<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/53_me_1-2474708214.jpg" alt="ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai, pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu mengalami anomali dan tidak masuk akal. Ia pun menyoroti banyaknya golput dan fenomena maraknya kotak kosong yang menang.&nbsp; "Jadi adanya fenomena kotak kosong, apalagi kotak kosong yang kemudian menang dalam pemilihan merupakan suatu anomali dan tidak masuk akal (absurd). Menangnya kotak kosong merupakan suatu dinamika sosial politik yang harus dicermati," kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Selasa (3/12).&nbsp; Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024 yang menjadi perhatian, terjadi di Pilwalkot Pangkal Pinang dan Pilbup Bangka, meski baru berdasarkan hasil perhitungan cepat. Menurut Irawan, fenomena kemenangan kotak kosong berpotensi merugikan negara. &ldquo;Jika memang rakyat menginginkan kepemimpinan alternatif, maka gerakan tersebut seharusnya telah dimulai dan harus ada sejak proses pencalonan. Toh ada mekanisme perseorangan (independen) jika tidak mampu dan tidak menginginkan calon yang diusung oleh partai politik,&rdquo; ucap Irawan. Irawan menjelaskan bahwa hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) merupakan hak konstitusional. Serta merupakan perwujudan dari kesetaraan dan partisipasi dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law). &ldquo;Mengenai hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) telah memberikan jalan konstitusional untuk dapat dicalonkan melalui jalur perseorangan (independen) atau melalui jalur partai politik,&rdquo; paparnya. Paslon Maulan Aklil dan Masagus M Hakim yang merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang kalah telak dari kotak kosong yang meraih 48.528 suara atau 57,98 persen. Paslon petahana itu hanya memperoleh 35.177 suara atau 41 persen. Terdapat selisih belasan ribu suara. Sementara, pasangan bupati-wakil bupati Bangka, Mulkan-Ramadian hanya berhasil meraup 50.443 suara atau 42,75 persen, sehingga pasangan calon petahana tersebut untuk sementara kalah dari kotak kosong yang unggul dengan perolehan 57,25 persen. Irawan menyayangkan hal tersebut. &ldquo;Saya sendiri berpendapat yang dipilih dan berhak dipilih di tempat pemungutan suara dan di dalam surat suara adalah yang telah mengikuti proses pencalonan,&rdquo; sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur V itu. Irawan menerangkan alasannya, yakni karena negara telah memberikan kesempatan yang setara dan kemudahan, baik melalalui jalur perseorangan atau melalui jalur partai politik. Sehingga tidak perlu lagi pertanyaan lanjutan untuk setuju/tidak setuju terhadap calon yang telah melalui proses demokratis.&nbsp; &ldquo;Meskipun untuk saat ini kita harus menghormati ketentuan konstitusional yang sedang berlaku mengenai dan keberadaan kotak kosong,&rdquo; ujar Irawan. Lebih lanjut, Irawan mengatakan, hal ini akan menjadi evaluasi bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan Komisi II DPR yang membidangi urusan terkait pemilihan umum. "Ke depan semua ini akan kita evaluasi secara holistik dan komprehensif, termasuk apakah mekanisme kotak kosong ini relevan," pungkasnya.

Jadi adanya fenomena kotak kosong, apalagi kotak kosong yang kemudian menang dalam pemilihan merupakan suatu anomali dan tidak masuk akal

Fenomena Kotak Kosong Menang di Pilkada Pangkal Pinang dan Bangka, Komisi II DPR Akan Evaluasi Bersama KPU dan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-103358-3488341510.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati antisipasi pilkada di daerah yang hanya terdapat satu paslon melawan kotak kosong. Bila kotak kosong yang menang pada pemungutan suara 27 November mendatang, maka penyelenggaraan Pilkada di daerah itu akan diulang pada 2025. Kesepakatan ini diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Kesepakatan itu dituangkan dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) malam. "Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya. Karena itu, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti kesimpulan RDP. Tindak lanjut KPU dan Bawaslu akan kembali dibahas pada saat RDP Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu pada 27 September 2024 mendatang. "Nanti, kita lanjutkan pada 27 September untuk draf PKPU-nya," ucap Doli. Doli menyatakan, Pilkada ulang lebih baik diselenggarakan lebih cepat, daripada daerah dipimpin oleh penjabat (Pj) dalam waktu yang lebih lama. Sebab, hal itu akan mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan suatu daerah. "Kita suara hampir sama. Kita lebih memilih pilkada yang lebih cepat, artinya lebih baik pilkada itu atau daerah itu dipimpin oleh kepala daerah yang definitif. Yang kewenangannya juga lebih luas dan pasti dibandingkan Pj. Kalau Pj 5 tahun itu tentu akan mengganggu jalannya pembangunan di daerah itu," pungkas Doli. Sebagaimana diketahui, terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024. Sehingga, calon tunggal pada 41 Pilkada itu akan melawan kotak kosong.

Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati antisipasi pilkada di daerah yang hanya terdapat satu paslon melawan kotak kosong.

DPR dan KPU Sepakat Pilkada Calon Tunggal Diulang Pada 2025 jika Kotak Kosong yang Menang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kali-kotak-kosong-menang-pilwalkot-makassar-cetak-sejarah_m_.jpg" alt="Massa pendukung paslon tunggal Pilwalkot Makassar saat berusaha masuk ke dalam rapat pleno KPU Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Massa pendukung paslon tunggal Pilwalkot Makassar saat berusaha masuk ke dalam rapat pleno KPU Kota Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kemenangan kotak kosong pada pemilu serentak 2018 di Makassar dianggap sebagai fenomena langkah. Untuk pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, kotak kosong menang melawan&nbsp;paslon tunggal Calon&nbsp;Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Proses panjang perjalan pemilu berakhir pada Jumat 6 Juli 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan kemenangan kotak kosong. Paslon Appi-Cicu hanya bisa meraih 46,77 persen atau 264.245 dari total 565.040 suara sah. Sedangkan kotak kosong dominan mengantongi 53,23 persen atau 300.795 suara. Diusung koalisi sepuluh partai politik, paslon tunggal belum bernasib baik untuk menduduki kursi kekuasaan tertinggi di Kota Makassar. Kotak kosong justru muncul sebagai pesaing utama. Sebelumnya, petahana Cawali Mohammad Ramdhan Pomanto dan Cawawali Indira Mulyasari (Danny-Indira) dinyatakan gugur oleh KPU karena alasan politik uang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Maret 2018 lalu memutuskan KPU agar menggugurkan pasangan Danny-Indira yang dianggap menyalahi persyaratan pencalonan. Namun Panwaslu saat itu menyatakan pencalonan Danny-Indira tidak ada yang bermasalah dan sesuai mekanisme. Upaya KPU untuk melakukan kasasi sebagaimana Panwaslu, dimentahkan Mahkamah Agung (MA). MA resmi menolak kasasi KPU. Artinya, putusan PT-TUN Makassar tetap berlaku. MA menolak kasasi KPU Makassar lewat putusan nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 yang diterbitkan 23 April 2018. Amar putusan tersebut ditandatangani majelis yang dipimpin hakim Supandi.&nbsp; KPU Makassar saat itu berkonsultasi untuk menyikapi putusan penolakan dari MA terkait sengketa Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot). "Kami akan lebih dulu mengumpulkan masukan sebelum mengambil langkah. Kami akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kuasa hukum kami, KPU Provinsi, dan KPU Pusat. Kami akan menanyakan seperti apa keputusan yang akan kami tetapkan nanti," kata Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed di Makassar, saat itu.&nbsp; Rahma mengatakan, KPU Makassar dilema karena menghadapi dua putusan berbeda terkait sengketa pilwalkot. Selain putusan MA yang mengamini putusan PT-TUN, sebelumnya Panwaslu justru menganggap itu bukan masalah. "Putusan MA final dan mengikat, sedangkan putusan Panwaslu juga bersifat final dan mengikat. Panwaslu kita ketahui punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses, baik dalam pemilu maupun pilkada," terang Rahma. Dalam perjalanannya, paslon Danny-Indira tak bisa berbuat apa-apa. Mereka gugur di mata hukum dalam masa-masa krusial pemilu. Saat itu pula riak-riak mulai muncul ke permukaan. Masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai relawan kotak kosong (Rewako) menegaskan mengawal perjalanan pemilu hingga usai.&nbsp; Jelang hari H pemungutan suara, Rewako berulang kali melakukan unjuk rasa. Sasarannya ke KPU Makassar. Koordinator Rewako Makassar Anshar Manrulu saat itu mengatakan, unjuk rasa sebagai respon dalam proses perjalanan Pilwalkot Makassar, khususnya dalam konteks perhitungan suara.&nbsp; "Jadi kami me-warning, jangan coba-coba memanipulasi data apalagi mengubah. Karena ini murni adalah hasil suara rakyat yang sangat mengingkan jika kolom kosong menang di Pilwalkot Makassar," tegasnya.&nbsp; Proses berlanjut di hari puncak perhitungan suara. Lima orang pendukung paslon tunggal Appi-Cicu diamankan aparat kepolisian. Mereka diamankan karena diduga menjadi pemicu bentrokan di sela-sela pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan. Bentrokan ini dipicu karena massa paslon tunggal berusaha masuk ke dalam lokasi pelaksanaan pleno berlangsung.&nbsp; Membawa alat seadanya seperti bambu, massa sempat berorasi di atas mobil truk komando yang menjelma sebagai mimbar dadakan. Tak lama berselang, massa pendukung berhasil merangsek masuk menembus blokade kawat berduri dari aparat yang berjaga di seputaran area pleno.&nbsp; Sesaat setelah bentrokan pecah, beberapa diantara kerumunanan massa ini bahkan berusaha menyerang aparat dengan petasan. Mereka membakar petasan panjang dan membidik ke arah aparat kepolisian. Dipersenjatai lengkap dan dikawal dengan water canon, serta mobil pengendali massa, ratusan aparat berhasil memukul mundur ratusan massa dari paslon tunggal. Massa yang tak ingin mundur, akhirnya terlibat kontak fisik, saling dorong dan tarik dengan aparat kepolisian. Kerumunan ini langsung berhamburan dari lokasi. Aparat kepilolisian langsung mengamankan lima orang sekaligus yang diduga sebagai provokator. Tiba di penghujung perhitungan malam itu, koko resmi ditetapkan unggul dalam Pilwalkot Makassar.&nbsp; Sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2018 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal di Pilkada harus mengantongi lebih dari 50 persen suara agar bisa menang. Berdasarkan kondisi di Makassar, tidak ada pemenang di Pilkada tahun ini.&nbsp;Tak ada pemenang, memungkinkan Pilkada Makassar bakal diulang pada Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang.&nbsp;

