<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG-20240919-WA0022-2031622552.jpg" alt="Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulawesi Selatan mendesak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) sesuai rekomendasi Badan Kehormatan (BK). Sebab diduga proses itu sarat pelanggaran aturan oleh Komisi A DPRD. &rdquo;Seluruh bukti-bukti dugaan pelanggaran sudah kami serahkan ke BK DPRD Sulsel untuk disikapi, bahkan telah dilakukan klarifikasi kepada sejumlah peserta seleksi. Hasilnya diindikasikan melanggar aturan,&rdquo; ucap Koordinator KJPP Sulsel Muhammad Idris seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (19/9). Menurut dia, nama-nama calon komisioner KPID&nbsp;dan KI yang dinilai cacat prosedur itu sebelum dikeluarkan Komisi A DPRD Sulsel sudah bocor ke publik bahkan akan dilantik. Padahal itu menjadi preseden buruk bila dipaksakan, sebab ada pelanggaran dalam proses seleksi. &rdquo;Makanya kami mendesak segera dilakukan seleksi ulang sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada tawar menawar. Walau nanti pelantikannya oleh anggota DPRD Sulsel yang baru,&rdquo; ujar Muhammad Idris. Meskipun masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 habis pada pekan ini, KJPP Sulsel berharap tidak ada pelantikan karena sarat pelanggaran. Selain itu, berpedoman hasil pemeriksaan dan klarifikasi BK DPRD Sulsel, nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat dan seleksi harus diulang. &rdquo;Sudah jelas dan ada temuan hasil seleksi kemarin disusupi kepentingan politik, bahkan melanggar aturan KIP karena proses seleksinya terkesan tertutup,&rdquo; tegas Muhammad Idris. Pria yang disapa akrab Tajanang&nbsp;itu mengungkapkan, ada temuan baru di mana salah satu peserta yang namanya diloloskan Komisi A terpantau ikut berpolitik praktis. Dia terlihat dalam foto duduk berdampingan dengan salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. &rdquo;Bagi kami ini sangat fatal dan telah menyalahi prinsip independensi, walaupun sifatnya menghadiri meski belum jelas kapasitasnya sebagai apa, tapi jelas di situ ada keberpihakan,&rdquo; papar Muhammad Idris. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan Andi Muhammad Sardi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sulsel. Sebab, hingga kini belum merespons surat dari KJPP terkait carut marut&nbsp;proses perekrutan komisioner&nbsp;KPID&nbsp;dan KI Sulsel. &rdquo;Apalagi, isu yang beredar Pemprov Sulsel diduga justru mendesak DPRD Sulsel segera mengirimkan nama-nama komisioner yang cacat prosedur itu. Kami sayangkan itu dipaksakan, apalagi ada upaya pelantikan, padahal faktanya cacat prosedural,&rdquo; ucap Andi Muhammad Sardi.

KJPP Sulawesi Selatan desak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon KPID dan Komisi Informasi sesuai rekomendasi BK

