<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/x2n2Y9TwNM1A0bfqYx4sp0pkaFRJum8lQxaqBATh-1-604759484.jpg" alt="Ilustrasi lansia penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lansia penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira datang bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta.&nbsp; Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang menyasar tiga kelompok utama yakni anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tercatat ada 213.789 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pada periode ini. Dengan rincian, 25.450 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), 167.820 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan 20.519 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).&nbsp; Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menegaskan, langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi warga yang membutuhkan. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat rentan, seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial. Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (24/12). Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana sebesar Rp 300.000. Dana ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok harian di pengujung tahun. Untuk menghindari salah sasaran, Dinas Sosial terus melakukan validasi data yang lebih ketat. Proses ini melibatkan pemadanan data hingga verifikasi langsung di lapangan bersama perangkat wilayah setempat. Iqbal menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan periode ini. "Kami percaya, dengan keterlibatan seluruh pihak, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Jakarta semakin meningkat menuju kota yang kuat, aman, dan sejahtera," imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016922140/kabar-gembira-bansos-akhir-tahun-pkh-bpnt-hingga-blt-kesra-rp-900-ribu-cair-serentak-mulai-6-desember-2025">Kabar Gembira Bansos Akhir Tahun: PKH, BPNT, hingga BLT Kesra Rp 900 Ribu Cair Serentak Mulai 6 Desember 2025</a>

Dinas Sosial DKI Jakarta menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk 213.789 penerima, termasuk anak-anak, lansia, dan disabilitas.

Segera Cek Rekening! Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Cair Desember 2025 untuk 213 Ribu Warga Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-1JPG-2412052945.jpg" alt="Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kabar gembira bagi lansia, disabilitas, dan anak warga Jakarta yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Bansos untuk mereka akan cair pada bulan ini.&nbsp; Yang akan cair adalah bansos&nbsp;Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk periode Oktober 2025. Bantuan ini akan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dilakukan secara bertahap supaya proses pencairan berjalan lancar. Dalam unggahan resmi akun Instagram @dinsosdkijakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta mengungkapkan bahwa total penerima manfaat bansos mencapai 200.684 individu. Rinciannya 23.707 orang penerima KAJ, 157.755 orang penerima KLJ, dan 19.222 orang penerima KPDJ.&nbsp; Sebagai pembanding, pada September 2025, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial menyalurkan ketiga bansos tersebut secara bersamaan pada Jumat, 26 September 2025. Ketiga bansos ini diperkirakan akan disalurkan pada akhir bulan atau minggu keempat. Sama halnya dengan pencairan pada bulan September yang berada pada waktu yang sama.&nbsp; <h2>Cek Status Penerima Bansos DKI Jakarta 2025</h2> Pada awal Oktober 2025, warga Jakarta yang terdaftar pada bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ sudah bisa memulai memeriksa status penerimaan serta pencairan bansos. Pengecekan sendiri bisa dilakukan dengan cara online. Ada dua cara untuk memeriksa status penerima bansos ini, yakni melalui situs web SILADU Jakarta dan aplikasi JAKI. Kedua platform ini memang telah disediakan oleh Pemprov Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek penerimaan bansos. Berikut caranya: <h3>Melalui Website SILADU Jakarta</h3> 1. Buka situs resmi siladu.jakarta.go.id. 2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom. 3. Klik tombol &ldquo;Cek&rdquo;. 4. Sistem akan langsung menampilkan informasi lengkap mengenai status penerima manfaat, termasuk jenis bantuan dan periode pencairan. <h3>Melalui Aplikasi JAKI</h3> 1. Buka aplikasi JAKI pada ponsel. 2. Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar atau daftar akun baru jika belum punya. 3. Pilih menu &ldquo;Bantuan Sosial&rdquo;. 4. Masukkan NIK sesuai dengan data yang dimiliki. 5. Informasi mengenai status dan jumlah besaran bantuan akan segera muncul. <h2>Bansos PKH-BPNT Juga Cair Oktober</h2> Secara Nasional,&nbsp;Pemerintah memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alias BPNT periode keempat akan kembali disalurkan pada periode Oktober&ndash;November 2025. Pedoman penyalurannya sudah turun, artinya bantuan ini sudah fix dan siap dibagikan kepada masyarakat penerima. Total penerima bantuan mencapai sekitar 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Diperkirakan pencairan bansos PKH-BPNT tahap empat ini akan mulai dicairkan akhir bulan Oktober ini sekaligus untuk dua bulan dengan November. Mereka yang berhak menerima bantuan PKH-BPNT adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Khususnya para penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau program sembako, baik yang mendapatkan BPNT murni maupun yang juga terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, penerima PKH murni kemungkinan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan ini. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Meski begitu, mereka tetap masih mendapatkan hak bantuan rutin dari program PKH. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data pusat, bukan oleh pendamping di lapangan. Adapun rincian bantuan yang disalurkan cukup signifikan dengan penambahan dibanding periode sebelumnya. Dalam penyaluran bansos PKH-BPNT tahap ini, setiap keluarga penerima akan mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, dibagikan dalam satu tahap untuk dua bulan.

