang mengaku anggota KPK dengan ID Card mencantumkan nama Cristian F. De Rooy tersebut. Setelah ditangkap dan diperiksa, terungkap jika pria tersebut merupakan anggota KPK gadungan. Modus menyamar sebagai anggota KPK dengan menyertakan ID Card diduga dilakukan untuk melakukan pemerasan. Dalam penangkapan itu berlangsung seru. Awalnya, Tim gabungan Reskrim Polres Fakfak dan Sub Den POM Fakfak menyisir sejumlah tempat untuk menemukanya. Lokasi yang disisir diantaranya, penginapan Orchad, yang berlokasi di depan Kantor RRI Fakfak. Sebab sebelumnya berhembus informasi jika pria anggota KPK gadungan itu menginap di kamar 301. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar pinginapan tersebut terdapat 1 buah tas pakaian warna cokelat serta sejumlah berkas atau dokumen yang akan ditindak lanjuti oleh oknum KPKgadung tersebut. Dokumen itu berisi daftar dan data-data yang diduga akan dijadikan bahan acuan oleh anggota KPK gadungan. Atas informasi dari warga, yang menyebut jika anggota KPK gadungan sedang berada di rumah kepala kampung Kapaurtutin, aparat pun bergerak menuju lokasi. Saat digrebek di rumah warga, anggota KPK gadungan sempat menolak dan melakukan perlawanan. Namun aparat yang sudah sigap tetap membekuknya. Pria yang diduga akan melancarkan aksi penipuan di Fakfak itu lalu digelandang ke Mapolres Fakfak dengan kenderaan operasional Sat Reskrim Polres Fakfak dikawal Patwal Sub Den POM Fakfak. Kasat Reskrim Polres Fakfak kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, terduga kini sudah ditahan di sel tahanan untuk menjalani proses hukum selanjutnya.&nbsp; &ldquo;Benar, kami lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap oknum anggota KPK Gadungan,&rdquo;katanya. (ret/sad/JPG)

KPK Gadungan Ditangkap, Tapi Aksinya Kok di Kampung?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk gadungan

Berita Terkini