KJPP Sulsel Desak DPRD Seleksi Ulang Calon Komisioner KPID dan Komis Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-185908-309539544.jpeg" alt="Aktivitas Kantor Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Aktivitas Kantor Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kehormatan (BK) DPRD Provisi Sulawesi Selatan&nbsp;memproses dugaan pelanggaran aturan pada seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Sulsel. Itu dilaksanakan Komisi A dalam uji kelayakan dan kepatutan. BK DPRD Provinsi Sulsel memproses dugaan pelanggaran itu menyusul diterimanya laporan dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel. &rdquo;Ini karena KJPP mengirim surat laporan dugaan pelanggaran, kami terima dengan senang hati dan sedang ditindaklanjuti,&rdquo; ujar Ketua BK DPRD Andi Hatta Marakarma seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, laporan yang diterima BK menjadi acuan untuk dilaksanakan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran aturan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) saat proses seleksi pada 16-17 April. &rdquo;Alhamdulillah, ada banyak bahan (dari laporan) yang bisa ditindaklanjuti supaya bisa di-clear-kan dan diklarifikasi dugaan-dugaan yang itu mungkin betul dan mungkin juga tidak. Kita tunggu tindakan berikutnya,&rdquo; papar Andi Hatta Marakarma, mantan Bupati Luwu Timur itu. Dari laporan yang dimasukkan KJPP Sulsel tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap serta berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Sulsel. Proses penyelidikan akan terus berjalan dan tidak akan terlalu lama. Bahan yang diterima dari&nbsp;KJPP Sulsel tersebut tentunya dipelajari termasuk bukti-buktinya. &rdquo;Langkah awal kami akan merekomendasikan ke pimpinan agar menunda dulu pengumuman (KPID-KI), sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu kami segera berkoordinasi,&rdquo; tutur Andi Hatta Marakarma. Untuk proses selanjutnya, kata Hatta, akan memanggil pihak terlapor dalam hal ini Komisi A untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan laporan KJPP Sulsel. Diharapkan pekan ini bisa dilaksanakan, mengingat waktu terbatas. Koordinator KJPP Sulsel Muh Idris menyatakan telah memasukkan laporan dan telah diterima BK. Selanjutnya mengawal serta siap dipanggil dan menghadirkan saksi-saksi terkait untuk memberikan keterangan fakta. Dia mengungkapkan, proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi A diduga melanggar pasal 5 dan 9 nomor 4 huruf C, PKPI Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman rekrutmen KPI, menyebutkan proses harus terbuka dan ada proses perangkingan (rangking) masing-masing calon, sementara faktanya tidak dilakukan. Selain itu, Komisi A diduga melanggar Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Sulsel dengan merilis sejumlah nama-nama calon komisioner yang lulus hingga beredar di media tanpa persetujuan pimpinan DPRD Sulsel. &rdquo;Ini adalah langkah serius yang diambil KJPP sampai akhirnya ditindaklanjuti BK DPRD untuk melakukan penyelidikan. Kami berharap dari pelaporan ini ada titik terang serta terungkap dugaan pelanggaran tersebut. Selanjutnya. uji kelayakan dan kepatutan diulang,&rdquo; papar Idris. KJPP menilai dari awal proses seleksi calon komisioner KPID dan KI diduga bermasalah, mulai verifikasi berkas, sampai pada uji kelayakan dan kepatutan atas dugaan transaksional. Bahkan temuan KJPP dari nama-nama yang diloloskan sebelumnya, terdapat satu nama diduga berstatus ASN dan belum mengajukan cuti.

BK DPRD Provisi Sulawesi Selatan memproses dugaan pelanggaran aturan pada seleksi KPID dan Komisi Informasi (KI) Sulsel

BK DPRD Sulsel Proses Dugaan Pelanggaran Aturan Seleksi KPID 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-205508-2_1-521727078.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memantau sekaligus mendalami dugaan praktik transaksional pada seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) usai dilaksanakan Komisi A DPRD Sulsel pada 16-17 April. &rdquo;Kita sementara pantau dugaan praktik tersebut. Sementara ini kami juga menunggu laporan resmi. Kalau ada laporan resmi, maka tentu kami lebih enak menyelidikinya,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Sejauh ini, pihaknya terus memantau perkembangan atas dugaan praktik transaksional tersebut. Selain itu, masih menunggu pelaporan resmi dari orang-orang yang merasa dirugikan dalam proses seleksi tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel Selle KS Dalle dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan perkara tersebut menjelaskan kepada Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel yang menyoroti keras dugaan pelanggaran proses uji kelayakan dan kepatutan itu menyatakan persoalan ini masih berproses. Meski demikian pihaknya mengindikasikan kuat adanya dugaan pelanggaran kode etik termasuk pelanggaran aturan yang diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Proses Rekrutmen di dalamnya diatur mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terbuka serta perangkingan, namun itu tidak dijalankan. Perwakilan KJPP Sulsel Muhammad Andi Sardi mengemukakan, proses uji tersebut tidak sesuai dengan aturan bahkan tertutup untuk diakses publik. Bahkan ada dugaan transaksional, mengingat tiba-tiba diumumkan Komisi A nama-nama yang lolos KPID maupun KI Sulsel, padahal aturannya harus melalui pimpinan DPRD Sulsel. Selain itu, nama-nama yang diumumkan Komisi A, dari tujuh nama KPID tidak ada satupun yang memiliki latar belakang penyiaran dan diduga lebih kepada orang-orang titipan partai politik. Bahkan, saat RDP berlangsung, tidak ada satupun perwakilan Komisi A yang hadir untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terkait nama yang dirilis tersebut. &rdquo;Kami kecewa dengan pertemuan ini, walaupun dihadiri pimpinan DPRD, tetapi tidak satupun anggota Komisi A hadir untuk memberikan penjelasan, sehingga kita menduga ada permainan dibalik uji itu. Intinya, kami meminta uji kelayakan dan kepatutan diulang karena melanggar aturan,&rdquo; papar Muhammad Andi Sardi. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika dalam RDP itu beralasan, seluruh anggota Komisi A sedang melaksanakan kunjungan kerja di luar daerah sehingga tidak bisa menghadiri rapat. Kendati demikian, dia menegaskan pimpinan DPRD belum mengeluarkan surat resmi ke Pemprov Sulsel, walaupun beredar nama-nama, tapi itu bukan keputusan pimpinan. &rdquo;Nama-nama komisioner sah kalau itu keputusan kelembagaan yang ditandatangani pimpinan dalam hal ini saya selaku Ketua DPRD Sulsel. Saya yakinkan belum ada surat saya tanda tangani atau surat saya teruskan ke gubernur menindaklanjuti hasil yang diputuskan Komisi A,&rdquo; terang Andi Ina Kartika. Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menambahkan sejauh ini pimpinan belum menetapkan keputusan karena masih menunggu proses BK. Hasil BK akan dibawa dan dibahas ke rapat pimpinan dihadiri Ketua Fraksi, Komisi A maupun BK. &rdquo;Tidak perlu khawatir teman-teman, semua nanti jalan, kalau BK sudah selesai maka kami akan lakukan rapat pimpinan juga dihadirkan semua ketua fraksi, setelah itu mengambil keputusan berdasar dari putusan BK serta pendapat dari Komisi A. Kalau terjadi pelanggaran tentu bisa dianulir,&rdquo; tutur Andi Ina Kartika.

