<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/3be515d2-225e-4b6b-b0c5-94b71dc428f2-1872720604.jpeg" alt="TAHAP AKHIR: Dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan, para calon anggota KPID Jatim periode 2024-2027 diuji kemampuannya oleh para anggota Komisi A yang berlangsung di Kantor DPRD Jatim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>TAHAP AKHIR: Dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan, para calon anggota KPID Jatim periode 2024-2027 diuji kemampuannya oleh para anggota Komisi A yang berlangsung di Kantor DPRD Jatim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim periode 2024-2027 memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPRD Jatim. Namun, tahapan yang berlangsung sejak Kamis (30/1) hingga Jumat (31/1) itu mendapat sorotan dari sejumlah kalangan eksternal. Salah satunya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim. Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio, mengaku sempat mendapat informasi bahwa tahap seleksi akhir untuk memilih tujuh anggota KPID terpilih tersebut kental dengan nuansa politik. Ada dugaan bahwa antarparpol atau fraksi di dewan berusaha "menitipkan" para calonnya. "Bahkan, ada kabar tentang upaya bagi-bagi jatah kursi komisioner antar fraksi," katanya. Hal itu, menurut Heru, berpotensi memunculkan nepotisme dan kolusi. MAKI berharap semua tahapan benar-benar menerapkan prinsip profesionalisme. Sebab, KPID periode 2024-2027 diharapkan mampu mengatur ritme serta menata lembaga penyiaran di Jatim. &rdquo;Oleh karena itu, KPID harus diisi oleh orang-orang profesional serta memiliki latar belakang di bidang tersebut. Bukan calon hasil proses politis maupun cara-cara lain,&rdquo; katanya. Bahkan, MAKI memastikan bakal mengawal jalannya proses seleksi yang tengah berlangsung di DPRD Jatim. Jika ditemukan ada masalah, pihaknya siap menindaklanjutinya. Sementara itu, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Komisi A DPRD Jatim memanggil 21 calon KPID Jatim. Nantinya, tujuh orang akan dipilih menjadi komisioner. Pelaksanaannya digelar secara tertutup. Satu per satu peserta diundang memasuki ruangan untuk menjalani wawancara dengan pimpinan dan personel di Komisi A. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, memastikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan itu berjalan sesuai prosedur dan sangat independen. Sebab, pihaknya berharap agar komisioner KPID Jatim terpilih nantinya memiliki kapasitas yang baik. Menurutnya, anggota KPID terpilih harus memahami tugas dan fungsi lembaga tersebut. Apalagi, lanjut Dedi, dunia penyiaran memiliki tantangan tersendiri. "Tentu kami ingin menghasilkan komisioner KPID Jatim yang berkualitas dan mampu memajukan sektor penyiaran dengan segala macam tantangan yang ada hari ini," jelas Dedi. Saat ditanya terkait indikasi antarparpol atau fraksi yang menitipkan calon, Dedi membantah kabar itu. Menurutnya, Komisi A berkomitmen melaksanakan proses ini secara independen. "Pastinya kita pilih yang profesional," tegas Dedi. Di sisi lain, dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, ternyata tidak semua anggota Komisi A terlibat dalam proses tersebut. Dari sekitar 23 anggota, hanya ada 10 orang yang hadir di hari pertama seleksi. Terkait hal itu, Dedi menyebut tidak ada masalah. Yang penting, prosedur tetap berjalan transparan. (hen/ris)

Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio, mengaku sempat mendapat informasi bahwa tahap seleksi akhir untuk memilih tujuh anggota KPID terpilih

