<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/1000035527-2424501606.jpg" alt="Kantor Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, Kepri. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, Kepri. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Agama (PA) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pemicu kasus perceraian suami dan istri di daerah itu didominasi permasalahan judi online. Berdasar data, total 408 pasangan suami dan istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungpinang selama periode Januari sampai Mei 2025. Sementara pada 2024, angka perceraian mencapai 1.150 kasus. &rdquo;Sekitar 75 persen atau 306 pasangan bercerai itu dipicu judi online, karena menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis dalam rumah tangga,&rdquo; kata Humas Pengadilan Agama Tanjungpinang Mukhsin seperti dilansir dari Antara, Rabu (18/6). Faktor lain, kata dia, perceraian juga dipengaruhi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), narkoba, hingga perselingkuhan. Ratusan pasangan suami dan istri yang mengajukan perceraian sepanjang tahun ini rata-rata berusia 20 sampai 30 tahun. Menurut dia, pasangan suami istri pada usia 20-30 tahun memang rentan bercerai akibat faktor ketidakstabilan finansial, emosional, serta ekspektasi yang tidak realistis terhadap pernikahan. Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan pasangan yang mengajukan perceraian, namun dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. &rdquo;Jika tidak menemukan titik temu, permohonan cerai diputuskan melalui mekanisme persidangan. Ada beberapa pasangan berhasil dimediasi hingga akhirnya bersatu kembali, tapi tak sedikit pula tetap kukuh bercerai,&rdquo; ungkap Mukhsin. Dia mengajak semua pihak, mulai dari pemangku kepentingan terkait, lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, serta orangtua untuk bersama-sama menekan jangan sampai kasus perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Tanjungpinang secara khusus terus meningkatkan program bimbingan pernikahan kepada pasangan yang akan menikah. Tujuannya untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangan, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. &rdquo;Kami pun punya program penyuluhan agama dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah,&rdquo; ucap Mukhsin. Pihaknya turut mengimbau pasangan suami dan istri memperbanyak amal saleh dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, dengan begitu kondisi rumah tangga diharapkan selalu adem dan bahagia.

Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, mencatat pemicu kasus perceraian suami dan istri di daerah itu didominasi permasalahan judi online

Pengadilan Sebut Pemicu Perceraian Di Tanjungpinang Didominasi Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/1000061693-167863060.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP Negeri 4 Tanjungpinang, Kepri. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP Negeri 4 Tanjungpinang, Kepri. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan, calon peserta didik baru jenjang SD dan SMP khusus muslim, wajib memiliki sertifikat mengaji Al-Qur&rsquo;an dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. &rdquo;Sertifikat mengaji jadi syarat wajib masuk sekolah, dan itu sudah dituangkan dalam petunjuk teknis SPMB tahun ini,&rdquo; kata Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Disdik Tanjungpinang Inderi Zamar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Inderi menyampaikan, sertifikat mengaji ini bisa dikeluarkan atau diperoleh dari lembaga tertentu tempat anak mengaji. Seperti Taman Pendidikan Al- Qur&rsquo;an (TPQ). Bagi anak yang belajar atau les mengaji secara privat di rumah, cukup menyertakan surat pernyataan atau surat keterangan dari orang tua bahwa anaknya aktif mengaji di rumah. &rdquo;Sertifikat atau surat pernyataan itu dilampirkan pada saat pendaftaran siswa baru,&rdquo; ujar Inderi Zamar. Inderi menjelaskan, kebijakan baru tersebut bertujuan mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Raja Ariza dalam upaya peningkatan karakter anak berbasis Al-Qur&rsquo;an. Melalui kebijakan itu, Pemkot Tanjungpinang mengajak kepada seluruh komponen masyarakat menghidupkan lagi gerakan mengaji kepada anak-anak supaya mereka menjadi generasi yang cinta dengan Al-Qur&rsquo;an. &rdquo;Selain mengenyam pendidikan formal, anak-anak kita harus bisa baca Al- Qur&rsquo;an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,&rdquo; ucap Inderi. Dia menambahkan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran orang tua dan lingkungan sekitar. Membangun karakter anak adalah tanggung jawab bersama, 35 persen pemerintah, 40 persen orang tua, dan 25 persen lingkungan. Dia meminta doa restu dari semua elemen masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi generasi muda di Tanjungpinang. &rdquo;Jika ini berjalan baik, Insya Allah dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kita akan melihat generasi yang menjadikan Al-Qur&rsquo;an sebagai pedoman hidup,&rdquo; tandas Inderi.