Penyidik Kejati Sulawesi Selatan pantau dan dalami dugaan praktik transaksional pada seleksi calon komisioner KPID dan Komisi Informasi

Kejati Sulsel Dalami Dugaan Praktik Transaksional Seleksi KPID 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-25-at-211932-334288310.jpeg" alt="Ilustrasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaifuddin Patahuddin mengungkapkan, ada banyak calon titipan saat proses seleksi hingga jelang uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel. &rdquo;Kalau titipan banyak. Kalau saya bilang tidak ada titipan itu saya (bohong) ini. Dari 14 anggota DPRD (Komisi A) ini semua punya nama, baik keluarga, kenalan, pokoknya macam-macam,&rdquo; ungkap Syaifuddin seperti dilansir dari Antara di Makassar. Calon titipan tersebut berdatangan sebelum Komisi A melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari 16-17 Maret di Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar. &rdquo;Kita ini kan di Komisi A, perwakilan dari partai juga, fraksi kan, tentu banyak kepentingan di dalamnya. Makanya, sebelum kita melakukan fit and proper test itu kami sudah rapat intern,&rdquo; ujar Syaifuddin Patahuddin. Mengenai dengan mekanisme pemilihan calon KPID dan KIP, kata dia, dilaksanakan voting blok atau memilih langsung tujuh calon dari 21 orang calon KPID dan lima calon KIP dari 15 calon per satu anggota Komisi A. &rdquo;Kita voting blok, kita sepakat. Jadi, rapat intern kita sepakat bahwa mekanisme nanti voting blok, jadi satu orang kalau KIP memilih lima, kalau KPID memilih tujuh calon,&rdquo; tutur Syaifuddin Patahuddin. Meski ada dugaan calon titipan, Syaifuddin Patahuddin menyatakan, sudah bekerja profesional sesuai aturan bahkan telah berkonsultasi sebelumnya ke KIP dan KPI Pusat terkait mekanisme pencalonan, seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan. &rdquo;Karena kami memang bertujuan agar bagaimana bisa se-profesional mungkin terbuka, jujur, adil, dan kita berusaha memilih, menetapkan anggota KIP dan KPID ini betul-betul baik dan bermutu sesuai dengan harapan,&rdquo; ucap Syaifuddin Patahuddin. Sementara itu yang hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan itu dari 14 orang anggota yang hadir hanya 11 orang anggota untuk menyeleksi hasil uji tersebut. Untuk jumlah calon KPID yang mengikuti ujian ada 21 orang dan hasil seleksi tujuh ditambah tiga cadangan jadi 10 calon. Sedangkan KIP jumlah dari Timsel sebanyak 15 calon dan dipilih lima calon dan tiga cadangan sesuai proses administrasi. Saat ditanyakan apakah sudah ada nama-nama calon terpilih termasuk cadangan 10 orang untuk KPID dan tujuh orang KIP Sulsel, kata Syaifuddin Patahuddin, sudah ada dan telah diserahkan ke Pimpinan DPRD Sulsel melalui berita acara. &rdquo;Nanti pimpinan yang secara administratif menyampaikan ke Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulsel. Jadi, ini sementara buat pengantar dan segera kita diserahkan ke pimpinan,&rdquo; tutur Syaifuddin Patahuddin. Mengenai berapa lama jangka waktu nama-nama tersebut sampai di meja kerja Pj Gubernur Sulsel, dia mengemukakan hanya proses administrasi. Terkait apakah ada perubahan nama-nama calon terpilih, Saifuddin mengatakan, sudah tidak ada perubahan nama.