Seleksi Calon Anggota KPID Jatim di DPRD Jatim Disorot, MAKI Sebut Ada Indikasi Permainan Politik hingga Titipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca diterapkan di wilayah siar Jatim-1 (wilayah Gerbangkertosusila dan sekitarnya) per 20 Desember 2022, kelanjutan migrasi siaran TV analog menuju TV digital di wilayah Jatim masih simpang siur.  Pemerintah belum memastikan kapan kebijakan bernama lain analog switch off (ASO) alias suntik mati TV analog itu diterapkan di area siar Jatim lainnya. Situasi itu berdampak terhadap aktivitas operator televisi, terutama TV lokal.  Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, sesuai rencana, penerapan ASO akan berlanjut ke wilayah siar Jatim-2 (Malang Raya), Jatim-7 (Kediri dan sekitar), serta Jatim-9 (Madiun Raya).  ’’Sebenarnya, mayoritas lembaga penyiaran di wilayah-wilayah siar ini sudah siap bermigrasi,’’ katanya.  Hanya, lembaga-lembaga penyiaran tersebut, terutama penyiaran lokal, di wilayah itu tidak berani mematikan siaran analognya. ’’Sebab, di lapangan banyak kendala,’’ ucapnya.  Pertama, soal kepastian pemberlakuan ASO secara penuh. Hal itu membuat siaran mereka tidak terakses secara maksimal. Efeknya, mereka mendapat komplain dari pengiklan lantaran jangkauan siaran digital dinilai masih minim pemirsa. Mereka akhirnya kembali ke siaran analog.  Situasi itu membuat banyak TV lokal di luar Jatim-1 bimbang. Mereka juga terbebani biaya operasional. Bahkan, salah satu TV lokal di Malang tak memperpanjang izin siarnya.  Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Eris Munandar meminta agar pemerintah membuat kepastian tentang kelanjutan ASO.  ’’Selama ini, tidak ada tahapan jelas tentang kapan suatu daerah menerapkan migrasi secara penuh. Akibatnya, di lapangan menjadi tumpang-tindih,’’ jelasnya.  PENERAPAN ASO DI JATIM  Sudah Menerapkan:  - Jawa Timur 1: Kota Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik, Bangkalan  Dalam Persiapan:  - Jawa Timur 2: Malang, Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo  - Jawa Timur 7: Tulungagung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar  - Jawa Timur 9: Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Madiun

Kelanjutan ASO di Jawa Timur Macet, TV Lokal Kelimpungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/STB-jatim.jpg" alt="BERBURU: Antrean pembelian STB terlihat di sejumlah toko elektronik di wilayah Pasuruan. Imbas dari pemberlakuan ASO di wilayah Jatim 1. (Jawa Pos Radar Bromo)" width="100%">
<figcaption>BERBURU: Antrean pembelian STB terlihat di sejumlah toko elektronik di wilayah Pasuruan. Imbas dari pemberlakuan ASO di wilayah Jatim 1. (Jawa Pos Radar Bromo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai Selasa (20/12) pukul 24.00 atau kemarin dini hari, seluruh lembaga penyiaran di 10 kabupaten/kota yang masuk wilayah Jatim 1 resmi mematikan siaran TV analognya, beralih ke TV digital. Seiring pemberlakuan analog switch off (ASO).  Dari 21 stasiun televisi yang beroperasi, migrasi dari analog ke digital relatif tertib. Hampir semuanya memberlakukan ASO sebelum pukul 24.00. Hanya satu lembaga penyiaran yang sempat telat. Yakni, pada Rabu (21/12) pukul 00.07 alias terlambat tujuh menit.  Kepala Balai Monitor (Balmon) Kelas I Surabaya Supriadi menyatakan, secara umum seluruh stasiun televisi bermigrasi dari siaran analog ke digital berbarengan. ’’Secara teknis, jangkauan sinyal Jatim 1 di 10 kabupaten/kota bisa terjangkau secara bertahap. Power setiap penyedia MUX dioptimalkan,’’ ucapnya.  