<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/perumahan-ilustrasi-2963319461.jpg" alt="Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) di pasar primer pada Kuartal I-2025 yang tumbuh terbatas. Hal ini tecermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada Kuartal I-2025 yang tumbuh sebesar 1,07 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Kuartal IV-2024 sebesar 1,39 persen (yoy).​ "Perkembangan harga properti tersebut dipengaruhi oleh penjualan unit properti residensial di pasar primer pada Kuartal I-2025 yang meningkat, terutama rumah tipe kecil, di tengah penurunan penjualan rumah tipe menengah dan besar," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa (6/5). Dia menjelaskan, secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial tercatat tumbuh sebesar 0,73 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 15,09 persen (yoy). Sementara dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang, dengan pangsa mencapai 77,28 persen. "Dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan (KPR) dengan pangsa pasar sebesar 70,68 persen dari total pembiayaan," pungkasnya. Sebelumnya, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada Kuartal IV-2024 yang tumbuh 1,39 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pada Kuartal III-2024 sebesar 1,46 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan harga pada rumah tipe kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh sebesar 1,84 persen (yoy) dan 1,31 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 1,97 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy) pada kuartal III-2024. Sementara itu, harga rumah tipe besar menunjukkan peningkatan dari 1,04 persen (yoy) menjadi 1,46 persen (yoy) pada kuartal IV-2024.

Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan harga properti residensial yang terbatas pada QI-2025, dengan penjualan rumah tipe kecil meningkat.

Survei BI: Sepanjang Kuartal I 2025, Harga Properti Residensial Naik 1,07 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/fan-running-SMP-7-1JPG-1319578983-842139536.jpg" alt="SMPN 7 Mojokerto. (Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>SMPN 7 Mojokerto. (Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jawa Timur menuntut penyelidikan menyeluruh terkait insiden tragis yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat mengikuti outing class di Pantai Drini, Jogjakarta. KPA meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga terjadinya kejadian nahas tersebut. Dilansir dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Jawa Timur Jaka Prima menegaskan, setiap kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Dia meminta kronologi kejadian ini dibuka secara gamblang agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Demikian pula dengan laporan yang telah diajukan keluarga korban ke Polres Gunungkidul. Jaka menegaskan, proses hukum harus berjalan secara terbuka agar keluarga korban mendapatkan kejelasan. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika ada unsur kelalaian, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Namun, jika tidak ditemukan kelalaian, maka kami juga meminta agar temuan tersebut dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan polemik,&rdquo; ujar Jaka Prima. Dalam kasus ini, KPA juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah memastikan bahwa kegiatan semacam ini memiliki manfaat yang jelas bagi pembelajaran siswa dan bukan sekadar acara rekreasi semata. &rdquo;Jangan hanya fokus pada aspek jalan-jalannya saja tanpa ada nilai edukatifnya. Selain itu, tidak boleh ada paksaan kepada siswa untuk ikut, terutama jika orang tua tidak mengizinkan atau merasa keberatan. Apalagi, jika ada ancaman yang mengaitkan keikutsertaan dengan nilai akademik,&rdquo; tegas Jaka, yang juga seorang pengacara asal Mojokerto. Dia menambahkan, pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah orang tua siswa yang bahkan terpaksa berutang demi membiayai anak mereka mengikuti kegiatan tersebut. Empat siswa kelas 7 yang menjadi korban dalam tragedi ini adalah Malvein Yusuf Ad Dhuqa, Alfian Aditya Pratama, Bayhaki Faqtyansah, dan Rifky Yoeda Pratama. Pada Selasa (4/2), orang tua Malvein telah melaporkan kepala sekolah, wali kelas, biro perjalanan wisata, serta pengelola Pantai Drini ke Polres Gunungkidul. Mereka menuduh keempat pihak tersebut melakukan kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa anak-anak mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Penasihat hukum keluarga Malvein, Rif&rsquo;an Hanum, mengungkapkan, setelah laporan diajukan, kliennya langsung dimintai keterangan oleh penyidik. &rdquo;Ada sekitar 26 pertanyaan yang diajukan kepada Yosef dan Istiqomah, orang tua korban, mengenai insiden tersebut. Jika diperlukan, kami siap memberikan keterangan tambahan di kemudian hari,&rdquo; kata Rif&rsquo;an. Sementara itu, pihak Majapahit Tour and Travel sebagai penyelenggara perjalanan mengaku menghormati langkah hukum yang diambil keluarga korban. Dani Arihadi, perwakilan biro perjalanan tersebut, menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada tiga orang dari pihak mereka yang diperiksa polisi. &rdquo;Kami semua turut berduka atas kejadian ini. Jika keluarga korban ingin melapor, itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Kami akan kooperatif dalam menjalani proses hukum,&rdquo; ujar Dani.