Dispendik Kota Tanjungpinang wajibkan calon peserta didik baru jenjang SD dan SMP khusus muslim memiliki sertifikat mengaji Al-Qur’an

Calon Siswa Baru di Tanjungpinang Kepri Wajib Memiliki Sertifikat Mengaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/IMG_20240909_142719-3790125063.jpg" alt="Wakil Presiden RI Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang atau disebut Encik Puan Perak di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/9). Revitalisasi pasar ini diyakini&nbsp;akan memperkuat ekonomi dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. "Pasar Baru Tanjungpinang akan memperkuat ekonomi masyarakat dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Untuk itu, saya ingin memastikan penyediaan fasilitas yang modern, lingkungan yang tertib dan bersih, serta kemudahan akses bagi masyarakat lokal di pasar ini terpenuhi," kata Wapres Ma'ruf saat memberikan sambutan pada Revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang di Tanjungpinang, Kepri, dikutip dari Antara. Wapres mengatakan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki potensi besar di sektor industri hasil laut dan pariwisata bahari. Oleh karena itu, Wapres menilai kehadiran Pasar Baru Tanjungpinang ini sangat strategis sebagai pusat jual beli dan distribusi hasil laut segar, produk kerajinan lokal dan produk pangan berkualitas. Wapres berharap pasar ini dapat menjadi fasilitas peningkatan skala usaha dan pusat penggerak ekonomi lokal, sekaligus menjadi tempat kegiatan sosial budaya yang aman dan nyaman bagi pengunjung. "Saya berharap melalui komitmen dan kerja keras kita bersama, Pasar Baru Tanjungpinang tidak hanya menjadi pusat ekonomi lokal, namun juga menjadi pusat ekonomi yang berdaya saing global," kata Wapres. Sebagai informasi, Pasar Tanjungpinang merupakan pasar tertua di Kota Tanjungpinang yang berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Namun, pada Maret 2022, salah satu bangunan pasar tersebut yang terletak di atas laut mengalami keruntuhan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli. Menyikapi kejadian ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang segera merehabilitasi guna memastikan bangunan pasar dapat berfungsi kembali dan melayani kebutuhan masyarakat. Konstruksi rehabilitasi Pasar Baru Tanjungpinang ini dilaksanakan sejak November 2022 sampai Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 79,6 miliar. Pembangunan Pasar Baru Tanjungpinang terdiri atas tiga blok bangunan yang dapat menampung 785 pedagang. Setelah konstruksi selesai dan dilakukan uji coba oleh Kementerian PUPR, pada awal 2024, pasar Tanjungpinang dibuka kembali dengan nama resmi Pasar Encik Puan Perak, dengan desain baru. Selama enam tahun terakhir, pemerintah telah membangun dan merenovasi 62 pasar rakyat di 53 kabupaten/kota yang tersebar di 21 provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen luar biasa dari pemerintah dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah.