Dalam migrasi tersebut, ada sejumlah lembaga penyiaran penyedia MUX yang melakukan pindah kanal. Yakni, kanal transisi menuju kanal fixed (tetap). Dengan demikian, warga harus mengeset ulang channel televisi masing-masing.  Dari hasil pantauan Balmon, wilayah yang sebelumnya terpantau mengalami kendala kualitas gambar seperti di kawasan Trawas, Mojokerto, terpantau lancar kemarin. Televisi lokal yang bergabung dengan penyedia MUX juga terpantau lancar. Di Jatim 1, ada enam televisi lokal yang bergabung dan bersiaran.  Meski berlaku di Jatim 1, migrasi TV analog ke digital juga sudah berimbas ke daerah-daerah perbatasan. Contohnya di Probolinggo. Warga di sejumlah kecamatan sudah tak lagi bisa mengakses TV analog. ’’Saat TV menyala, sudah bersemut (tanpa channel). Sempat kaget, ternyata gara-gara siaran digital itu,’’ kata Karimullah, 30, warga Desa Kertosono, Kecamatan Gading.  Sementara itu, setelah penerapan ASO di wilayah Jatim 1, belum semua warga bisa menikmati siaran televisi digital. Sebab, mereka belum memiliki set top box (STB) alias alat penangkap siaran digital.  Supriadi menyatakan, masyarakat bisa membeli STB secara mandiri di pasaran. Dia mengklaim stok perangkat tersebut sudah cukup. Selain itu, harganya masih di kisaran normal.  Dari hasil klarifikasi ke Gabungan Asosiasi Penyedia STB dan TV Digital (Gabel), memang di pasar ada kenaikan harga pasca penerapan ASO. Namun, itu masih dalam batas kewajaran. Berkisar Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu.  Di bagian lain, di sela-sela dimulainya penerapan ASO, muncul isu di publik soal kerawanan STB. Perangkat tersebut disebut-sebut mudah meledak setelah digunakan.  Menyikapi hal itu, Supriadi meminta publik untuk tidak percaya. Sebab, STB menggunakan daya watt rendah 5–10 watt. ’’Namun, apabila ada kejadian perangkat tersebut berasap atau bermasalah, masyarakat bisa memvideokan atau memfoto merek STB untuk dilaporkan ke service center STB atau ke Call Center 159,’’ katanya. <h3>Harga STB di Luar Surabaya Meroket</h3> TERKAIT klaim Gabungan Asosiasi Penyedia STB dan TV Digital (Gabel) yang menyebut kenaikan harga perangkat tersebut masih dalam taraf wajar, tidak semuanya benar. Terutama di luar Surabaya.  Harga STB mengalami lonjakan cukup tinggi. Hal itu dipicu menipisnya stok alat penerima sinyal siaran digital tersebut.  Misalnya, di wilayah Lamongan-Bojonegoro. Kenaikannya mencapai tiga kali lipat. Dari sebelumnya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu kini sudah tembus Rp 280 ribu hingga Rp 350 ribu.  Pantauan Selasa (21/12), di sejumlah toko elektronik di kawasan perkotaan, ternyata ketersediaan STB mulai menipis. Bahkan, di beberapa toko stoknya kosong. ’’Dua bulan lalu stoknya kosong, sekarang ada, tapi hanya satu merek,” ujar Feri, pemilik toko elektronik di Jalan W.R. Supratman, kemarin.  Di Pasuruan, meningkatnya permintaan STB membuat banyak toko elektronik kehabisan stok. Di Kecamatan Gondangwetan dan Winongan misalnya, stok STB di beberapa toko sudah kosong.  Sementara itu, Koordinator Bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Afif Amrullah mengatakan, pihaknya kemarin kembali mengecek kondisi STB yang dijual di pasaran.  Dari hasil pantauan di sejumlah toko di Surabaya, sudah terjadi peningkatan pembeli sejak ASO diberlakukan. ’’Tapi, stoknya, terutama di Surabaya, masih aman,’’ paparnya.  Di beberapa toko elektronik, tampak ada peningkatan harga dibandingkan sebelumnya. Yakni, berkisar Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu. Kenaikan tersebut dinilai masih wajar.