KPA Jatim tuntut penyelidikan menyeluruh insiden yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat mengikuti outing class di Pantai Drini

Komisi Perlindungan Anak Desak Investigasi Mendalam atas Tragedi Outing Class SMPN 7 Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/thumb_84_78_investor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana investasi masyarakat Indonesia akhirnya kembali bergerak setelah dua tahun tersimpan. Instrumen yang kembali dilirik investor kakap adalah properti di luar negeri.  Managing Director Galaxy Sumatera Henry Nugroho mengatakan, investasi properti di luar negeri atau destinasi global masih menjadi salah satu pilihan favorit konsumen. Sebab, ada beberapa daya tarik.  "Negara yang menarik bagi konsumen, biasanya mereka ingin anaknya belajar di sana. Contohnya Melbourne, Australia, yang menyerap 60 persen dari investor properti asing di kami," paparnya dalam pembukaan pameran World Property Insight di Surabaya Senin (29/8).  Selain itu, investor Indonesia membeli rumah di suatu negara untuk dijadikan destinasi wisata permanen. Negara tersebut memiliki daerah yang menyediakan program sebagai permanent residence.  Misalnya Spanyol dan Portugal yang menyediakan golden visa bagi warga asing yang mempunyai properti di negara tersebut. Principal Ray White HR Muhammad Bambang Budiono menambahkan, pameran properti asing biasanya menarik investor.  Terakhir, sebelum pandemi, pihaknya mengatakan, terdapat sekitar 23 transaksi yang dicapai. Nilai per transaksi mencapai Rp 3–4 miliar.  Bambang mengungkapkan, banyak sekali negara yang kini membuka pintu untuk pemilik hunian asing serta punya potensi pertumbuhan. Misalnya Filipina dan Kamboja yang ekonominya sedang tumbuh.  "Filipina sekarang ini mengalami yang dinamakan high rental yield, yakni sekitar 7 sampai 9 persen. Turki juga punya potensi besar karena mata uangnya sedang berada dalam titik terendah," imbuhnya.