Pertama Kali Kotak Kosong Menang, Pilwalkot Makassar Cetak Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lokataru-foundation-kemenangan-kotak-kosong-bukti-kegagalan-parpol_m_224783.jpeg" alt="Ilustrasi kotak suara KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kotak suara KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenangan kotak kosong, pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar ramai menjadi perhatian publik. Seperti halnya, Lokataru Foundation yang menilai, kemenangan kotak kosong merupakan wujud keinginan perubahan masyarakat Makassar dari dominasi oligarki. Kondisi ini sekaligus bukti nyata koreksi atas kegagalan partai politik menyerap aspirasi rakyat. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, <a href="https://www.jawapos.com/tag/59354/pilkada-serentak-2018" target="_blank">Haris Azhar</a> menyatakan, pilkada yang memunculkan calon tunggal versus kotak kosong disebabkan karena adanya dominasi salah satu calon dari seluruh atau mayoritas partai politik di tempat tersebut. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena adanya represi terhadap calon lain yang memiliki bakat dan modal dukungan yang kuat dari masyarakat. &ldquo;Ciri-ciri ini bisa dilihat dari pengalaman Lokataru ketika mendampingi masyarakat yang mengusung Kotak Kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Pilkada 2017. Dari Pilkada Pati, ciri-ciri sebagaimana digambarkan di atas terjadi," kata Haris melalui siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (3/7) Sementara itu, pendiri Lokataru Foundation Iwan Nurdin menuturkan, situasi serupa di Pati, mirip dengan yang terjadi di Makassar dalam Pilkada minggu lalu, bahkan jauh sejak masa pendaftaran. &ldquo;Calon lain Danny Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti adalah korban dari represi elektoral yang gencar dilakukan secara kolaboratif antara (tim pendukung) calon tunggal Munafri Arifuddin dan A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), sejumlah pejabat dan institusi serta partai-partai pendukungnya,&rdquo; tutur Iwan. Konsekuensi yang berujung pada munculnya kotak kosong pun masih mendorong ketakutan calon tunggal Appi-Cicu. Ini terbukti dari masih terdapatnya berbagai dugaan kecurangan, seperti praktik penggelembungan suara di sejumlah kecamatan. &ldquo;Lebih jauh dalam pemantauan kami tercatat, terjadi berbagai keanehan dalam Pilwalkot Makassar. Mulai dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakapolri Komjen Syafruddin mengenai kemenangan kotak kosong, Rapat Pleno Penghitungan suara dilangsungkan secara tertutup, Perbedaan data C1 yang terdapat di beberapa TPS dengan di laman resmi KPU Makassar, hingga larangan dan kekerasan terhadap jurnalis yang akan melakukan peliputan atas Pilkada di Makassar,&rdquo; sebut Iwan. Bahkan sampai tadi malam (2/7) website KPU Makassar tidak dapat diakses. Hal tersebut menurut Iwan, mempersulit masyarakat untuk memantau perolehan suara setiap TPS dan jumlah surat suara yang telah masuk. &ldquo;Dari uraian-uraian tersebut, terindikasi kuat bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Makassar 2018,&rdquo; ucapnya. Atas situasi tersebut, Lokataru Foundation merasa perlu mengingatkan partai-partai pendukung calon tunggal untuk mawas diri dan melakukan koreksi internal. Politik elektoral yang dilakukan secara buruk dan menghalalkan segala cara adalah buruk dan tidak demokratis. &ldquo;Menjelang pengumuman hasil akhir pada 6 Juli 2018, penting untuk masyarakat sipil melakukan pengawasan yang signifikan. Organisasi-organisasi warga harus tampil mengawasi kinerja KPUD dan Satgas Pilkada di Makassar. Terutama dalam distribusi hasil penghitungan ke tingkatan pusat di Makassar," jelasnya.