Komisi A DPRD Sulsel sebut, banyak calon titipan saat seleksi hingga jelang uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID dan KIP Sulsel

DPRD Sulsel Ungkap Banyak Calon Titipan KPID-KIP 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/KPID-jatim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh nama yang mengemban tugas sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur masa jabatan 2021-2024. Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menuturkan bahwa penetapan ini sudah diteken pada 28 Oktober lalu.  Ia melanjutkan, tujuh nama ini dipilih setelah pihaknya melaksanakan fit and proper test terhadap 21 nama calon anggota KPID Jawa Timur yang masuk.  "Dari hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut, maka DPRD Provinsi Jawa Timur memutuskan tujuh peserta dinyatakan menjadi anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2021-2024," ujar Kusnadi.  Tujuh nama tersebut adalah sebagai berikut:  1. Romel Masykuri  2. Royin Fauziana  3. Dian Ika Riani  4. A. Arif Amrullah  5. Immanuel Yosua Tjiptosoewarno  6. Sundari  7. Habib M. Rohan

Ini 7 Nama Anggota KPID Jawa Timur Periode 2021-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpid-batasi-pemutaran-lagu-bahasa-inggris-ini-respon-ridwan-kamil_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat telah membuat surat edaran pembatasan siaran lagu-lagu berbahasa Inggris.&nbsp;Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun turut respon soal kebijakan tersebut. Kang Emil sapaan akrabnya mengatakan KPID merupakan lembaga independen tanpa campur tangan pemerintah dalam hal kebijakan. Dirinya mengakui, sampai hari ini belum mendapatkan kelengkapan data atau alasan yang menjadi dasar kebijakan pembatasa 17 lagu tersebut. Diantaranya adalah dua lagu hits milik musisi dunia, Bruno Mars dan Ed Sheran. "Perhari ini saya belum mendapatkan kelengkapan data dan alasan-alasannya seperti apa," kata Kang Emil Jumat (1/3). Pada dasarnya Kang Emil ingin ekonomi kreatif, berupa lagu bisa hadir tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan baik pendengar maupun musisinya. Secara umum, Kang Emil memahami kehawatiran KPID Jawa Barat terhadap dua lagu yang liriknya dinilai vulgar dan mengandung tema kehidupan dewasa itu. Untuk diketahui, KPID Jabar melalui surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 membatasi siaran dua lagu Bruno Mars berjudul That's What I Like dan Versace on the Floor diputar di seluruh Jawa Barat. "Saya paham ada pembatasan bukan pelarangan ya, ada pembatasan yang dirasa oleh KPID ada muatan-muatan yang tidak sesuai dengan konteks budaya di Jawa Barat," ujarnya. Selain itu, Kang Emil rencananya akan mengundang KPID Jawa Barat untuk membicarakan dan menjelaskan soal surat edaran tersebut dan mencari solusi terbaiknya. "Nanti akan kami review dan cari solusinya. Yang saya tahu memang sampai Bruno Mars men-twett. Jadi saya belum punya informasi mendalam mungkin besok lusa akan saya sampaikan," ujarnya. Sebelumnya Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah membenarkan, surat edaran soal pembatasan siaran lagu-lagu berbahasa Inggris. Hal itu mengacu pada pengaduan dari masyarakat dan kajian KPID Jawa Barat. "Iya benar. Lagu tersebut bisa ditayangkan di lembaga penyiaran di Jabar dalam klasifikasi waktu dewasa (D) yakni pukul 22.00 WIB sampai 03.00 WIB," ungkapnya.