Orang-orang Kaya RI Kembali Lirik Investasi Properti di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/aids-madiun.jpg" alt="Ilustrasi cegah HIV/AIDS. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cegah HIV/AIDS. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seseorang yang masuk dalam kelompok berisiko harus mewaspadai dan mengetahui status HIV pada tubuhnya. Misalnya, mereka yang seringkali berganti-ganti pasangan hingga pengguna narkoba suntik. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung mencatat 414 mahasiswa tertular HIV, begitu juga dengan ratusan ibu rumah tangga lainnya.  Ahli Spesialis Penyakit Dalam Prof. Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengatakan seseorang hingga akhirnya mengidap HIV memerlukan waktu bertahun-tahun. Sehingga gejala bisa saja tidak disadari saat di tahap awal.  "Gejala klinis akibat virus baru muncul pada penderita infeksi HIV yang sudah lanjut, jika daya tahan tubuhnya sudah menurun," kata Prof Ari kepada JawaPos.com, Kamis (25/8).  Fase Tubuh Tertular HIV AIDS  Fase tanpa keluhan penderita infeksi virus ini dapat berlangsung selama 5-10 tahun sampai mereka mempunyai gejala. Prof Ari sering mendapatkan pasien yang mengalami HIV/AIDS dan menduga tertular pada saat 5 atau 10 tahun yang lalu.  "Pasien menyampaikan setelah menikah 5 tahun belakangan ini mereka tidak pernah berhubungan seks dengan orang lain kecuali kepada istri atau suami sahnya saja," jelasnya.  Apa saja gejalanya saat fase lanjut?  Berbagai infeksi oportunistik akan muncul seperti sariawan karena jamur kandida, TBC paru, infeksi otak, diare kronik karena infeksi jamur atau parasit atau berupa timbul hitam2 dikulit. Selain itu, pasien HIV yang sudah masuk tahap lanjut ini mengalami berat badan turun.  Hasil pemeriksaan laboratorium pasien terinfeksi HIV dalam fase lanjut, jumlah lekosit akan kurang dari 5000 dengan limfosit kurang dari 1000. Diare kronik, sariawan di mulut dan berat badan turun merupakan gejala utama jika pasien sudah mengalami infeksi HIV lanjut dan sudah masuk fase AIDS.  Pengobatan  Penyakit ini disebabkan oleh virus 'Human Immunodeficiency Virus' (HIV), sampai saat ini vaksinnya belum ditemukan. Obat-obat anti retroviral (ARV) yang ada saat ini sudah mampu menekan jumlah virus sampai tidak terdeteksi. Bukti klinis membuktikan bahwa pengobatan dengan ARV bisa menekan penyebaran virus sampai lebih 90 persen.  Di Indonesia ARV saat ini masih gratis dengan akses mudah untuk mendapatkannya. Memang saat ini angka penggunaan ARV di Indonesia masih rendah.  "Stop gonta-ganti pasangan, stop berselingkuh yang dibumbui seks bebas. Karena semakin dini pasien HIV diberikan obat anti virus (ARV) semakin cepat menurunkan jumlah virus dan mengurangi potensi penularan dan tentu pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV tersebut," tutupnya.

Ketahui Obat dan Fase Penularan HIV Seperti Dialami Mahasiswa Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/apartemen.jpg" alt="Guslan Gumilang/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Guslan Gumilang/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti kembali mencari peluang di pasar hunian vertikal. Mereka melihat bahwa tren apartemen berubah karena jenis pembelinya. Kini, developer cenderung menawarkan lebih banyak kamar.  Senior Director Ciputra Group Sutoto Yakobus mengatakan, perubahan tren tersebut disebabkan pembeli apartemen saat ini didominasi end user. Karena itu, fungsi apartemen juga akhirnya berubah.  "Permintaan end user dengan investor jelas berbeda. Karena itu, kami juga harus menyesuaikan," tuturnya dalam topping off tower Alessandro, CitraLand Vittorio, Kamis (9/6).  Biasanya, investor meminta ruangan apartemen yang terlihat lega tanpa perlu terlalu banyak kamar. Sebab, mereka biasanya menyewakan aset itu. Di sisi lain, pembeli end user justru ingin memaksimalkan luas apartemen untuk keluarga.  Associate Director Ciputra Group Hendra Lauw tak menampik bahwa pasar hunian vertikal masih lesu. Namun, dia merasa sudah ada perbaikan jika dibandingkan awal pandemi. Saat ini, tingkat suplai dan kebutuhan apartemen makin seimbang.  Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jatim Rudy Sutanto mengatakan, pasar apartemen yang lesu sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk pengembang. Selama mereka menepati jadwal, konsumen sebenarnya bakal lebih tertarik.  Dia menyebut bahwa produk apartemen memang rentan dengan risiko penundaan dan pembatalan. Hal itu yang membuat investor agak ragu dalam menanamkan modal di bangunan vertikal.  "Tapi, kita lihat pengembang besar masih menepati komitmen mereka. Saya rasa ini justru waktu tepat untuk membeli karena harga jual masih ditahan oleh pengembang," paparnya.