Pasar Tanjungpinang merupakan pasar tertua di Kota Tanjungpinang yang berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Revitalisasi Encik Puan Perak, Pasar Tertua di Kota Tanjungpinang Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230328-WA0006.jpg" alt="Polisi mengawal tim penyidik KPK saat penggeledahan Kantor BP FTZ Tanjungpinang, Selasa (28/3). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi mengawal tim penyidik KPK saat penggeledahan Kantor BP FTZ Tanjungpinang, Selasa (28/3). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ikhsan Fansuri mengatakan, turut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK di Mapolres Barelang, Rabu (29/3).  ”Pagi ini (29/3). saya ke Batam karena ada jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut,” kata Ikhsan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Selain Ikhsan, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemkot Tanjungpinang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.  ”Seluruh pimpinan anggota BP FTZ Tanjungpinang sebelum tahun 2020 juga diperiksa di Mapolresta Barelang,” ucap Ikhsan.  Pria yang akrab disapa Ican itu menegaskan, akan menyampaikan apapun yang diketahui terkait kasus pengaturan kuota rokok di kawasan FTZ tersebut mulai 2016-2019. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Anggota IV Badan Pengusahaan (BP) FTZ Tanjungpinang.  ”Saya pernah memberi masukan kepada pimpinan agar tidak lagi mengeluarkan kuota rokok bebas cukai, karena sudah mendapat sorotan KPK,” tutur Ikhsan.  KPK melakukan penelitian terkait kebijakan kuota rokok bebas cukai itu dua kali. Pada 2017, kata dia, KPK memberikan hasil penelitian tersebut berupa potensi kerugian negara akibat pemberian kuota rokok bebas cukai yang tidak sesuai kebutuhan.  Kemudian pada 2019, lanjut Ikhsan, KPK kembali memberikan hasil penelitian terhadap permasalahan yang sama.  ”Kalau tidak salah, sejak Mei 2019 BP FTZ Tanjungpinang tidak mengeluarkan izin rokok tersebut,” ujar Ikhsan.  Dia menegaskan, sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. ”Saya tidak pernah terlibat dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan terkait penetapan kuota rokok untuk pengusaha tertentu,” papar Ikhsan.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK melakukan penggeledahan di Kantor BP FTZ Tanjungpinang. Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK juga melakukan upaya paksa dalam melakukan penggeledahan terhadap satu rumah milik seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut.  Namun, Ali tidak menjelaskan alamat rumah tersebut maupun identitas pemilik rumah itu yang disebut terkait kasus itu. Dalam proses penggeledahan tersebut, diamankan barang bukti antara lain dokumen hingga alat elektronik yang diduga memperkuat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak yang terkait dengan perkara itu.  ”Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud. Kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya nanti akan kami informasikan lagi,” tutur Ali.

Kepala BP FTZ Tanjungpinang Diperiksa KPK Dalam Kasus Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, coret 1.055 nama dari daftar pemilih pada Pemilu 2024. Sebab, nama-nama itu tidak memenuhi syarat.  Anggota KPU Tanjungpinang Hafidz Diwa Prayoga di Tanjungpinang mengatakan, penghapusan daftar nama pemilih itu dilakukan saat pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebanyak 1.055 nama yang dihapus tersebut, dengan rincian warga meninggal dunia sebanyak 361 orang, anggota TNI 58 orang, anggota Polri 32 orang, dan salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 605 orang.  ”Jumlah nama pemilih yang dihapus dalam daftar pemilih potensial masih mungkin bertambah karena masih ada 48.034 nama yang belum diteliti pantarlih,” ujar Hafidz Diwa Prayoga seperti dilansir dari Antara.  Selain mencoret nama daftar nama pemilih yang tidak memenuhi syarat, kata Prayoga, pantarlih juga melakukan perubahan data pemilih sebanyak 2.896 orang. Itu sesuai dengan kondisi sekarang berdasar hasil coklit tersebut.  ”Perubahan data pemilih sesuai identitas kependudukan karena sangat penting sebagai dasar dalam penetapan TPS sesuai dengan tempat tinggal pemilih. Jangan sampai ada pemilih yang harus mencoblos di TPS yang jaraknya jauh dari tempat tinggal pemilih,” ujar Hafidz Diwa Prayoga.  Yoga, sapaan akrab Hafidz Diwa Prayoga mengemukakan, jumlah anggota pantarlih di Tanjungpinang mencapai 636 orang. Itu sama dengan jumlah TPS yang tersebar di empat kecamatan.  Dia menambahkan, jumlah data pemilih yang akan diteliti pantarlih mulai 12 Februari - 14 Maret sebanyak 166.747 orang. Saat ini, pelaksanaan coklit sebanyak 118.713 nama pemilih.  Berdasar hasil penelitian sementara, kata Hafidz Diwa Prayoga, jumlah pemilih pemula di Tanjungpinang sebanyak 2.110 orang. Terdiri atas 1.089 laki-laki dan 1.021 perempuan.  Dia menjelaskan, sampai saat ini petugas pantarlih tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melaksanakan tugas. Mereka dilengkapi atribut pantarlih, termasuk kartu tanda pengenal.  ”Petugas pantarlih terkadang harus melakukan coklit hingga malam hari untuk menyesuaikan waktu kesediaan warga,” ucap Hafidz Diwa Prayoga.