ASO di Jatim 1, Satu Stasiun TV Sempat Terlambat Tujuh Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPID-jatim-STB.jpg" alt="KELILING: Tim KPI dan KPID Jatim memantau ketersediaan stok dan harga STB di sejumlah toko elektronik di Pasar Genteng, Surabaya, Selasa (20/12). (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KELILING: Tim KPI dan KPID Jatim memantau ketersediaan stok dan harga STB di sejumlah toko elektronik di Pasar Genteng, Surabaya, Selasa (20/12). (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Analog switch off (ASO) di wilayah siar Jatim 1 (kawasan Gerbangkertosusila) berlangsung mulai Selasa (20/12) pukul 00.00. Lewat kebijakan tersebut, seluruh siaran televisi di sepuluh kabupaten/kota di Jatim telah beralih dari analog menuju digital.  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim mengklaim seluruh stasiun televisi di wilayah tersebut sudah bermigrasi. Bahkan, sebagian di antaranya menerapkan siaran digital sebelum 20 Desember. Tinggal memastikan penerapannya pasca pemberlakuan.  Hingga kemarin, yang masih menjadi salah satu fokus pantauan adalah distribusi set top box (STB)/alat penangkap sinyal digital. Sebab, selain distribusi STB gratis untuk warga sasaran belum mencapai 100 persen, masih ada keluhan soal stok dan harga perangkat tersebut di pasaran.  Kemarin tim KPI pusat dan KPID Jatim melakukan pemantauan lapangan ketersediaan dan harga STB di sejumlah toko elektronik. ”Dari pantauan hari ini (kemarin, Red), sejauh ini tak ada temuan menonjol,” kata Koordinator Bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P) KPID Jatim Afif Amrullah.  Misalnya, pantauan di sejumlah toko elektronik penyedia STB di Pasar Genteng, Surabaya. Di sana, harga STB masih standar. Di kisaran Rp 240 ribu hingga Rp 360 ribu per unit.  Dari keterangan para pedagang, hingga kemarin penjualan STB memang sudah mengalami peningkatan, tapi belum signifikan. Diprediksi, lonjakan permintaan baru terjadi pasca penerapan ASO secara menyeluruh. ’’Karena itu, pemantauan stok dan harga STB akan terus dilakukan,’’ paparnya.  Afif menambahkan, sejak awal gabungan asosiasi penyedia STB pusat berkomitmen untuk menyuplai perangkat tersebut ke wilayah Jatim 1. Tujuannya, bisa memenuhi permintaan pasar dan mengantisipasi lonjakan harga.  Sejauh ini, stok dan harga STB di marketplace sudah normal. Namun, penjualan offline (di pasar maupun ritel) memang masih sulit diprediksi. Sebab, tetap ada celah dari pedagang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga dan memainkan stok. ”Kami juga mengimbau agar pembelian STB dilakukan di agen-agen resmi,” katanya. <h3>Tinggal 4 Persen Sasaran Belum Terima</h3> DI bagian lain, distribusi set top box (STB) gratis dari pemerintah untuk warga sasaran di wilayah Jatim 1 masih berlangsung. Hingga H-1 penerapan ASO, realisasinya mencapai 96 persen. Tinggal 4 persen.  Ada 261 ribu unit yang disiapkan pemerintah. Lebih dari 251 ribu unit sudah dibagikan. Angka itu sebenarnya sudah di atas batas minimal distribusi untuk bisa menerapkan ASO.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar pendistribusian STB bagi warga penerima dituntaskan. Selain itu, dia juga menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi stok dan harga STB di pasaran. ”Jangan sampai harganya melambung karena permintaan tinggi,” ujarnya.  Sebab, kebijakan ASO merupakan amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang harus dilaksanakan. Meskipun realisasinya tidak mudah. ”Semua elemen harus bersinergi. Penyedia siaran TV juga harus siap,’’ tegas Khofifah.  Orang nomor satu di Jatim itu memastikan masyarakat masih bisa menikmati siaran TV lokal dan nasional secara gratis tanpa membutuhkan kuota internet. ”Memang, realisasi program tersebut tak mudah dilakukan. Karena itu, sosialisasi harus terus dilakukan. ”Semua elemen harus bersinergi. Penyedia siaran TV juga harus siap,’’ tegas Khofifah.  Plt Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiyono memastikan bahwa secara teknis pemberlakuan ASO di wilayah Jatim 1 tidak akan memicu polemik. Sebab, pembagian STB bagi masyarakat tidak mampu sudah lebih dari 90 persen. ”Pemerintah sudah melakukan komunikasi untuk memastikan pelaksanaan ASO,’’ kata Hudiyono.