Selama Pengembang Apartemen Tepat Waktu, Pasar Tak akan Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JKT-7-PAMERAN-INDONESIA-PROPERTI-EXPO-2022-FED-3.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana Pameran Indonesia Properti Expo 2022 yang di gelar di JCC, Jakarta, Minggu (15/5/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana Pameran Indonesia Properti Expo 2022 yang di gelar di JCC, Jakarta, Minggu (15/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagian milenial dan generasi Z mungkin punya ambisi yang terkesan terlalu terburu-buru bagi generasi sebelumnya. Misalnya, memiliki rumah sebelum usia 30 tahun.  Sepertinya, bagi sebagian orang impian ini cukup sulit, mengingat saat ini harga properti sangat mahal, sementara penghasilan atau tabungan yang dimiliki belum cukup. Namun, itu bukanlah hal yang mustahil diwujudkan jika gaya hidup yang dijalani mendukung.  "Memiliki rumah bisa menjadi titik awal pengembangan kehidupan, terutama bagi generasi Z dan milenial," kata Department Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan dikutip dari Antara, Minggu (29/5).  Menurut Hardiansyah, hal pertama yang perlu dilakukan milenial yaitu meneliti kembali neraca keuangan. Ini untuk memastikan bahwa pengeluarannya selama ini sebetulnya cukup untuk mewujudkan impian tersebut, hanya gaya hiduplah yang menyedot seluruh sumber daya.  Perlu diingat pula bahwa memiliki rumah merupakan kebutuhan. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, milenial akan dapat lebih spesifik dalam mengatur anggaran.  Selain mengubah gaya hidup dan menetapkan target, Hardiansyah menyarankan untuk sering-sering mengecek atau survei perkembangan properti. Mengunjungi pameran merupakan salah satu tips lain yang bisa dilakukan.  Mendatangi pameran properti akan memberikan informasi lebih mengenai kondisi industri, serta ketersediaan dan harga. Hal ini tentunya akan membantu milenial dalam menyesuaikan dan menetapkan pilihan yang paling sesuai.  Strategi lainnya yaitu mengasumsikan kenaikan harga sekitar 10 persen dari harga asli properti yang diincar akan membantu menentukan besaran anggaran yang perlu disiapkan. Hal ini juga mempermudah penentuan langkah yang harus diambil saat pembayaran angsuran, serta jangka waktu yang diperlukan untuk melunaskan.  "Carilah penyedia kredit yang tepat, apalagi bagi yang telah menyisihkan dana namun masih membutuhkan sedikit tambahan," ujar Hardiansyah.

Ingin Punya Rumah Sebelum Usia 30 Tahun, Ubah Gaya Hidupmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/rumah-milenial.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri properti menangkap potensi konsumen rumah baru pada tahun ini. Pengembang pun mengembangkan produk baru. Konsep yang ditawarkan mengincar generasi milenial yang menjadi kontributor di segmen tersebut.  Direktur Marketing PT Griyo Mapan Santoso (GMS) Joshua Widodo menyatakan, respons masyarakat terhadap produk properti baru cukup baik. Terlihat dari serapan rumah yang baru diluncurkan.  Dari 60 unit yang mulai dipasarkan di kawasan MERR pada kuartal I, 90 persen sudah terjual. "Dengan respons tersebut, kami akhirnya memutuskan untuk menambah unit. Total rumah yang akan dibangun mencapai 100 unit," jelasnya.  Tahun lalu pihaknya meluncurkan tahap I untuk melakukan tes pasar. Jumlah rumah yang ditawarkan hanya 30 unit.  Dari sana, pengembang melihat bahwa properti masih menarik. Khususnya hunian dengan bangunan maksimal.  Karena itu, GMS meluncurkan rumah dengan lebar 5–7 meter, tetapi dua lantai. Konsep yang diusung pun didominasi ruang multiguna.  "Konsumen kami 80 persen merupakan milenial. Daripada tanah yang luas, mereka lebih senang ruangan yang bisa dinikmati dengan maksimal," ujarnya.  Kepala Kantor Kredit Konsumer BCA Rudy Harsono mengakui, kondisi industri properti di Indonesia memang sudah membaik. Selama 2021, penjualan rumah baru yang melalui KPR perseroannya tumbuh 50 persen. Tren tersebut diakui berlanjut hingga tahun ini.  Justru layanan refinancing KPR yang belum sepenuhnya pulih. Sebelum pandemi, 60 persen pembiayaan properti merupakan refinancing. Namun, selama pandemi, peran lini bisnis itu turun menjadi 40 persen.  "Kalau sekarang, mungkin 50 refinancing dan 50 pembelian properti," katanya.  Bukan hanya di Surabaya, pelaku industri di Jakarta juga ikut agresif mengejar penjualan. Salah satunya lewat pergelaran Indonesia Properti Expo (Ipex) 2022 yang diadakan Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) secara offline. Pameran itu ditargetkan bisa menggaet KPR hingga Rp 1,5 triliun. Dalam pameran tersebut, kaum milenial yang ingin membeli rumah pertama pun diakui menjadi tulang punggung penjualan.

