<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/oZtTjXtKMf1W8Em5eSMphiWlgq8O5gPSZgPdQs96-419397702.jpg" alt="KOWANI jelaskan terkait dinamika internal Pengurus di organisasi, Jumat (21/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KOWANI jelaskan terkait dinamika internal Pengurus di organisasi, Jumat (21/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menegaskan komitmen penuh untuk menjaga integritas dan tata kelola organisasi yang bersih. Penegakan disiplin dan sanksi diberikan bagi pengurus yang dinilai melanggar AD/ART serta etika organisasi.&nbsp; Kebijakan ini menegaskan posisi KOWANI sebagai lembaga perempuan tertua di Indonesia yang menjunjung profesionalisme dan transparansi. Ketua Umum KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto mengungkapkan tiga prinsip utama dalam tata kelola organisasi sebagai dasar penegakan disiplin internal. Menurut dia, pelanggaran organisasi dalam bentuk apa pun tidak bisa ditoleransi karena bertentangan dengan AD/ART hasil Kongres XXVI Tahun 2024. Setiap tindakan yang tidak berlandaskan mandat sah organisasi dinilai sebagai pelanggaran berat yang berpotensi merusak kehormatan lembaga. Nannie menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal terhadap aturan. Semua pengurus KOWANI, baik di pusat maupun di daerah, wajib menjunjung disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas organisasi secara kolektif&ndash;kolegial. Selain itu, penegakan disiplin disebut sebagai kewajiban moral dan konstitusional demi menjaga keberlanjutan organisasi dan visi KOWANI menuju Indonesia Emas 2045. Nannie juga mengungkapkan bahwa KOWANI telah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional bersama Ketua Umum Organisasi Anggota Pemilik Suara Sah, Dewan Pertimbangan, Tim Ahli Bidang Hukum, dan Tim Khusus. Rapat tersebut secara resmi merekomendasikan penjatuhan sanksi tegas terhadap pengurus yang dinilai melakukan pelanggaran berat. "Berdasar hasil kajian dan bukti administrasi, KOWANI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum tentang Pemberhentian Tidak Hormat terhadap 19 Pengurus Dewan Pimpinan Masa Bakti 2024&ndash;2029 yang terbukti melakukan tindakan," ujar Nannie, Jumat (21/11). Nannie menambahkan, sanksi tersebut dijatuhkan karena tindakan sejumlah pengurus dianggap melampaui kewenangan konstitusional, menerbitkan dokumen ilegal, dan bertentangan dengan prinsip kolektif&ndash;kolegial. "Langkah ini dilakukan secara hati-hati, melalui kajian hukum dan konsultasi lintas dewan, demi menjaga stabilitas organisasi dan kepercayaan publik,"&nbsp;tandas Nannie.

KOWANI menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola organisasi, dengan penegakan disiplin bagi pengurus yang melanggar etika

