<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/Doc1-2898400489.jpg" alt="Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyatakan, penyusunan regulasi dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dalam penyusunan Raperda KTR, DPRD DKI akan melibatkan seluruh stakeholder. &rdquo;Mulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga Pemprov melalui Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,&rdquo; ujar Augustinus usai menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). Dia menegaskan, DPRD DKI Jakarta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan. Pekan depan, Pansus KTR akan menggelar rapat. DPRD berkomitmen mengundang perwakilan Masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. &rdquo;Rapat-rapat terkait Ranperda maupun panitia khusus terbuka untuk umum. Kami persilakan KPJ hadir menyaksikan langsung proses pembahasan,&rdquo; terang Augustinus. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi KPJ Pendy menyambut baik komitmen tersebut. Namun berharap pelibatan publik benar-benar terwujud. &rdquo;Jangan hanya sebatas kata-kata. Libatkan mahasiswa, masyarakat, dan pihak lain karena ini menyangkut pendapatan masyarakat,&rdquo; pungkas Pendy. Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyampaikan beberapa hal soal raperda KTR. Ketua APKLI Ali Mahsun menyatakan pihaknya keberatan dengan sejumlah pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang dinilai merugikan. &rdquo;APKLI menolak pasal-pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang berisi larangan penjualan dan kewajiban menyediakan tempat merokok di warung kecil. Sanksi denda pidana sama saja dengan mematikan usaha ekonomi kerakyatan," ujar Ali seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Menurut Ali, dorongan kewajiban penyediaan KTR ini akan berdampak dengan keberlangsungan mata pencaharian jutaan asongan, kopi keliling, pedagang kaki lima, di pasar, pusat keramaian, serta 1,1 juta warung kelontong. Oleh karena itu, dia meminta perlindungan dari Raperda KTR kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta. &rdquo;Kami pelaku ekonomi kerakyatan ini butuh perlindungan. Kami mohon pembuat kebijakan mempertimbangkan dan membatalkan ulang rencana ini,&rdquo; kata Ali. Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda KTR DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. &rdquo;Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke behavior (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya," kata Farah. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa Raperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan. &rdquo;Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, yang dimana UMKM nggak pernah jualan di situ,&rdquo; kata Pramono.

