<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/Peringatan-Earth-Hour-2024-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-5JPG-1022011742.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung menggunakan senter melihat lukisan karikatur saat berlangsungnya Earth Hour di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Sabtu (23/3/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung menggunakan senter melihat lukisan karikatur saat berlangsungnya Earth Hour di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Sabtu (23/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mendorong penggunaan energi bersih untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 melalui gelaran Electricity Connect 2024. Ketua Panitia Electricity Connect 2024, Arsyadany G. Akmalaputri, menjelaskan bahwa isu transisi energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi fokus utama dalam pameran dan konferensi tersebut. "Transisi energi membutuhkan dukungan besar, baik dari sisi investasi maupun komitmen global, terutama di kawasan Asia. Hal tersebut menjadi refleksi dari partisipasi berbagai pihak dalam acara Electricity Connect 2024," kata&nbsp;Sekretaris Jenderal MKI itu, dikutip Selasa (19/11). Ajang kolaborasi energi tersebut diinisiasi PT PLN (Persero) dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Acara ini mengusung tema "Go Beyond Power Energizing The Future" dan akan&nbsp;dilansgungkan pada 20&ndash;22 November 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyambut positif penyelenggaraan Electricity Connect 2024. Ia menekankan pentingnya teknologi yang ditampilkan di acara benar-benar mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan. "Event Electricity Connect harus menjadi ajang untuk memperlihatkan teknologi yang secara genuine bisa mendukung pengurangan emisi karbon demi transisi energi bersih," ungkapnya. Safrudin juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap jejak karbon dari produk-produk yang dipamerkan. Menurutnya, teknologi yang rendah karbon saja tidak cukup; yang terpenting adalah memastikan bahwa produk tersebut mendekati nol emisi. "Produk yang ditampilkan harus benar-benar memenuhi prinsip Net Zero Emission, bukan sekadar hemat energi atau rendah karbon," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan emisi karbon pada kendaraan listrik. Meskipun lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil, standar mutu emisi kendaraan listrik tetap harus dipastikan. "Pengawasan itu penting. Jika tidak memenuhi baku mutu, harus ada tindakan nyata, bukan sekadar formalitas," imbuh Safrudin. EC 2024 akan menghadirkan sejumlah pembicara ternama, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Vice Chairman of Korea Smart Grid Association Jae Won Chang, serta akademisi dan perwakilan perusahaan multinasional. Para pembicara akan membahas tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan transisi energi bersih. Sebagai ajang yang dihadiri lebih dari 500 exhibitor dan diperkirakan menarik 15.000 pengunjung dari berbagai kalangan, Electricity Connect 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Selain itu, acara tersebut juga diharapkan mampu mendorong adopsi teknologi seperti smart grid dan mendukung terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi di Kawasan ASEAN. Melalui kolaborasi dan inovasi yang dihasilkan dari Electricity Connect 2024, Indonesia diharapkan semakin siap untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan, mempercepat transisi ke energi bersih, dan berkontribusi pada ekonomi hijau di tingkat regional maupun global.

Acara ini mengusung tema "Go Beyond Power Energizing The Future" dan akan dilansgungkan pada 20–22 November 2024 di JCC.