Pantarlih di Tanjungpinang Coret 1.055 Nama Terdaftar Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/8feb1ee0db3f47ba99d1af276c4496d2.jpeg.jpg" alt="Penataan kawasan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri. Humas Pemprov Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Penataan kawasan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri. Humas Pemprov Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan pengerjaan proyek Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kepri, sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri Abu Bakar menyampaikan itu guna meluruskan beberapa pemberitaan yang menyebut adanya mark up pada pekerjaan proyek tersebut.  ”Proyek ini sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, bahkan didampingi langsung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,” kata Abu Bakar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Kepri.  Abu Bakar menjelaskan, sebelum dilakukan proses pelelangan pengerjaan proyek penataan Jalan Bandara RHF, terlebih dahulu dilakukan review harga perkiraan sendiri (HPS). Itu dilakukan  bersama Inspektorat Daerah Provinsi Kepri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Dalam tahap review dilakukan pengecekan terhadap harga satuan dan rencana volume pekerjaan. ”Dalam tahap pengadaan penyedia, pelelangan juga dilakukan secara terbuka melalui UKPBJ Provinsi Kepri dan bisa diikuti seluruh kontraktor,” ujar Abu Bakar.  Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, kata dia, pekerjaan proyek penataan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang selalu diawasi konsultan pengawas. Selain itu dilakukan pendampingan dan pengamanan oleh Kejati Kepri.  Menurut dia, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melibatkan Kejati Kepri dalam proses pengerjaan pedestrian dan penataan median Jalan Bandara RHF itu guna menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.  ”Ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan prosedur dalam tahap pelaksanaan. Berulang kali gubernur mengingatkan kita hal tersebut,” ucap Abu Bakar.  Dia juga menyatakan, penandatanganan kontrak dilakukan antara Dinas PUPR Provinsi Kepri dan pemenang tender proyek penataan Jalan Bandara RHF. Sebagai pemenang tender dalam proyek itu PT Amanah Anak Negeri, sementara konsultan pengawas adalah PT Bentan Sondong.  Adapun detail pengerjaan empat segmen Jalan Bandara RHF yaitu segmen satu untuk median jalan dan jalur pedestrian dengan pengerjaan terramix, pengerjaan bangku, pemasangan batu miring, pemasang kanstin K8 ukuran 40x20x10, cor beton K300 untuk badan jalan, tanaman, aspal lev, dan sculpture layar kecil bernilai Rp 8 miliar.  Lalu, segmen dua untuk median jalan dan jalur pedestrian dengan pekerjaan terramix, pekerjaan bangku, pemasangan batu parit, pemasang kanstin K8 ukuran 40x20x10, cor beton K300 untuk badan jalan, tanaman, aspal lev, dan pemasangan videotron dengan nilai Rp 11 miliar.  Selanjutnya, segmen tiga untuk median jalan dan jalur pedestrian dengan pekerjaan terramix, pekerjaan bangku, pemasangan batu parit, pemasang kanstin K8 ukuran 40x20x10, cor beton K300 untuk badan jalan, tanaman, aspal lev, dan pemasangan sculpture kapal senilai Rp 12 miliar.  Terakhir, segmen empat untuk median jalan dan jalur pedestrian dengan pekerjaan terramix, pekerjaan bangku, pemasangan batu parit, pemasang kanstin K8 ukuran 40x20x10, cor beton K300 untuk badan jalan, tanaman, aspal lev, dan pemasangan sculpture motif tenun yang senilai Rp 5 miliar.  ”Total anggaran pengerjaan empat segmen tersebut adalah Rp 36 miliar non-PPN. Apabila ditambah dengan PPN 11 persen sebesar Rp 3,6 miliar, total keseluruhan anggaran pekerjaan proyek pembangunan jalur pedestrian dan penataan median Jalan Bandara RHF Rp 39,6 miliar,” ungkap Abu Bakar.  Saat ini, pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan probity audit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepri dan BPKP Perwakilan Kepri. Pekerjaan tersebut juga telah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Kepri.  ”Semua pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang untuk dilakukan persekongkolan apalagi mark up,” sebut Abu Bakar.