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

DPRD DKI Jakarta Pastikan Pelibatan Publik pada Penyusunan Raperda KTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/f6fcb92c-8951-40c5-aa57-8176d76e7d60-3488475338.jpeg" alt="Ruang perawatan smart room di KPJ Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruang perawatan smart room di KPJ Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Salah satu grup rumah sakit terbesar di Malaysia, yakni KPJ Healthcare Group belum lama ini meluncurkan rumah sakit teranyar mereka di Kuala Lumpur, Malaysia.&nbsp; Rumah sakit bernama KPJ Damansara Specialist Hospital 2 yang&nbsp;sudah dibuka secara umum sejak&nbsp;1 September 2022 ini mengusung konsep modern yang cukup unik, yakni healing architecture environment. Diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Penguasa Tertinggi Negara dan Wilayah Johor Darul Ta'zim pada 21 Mei 2023 lalu,&nbsp;KPJ Damansara Specialist Hospital 2 merupakan bentuk komitmen&nbsp;KPJ Healthcare untuk menetapkan standar kompetitif dengan mendefinisikan ulang keunggulan kesehatan di Malaysia serta memperluasnya lebih jauh kepada pasien dan pelanggan internasional, termasuk Indonesia. "Healing architecture environment&nbsp;adalah sebuah konsep di mana suasana di seluruh rumah sakit bisa memberikan kenyamanan kepada pasien yang dirawat di sini," ujar Chief Executive Officer KPJ Damansara Specialist Hospital 2, Tan Sok Kheng kepada wartawan di sela-sela kunjungan awak media ke rumah sakit tersebut, belum lama ini. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/f623055f-50f9-4059-9907-225a9cff72f1-1893870355.jpeg" alt="Lobi KPJ Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lobi KPJ Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> SK, sapaan akrabnya,&nbsp;mengelaborasi bahwa konsep&nbsp;healing architecture environment&nbsp;bukan hanya sekadar bentuk dan tata letak interior rumah sakitnya saja. "Penggunaan cahaya natural, colour pallete&nbsp;netral, musik-musik yang dikurasi dengan baik, serta wewangian dari aroma terapi kami terapkan di sini. Desain lobi rumah sakit pun ditata layaknya hotel. Elemen-elemen&nbsp;ini diharapkan bisa membuat pasien merasa rileks, bahkan bisa sudah merasa sehat kembali sekalipun baru datang untuk dirawat," ujar SK, sapaan akrabnya. SK melanjutkan, rumah sakit ini&nbsp;memanfaatkan teknologi baru seperti pengobatan presisi, diagnosis berbantuan teknologi, dan penyampaian perawatan pasien individual, menetapkan standar baru dalam perawatan klinis, keberpusatannya pada pasien dan pelanggan.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/dee7ab50-3f66-4630-abc2-e807c061f18b-2713231119.jpeg" alt="Ruang VIP KJP Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruang VIP KJP Damansara Specialist Hospital 2. (Banu Adikara/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> "Prioritas kami&nbsp;adalah menciptakan lingkungan yang mendorong kesejahteraan dan pemulihan pasien. Dengan standar perawatan klinis dan pengalaman layanan pelanggan yang ditingkatkan, kami akan memastikan lingkungan yang penuh kasih dan memelihara sepanjang perjalanan perawatan,&rdquo; ujar SK. "Diperkuat oleh staf, perawat, dan konsultan yang terlatih dengan baik dan berpengalaman, kami akan memastikan bahwa pasien dan pelanggan kami akan mengalami tingkat perawatan dan layanan yang maksimal," tambah SK. &nbsp; KPJ Damansara Specialist Hospital 2 sendiri merupakan 'adik' dari&nbsp;KPJ Damansara Specialist Hospital 1, atau KPJ Damansara, yang sudah lebih dulu berdiri 25 tahun silam. Berada di distrik Damansara, KPJ Damansara&nbsp;memiliki berbagai layanan khusus yang dirancang secara cermat untuk mengatasi kebutuhan medis vital dari demografi sekitarnya, lengkap dengan tim spesialis multidisiplin yang terampil memimpin rumah sakit. Menawarkan berbagai layanan yang komprehensif mulai dari kasus umum hingga kompleks, KPJ Damansara memprioritaskan perawatan holistik bagi pasien. Baru-baru ini diakui oleh Penghargaan Kesehatan Global Asia-Pasifik 2023 dengan pengakuan 'Penyedia Layanan Kesehatan &amp; Kesejahteraan Wanita Tahun Ini di Asia Pasifik 2022'. Chief Executive Officer KPJ Damansara, Sharian Hussain menuturkan bahwa dengan berbagai penghargaan serta pengakuan selama dua dekade terakhir dan telah melayani hampir 130.000 pasien internasional untuk tahun 2022, pihaknya&nbsp;berkomitmen tidak hanya untuk menyediakan perawatan medis canggih. "Kami pun&nbsp;juga memberdayakan pelanggan kami dengan pengetahuan dan alat untuk kehidupan yang lebih sehat," katanya. Untuk diketahui, KPJ sendiri memiliki 29 cabang rumah sakit yang tersebar di seluruh Malaysia dan melayani berbagai pasien internasional. Pusat Pasien Internasional (IPC) KPJ Healthcare membantu pasien internasional dengan mendapatkan informasi yang tepat dan layanan terbaik sepanjang perjalanan, termasuk terjemahan, penjadwalan janji, dan koordinasi perawatan. Layanan tambahan ini, menyediakan berbagai layanan eksklusif, seperti tele-konsultasi, estimasi biaya perawatan, pengaturan transportasi dan akomodasi, perpanjangan visa, penerjemah bahasa, pertukaran mata uang, serta evakuasi medis. Selain itu, KPJ Healthcare telah bekerja sama erat dengan perusahaan asuransi internasional untuk memastikan pasien dapat mengalami proses pembayaran tanpa uang tunai yang lancar.

Salah satu rumah sakit terbesar di Malaysia KPJ Healthcare Group belum lama ini meluncurkan rumah sakit teranyar mereka di Kuala Lumpur.

KPJ Healthcare Hadirkan Rumah Sakit Masa Depan dengan Konsep Healing Architecture Environment

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPJ

Berita Terkini

DPRD DKI Jakarta Pastikan Pelibatan Publik pada Penyusunan Raperda KTR

KPJ Healthcare Hadirkan Rumah Sakit Masa Depan dengan Konsep Healing Architecture Environment

Download Aplikasi JawaPos.com