Lokataru Foundation: Kemenangan Kotak Kosong Bukti Kegagalan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perhitungan-suara-tertutup-di-makassar-menimbulkan-kecurigaan_m_224768.jpeg" alt="Ilustrasi KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Wali Kota Makassar sempat memanas, pasalnya awak media dan masyarakat dilarang untuk melihat rapat pleno yang seharusnya berjalan terbuka untuk umum. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) <a href="https://www.jawapos.com/tag/59354/pilkada-serentak-2018" target="_blank">Titi Anggraeni</a> menyatakan, jika terdapat keterlibatan aparat keamanan, khususnya Polri dalam proses perhitungan suara di Makassar, nantinya akan ada spekulasi buruk yang datang dari masyarakat. "Spekulasi itu berkembang karena proses rekap yang berlangsung tertutup, kerugian proses tertutup itu spekulasi yang bisa muncul karena mengakibatkan kongkalikong, dalam prosesnya ini yang harus di bantah oleh KPU dan Panwas," kata Titi di Gedung MK, Selasa (3/7). Titi menilai, aparat keamanan seharusnya tidak berlebihan melakukan penjagaan, sebab media dan masyarakat perlu melakukan pemantauan terkait rekapitulasi suara. Terlebih pada Pemilihan Wali Kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi kalah dari kotak kosong. Sehingga proses rekapitulasi suara harus terbuka, semata untuk mencegah terjadinya kecurigaan masyarakat. "Panwas ini sudah bekerja dan ada temuan bahwa ada hasil yang diubah terkait dengan berita acara yang diajukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)," jelasnya.

Perhitungan Suara Tertutup di Makassar Menimbulkan Kecurigaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-minta-transparansi-kpu-soal-polemik-rekapitulasi-makassar_m_224099.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar ikut angkat bicara soal kejanggalan yang terjadi dalam rekapitulasi pemilihan wali kota Makassar 2018. Terlebih, mengenai pelarangan awak media meliput agenda penghitungan suara yang diduga telah mengalahkan paslon tunggal itu. Menurut Fritz, regulasi mengenai rekapitulasi pemilu sebenarnya telah diatur dalam peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil pemilu. Dalam aturan tersebut, tentunya memperbolehkan perhitungan dihadiri oleh masyarakat luas. "Kita melihat bahwa di PKPU rekapitulasi di pasal 193 dan 194 adalah di mana rapat rekapitulasi dapat dihadiri oleh masyarakat serta partai politik, saya rasa itu sudah hal yang jamak hampir seluruh daerah Indonesia bahwa KPU selama ini setelah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Fritz di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (30/6). Untuk itu, pihaknya pun telah memerintahkan panwaslu kota Makassar untuk mengklarifikasi atas masalah itu. Apakah nantinya penelusuran tersebut ada dugaan pidana ataukah ada pelanggaran etik yang terjadi selama rekapitulasi. "Karena hak masyarakat melihat proses itu menjadi terhalangi," ucap Fritz. Namun, kata Fritz, dengan intensitas politik Makassar yang sedang tinggi, seharusnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sadar bahwa mereka harus melakukan prinsip transparansi sejak awal. Sehingga hal inilah yang harus dievaluasi oleh KPU. "Sepanjang yang saya ingat bahwa rekapitulasi selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Saya rasa ini menjadi evaluasi yang sangat penting dan bagus," tutupnya.