Awasi Potensi Permainan Stok dan Harga STB di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/grafis-aso-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kickoff migrasi televisi analog menuju televisi digital di wilayah Jatim 1 (kawasan Gerbangkertosusila dan sekitarnya) dimulai hari ini (20/12). Jika tak ada perubahan, penerapan analog switch off (ASO) ini bakal menyeluruh.  Sebab, sebanyak 29 stasiun TV yang bersiaran di wilayah Jatim 1 telah bersepakat. Mereka memastikan akan mematikan siaran analognya per Selasa hari ini pukul 24.00 WIB. Lalu bersama-sama melakukan migrasi ke siaran digital.  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno mengatakan, seluruh perwakilan multiplekser dan stasiun TV lokal bersepakat saat rapat koordinasi dengan Balmon Surabaya. ”Dan semuanya telah setuju untuk mematikan siaran analognya,” ujar dia.  Dalam rapat tersebut, Balmon Surabaya juga meminta multiplekser atau pemilik hak siar untuk segera memaksimalkan siaran pemancarnya hingga 100 persen. Sebab, selama ini, lewat skema simulcast, mereka masih menggunakan kemampuan pemancar sekitar 50 persen.  Sementara untuk distribusi set top box (STB)/alat penerima siaran TV digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan lembaga penyiaran swasta (LPS) telah berkomitmen untuk menuntaskan distribusi bantuan. Termasuk menyiagakan stok STB yang gagal serah.  Langkah itu dilakukan agar penerima yang belum mendapatkan STB tetap bisa mengambilnya. Sebab, di lapangan ada beberapa permasalahan. Salah satunya soal alamat yang tidak sinkron. Penerima sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam bantuan.  ”Kami berharap mereka bisa menghubungi call center dan segera mengambil STB yang menjadi haknya,” tutur dia.  Yosua menyebutkan, masyarakat penerima STB yang belum kebagian bisa mengakses layanan cekbantuanstb.kominfo.go.id. Mereka juga bisa menghubungi call center 159 Kominfo Pusat.  ”Pihak LPS juga telah memastikan seluruh stok STB yang gagal serah berada di gudang mereka. Juga telah berkomitmen, jika sewaktu-waktu ada penerima yang mengambil, mereka siap membantu,” katanya.  Setelah kickoff ASO, KPID Jatim berharap pemerintah daerah ikut memantau ketersediaan STB secara langsung (offline) di wilayah kabupaten/kota yang ada di Jatim. Sementara untuk Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia, KPID berharap terus memproduksi STB dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam ketersediaan STB. Baik secara langsung maupun online.  ”Dan mereka bisa menjamin kestabilan harga di pasaran,” ucapnya.  Menjelang penerapan ASO di Jatim 1, fenomena kenaikan harga STB memang terjadi. Sebagian masyarakat mengaku kesulitan untuk mendapatkan perangkat tersebut dengan harga normal. Rata-rata harganya sudah di atas Rp 300 ribu per unit.

29 Stasiun TV di Jawa Timur 1 Sudah Sepakat Matikan Analog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sederet masalah masih berpotensi muncul saat penerapan analog switch off (ASO) alias penghentian siaran TV analog di wilayah Jatim pada 20 Desember mendatang.  Selain belum tuntasnya distribusi set top box (STB) atau perangkat penangkap siaran TV digital bagi sasaran penerima, sejumlah daerah di sekitar wilayah Jatim 1 yang masuk area ASO berpotensi belum bisa menerima layanan siaran televisi digital. Penyebabnya, belum meratanya jangkauan sinyal digital.  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, sebenarnya sarana-prasarana penerapan ASO di wilayah Jatim 1 sudah siap. Termasuk kesiapan pemancar TV digital oleh lembaga penyiaran yang punya hak siar.  ’’Hanya, belum semua lembaga penyiaran memaksimalkan jangkauannya saat ini,’’ ucapnya kemarin.  Dari laporan yang diterima KPID, masih ada area blank spot (tak tersentuh) sinyal TV digital. Terutama di perbatasan wilayah Jatim 1. Sebagaimana perbatasan Bangkalan dan Lamongan. Akses pemancar sinyalnya belum merata.  ’’Karena ada lembaga penyiaran yang masih menggunakan 50 persen kemampuan pemancarnya,’’ paparnya.  