KPID Batasi Pemutaran Lagu Bahasa Inggris, Ini Respon Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-alasan-kpid-jabar-batasi-pemutaran-17-lagu-bahasa-inggris_m_.jpg" alt="Surat Edaran KPID Jawa Barat soal pembatasan pemutaran 17 lagu berbahasa Inggris" width="100%">
<figcaption>Surat Edaran KPID Jawa Barat soal pembatasan pemutaran 17 lagu berbahasa Inggris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah membenarkan terkait adanya surat edaran yang menyebutkan pembatasan siaran terhadap 17 lagu berbahasa inggris. Hal itu mengacu pada pengaduan dari masyarakat dan kajian KPID Jawa Barat soal lagu berbahasa inggris itu. "Iya surat edaran itu benar (dikeluarkan KPID Jawa Barat)," kata Dedeh saat dikonfirmasi, di Bandung, Selasa (26/2). Menurutnya 17 lagu berbahasa inggris yang dilarang itu dinilai tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dalam surat edaran tersebut disebutkan 17 lagu yang dilarang itu baik berbentuk lagu maupun video klip hanya dapat disiarkan pada jam tertentu. "Bisa ditanyangkan di lembaga penyiaran di Jawa Barat dalam klasifikasi waktu dewasa (D). Yakni pukul 22.00 WIB sampai 03.00 WIB," jelasnya. Ia mencatat ada 52 lagu yang diadukan masyarakat kepada KPID Jawa Barat dan 34 lagu hasil temuan pemantauan, yang diindikasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. "Setelah ditelaah memang lirik-lirik lagu itu banyak diindikasi melanggar aturan. Sehingga kami perlu mendalami dalam bentuk kajian," jelasnya. Salah satu pertimbangannya yakni mengacu pada Pasal 3 Undang Undang No 32/2002 tentang penyiaran, bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Untuk diketahui, 17 lagu tersebut diantaranya Dusk Till Dawn yang dipopulerkan Zayn Malik; Love me harder, Ariana Grande; That's what I like, Bruno Mars; Makes Me Wonder, Maroon 5; dan lainnya.

Ini Alasan KPID Jabar Batasi Pemutaran 17 Lagu Bahasa Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpid-jateng-pelototi-media-penyiaran-di-pinggiran_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa kampanye Pemilu 2019 telah berlangsung. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah (Jateng) meningkatkan pengawasan terhadap media penyiaran di kawasan pinggiran. Ada indikasi, banyak dari mereka yang tak berizin dan dimanfaatkan sebagai media sosialisasi untuk kepentingan tertentu. Ketua KPID Jateng Budi Setyo Purnomo menegaskan, dengan tidak adanya izin maka status siarannya ilegal. Demikian pula dengan kampanye yang tersiar melalui media tersebut. Siaran ilegal paling banyak mengudara di daerah pinggiran seperti di dataran tinggi dan di kawasan pesisir. Untuk Jateng bagian Selatan, ada Wonogiri dan kawasan sekitarnya. Sedangkan di wilayah Barat adalah Tegal serta Pekalongan. &ldquo;Menjamurnya media ilegal karena memang untuk bisa siaran modalnya murah. Hanya Rp 5 juta saja. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah ketika kami mau melaksanakan penindakan operasi, mereka bisa hilang," ujar Budi di Semarang, Sabtu (17/11). Media tak berizin yang sebagian besar digunakan sebagai sarana sosialisasi, jumlahnya mencapai ratusan. Untuk itu, KPID Jateng menggandeng KPU dan Bawaslu di 35 kabupaten/kota se-Jateng untuk memperketat pengawasan. &rdquo;Kami juga menggandeng Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Semarang, untuk mengawasi siaran ilegal yang digunakan sebagai ajang kampanye,&rdquo; terangnya. Berdasarkan data KPID Jateng, terdapat 300 radio dan 40 televisi yang terdaftar. Mereka tak bermasalah dengan konten penyiaran selama tahun politik. KPID pun terus mendorong supaya mereka tetap netral dalam menanyangkan konten siarannya. Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti membenarkan adanya ajakan untuk memonitor media penyiaran oleh KPID. Namun, pengawasan di media sosial tetap dilakukan. Sebab jangkauannya lebih luas. Diana mengimbau para caleg mampu memanfaatkan ini dengan bijak. Dimulai dari mau melaporkan akun medianya ke Bawaslu, KPU dan kepolisian. &rdquo;Kalau per caleg memang belum ada dalam aturan. Tapi untuk peserta pemilu, sesuai PKPU tentang kampanye dapat melaporkan media sosial yang dimiliki sebagai ajang sosialisasi maksimal sebanyak sepuluh akun di setiap media sosial,&rdquo; ulasnya.