Pemprov Kepri Pastikan Proyek Jalan Bandara RHF Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/D5AF6D75-5008-45EE-A666-67CA204B3095.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintasi genangan air di jalan Kota Batam, Rabu (25/1). Teguh/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintasi genangan air di jalan Kota Batam, Rabu (25/1). Teguh/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan rumah di kawasan Kota Lama Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang berdekatan dengan laut terendam banjir rob saat air permukaan laut naik tinggi.  Seuti, salah seorang warga, di kawasan Kota Lama, mengatakan, air laut mulai memasuki rumah warga sekitar pukul 03.00 WIB sampai tadi sore (25/1).  ”Kondisi seperti ini sudah lama sekali tidak terjadi,” ujar Seuti seperti dilansir dari Antara.  Kota Lama merupakan kawasan pesisir di Pelantar 1, Pelantar II, Pelantar III, Jalan Pasar Ikan, Jalan Gambir, Jalan Pos, Jalan Tambak, dan Pelantar Datuk. Kawasan itu merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat, selain dijadikan sebagai tempat tinggal.  Leni, salah seorang warga mengatakan, air laut masuk ke rumahnya. Air itu masuk dari sela-sela lantai rumah. ”Air naik sampai ke tangga menuju tangga menuju lantai dua,” ujar Leni.  Selain di Kota Lama, air laut juga menggenangi Akau Potong Lembu, salah satu pusat kuliner. Di kawasan itu, terdapat ratusan ruko dan rumah.  Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi Akau Potong Lembu, dan masuk dalam puluhan rumah. ”Sekarang air laut sudah mulai surut,” kata Tiauti, warga sekitar Akau Potong Lembu.  Banjir rob juga terjadi di kawasan pesisir lain di Tanjungpinang. Seperti Suka Berenang, Jalan Pramuka, dan kawasan pesisir dekat Perairan Pulau Dompak. Air setinggi lutur orang dewasa menggenangi jalan di kawasan Suka Berenang.  ”Kami dari tadi siang membuang air laut yang masuk ke dalam rumah,” tutur Budi, warga Suka Berenang.  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepri Muhammad Hasbi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai banjir rob, yang potensial terjadi saat air permukaan laut pasang. ”Sore ini mulai surut, tetapi kemungkinan besok subuh kembali naik,” ucap Muhammad Hasbi.  Dia minta masyarakat memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang aman. ”Matikan arus listrik jika diperlukan,” ujar Muhammad Hasbi.  Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak masyarakat gotong royong menangani berbagai sampah yang menyumbat drainase sehingga menjadi penyebab banjir.  ”Saya rasa sudah saat masyarakat yang berada di kawasan-kawasan drainase, kalau bisa gotong royong membersihkan sampah supaya tidak terjadi genangan air,” ujar Ansar Ahmad di Batam.  Dia mengatakan banjir terjadi di setiap kabupaten/kota di Kepri akibat hujan berkepanjangan selama tiga hari belakangan ini. Gotong royong warga untuk menangani sampah di saluran drainase itu perlu dilakukan agar saluran air tidak tersumbat dan aliran air lancar, terlebih saat terjadi hujan.  ”Jadi kalau hujannya berlarut-larut dan deras, saya rasa sebaik-baiknya drainase di negara-negara maju juga akan berdampak kalau sampahnya menumpuk,” papar Ansar Ahmad.  Namun, Ansar juga menyebutkan bahwa tetap ada bantuan pemerintah provinsi kepada warga yang terdampak banjir tersebut. ”Kalau bantuan tetap ada. Kebutuhan kepada masyarakat terdampak tetap ada untuk setiap kabupaten/kota, kalau yang skalanya besar baru kami gunakan BTT (Belanja Tidak Terduga),” ucap Ansar Ahmad.  Sejumlah wilayah di Provinsi Kepri, seperti Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan Lingga, mengalami banjir akibat hujan dengan skala sedang hingga lebat selama tiga hari belakangan. Banjir di daerah tersebut tidak hanya akibat hujan, namun juga karena terjadi kenaikan permukaan air laut. Warga di wilayah pesisir terdampak kenaikan permukaan air laut.