Karena itu, KPID merekomendasikan agar uji coba ASO dilakukan sebelum 20 Desember. Sekaligus mengetes jangkauan layanan TV digital di wilayah-wilayah Jatim 1.  Selain soal keterjangkauan, yang masih dituntaskan adalah distribusi STB untuk sasaran penerima serta ketersediaan STB untuk warga umum di pasaran. ’’Kami minta pemerintah pusat membantu daerah untuk percepatan,’’ katanya.  Sementara itu, Plt Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Jatim Hudiyono menyatakan, pemberlakuan ASO di Jatim mulai 20 Desember mendatang merupakan kebijakan pusat yang harus dipatuhi. Karena itu, saat ini pemerintah daerah yang sedang dikebut adalah pembagian STB ke rumah tangga miskin.  ’’Dari data hingga 7 Desember, pendistribusiannya mencapai 78,06 persen,’’ kata Hudiyono.  Selain itu, kata Hudiyono, pemerintah memberikan kesempatan bagi rumah tangga miskin (RTM) yang mengalami kesulitan untuk membeli STB. Mereka bisa mengajukan permohonan STB gratis. ’’Pendaftarannya melalui cekbantuanstb.kominfo.go.id,’’ katanya.  Dia menambahkan, penerapan ASO hanya berlaku untuk sepuluh wilayah yang masuk Jatim 1. Sementara itu, perluasannya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.  SEPUTAR SUNTIK MATI TV ANALOG DI JATIM  Pelaksanaan:  - Dimulai pada 20 Desember pukul 00.00.  - Tahap awal diberlakukan di wilayah Jatim 1 yang meliputi Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.  Persiapan:  Distribusi Set Top Box:  - Sasaran penerima sebanyak 228.148 RTM  - Realisasi mencapai 175.233 RTM  - Distribusi STB ditargetkan tuntas sebelum 20 Desember

Sebagian Daerah di Jatim Masih Blank Spot Siaran TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/grafis-tv.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberlakuan kebijakan migrasi tayangan TV analog ke digital belum sepenuhnya mulus. Masih banyak stasiun televisi yang belum memulai analogue switch off (ASO) alias mematikan siaran analognya. Situasi itu juga terjadi di wilayah Jatim. Belum semua stasiun televisi yang beroperasi di provinsi ini sudah mematikan siaran analognya.  Berdasar pantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, tercatat baru satu TV berjejaring nasional dan lima TV lokal yang telah bermigrasi ke siaran digital.  Lima TV lokal itu meliputi Jawa Pos TV, BBSTV, Surabaya TV, Madu TV, dan Arek TV. Sementara itu, televisi berjejaring nasional yang sudah melakukan ASO adalah TVRI.  ’’Kami mengapresiasi lembaga penyiaran yang telah tertib menaati aturan ini dengan segala risiko yang berpotensi terjadi,’’ ucap Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno kemarin.  Dia menjelaskan, stasiun televisi yang beralih ke digital memang memiliki sejumlah potensi risiko yang harus ditanggung. Terutama dari segi bisnis dan operasional.  Di luar enam lembaga penyiaran yang sudah beralih ke digital tersebut, kata Yosua, sebenarnya ada sejumlah stasiun televisi yang sudah siap bermigrasi, terutama TV lokal. Hanya, pengelola TV itu masih berpikir dua kali.  Sebab, mereka khawatir pemerintah masih memberikan kelonggaran terhadap stasiun TV yang belum ASO. ’’Apalagi, mereka juga khawatir risiko kehilangan penonton,’’ katanya.  Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum maksimal dalam menerapkan kebijakan ASO. Terutama terkait penyediaan set top box (STB) untuk warga kurang mampu.  Dia mencontohkan di wilayah Jatim ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan sekitarnya) yang masuk kawasan pilot project penerapan ASO. Masih banyak warga yang belum memiliki STB itu murni karena persiapan yang kurang.  Berdasar data KPID Jatim, saat ini sudah ada 11.565 STB yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Jatim, terutama ring 1. Juga, ada 15.460 STB yang diberikan swasta ke MBR. ’’Saat ini distribusi stok STB di daerah juga banyak yang kurang,’’ katanya.  Akibatnya, di lapangan saat ini masih banyak yang tetap memakai analog. Situasi yang sama juga terjadi di wilayah Jatim lainnya. ”Karena itu, kami minta pemerintah tegas dalam penerapan ASO. Termasuk terkait penyediaan STB untuk masyarakat kurang mampu,’’ katanya.