Bawaslu Minta Transparansi KPU Soal Polemik Rekapitulasi Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekapitulasi-pilwilkot-tertutup-kpu-sebut-keputusan-aparat-keamanan_m_224096.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah mengeluarkan hasil perhitungan cepat (quick count) yang menyatakan paslon tunggal kalah dari kotak kosong, pemilihan kota Makassar kini dikhawatirkan mengenai manipulasi hasil pemilu merebak. Kekhawatiran itu lantaran para awak media dilarang meliput rekapitulasi hasil pemilihan wali kota (pilwali) Makassar kemarin (29/6) lalu. Kondisi ini disayangkan banyak pemerhati pemilu mengenai tranparansi dan keterbukaan dalam berdemokrasi. Menanggapi polemik ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebut, lembaganya itu tentu memang tak boleh melarang awak media untuk meliput rekapitulasi. Namun, ia mengajak semua pihak melihat masalah secara keseluruhan, di antaranya ihwal situasi tempat rekapitulasi suara. "Mungkin di sana ruangannya kecil. Kalau masuk semua enggak cukup ini. Mungkin yang boleh masuk sebagian. Kalau semata-mata enggak boleh masuk semua saya enggak yakin. Karena kami pun ketika melakukan itu prosesnya terbuka. Mungkin yang enggak boleh masuk kalau buat keributan. Ya jelas enggak boleh masuk dong," kata Arief di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (30/6). Arief memang mengakui belum mengetahui secara detail mengenai masalah ini. Namun demikian, ia meyakini lembaganya itu tak mungkin melakukan rekapitulasi secara tertutup. "Tidak mungkin perhitungan suara tertutup, kenapa? karena saksi partai di situ. Jadi enggak mungkin kalau disimpulkan tertutup itu nggak mungkin," tuturnya. Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi telah menanyakan langsung kepada KPUD Sulawesi Selatan Misna M. Attas mengenai masalah ini. Ia berdalih, bukan jajarannya lah yang menyarankan penutupan rekapitulasi, melainkan aparat keamanan. "Bukan berasal dari jajaran KPU, namun dari aparat keamanan," ucap Pramono. Menurut Pramono, sudah menjadi standar operasi prosedur (SOP) jikalau dalam rekapitulasi berjenjang pihaknya meminta pengamanan dari aparat keamanan. Namun, ihwal standar pengamanan yang dilakukan, pihaknya menyebut itu sepenuhnya wewenang aparat setempat. "Soal pengamanan itu sepenuhnya wewenang polri, berapa personil, di mana penempatan, seketat apa, dan lain-lain," ungkapnya. Soal komitmen transparansi, Pramono meyakini lembaganya telah menjalankan sesuai regulasi yang ada. Termasuk pula tata kelola tahapan rekapitulasi pemilu, sampai tudingan mengenai permasalahan IT. "Soal IT, kita bikin transparan. Mohon tidak meragukan soal ini," tutupnya.

Rekapitulasi Pilwilkot Tertutup, KPU Sebut Keputusan Aparat Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisrus-kotak-kosong-makassar-pukulan-telak-untuk-partai-politik_m_224083.jpeg" alt="Ilustrasi kotak suara KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kotak suara KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar di tempat panitia pemilihan kecamatan (PPK) berlangsung tertutup, bahkan wartawan dikabarkan dilarang untuk meliput atau mengambil gambar kegiatan tersebut. Hal ini karena sebelumnya, dalam perolehan suara hasil hitung cepat sementara atau quick count pasangan Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi kalah jauh dari kotak kosong. Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai, penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU RI harus bertindak tegas agar tidak terjadi kecurangan perhitungan suara di Pilwalkot Makassar. "Sebenarnya rekapitulasi suara harus terbuka, kalau di pleno KPU harusnya terbuka," kata Ubedillah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6). Menurut Ubedillah, menangnya kotak kosong merupakan kritik dan pukulan telak untuk partai politik. Terlebih, Kota Makassar merupakan wilayah yang tingkat pendidikannya tinggi dan merupakan sejarah baru di tempat kelahiran Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Mereka pemilih nasional melakukan kritik sangat keras terhadap partai-partai politik," ujar Ubedillah. Kekalahan pasangan Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi menunjukkan masyarakat tidak menyukai pasangan calon tunggal tersebut, sehingga lebih memilih kotak kosong. "Ada banyak yang ingin mencalonkan tapi mereka mungkin terbentur mahalnya mahar politik," jelas Ubedillah.