Rumah Minimalis dengan Ruang Multiguna Selera Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/SUMARECON.jpg" alt="Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh bidang usaha di dunia termasuk Indonesia, tidak terkecuali sektor properti. Hal ini terjadi sejak 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.  Namun, Perusahaan properti PT Summarecon Agung Tbk masih dapat mencatat prapenjualan sebesar Rp 3,3 triliun sepanjang 2020. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi mengungkapkan, pencapaian tersebut melampaui revisi target yang ditetapkan oleh perseroan yaitu sebesar Rp 2,5 triliun.  Adrianto memaparkan, kinerja perseroan yang cukup baik sepanjang 2020, didorong oleh minat dan kebutuhan masyarakat terhadap properti sektor hunian atau perumahan. Hal itu didukung oleh stimulus kebijakan pemerintah disektor properti.  "Daya beli masyarakat yang terdampak pandemi dapat tertanggulangi dengan penawaran skema pembayaran yang cukup bersahabat dan tingkat suku bunga kredit yang relatif rendah, hal ini membuat properti semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (24/8).  Ia mengungkapkan, total pendapatan sepanjang 2020 sebesar Rp 5 triliun. Menurutnya, usaha pengembangan properti masih menyumbangkan pendapatan tertinggi dengan pendapatan operasional sebesar Rp 3,7 triliun atau berkontribusi 73 persen dari total pendapatan.  Adrianto menyebut, penjualan masih didominasi oleh produk hunian baik rumah tapak (landed) maupun apartemen (vertikal) sebanyak 79 persen, di samping penjualan komersial dan produk lainya. "Prapenjualan pemasaran tersebut berasal dari tujuh lokasi Summarecon yaitu Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, dan Bogor. Summarecon Bogor adalah township terbaru yang dibuka pada Oktober 2020 dengan peluncuran perdana 555 unit properti senilai Rp 1,2 triliun, seluruh unit tersebut habis terjual selama 2 hari pemasaran," ungkapnya.  Di sisi lain, Adrianto mengaku, unit bisnis investasi dan manajemen properti selama penerapan PSBB dan protokol kesehatan telah mengakibatkan sebagian besar operasi bisnis di sektor pusat perbelanjaan, hotel dan klub komunitas ditangguhkan dan ditutup, hal ini mengurangi sumber pendapatan.  Unit usaha investasi dan pengelolaan properti mencatat pendapatan sebesar Rp 894 miliar. Angka tersebut turun Rp 705 miliar atau 44 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun. Unit usaha ini memberikan kontribusi sebesar 18 persen dari total pendapatan perseroan, dimana 91 persen di antaranya berasal dari bisnis mal dan ritel.  "Secara geografis, Kelapa Gading masih menjadi kontributor tertinggi dengan 48 persen pendapatan segmen diikuti oleh Serpong (32 persen) dan Bekasi (19 persen)," pungkasnya.  Sedangkan, pendapatan unit bisnis lain-lain yang meliputi hotel, klub rekreasi masyarakat, pengelolaan township dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung dan melengkapi kerja terpadu sebuah township turun 36 persen menjadi Rp 466 miliar.