Pencairan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Jakarta Oktober 2025 akan segera dilakukan. Cek status penerimaan Anda.

Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ DKI Jakarta Oktober 2025: Jadwal Pencarian, Cara Mengecek, dan Besaran Bantuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/hand-holding-wallet-with-indonesian-rupiah_393864-3693-1510750895.jpg" alt="Ilustrasi uang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira, Pemprov DKI Jakarta kembali mencairkan dana bantuan sosial (bansos) mencakup Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada Agustus ini. Kepala Dinsos DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menegaskan, bansos PKD merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat rentan. Khususnya lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas.&nbsp; "Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat," ujar Iqbal, Selasa (26/8). Pada Agustus 2025, jumlah penerima bansos mencapai 165.375 orang dengan rincian: <ul> <li>Penerima eksisting: 148.109 orang (KLJ 121.491, KAJ 11.605, KPDJ 15.013).</li> <li>Penerima baru: 17.226 orang (KLJ 2.661, KAJ 11.025, KPDJ 3.540).</li> <li>Penerima eksisting yang sempat ditangguhkan namun lolos verifikasi: 40 orang.</li> </ul> Bansos ini disalurkan bertahap mulai 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp300.000 per bulan sebagai top up untuk periode Agustus. Untuk penerima baru tahun 2025, masih dilakukan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM bagi 38.958 orang hingga 30 Agustus. Proses pemanggilan dilakukan dalam dua tahap. Undangan pertama pada 8&ndash;30 Agustus 2025 dan undangan kedua dijadwalkan September 2025 bagi penerima yang belum hadir. Data Berbasis DTSEN Iqbal menjelaskan, penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun kini sistem sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2025. "Ke depan, penentuan penerima bansos akan berdasarkan peringkat status kesejahteraan atau desil dalam DTSEN," katanya. Jika ada warga yang desil-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual, belum tercatat, atau belum memiliki desil, maka akan dilakukan pemutakhiran data sesuai kebijakan Kementerian Sosial RI dan Pemprov DKI Jakarta. Iqbal menegaskan pihaknya terus memperkuat validasi data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan. "Dengan adanya penyaluran bansos ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga tercipta kota yang kuat, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya," imbuhnya. Siapa saja yang berhak menjadi penerima Bansos PKD? Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial, yaitu sebagai berikut: 1. Memiliki KTP, KK serta berdomisili di DKI Jakarta. 2.Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).&nbsp; 3.Kartu Anak Jakarta (KAJ) berusia 0-6 tahun. 4.Kartu Lansia Jakarta (KLJ) berusia 60 tahun ke atas. 5.Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang terdaftar pada pendataan disabilitas Dinas Sosial. 6.Penerima KLJ dan KPDJ bukan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 7.Hasil verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pendamsos Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan perangkat wilayah

Pemprov DKI Jakarta mencairkan dana bansos untuk Kartu Lansia, Kartu Anak, dan Kartu Penyandang Disabilitas pada Agustus 2025.

Ada 17.226  Penerima Baru, Cek Daftar Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Cair Rp300 Ribu per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/ibbpaZ9PZFcfNd8DxeI7IyLgwsAnmBF4HbcfIK2t-1-338152811.jpg" alt="Upi, 49, seorang penyandang disabilitas mendatangi open house yang digelar Gubernur Jakarta Pramono Anung di rumah dinasnya, Senin (31/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Upi, 49, seorang penyandang disabilitas mendatangi open house yang digelar Gubernur Jakarta Pramono Anung di rumah dinasnya, Senin (31/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Open house yang digelar oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi ajang curahan hati warga, termasuk Upi, 49, seorang penyandang disabilitas. Dalam kesempatan tersebut, Upi mengungkapkan keluhannya terkait bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tak kunjung cair. "Itu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) aku nggak cair, belum cair, jadi ya itu aja sih," ungkap Upi. Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Pramono tampak terkejut dan berjanji akan mengecek kembali masalah ini.&nbsp; "Bapak cuma nanya, masa katanya, iya Pak, bener Pak. Waktu itu sebelum dibilang cair, kan infonya biasanya di Instagram, itu masih masuk penetapan penerima, tunggu saja gitu. Eh, pas udah cair, ternyata kan nggak ada tuh. Aku cek lagi, nggak, bukan penerima," lanjut Upi. Upi mengungkapkan bahwa ia baru mengalami kendala pencairan dana KPDJ sejak Januari hingga Maret tahun ini. Sebelumnya, ia telah dua kali menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan yang biasanya dicairkan setiap tiga bulan. Namun, ia berharap ke depannya pencairan bisa dilakukan lagi setiap bulan. Sebelumnya, Upi dan rekannya juga mencoba menyampaikan aspirasi di open house Presiden Prabowo di Istana Negara, namun gagal karena terlalu padat.&nbsp; "Tadi kebetulan kita keliling. Dari tetangga, Pak Yusril, terus ke istana. Tapi mental semua. Baru di sini yang diterima," tambahnya. Upi juga menyampaikan harapan besar bagi penyandang disabilitas di Jakarta, terutama dalam hal kesempatan kerja. Meski begitu, ia mengapresiasi peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Jakarta. "Ini sih pengennya ada lowongan pekerjaan yang nggak pakai batas usia," ucapnya.