Kisrus Kotak Kosong Makassar Pukulan Telak untuk Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menangnya-kotak-kosong-kpu-akan-gelar-ulang-pilkada-di-kota-makassar_m_223769.jpeg" alt="Ilustrasi KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali melakukan pemilihan ulang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi kalah jauh dari kotak kosong. "Kotak kosong yang menang akan diadakan pemilihan kembali," kata Komisioner KPU, <a href="https://www.jawapos.com/tag/59354/pilkada-serentak-2018" target="_blank">Viryan</a> saat dikonfirmasi, Jumat (29/6). Viryan menjelaskan, dalam&nbsp;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah diatur perihal kemenangan kotak kosong dalam Pilkada. Sehingga KPU tak mempermasalahkan menangnya kotak kosong di Pilwalkot Makassar. Oleh karena itu, KPU meminta Kemendagri untuk menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kepala daerah di Kota Makassar. "Nanti di daerah tersebut akan ada Plt, Plt tersebut bertugas sampai Pilkada serentak berikutnya, yaitu di gelombang berikutnya 2020," jelas Viryan. Sebelumnya, hasil hitung cepat atau&nbsp;quick count&nbsp;di pemilihan Wali Kota Makassar menunjukkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi kalah dari kotak kosong. Pasangan ini meraih sekitar 46 persen suara sementara kotak kosong didukung oleh sekitar 53 persen suara, menurut beberapa hasil hitung cepat hingga Rabu (27/6) malam. &nbsp;

Menangnya Kotak Kosong, KPU Akan Gelar Ulang Pilkada di Kota Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kotak-kosong-menang-fahri-masyarakat-sukses-permalukan-elite-parpol_m_223642.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai fenomena pilwalkot Makassar merupakan sejarah masyarakat setempat yang berhasil mempermalukan elite parpol." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai fenomena pilwalkot Makassar merupakan sejarah masyarakat setempat yang berhasil mempermalukan elite parpol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Versi hasil hitung cepat, Calon Wali Kota Makassar tunggal, Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah melawan kotak kosong. Kekalahan ini pun banyak disayangkan berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali dari kalangan legislator. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kekalahan paslon tunggal melawan kotak kosong di pilkada kota Makassar dinilainya memalukan. Baginya, masyarakat setempat telah berhasil permalukan elite parpol. "Elite di Makassar itu saya kira dipermalukan oleh aksi rakyat memilih kotak kosong dan di beberapa daerah. Ini fakta bahwa elite dipermalukan rakyat," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/6). Dia menyebut, kemenangan kotak kosong di pemilihan kepala daerah menandakan bahwa demokrasi telah kembali kepada hakikatnya. Artinya, suara masyarakat yang berdaulat. "Sekali lagi dalam demokrasi itu adalah suara rakyat. Kembali kepada definisi lamanya demos dan kratos," ucapnya. Atas dasar itu, ia meminta masalah ini harus dicermati secara berhati-hati oleh pemerintah. Jika tidak, maka akan menimbulkan kejadian seperti di Pilkada Makassar. "Ini ada kemauan rakyat yang kalau tidak tertangkap dengan baik. Elite bisa terus dipermalukan," ucapnya. Sebagai informasi, perhitungan cepat Pilwalkot Makassar yang dikeluarkan Celebes Research Center (CRC), hingga pukul 16.30 WITA, kolom kosong dinyatakan unggul. Paslon Appi-Cicu 46,69 persen dan kolom kosong 53,01 persen.

Kotak Kosong Menang, Fahri: Masyarakat Sukses Permalukan Elite Parpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kotak kosong menang

Berita Terkini