6 Stasiun TV di Jawa Timur Sudah Berpindah ke Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/grafis-aso.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah resmi memberlakukan migrasi tayangan TV analog ke digital atau analogue switch off (ASO) sejak, Rabu (2/11). Migrasi tersebut juga mulai berlangsung di wilayah Jawa Timur.  Berdasar data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, diperkirakan belum semua televisi telah mematikan siaran analognya. Ada sejumlah faktor yang jadi penyebab.  Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, setelah kick off migrasi TV analog ke digital dimulai, baru satu stasiun televisi yang telah mengonfirmasi mematikan siaran analognya. ’’Sementara itu, stasiun TV yang lainnya hingga kini belum memberikan konfirmasi. Namun, data ini masih akan terus bergerak,’’ katanya.  Saat ini, kata Yosua, dari segi infrastruktur, Jatim sebenarnya sudah siap menerapkan migrasi TV analog menuju digital. Namun, hingga menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut, ada sejumlah kendala yang dihadapi stasiun televisi.  Di antaranya, banyak pemilik penyiaran televisi masih kebingungan mengenai aturan yang ada. Terutama soal apakah analog switch off (ASO) mulai berjalan total. Faktor lain adalah masih adanya kepentingan dari stasiun televisi bersangkutan.  Saat ini di Jatim tercatat ada 27 televisi lokal dan 15 televisi berjejaring nasional yang beroperasi di 10 wilayah siar. Sejauh ini, yang paling siap menerapkan migrasi adalah wilayah ring 1 Jatim. Yakni, kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dan sekitar.  Di sisi lain, masalah berikutnya yang masih terjadi pasca-kick off migrasi TV digital ke analog di Jatim adalah soal distribusi set top box (STB) bagi televisi lawas agar bisa migrasi ke digital. ’’Sejauh ini, distribusinya belum merata untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),’’ paparnya.  Padahal, pemberian fasilitas bagi warga miskin itu menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam pelaksanaan layanan TV digital.  Berdasar data KPID Jatim, saat ini sudah 11.565 STB yang diberikan pemerintah di wilayah Jatim, terutama ring 1. Juga, ada 15.460 STB yang diberikan swasta ke MBR. ’’Saat ini distribusi stok STB di daerah juga banyak yang kurang,’’ katanya.  Sebab, banyak distributor/toko masih khawatir STB tidak laku sehingga tidak berani menyediakannya dalam jumlah besar.  SEBARAN STASIUN TV DI JATIM  Jumlah stasiun TV | 42 stasiun  Televisi lokal | 27 stasiun  Televisi nasional | 15 stasiun  Wilayah siar | 10 wilayah

Satu Stasiun Terkonfirmasi Resmi Berlakukan ASO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220125154715.jpg" alt="Anggota KPID Jatim Afif Amrullah. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota KPID Jatim Afif Amrullah. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur dilantik hari ini, Selasa (25/1). Total terdapat 12 anggota yang baru dilantik dengan masa jabatan 2021–2024.  Kepada seluruh anggota, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan untuk menjaga keharmonisan ruang publik. Terlebih lagi, penggunaan sosial media sangat masif.  ”Saya berharap KPID bisa bersama-sama menjaga keharmonisan dan kedamaian di sosial media,” ujar Khofifah.  Khofifah mencontohkan masih banyak kabar hoax yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah hoax terkait vaksin dan Covid-19.  ”Beberapa waktu lalu saya dengar di daerah Lamongan orang-orang setelah mendapatkan vaksin langsung minum air degan untuk penetrasi. Saya berharap KPID dan media bisa menjadi pelurus informasi,” terang Khofifah.  Penggunaan sosmed memang menjadi perhatian khusus KPID dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Tim Seleksi Rekrutmen KPID Jatim Akh. Muzzaki mengatakan, selama ini, tidak ada lagi proses controlling ruang publik.  ”Nah, KPID penting menjaga ruang publik untuk menjaga perdamaian dan harmoni sosial. Ibu Gubernur berpesan supaya nggak terjadi (ujaran kebencian dan perpecahan di sosial media),” papar Muzzaki.  