KOWANI Tegakkan Tata Kelola Organisasi, 19 Pengurus Dijatuhi Sanksi Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/WhatsApp-Image-2025-04-21-at-50038-PM-703705084.jpeg" alt="KOWANI meluncurkan gerakan nasional dan internasional bertajuk 1.000 Profesi Perempuan &amp; Gen Z. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>KOWANI meluncurkan gerakan nasional dan internasional bertajuk 1.000 Profesi Perempuan &amp; Gen Z. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun ini dengan semangat membangun bangsa yang setara, inklusif, dan berdaya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) meluncurkan gerakan nasional dan internasional bertajuk 1.000 Profesi Perempuan &amp; Gen Z, di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (21/4/2025). Gerakan ini diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi serta dihadiri Istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda Rakabuming Raka. "Kartini bukan sekadar simbol, tapi energi sosial yang menggerakkan bangsa. Kita ingin meneruskan cita-cita beliau agar perempuan Indonesia menjadi pribadi yang berdaya, mandiri, berpendidikan, dan memiliki mimpi tinggi serta mampu mewujudkannya," ujar Selvi di hadapan ribuan peserta yang terhubung secara luring maupun daring dari seluruh dunia. Selvi pun menegaskan bahwa kekuatan perempuan dan Gen Z bukan hanya potensi demografi, tetapi fondasi utama masa depan Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif KOWANI yang mengangkat 1.000 jenis profesi perempuan dari 17 sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, teknologi, maritim, hingga pertahanan. Transformasi Nyata, Bukan Sekadar Perayaan Sementara Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menyebut Hari Kartini sebagai momentum reflektif untuk menyambung perjuangan perempuan Indonesia yang selama ini tertinggal dalam akses, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Kemajuan bangsa tidak akan pernah terwujud tanpa kemajuan perempuan. Kartini adalah simbol keberanian berpikir merdeka dan bertindak maju. Hari ini, terang itu hadir dalam sosok perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, yang memimpin dari garis depan, tegas Menteri Arifah. Program 1000 Profesi Perempuan &amp; Gen Z hadir sebagai respons konkret terhadap dinamika zaman, di mana perempuan dan generasi muda dituntut adaptif dalam teknologi, kepemimpinan, dan solidaritas sosial. Melalui format hybrid, kegiatan ini menjangkau lebih dari satu juta partisipan secara nasional dan internasional, termasuk diaspora dan pekerja migran Indonesia di 30 negara lebih. Jejak 1000 Profesi, dari Guru PAUD hingga Diplomat, dari Petani hingga CTO Gerakan ini dirancang bukan hanya sebagai pameran profesi, tapi juga sebagai panggung inspirasi, edukasi, dan advokasi. Dengan mengusung tema Habis Gelap Terbitlah Terang: Menciptakan Masa Depan Perempuan &amp; Gen Z yang Lebih Cerah, serta subtema Mewujudkan ASTA CITA Menyongsong 100 Tahun KOWANI 2028 Menuju Indonesia Emas 2045, program ini membangun jembatan lintas generasi menuju transformasi sosial. Selvi pada kesempatan tersebut menyebut Gen Z sebagai generasi harapan yang telah menjadi sumber inspirasi lewat kreativitas, kepedulian sosial, dan pemanfaatan teknologi. Mereka bukan hanya pewaris masa depan, tapi penciptanya. Program ini menjadi ruang belajar dan berjejaring yang nyata, lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas negara, katanya. Program ini mengklasifikasikan 1000 profesi ke dalam 17 zona strategis, seperti zona Pendidikan &amp; Literasi Digital, menampilkan guru, dosen, content creator edukatif, hingga pengembang platform e-learning. Kemudian zona Teknologi &amp; Digitalisasi, dengan profesi seperti software engineer, UI/UX designer, hingga CTO perempuan. Zona Kesehatan &amp; Sosial, termasuk dokter, bidan, psikolog klinis, hingga edukator sanitasi dan aktivis kesehatan mental. Zona Maritim, Pertanian, Energi, dan Diaspora, yang menunjukkan kiprah perempuan dalam sektor-sektor vital pembangunan. Zona Media, Komunikasi, dan Jurnalisme, tempat perempuan menjadi produsen konten, pengelola informasi, hingga duta literasi digital. Dan terakhir adalah z ona Perempuan Penjaga Negara, seperti Kowad, Kowal, Wara, dan Polwan, memperlihatkan peran perempuan dalam pertahanan dan keamanan nasional. Setiap zona dilengkapi dengan booth interaktif, e-catalog digital, talkshow inspiratif, coaching session, serta storyboard Kartini Masa Kini yang menghadirkan kisah nyata perempuan pelopor di setiap bidang. Sinergi Pentahelix dan Ekosistem Berkelanjutan Kegiatan ini dijalankan dengan pendekatan Pentahelix dan Hexahelix yang melibatkan Pemerintah dan Kementerian terkait seperti KemenPPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, KemenKopUKM, BRIN, hingga Komnas Perempuan. Kemudian akademisi, dengan Universitas Indonesia sebagai tuan rumah utama. Dunia Usaha dan Industri, termasuk BUMN dan korporasi swasta yang mendukung inkubasi UMKM perempuan. Komunitas dan Diaspora, dari tingkat akar rumput hingga jaringan internasional. Serta media, baik nasional, digital, maupun influencer Gen Z. Kegiatan ini juga terhubung dengan KBRI, PTRI, dan KJRI di seluruh dunia melalui kanal digital resmi seperti Zoom Webinar, YouTube Live (Kowani TV), serta platform media sosial @kowani_official. Saat menutup sambutannya, Selvi Ananda kembali mengingatkan pesan abadi Kartini. "Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita seutuhnya," pungkasnya. &nbsp;