Ratusan Rumah di Kota Lama Tanjungpinang Terendam Banjir Rob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230111_1247501.jpg" alt="Plafon gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, ambrol diterjang puting beliung, Rabu (11/1). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Plafon gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, ambrol diterjang puting beliung, Rabu (11/1). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seluruh aktivitas kedewanan DPRD Kepulauan Riau dipindahkan sementara ke kantor gubernur di Pulau Dompak, Tanjungpinang. Hal tersebut dilakukan sambil menunggu perbaikan plafon dan fasilitas lain yang rusak terdampak angin puting beliung beberapa hari lalu.  ”Untuk rapat paripurna dan rapat-rapat lain, sementara akan menggunakan Aula Wan Seri Beni di pusat kantor Pemerintah Provinsi Kepri,” kata Sekretaris DPRD Kepulauan Riau Martin L. Maromon seperti dilansir dari Antara.  Mengenai perbaikan gedung DPRD Kepri, dia menyebut, ada tiga opsi pembiayaan yang bisa digunakan. Yakni, dianggarkan pada APBD Perubahan 2023, menggunakan peraturan kepala daerah (perkada), dan pos biaya tak terduga.  Menurut dia, tiga opsi pembiayaan itu akan dibahas pada rapat Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri yang dijadwalkan secepatnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri Abu Bakar mengungkapkan, dari hasil inspeksi dan identifikasi di gedung DPRD, ditemukan kerusakan paling parah berada di atap dan plafon. Kerusakan itu kemudian merembet ke mekanikal dan elektrikal.  ”Tak hanya itu, akibat kebocoran atap yang kondisinya sudah tambal sulam, karpet lantai jadi rusak, instalasi AC sentral juga rusak,” sebut Abu Bakar.  Dari hasil perhitungan, kata Abu Bakar, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan itu diperkirakan sekitar Rp 17,5 miliar. Yakni meliputi penggantian atap dengan biaya Rp 2,19 miliar, penggantian plafon Rp 3,7 miliar, elektrikal dan mekanikal Rp 5 miliar, pengecatan bangunan Rp 3,8 miliar, dan pekerjaan arsitektur Rp 1,8 miliar.  ”Jumlah tersebut masih estimasi awal dan masih kita bahas secara detail, hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada Komisi III DPRD Kepri,” tutur Abu Bakar.  Sebelumnya, plafon gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, ambrol diterjang angin puting beliung pada Rabu (11/1). Atap ambrol itu mengenai ruangan sidang paripurna hingga lobi kantor DPRD, tetapi tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban.