Jaga Momentum Transisi Energi Bersih dan Target NZE 2060, PLN dan MKI Gelar Electricity Connect 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/STOK-DIKURANGI.jpg" alt="PREMIUM LANGKA: Premium habis di SPBU Jalan Raya Ampang, Kota Padang, Minggu (17/11) (Adetio/Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>PREMIUM LANGKA: Premium habis di SPBU Jalan Raya Ampang, Kota Padang, Minggu (17/11) (Adetio/Padang Ekspres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil riset Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) sejak 2005 menunjukkan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tidak menggunakan acuan atau kualitas yang setara dengan negara-negara lain dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, rakyat Indonesia mendapatkan BBM dengan harga relatif mahal, namun tak sebanding dengan kualitasnya.  Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin (Puput) pun melihat, ada indikasi harga BBM yang diberlakukan selama ini terlalu mahal. Menurutnya, kelebihan margin biaya hanya dinikmati oleh para 'parasit harga'.  Di sisi lain, sebelum berusaha menaikkan harga BBM, pemerintah disarankan menyesuaikan kualitas BBM dengan kebutuhan teknologi. Hal itu mengingat, saat ini teknologi kendaraan yang dimandatkan adalah standar Euro 4.  Guna memudahkan pengendalian harga dan kualitas BBM ini, Puput menyarankan ada spesifikasi minimum jenis BBM. Dia pun merekomendasikan Pertamina memproduksi dan menjual hanya empat jenis BBM.  "Bensin RON 92 kadar sulfur maksimum 50 ppm, Bensin RON 95 kadar sulfur maksimum 50 ppm, Solar CN 51 dengan kadar sulfur maksimum 300 ppm, dan Solar CN 53 dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm," kata Puput dalam webinar, Rabu (29/4).  Sebagaimana diketahui, bensin RON 88 atau Premium saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah. Apabila BBM jenis ini dihilangkan, tentu akan menambah beban pengeluaran mereka.  Mengenai hal ini, Puput kembali menyerahkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk lebih transparan dalam memformulasikan harga BBM. Sebab, menurut catatan KPBB, dibandingkan Australia, Amerika Serikat, maupun Malaysia, harga pokok BBM di Indonesia masih terlalu mahal.  Oleh karenanya menurut Puput, jika penentuan harga dilakukan secara transparan dan tidak ada permainan, maka masyarakat Indonesia bisa mendapatkan BBM dengan kualitas baik namun dengan harga terjangkau. "Jadi, sebenarnya ya kita tahu kalau Premium 88 dan Solar 48 dihapus, itu kebutuhan rakyat kecil, solusinya kan harus restrukturisasi harga," katanya.  "Yang kami harapkan hanya RON 92, RON 95 atau 98, Solar 51 dan Solar 53. Kan bukan berarti harganya harus mahal. Kita belajar dari Malaysia atau Australia," sambungnya.  Australia, lanjut Puput, bisa mendapat RON 95/S10ppm dengan harga pokok penjualan Rp 1.529,14 per liter. Jenis BBM ini kualitasnya lebih tinggi dari Pertamax Turbo yang harga pokok penjualannya mencapai Rp 7.387,50 per liter.  Indonesia juga bisa belajar dari Malaysia yang harga BBMnya lebih stabil, karena adanya subsidi fleksibel. Artinya, ketika harga minyak dunia turun, maka BBM dikenakan pajak. Sementara itu, ketika harga minyak dunia naik, maka pemerintah memberikan subsidi.

Hilangkan Parasit Harga, Pertamina Disarankan Hanya Jual 4 Jenis BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PERTAMINA-IST.jpg" alt="Ilustrasi petugas SPBM Pertamina tengah melayani pembelian pelanggan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas SPBM Pertamina tengah melayani pembelian pelanggan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya dibanding Malaysia, harga penjualan pokok (HPP) bahan bakar minyak di Indonesia rupanya juga lebih mahal ketimbang di Amerika Serikat (AS) dan Australia. Bahkan, kualitas BBM di AS dan Australia tersebut lebih bagus dan ramah lingkungan daripada kualitas BBM di Indonesia.  Demikian penjelasan dari Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, dalam webinar Rabu (29/4). Puput, panggilan Safrudin, membandingkan bensin di AS jenis RON 95 berkadar sulfur maksimum 10 ppm (standar EURO 6), dengan bensin RON 98 berkadar sulfur maksimum 50 ppm (standar EURO 4) atau jenis Pertamax Turbo.  Harga bensin jenis RON 95/S10ppm di AS di tingkat SPBU sekitar USD 1,77 per galon, atau sekitar USD 0,46 per liter, setara Rp 7.168 per liter. Jika dirinci, maka komponen pembentuk harganya terdiri dari pajak, biaya distribusi, biaya pengilangan, dan minyak mentah.  Sehingga, harga pokoknya sekitar Rp 2.600 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo di SPBU dibanderol Rp 9.850 per liter.  Jika dirinci, maka komponen pembentuk harga ini terdiri dari alpha, Pajak BBM 5 persen, serta PPN 10 persen. Sehingga diperoleh harga pokok sebesar Rp 7.387,50 per liter.  "Di Amerika, untuk standar EURO 6 harga pokoknya sekitar Rp 2.600 per liter untuk RON 95/S10ppm. Masa (harganya) hanya sepertiga dari harga pokok bahan bakar yang standarnya EURO 4?" kata Puput heran.  Apalagi jika dibandingkan dengan Australia, yang juga sudah standar EURO 6, Puput menilai harga pokok BBM di Indonesia terlalu mahal. Harga pokok bensin RON 95/S10ppm di Australia hanya Rp 1.529,14.  "Kualitas lebih bagus, harga seperlima dari Indonesia," katanya.  Puput pun merasa, pengambil kebijakan tidak transparan dalam memformulasikan harga BBM. Sehingga, ketika harga minyak dunia anjlok, publik pun tidak merasakan keuntungan secara adil.  "Kenapa di negara yang menganut ekonomi Pancasila, tetapi praktiknya lebih liberal, lebih kapitalis dibandingkan negara-negara tersebut?" pungkasnya.