Warga penyandang disabilitas, Upi, mengungkapkan keluhannya tentang bantuan KPDJ yang tak kunjung cair di open house Gubernur DKI Jakarta.

Penyandang Disabilitas Curhat ke Gubernur Pramono, KPDJ Tak Kunjung Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KPDJ-Dok-Dinas-Kominfotik-DKI-Jakarta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama dua tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat peduli dengan masalah sosial. Tak terkecuali masalah untuk penyandang disabilitas. Hal ini terbukti saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahap pertama di Gelanggang Olahraga Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10).  Program ini bertujuan mencegah terjadinya kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di Jakarta, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 300.000 per orang per bulan yang dapat dicairkan setiap triwulan.  Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan jumlah penerima kartu disabilitas pada tahap pertama berjumlah 7.137 dari total 14.459 orang yang terdata dalam Basis Data Terpadu. Ribuan kartu itu tersebar di beberapa wilayah ibu kota.  "Dari 7.137 orang, dibagi ke dalam 5 wilayah untuk Jakarta Pusat sebanyak 1.042 orang, Jakarta Utara berjumlah 1.322 orang, Jakarta Barat berjumlah 1.018 orang, Jakarta Selatan berjumlah 1.361 orang, dan Jakarta Timur berjumlah 2.352 orang, serta Kepulauan Seribu sebanyak 42 orang,” ungkap Irmansyah, Senin (21/10).  Menurut Irmansyah, Pemprov DKI menganggarkan Rp 25 miliar untuk kartu disabilitas. Para penerima manfaat kartu penyandang disabilitas diambil dari basis data terpadu yang bersumber dari Kementerian Sosial. "Itu (BDP) yang manjadi dasar kami ajukan sebagai penerima. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya," ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KPDJ-Dok-Dinas-Kominfotik-DKI-Jakarta1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahap pertama di Gelanggang Olahraga Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10). (Dok Dinas Kominfotik DKI Jakarta)  293 KPDJ Diberikan Kecamatan Cilincing  Sebanyak 293 KPDJ disalurkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI untuk para difabel di wilayah Kecamatan Cilincing. Penyaluran KPDJ bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta.  Sedangkan pemilik KPDJ akan mendapatkan dana bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 300 ribu per bulan.  "Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai program dalam rangka mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Untuk membahagiakan warganya bisa diwujudkan kapan saja seperti hari ini dimana warga berkebutuhan khusus di wilayah Kecamatan Cilincing mendapatkan KPDJ dengan harapan bisa mengurangi beban keseharian," kata Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.  Menurutnya, penyaluran KPDJ adalah niat yang mulia untuk membahagiakan warga Jakarta. "Semoga ini bisa meringankan, membantu dan menjadi berkah untuk semua. Manfaatkan kartu ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya.  Disalurkannya KPDJ bagi warga difabel akan meringankan beban kebutuhan hidup dalam keseharian. "Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah karena sudah dibantu melalui KPDJ. Nanti bisa digunakan untuk membeli bahan pangan murah bersubsidi," ujar Maya, warga RT 06 RW 09 Kelurahan Cilincing.  Syarat KPDJ  Penyandang Disabilitas yang menerima KPDJ merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dan ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial, memiliki NIK Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Penyandang Disabilitas berada di luar panti baik milik pemerintah maupun daerah.

Dinsos DKI Salurkan 7.137 Kartu Penyandang Disabilitas

KPDJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPDJ

Berita Terkini

Segera Cek Rekening! Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Cair Desember 2025 untuk 213 Ribu Warga Jakarta

Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ DKI Jakarta Oktober 2025: Jadwal Pencarian, Cara Mengecek, dan Besaran Bantuannya

Ada 17.226 Penerima Baru, Cek Daftar Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Cair Rp300 Ribu per Bulan

Penyandang Disabilitas Curhat ke Gubernur Pramono, KPDJ Tak Kunjung Cair

Dinsos DKI Salurkan 7.137 Kartu Penyandang Disabilitas

Download Aplikasi JawaPos.com