Gerakan ini diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi.

Peringati Hari Kartini 2025, 1.000 Perempuan & Gen Z Siap Pimpin Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/05hCX7ljkhUvN6Ga3DvdyWEHf8rLAqWT93s5Sum8-1570763816.jpg" alt="Kowani menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN). (BNN)." width="100%">
<figcaption>Kowani menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN). (BNN).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) berupaya mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yakni &ldquo;membangun masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bermartabat berdasarkan Pancasila&rdquo;. Salah satunya dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), bahwa perempuan menjadi pelopor ketahanan keluarga menghadapi ancaman narkoba.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerja sama ini merupakan rangkaian kegiatan strategis Peringatan Hari Kartini 2025 yang akan digelar 21 April 2025. Peringatan tersebut menjadi momentum nasional yang dipelopori KOWANI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), PIMTI, dan Srikandi BUMN, dengan tema besar &ldquo;1000 Profesi Perempuan &amp; Gen Z: Mewujudkan Asta Cita-Menyongsong 100 Tahun KOWANI 2028 Menuju Indonesia Emas 2045.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum KOWANI, Nanny Hadi Tjahjanto menuturkan, KOWANI dan BNN bersepakat untuk bersinergi mendukung program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Caranya melalui gerakan nasional yang melibatkan perempuan sebagai pelopor ketahanan keluarga dan komunitas dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika. "MoU ini menandai langkah konkret dalam penguatan edukasi, pelatihan kader anti-narkoba berbasis profesi, serta kampanye nasional yang melibatkan seluruh ekosistem organisasi perempuan di bawah naungan KOWANI," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015884766/bnn-dan-kementerian-ham-bahas-wacana-legislasi-ganja-hingga-kratom">BNN dan Kementerian HAM Bahas Wacana Legislasi Ganja hingga Kratom</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;Perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih narkoba. Melalui sinergi ini, perempuan Indonesia tidak hanya menjadi pelindung keluarga, tetapi juga agen perubahan dalam mencetak generasi masa depan yang unggul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perempuan adalah penjaga peradaban dan benteng terakhir pertahanan moral bangsa. Bersama BNN, KOWANI berkomitmen menciptakan Indonesia Bersinar -Bersih Narkoba- dimulai dari rumah hingga komunitas global. Ini adalah bagian dari kontribusi besar kami menyongsong 100 tahun KOWANI pada 2028 dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan SDM unggul yang sehat, cerdas, dan berkarakter,&rdquo; tutur Nanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan zaman. "Salah satunya, dengan adanya perempuan sebagai pemimpin perubahan dan generasi muda sebagai pewaris masa depan yang bersih dari narkoba," ujarnya. (idr)</div>

KOWANI dan BNN tandatangani MoU untuk memberdayakan perempuan sebagai pelopor ketahanan keluarga melawan narkoba.

Hari Kartini, Kongres Wanita Indonesia Melatih Perempuan Lindungi Keluarga dari Narkoba