KPID Jateng Pelototi Media Penyiaran di Pinggiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpid-sumbar-ingatkan-stasiun-tv-lokal-soal-penayangan-korban-bencana_m_.jpg" alt="Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Melani Friati" width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Melani Friati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewasa ini, masih banyak lembaga penyiaran di Indonesia yang vulgar menampilkan foto hingga video korban bencana. Kondisi ini, dikhawatirkan menambah rasa trauma di tengah masyarakat. Terlebih pihak keluarga yang ditimpa musibah. Atas kondisi itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau, agar lembaga penyiaran khususnya televisi untuk memahami betul etika peliputan bencana. Apalagi, hal ini sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). "Kami berharap, jurnalis media yang meliput bencana untuk tidak menampilkan korban. Ini akan menimbulkan trauma," kata Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Melani Friati di Padang, Selasa (13/11). Melani mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat pleno, terkait pemberian sanksi administratif teguran tertulis pertama kepada salah satu stasiun TV lokal. Dimana, dalam penanyangan berita pada tanggal 10 November 2018 lalu, TV tersebut menampilkan secara jelas seorang jenazah yang tengah dievakuasi. Penanyangan itu jelas Melani, melanggar P3 bab XVIII tentang prinsip-prinsip jurnalistik bagian ke empat tentang peliputan bencana pasal 25 poin C. Dimana, menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita, hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan. "Tayangan itu, juga melanggar SPS bab XVIII tentang program siaran jurnalistik bagian ke enam tentang peliputan bencana pasal 50 poin D. Dimana, menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up," katanya. "Seharusnya, konten tersebut diblur atau disamarkan. Pelanggaran itu masuk dalam kategori pelanggaran program siaran jurnalistik," sambungnya. Sebelumnya, KPI Pusat juga telah mengeluarkan edaran terkait peliputan bencana, agar lembaga penyiaran senantiasa mengingat dan berpedoman pada kaidah-kaidah penayangan liputan bencana di lembaga penyiaran. Salah satunya, tidak menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up dan atau menampilkan gambar luka berat, darah, atau potongan organ tubuh. Selain itu, lembaga penyiaran wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah. Masyarakat, juga harus diberikan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, benar dan jelas terkait kejadian itu. Setiap berita harus melalui verifikasi serta cek dan ricek agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakjelasan.

KPID Sumbar Ingatkan Stasiun TV Lokal Soal Penayangan Korban Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-iklan-obat-kuat-televisi-lokal-di-padang-kena-tegur_m_.jpg" alt="KPID Sumbar melakukan MoU dengan BPOM Padang untuk meningkatkan pengawasan iklan obat tradisional di televisi beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>KPID Sumbar melakukan MoU dengan BPOM Padang untuk meningkatkan pengawasan iklan obat tradisional di televisi beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) melayangkan teguran tertulis kepada salah satu stasiun televisi lokal di Kota Padang. Surat teguran lahir akibat penayangan iklan obat kuat meningkatkan vitalitas pria di luar jam dewasa. Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan, seharusnya iklan obat kuat pria dewasa ini ditayangkan di atas pukul 22.00 Wib setiap hari. Namun televisi lokal ini justru menayangkan iklan tersebut di antara pukul 14.51 Wib hingga 14.53 Wib. Ada juga di pukul 20.52 Wib hingga 20.55 Wib. "Ya, kami tegur karena menanyangkan iklan di jam yang tidak sesuai dengan peraturan KPI," kata Afriendi di Padang, Rabu (3/10). Dari pantauan tim KPID Sumbar, iklan tersebut ditayangkan dalam bentuk slide, gambar, tulisan, dan suara yang menceritakan isi produk. Iklan dewasa yang ditayangkan di bawah jam 22.00 Wib melanggar Peraturan KPI Pasal 59 Ayat 3 Bab XXIII Tentang Siaran Iklan. "Dari pantauan, iklan ini ditayangkan tiga hari berturut-turut sejak tanggal 28 sampai 30 September 2018," kata Afriendi. Atas dasar pengamatan tersebut, KPID Sumbar memutuskan tayangan iklan di TV lokal swasta itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012, dengan diberikan sanksi administratif. Sementara itu, Komisioner KPID Sumbar Bidang Isi Siaran Robert Cenedy meminta agar sistem stasiun jaringan (SSJ) dan stasiun lokal untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam P3 dan SPS dan dijadikan acuan dalam menayangkan sebuah program. "SSJ dan stasiun lokal wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. KPID akan terus mengawasi tayangan SSJ dan stasiun TV lokal agar tayangannya tetap tunduk pada aturan," tegasnya.

Gara-Gara Iklan Obat Kuat, Televisi Lokal di Padang Kena Tegur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpid

Berita Terkini