Kualitas BBM di AS-Australia Lebih Tinggi, tapi HPP-nya Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/KPBB.png" alt="dok. KPBB" width="100%">
<figcaption>dok. KPBB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) transparan dalam memformulasikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Pasalnya, dari perbandingan harga di beberapa negara antara lain, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Malaysia, KPBB menemukan fakta bahwa harga pokok penjualan (HPP) BBM di Indonesia kemahalan.  Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin membandingkan, harga RON 98 dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm atau jenis Pertamax Turbo dengan harga bensin RON 97 dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm di Malaysia. Puput, panggilan Safrudin, menilai perbedaan oktan tidak begitu sensitif bagi kendaraan bermotor yang sudah berstandar EURO 4.  "Sebetulnya cukup 95 sudah memadai, yang penting kadar belerang maksimum 50 ppm," katanya dalam webinar, Rabu (29/4).  Maka KPBB pun membandingkan kedua bahan bakar sejenis tersebut. Puput menyampaikan, harga Pertamax Turbo di SPBU dibanderol Rp 9.850 per liter.  Jika dirinci, maka komponen pembentuk harga ini terdiri dari alpha, Pajak BBM 5 persen, serta PPN 10 persen. Sehingga diperoleh HPP sebesar Rp 7.387,50 per liter.  Sementara itu, harga BBM RON 97/S50ppm di Malaysia di SPBU dibanderol RM 1,55 per liter atau sekitar Rp 5.497,85 per liter. Jika dirinci, maka komponen pembentuk harga ini terdiri dari alpha, biaya operasi, margin OC, margin SPBU, serta pajak penjualan. Sehingga diperoleh HPP sebesar Rp 2.293,14 per liter.  "Di Indonesia, HPP Rp 7.387,50 terlalu mahal. Malaysia saja bisa dapat Rp 2.293,14," terangnya.  Menurut Puput, HPP BBM di Indonesia yang tiga kali lipat lebih mahal ketimbang di Malaysia itu menimbulkan tanda tanya. Masyarakat, kata dia, tentu ingin melihat transparansi dari kebijakan harga BBM.  "Publik harus menuntut ini. Kan enggak fair, harga crude sama di seluruh dunia. Kalaupun ada perbedaan, kecil sekali, katakanlah per barel beda sekian sen. Tapi, ketika kita menyaksikan perbedaan harga menyolok, Indonesia tiga kali Malaysia, ini jadi pertanyaan besar," pungkasnya.

KPBB Beberkan Harga Pokok BBM RI 3 Kali Lebih Mahal dari Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/polusi-jakarta-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta dengan angka 45 persen. Dalam diskusi mengenai dampak BBM kualitas rendah bagi lingkungan yang diselenggarakan YLKI di Jakarta, Selasa (18/11), Ahmad menjelaskan posisi kedua ditempati oleh bus dengan 21 persen.  Untuk truk menyumbang 18 persen dan mobil pribadi 14 persen, sisanya disumbangkan mobil diesel untuk berdampak polusi udara Jakarta. Ia mengatakan hal tersebut dikarenakan masih banyak motor yang menggunakan BBM ber-oktan rendah sehingga emisi gas buangnya masih buruk.  Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta harga bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan lebih terjangkau masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan saat ini masih banyak BBM, yang digunakan masyarakat, belum ramah lingkungan.  "Polusi udara masih tinggi, sebab banyak kendaraan masih mengonsumsi BBM yang memiliki oktan rendah, meski memang harga BBM jenis tersebut paling murah," katanya dilansir dari Antara.  YLKI juga mendorong pemerintah konsisten menjalankan regulasi bahan bakar minyak ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor di Tanah Air yakni sesuai Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.  Menurut dia, Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya dalam penggunaan BBM ramah lingkungan. Di Malaysia, jenis BBM terendah yang beredar adalah berangka oktan (RON) 95, sementara Indonesia masih beredar RON 88 yang tidak lulus Euro 1.  Dalam kesempatan yang sama, pembicara lain Kepala Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Yunan Muzaffar mengatakan langkah pemerintah untuk fokus mengembangkan energi bersih bagi masyarakat sudah terimplementasi dalam program biodiesel B30.  Selain untuk mengurangi emisi gas buang dengan meminimalkan penggunaan energi fosil, lanjutnya, program B30 akan tercipta dampak yang signifikan di bidang ekonomi yaitu mengurangi impor BBM.

KPBB Sebut Sepeda Motor Penyumbang Polusi Terbesar di DKI Jakarta

KPBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPBB

Berita Terkini

Jaga Momentum Transisi Energi Bersih dan Target NZE 2060, PLN dan MKI Gelar Electricity Connect 2024

Hilangkan Parasit Harga, Pertamina Disarankan Hanya Jual 4 Jenis BBM

Kualitas BBM di AS-Australia Lebih Tinggi, tapi HPP-nya Lebih Murah

KPBB Beberkan Harga Pokok BBM RI 3 Kali Lebih Mahal dari Malaysia

KPBB Sebut Sepeda Motor Penyumbang Polusi Terbesar di DKI Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com