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/F08036A6-AB7E-43A9-BD53-AFD7D038B7A1-3180387176.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Kowani Tantri Dyah Kiranadewi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kowani Tantri Dyah Kiranadewi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyampaikan apresiasi atas pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) di bawah Bareskrim Polri. Lembaga ini menjadi langkah maju Polri dalam melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sekaligus memberantas perdagangan orang. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, atas berdirinya Direktorat PPA-PPO. Ini adalah langkah besar dalam memastikan korban dari kelompok rentan mendapat perlindungan yang optimal,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, dalam keterangannya pada Senin (16/12). Direktorat PPA-PPO resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2024. Kebijakan ini mengubah status Subdirektorat PPA menjadi Direktorat di bawah Bareskrim Polri, mempertegas fokus Polri pada isu-isu perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang. &ldquo;Gagasan ini telah dicetuskan sejak 2021 dan didukung banyak pihak, seperti Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kompolnas,&rdquo; jelas Tantri. Direktorat ini akan memiliki tiga Subdirektorat yang fokus pada: &bull;Subdit I Perempuan dan Kelompok Rentan, menangani kasus kekerasan berbasis gender. &bull;Subdit II Anak, khusus untuk perlindungan anak dari kekerasan maupun eksploitasi. &bull;Subdit III TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), memberantas perdagangan manusia. Dirtipid PPA-PPO, Brigjen Desy Andriany, menyebut struktur lengkap Direktorat ini akan selesai pada Januari 2025. Saat ini, tiga perwira menengah Polwan telah mengisi posisi Kasubdit. Tantri menegaskan, Kowani siap bekerja sama dengan Direktorat PPA-PPO untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga memuji kecepatan Polri dalam menangani berbagai kasus besar. &ldquo;Tanggapan cepat Polri dalam menemukan korban dan pelaku menunjukkan komitmen luar biasa. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi korban,&rdquo; tambahnya. Kowani berharap Direktorat PPA-PPO dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih baik dan responsif. &ldquo;Keberhasilan ini harus terus ditingkatkan. Kami berharap Polri terus memperkuat fokusnya pada perlindungan kelompok rentan, menjadikan Indonesia lebih aman dan berkeadilan,&rdquo; tutup Tantri. Pembentukan Direktorat PPA-PPO menandai babak baru dalam penegakan hukum Polri, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, dan pemberantasan perdagangan orang.

Kowani apresiasi pembentukan Direktorat PPA-PPO Polri, langkah maju dalam perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang.

Polri Bentuk Dittipid PPA-PPO, Kowani Puji Komitmen dalam Penanganan dan Lindungi Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/AIRLANGGA-24-2331083651.jpg" alt="Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo, membuka hari pertama rangkaian acara Hari Kebaya Nasional 2024 di Istora Senayan, Jakarta (23/7/2024) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo, membuka hari pertama rangkaian acara Hari Kebaya Nasional 2024 di Istora Senayan, Jakarta (23/7/2024) (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk yang dikelola kalangan perempuan lewat keberpihakan dengan sejumlah insentif yang memungkinkan tumbuhnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dukungan diberikan lewat penyediaan pelatihan hingga kredit usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha yang tengah merintis bisnis. Ini diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir dalam acara perayaan Hari Kebaya Nasional 2024 yang berlangsung pada 23-24 Juli 2024, di Istora Senayan, Jakarta. &ldquo;Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM, nol sampai 10 juta itu bunganya rendah hanya 3 persen dan itu 90 persen diakses oleh ibu-ibu. Kemudian kredit dari 10 sampai dengan 100 juta, kreditnya tanpa jaminan dengan bunga 6 persen dan disubsidi pemerintah. Juga 100 sampai 500 juta disediakan di Kredit Usaha Rakyat. Total dana yang disediakan Rp 270 triliun dan silakan ibu-ibu mengakses kredit tersebut,&rdquo; jelas Airlangga. Guna melestarikan kebaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar perayaan Hari Kebaya Nasional 2024 dengan menggelar KOWANI Expo di Istora Senayan, Jakarta. Expo ini turut didukung oleh Cahaya Ladara Nusantara (CLN) dan menghadirkan berbagai stan UMKM. &ldquo;Kebaya menjadi bagian dari simbol industri pakaian, kain, tekstil di dalam negeri dan industri kebaya ini local content-nya 100 persen. Banyak kain diproduksi di seluruh wilayah Indonesia dengan alat tenun bukan mesin yang punya ciri khas,&rdquo; kata Airlangga. Hubungan antara kebaya dan perempuan, disebutkan Airlangga punya kaitan yang erat. Khususnya sebagai kekuatan industri kecil dan menengah yang mayoritas digerakan oleh perempuan. Untuk itu pemerintah terus mendukung pelaku usaha, khususnya para ibu dan perempuan yang tengah merintis bisnis. Eksistensi kebaya diharapkan dapat terus berlanjut lewat keberadaan Hari Kebaya Nasional 2024. Tidak hanya untuk melestarikan budaya, namun juga memberikan dampak bagi industri dan usaha yang beririsan dengan perempuan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KOWANI, Giwo Rubianto Wiyogo, sejalan dengan visi KOWANI yang ingin membawa perempuan naik level. &ldquo;Kebaya itu melekat arti dengan pemberdayaan, perjuangan, kemandirian para perempuan. Acara ini untuk kepentingan perempuan Indonesia dan semua dari hasil jerih para perempuan supaya perempuan naik kelas,&rdquo; jelas Giwo. Pada hari pertama ini, Masyitoh menyebut sekitar 181 peserta UMKM ikut meramaikan dari berbagai pelosok tanah air dan mitra-mitra KOWANI. Salah satunya ada usaha kuliner milik desainer kebaya Anne Avantie dan ratusan UMKM lainnya yang bergerak di bidang wastra maupun kriya.

Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM sampai Rp 10 juta dengan bunga yang rendah, hanya 3 persen.

Hadir di Expo UMKM Hari Kebaya Nasional 2024, Menko Airlangga: Pemerintah Terus Dukung Insentif  Untuk Majukan Industri Kecil Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/bmasoet-Kowani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Hal ini mengingat kaum hawa perempuan adalah salah satu golongan yang sangat terdampak pandemi Covid-19.  Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.  Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya.  Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.  "Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara, " ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6).  Karena itu, Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Sekaligus jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit.  Turut hadir Sekjen Kowani Titien Pamudji, Ketua Kowani Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik Kowani Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen Kowani Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader Kowani lainnya mengikuti secara virtual.  Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Karena dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya.  Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.  Bamsoet juga menuturkan, pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif.  Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.  "Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat," imbuhnya.  Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.  Karena itu, ia memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan.  Kowani sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.  Sebab, perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu.  "Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR: Kaum Perempuan adalah Aset, Potensi, dan Investasi Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kowani-ibu-zaman-now-harus-multitalenta-dan-multi-tasking_m_.jpg" alt="Kowani melihat tantangan ibu zaman now sangat kompleks. Maka dibutuhkan kemampuan multitalenta dan multi-tasking." width="100%">
<figcaption>Kowani melihat tantangan ibu zaman now sangat kompleks. Maka dibutuhkan kemampuan multitalenta dan multi-tasking.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peringatan Hari Ibu yang ke-90 pada 2018 ini dinilai menjadi momen yang tepat untuk menggali kembali semangat dan makna ibu bangsa dalam kehidupan yang serba kekinian. Peran perempuan sebagai ibu bangsa sangat dibutuhkan pada lintasan binaan dan perhatiannya, bukan lagi hanya pada keluarganya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo dalam rangka peringatan Hari Ibu yang identik sebagai hari ulang tahun pergerakan perjuangan perempuan Indonesia melalui wadah Kowani sejak 1928 lalu. "Sebagaimana sejarah telah mencatat dan telah kita ketahui bersama bahwa umur Kowani jauh lebih tua dari umur kemerdekaan Republik Indonesia, karena Kowani tumbuh dan bergerak serta berkiprah hampir bersamaan dengan Sumpah Pemuda," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (21/12). Dia menerangkan, Presiden Soekarno bahkan memberikan apresiasi yang sangat tinggi sesuai dengan usulan Kowani pada 1938 melalui Kongres ke-III. Sehingga memandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden 316/1959. "Hari dan tanggal tersebut (diharap) dijadikan sebagai prasasti penting atau tonggak sejarah dalam kehidupan perjuangan negara pada umumnya dan bagi para wanita pada khususnya," kata Giwo. Dengan demikian, 22 Desember bukan sekedar hari untuk diperingati, diingat, dirayakan secara seremonial, namun ada pesan yang ingin ditanamkan sebagai nilai yang sakral dan sarat makna, yakni jiwa dan semangat juang wanita. "Sejak 1928 Kowani telah mulai berjuang sejiwa dan selaras dengan lahirnya semangat Sumpah Pemuda," jelas dia. Selain itu, ada keputusan penting lain yang dicetuskan di kongres tersebut, bahwa dalam usaha meningkatkan pergerakan. Perempuan Indonesia diharapkan melaksanakan kewajiban utamanya sebagai ibu bangsa, dalam arti wajib berusaha membina pertumbuhan generasi penerus yang lebih sadar akan kebangsaannya. "Jika kita berbicara sebagai ibu bangsa maka tugas ini bisa diemban dan diperankan oleh semua wanita, baik yang menikah, melahirkan, tidak melahirkan, tidak menikah, asalkan dia berjenis kelamin wanita maka tugas sebagai Ibu Bangsa bisa diembannya," tegasnya. Giwo menyebutkan, kriteria ibu bangsa antara lain memiliki bisa menjadi teladan, profesional, mandiri, bermartabat, kreatif, berdaya saing, visioner, berkarakter, berani, menjadi pendidik, pengasuh, pembimbing, sekaligus guru yang pertama dan utama, dan lain sebagainya. Kendati begitu, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan ibu bangsa dalam konteks kehidupan di zaman kekinian. Terlebih lagi, di era global yang arus budayanya terus mendera urat nadi budaya bangsa Indonesia. "Ibu bangsa zaman now memiliki tantangan yang multi-kompleks dan harus multitalenta serta multi-tasking. Perempuan zaman now harus diberdayakan dan memiliki kemampuan agar dapat menjadi mitra terpercaya sebagai pilar yang kokoh bagi negara dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan melahirkan generasi penerus yang selalu siap menghadapi dinamika, tantangan, dan perubahan zaman," tuturnya.