Gedung Rusak, Aktivitas DPRD Kepri Pindah ke Kantor Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230114_0749221.jpg" alt="Jalan layang di Kota Tanjungpinang, Kepri, akan dioperasikan pada akhir Januari. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Jalan layang di Kota Tanjungpinang, Kepri, akan dioperasikan pada akhir Januari. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut jalan layang simpang Mal Ramayana Kota Tanjungpinang mulai dioperasikan akhir Januari.  ”Pengerjaannya sudah rampung. Tinggal finishing saja,” kata Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Sabtu (14/1).  Dia mengatakan, tujuan utama jalan layang itu dibangun, sebagai solusi mengatasi kemacetan di simpang Mal Ramayana menuju ke arah kantor pusat Pemerintahan Provinsi Kepri di Pulau Dompak. Selain itu, keberadaan infrastruktur fisik tersebut juga makin mempercantik wajah ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.  Hal ini pun sejalan dengan upaya Ansar menjadikan Tanjungpinang lebih dikenal di luar daerah, karena selama ini masih ada anggapan bahwa Tanjungpinang adalah Pangkal Pinang, Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung.  ”Semoga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan di sisi lain wajah ibu kota kita bisa dilirik investor sebagai peluang investasi,” ujar Ansar.  Jalan layang Tanjungpinang merupakan salah satu proyek strategis Gubernur Ansar pada 2022 dengan total anggaran sebesar Rp 60 miliar. Seluruh anggarannya bersumber dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kementerian keuangan.  Proyek itu dikerjakan kontraktor PT Pandji Bangun Persada asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai Maret 2022 hingga akhir Desember 2022.  ”Panjangnya sekitar 450 meter, terdiri atas dua jalur berlawanan,” ucap Ansar.  Salah seorang warga Tanjungpinang, Defri, antusias menyambut jelang dioperasikannya jalan layang simpang Mal Ramayana tersebut. Sebab, akan terhindar dari masalah kemacetan yang kerap terjadi sebelum proyek itu dibangun, terutama saat jam kerja.  ”Kawasan ini dulu juga rawan kecelakaan lalu lintas. Tapi sekarang tak perlu khawatir lagi, jalan layang kini jadi solusinya,” ucap Ansar Ahmad.

Gubernur Sebut Jalan Layang Tanjungpinang Beroperasi Akhir Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221210_164447_1.jpg" alt="Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono (tengah). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono (tengah). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Tanjungpinang umumkan tersangka tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Senggarang-Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2020.  Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono menyebut ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni masing-masing berinisial RE selaku ketua kelompok kerja (pokja), AC dan GT selaku wiraswasta, serta EY selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi.  ”Para tersangka punya peran berbeda-beda dalam kasus ini,” kata Joko Yuhono seperti dilansir dari Antara.  Khusus tersangka RE, menurut Joko, telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 miliar dan sudah dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.  Dia menjelaskan, perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 juncto pasal 5 ayat (2) juncto pasal 13 ayat juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus korupsi itu, lanjut Joko, bermula dari paket proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Senggarang-Kampung Bugis. Total anggaran senilai Rp37 miliar dan nilai kontrak Rp34 miliar yang bersumber dari dana APBN tahun 2020.  Proyek tersebut dilaksanakan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepri di instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun pemenang tender atau pihak ketiga yang melaksanakan proyek itu adalah PT Ryantama Citra Karya Abadi dari Surabaya, Jawa Timur.  ”Pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai ketentuan, mutu, dan spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian negara,” ungkap Joko.  Dia menambahkan, penanganan kasus korupsi itu dilakukan sejak 2021, berdasar laporan dari masyarakat setempat.

Jaksa Umumkan Tersangka Korupsi Proyek Permukiman Kumuh di Kepri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota tanjungpinang

Berita Terkini