KPID Jatim berencana menyerahkan regulasi penggunaan sosial media kepada DPR. Sebab, kendala serta tantangan KPID saat ini adalah pengawasan sosmed.  ”Tantangan komisioner KPI dan semuanya adalah regulasi kami kalah cepat dibanding masyarakat yang menggunakan sosmed,” ucap Muzzaki.  ”Termasuk penggunaan teknologi informasi komunikasi. Kami mendorong regulasi baru pada DPR supaya rekan komisioner KPI dan KPID ada cantolan hukum untuk menjaga ruang publik,” imbuh dia.  Dengan regulasi baru yang diajukan, dia berharap ada perubahan penyiaran. Sehingga berbagai hal di sosial media bisa diawasi KPID. ”Kami berharap 2022 selesai karena tahun depan situasi politik menguat jelang Pemilu 2024. Jadi regulasi sosmed harus segera dilakukan,” tegas Muzzaki.  Sementara itu, Salah satu anggota KPID Jatim yang dilantik Afif Amrullah mengatakan, tahun ini KPID memiliki 4 prioritas. Pertama adalah pengawasan konten digital.  ”Pengawasan konten digital ini berkaitan dengan lembaga penyiaran. Kami akan berkoordinasi sehingga lembaga penyiaran bisa tahu mana yang memicu isu SARA dan tidak,” ujar Afif.  Dengan mengetahui konten-konten yang mengarah pada isu SARA, Dia berharap tidak ada hal yang membahayakan integritas bangsa. KPID juga mendorong regulasi pengawasan sosmed lebih dikuatkan. Dengan demikian, KPID memiliki kewenangan untuk mengawasi sosmed.  ”Regulasi di sosmed tentu ranahnya KPI pusat dan DPR karena disitu mereka lakukan penggodokan,” terang Afif.  Selain itu, analog switch off. Televisi analog akan berpindah ke TV digital. ”Ini berlangsung tahun ini serentak 2 November secara nasional,” papar Afif.  Kemudian yang jadi fokus KPID Jatim selanjutnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam rangka mewujudkan Jatim Bangkit.  ”Terakhir tantangan konvergensi media karena lembaga penyiaran TV radio mengadaptasi teknologi tidak hanya analog, tapi juga TV streaming,” ucap Afif.

KPID Jatim Usul Regulasi Pengawasan Sosial Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/1640761750879.jpg" alt="Ilustrasi penyiaran siswa SMAN 7 Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyiaran siswa SMAN 7 Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur atau KPID Jatim mencatat, tahun ini, terdapat 5.300 pelanggaran penyiaran. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada 2020 sejumlah 4.855.  Ketua KPID Jatim A. Afif Amrullah mengatakan, temuan pelanggaran itu didominasi tayangan yang berkaitan dengan kata-kata kotor, tayangan seksual, tayangan kekerasan, hingga pengaduan tentang tayangan politik saat pilkada berlangsung. Kemudian, sebanyak 5.145 pelanggaran klasifikasi isi siaran berdasar usia.  ”Penanganan pelanggaran itu sebenarnya juga sudah diatur undang-undang maupun P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran),” kata Afif Amrullah pada Rabu (29/12).  Atas pelanggaran itu, KPID Jatim telah melakukan pemanggilan sebanyak 21 kali. Kemudian memberikan 16 sanksi dan 5 imbauan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran baik televisi maupun radio.  ”Selama ini, kami dari KPI biasanya berhenti di level teguran, karena teman-teman itu sudah sadar dan punya pemahaman yang sama untuk menjaga siaran. Sehingga, tidak sampai pada rekomendasi pencabutan izin. Artinya ketika ditegur, mereka sudah langsung melakukan evaluasi sehingga tidak terulang lagi,” beber Afif Amrullah.  Pemanggilan dan pemberian sanksi itu telah sesuai dengan UU dan P3SPS. Sebab ketika ada pelanggaran penyiaran, yang dilakukan KPID  adalah mengundang atau memanggil lembaga penyiaran untuk dimintai keterangan. Jika terbukti melanggar, lembaga penyiaran akan diberikan sanksi.  ”Punishment sudah ditentukan dalam undang-undang maupun P3SPS. Yang pertama itu adalah teguran tertulis, kamudian penghentian acara siaran, ketiga pembatasan durasi siaran, dan yang terakhir rekomendasi pencabutan izin,” papar Afif Amrullah.

Selama 2021, Pelanggaran Penyiaran di Jatim Naik 445 Jadi 5.300 Kasus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpid jatim

Berita Terkini