Lampaui Target, Prapenjualan Summarecon Agung Capai Rp 3,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bansos-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin menyatakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) yang meloloskan vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realiasasi penyaluran bansos sembako.  Mulanya Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mempertanyakan terkait proses vendor pengadaan bansos sembako, sehingga bisa mendapatkan kuota pengadaan bansos.  "Kenapa perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi persyaratan ini bisa dipilih sebagai penyedia?," tanya Hakim Damis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/05/2021/dirjen-linjamsos-sebut-distribusi-bansos-sembako-ke-masyarakat-lancar/">Dirjen Linjamsos Sebut Distribusi Bansos Sembako ke Masyarakat Lancar</a>  "Karena KPA dan PA sudah langsung menunjuk dan memang kita utamakan kecepatan untuk realisasi bansos," timpal Pepen.  Pepen mengklaim, anggaran Rp 6,8 triliun sudah di distribusikan ke keluarga penerima manfaat (KPM). Dia mengeklaim tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.  "Ya sudah semua," ucap Pepen.  Dia tak memungkiri, saat BPKP melakukan audit terhadap prosea pengadaan bansos, terdapat ketidak wajaran. Hal ini mengenai harga pengadaan bansos yang menurut audit BPKP lebih mahal.  "Karena ada beberapa ketidakwajaran harga lebih mahal. Secara menyeluruh Rp 74 miliar, untuk yang kategori ketidakwajaran harga Rp 8 miliar.  Mendengar pernyataan Pepen, lantas Hakim Damis menelisik hal itu. Pepen mengaku, sebagian vendor telah mengembalikan terkait ketidakwajaran harga tersebut.  "Sudah kembali semua uang ini?," cecar Hakim Damis.  "Dalam proses, beberapa sudah kembali sampai saat ini mencapai 5 miliar," cetus Pepen.  Dalam persidangan sebelumnya pada Rabu (5/5) lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras mengklaim, tidak mengetahui adanya permintaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara kepada Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran. Hal ini disampaikan Hartono Laras dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.  "Tidak tahu ada permintaan dari menteri, tidak tahu," kata Hartono saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/5).  Mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pejabat Kemensos Ungkap KPA yang Loloskan Vendor Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/RAPAT-PARIPURNA-DPR-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja banyak mendapat penolakan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," kata Sekertaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Dewi menyesalkan, lantaran UU Cipta Kerja yang disahkan Pemerintah bersama DPR RI membuat kapitalisme agraria diperkokoh. Menurutnya, DPR RI telah sangat gagal menjadi rumah sejati bagi rakyat, hingga bertindak mengelabui rakyat dengan memajukan lebih cepat sidang paripurna pembahasan tingkat II trrkait keputusan RUU Cipta Kerja, yang sedianya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020.  "Sekali lagi, kewibawaan institusi wakil rakyat, prinsip keterbukaan proses dan kepercayaan publik dihancurkan DPR RI," sesal Dewi.  KPA pun mengecam keras langkah inkontitusional DPR RI tersebut. Dia sangat menyesalkan, DPR RI yang diberikan mandat oleh seluruh bangsa untuk menjaga dan menegakkan konstitusi justru malah sebaliknya, inkonstitusional.  Tugas legislasi (produksi UU) seolah segalanya. Sehingga elit politik dan kekuasaan lebih memilih mengingkari UUD 1945 dan UUPA 1960 demi orientasi investasi skala besar.  "Banyak pula keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja," cetus Dewi.  Dewi pun lagi-lagi menyesalkan DPR dan Pemerintah telah mengklaim agenda Reforma Agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU. Menurutnya, pejabat publik dan pejabat politik tak memahami bagaimana esensi dan prinsip pokok reforma agraria.  "Melegitimasi hasrat ekonomi politik ultraneoliberal dengan menggunakan agenda politik kerakyatan reforma agraria sebagai tameng pengesahan UU adalah penyesatan publik," pungkas Dewi.  Sebelumnya, keputusan pengesahan Omnibus Law menjadi UU, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut. Selesai menyampaikan pandangannya, pimpinan sidang paripurna Aziz Syamsuddin pun langsung mengesahkan RUU Ombibus Law Cipta Kerja menjadi UU.  “Perlu kami sampaikan berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini bisa disepakati?,” tanya Aziz kepada anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Senin (5/10). “Setuju,” jawab kompak anggota dewan. Setelah para anggota dewan menyatakan persetujuannya untuk RUU tersebut disahkan menjadi UU, Aziz pun langsung mengetok palu.  Seperti diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU tersebut dan melakukan walkout terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U0OHnZ1sgYY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KPA Berencana Bawa Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpa

Berita Terkini