Kowani: Ibu Zaman Now Harus Multitalenta dan Multi-Tasking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72794_92092_giwo.jpg" alt="Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Peringatan Hari Ibu sejatinya merupakan momentum penggalangan rasa persatuan, kesatuan dalam kebinekaan serta membangkitkan gerakan perempuan, dimana secara historis tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, pengakuan, fasilitasi dan penguatan perempuan dalam berbagai sektor serta memberikan perlindungan optimal. Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo menjelaskan, peringatan Hari Ibu di Indonesia mempunyai makna yang berbeda dari peringatan Hari Ibu di luar negeri atau yang sering disebut Mother&rsquo;s Day. Peringatan Hari Ibu di Indonesia dimaksudkan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan pada kongres perempuan pertama, kepada seluruh generasi muda. Tujuannya untuk mempertebal tekad dan keyakinan dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan pembangunan serta tekad untuk mewujudkan perdamaian yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. &ldquo;Bahwa Hari Ibu adalah hari dimana kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,&rdquo; kata Giwo kepada JawaPos.com, Jumat (23/12). Kowani memiliki latar belakang historis dengan penetapan tanggal peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember. Setelah Presiden Soekarno mendeklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini. Kemudian pada tanggal 22-25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama). Hal ini dipandang sebagai tonggak berdirinya organisasi para pejuang wanita pertama Indonesia. Giwo menjelaskan berbagai tantangan bagi kaum ibu di era digital saat ini semakin sulit. Para ibu harus menghadapi berbagai masalah isu kekerasan untuk melindungi buah hati mereka. Kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, prostitusi, HIV/AIDS. &ldquo;Hal ini masih menjadi masalah serius bagi kaum perempuan. Perempuan seringkali menjadi obyek dan dilemahkan,&rdquo; tegas Giwo. (cr1/JPG)

Kowani: Hari Ibu Jadi Momentum Kebangkitan Kaum Perempuan

kowani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kowani

Berita Terkini