<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menunda pembayaran gaji pegawai selama dua bulan pada tahun depan. Kebijakan itu diambil sebagai langkah efisiensi dan upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, pemerintah pusat mengoreksi dana perimbangan untuk Kota Tangsel sebesar Rp 510 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang sudah disusun bersama Badan Anggaran DPRD. "Saya harus koreksi lagi, antara lain itu gaji pegawai ditunda selama 2 bulan dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saya kurangi 6 persen, untuk menyeimbangkan pendapatan dengan belanja," kata Benyamin, Kamis (30/10). Meski belum menyebut secara pasti bulan mana yang akan terdampak, Benyamin menegaskan penundaan gaji tersebut akan diatur secara teknis oleh jajarannya. Selain itu, sejumlah pos belanja hibah juga akan dipangkas, termasuk bantuan keuangan untuk KONI, LPTQ, hingga Baznas. Benyamin menegaskan, langkah penghematan dilakukan agar APBD tetap seimbang tanpa harus menaikkan pajak daerah. "Pajak enggak saya naikkan. PBB juga tidak. Saya tidak mau membebani masyarakat. Karena itu, saya harus mengurangi belanja," terangnya. Selain gaji dan hibah, efisiensi juga diberlakukan pada kegiatan pemerintahan. Rapat-rapat yang biasa digelar di hotel akan dipindahkan ke gedung milik pemerintah. Fasilitas konsumsi juga akan dihapus untuk rapat singkat. "Belanja iklan juga saya efisienkan. Tidak mungkin saya melakukan kegiatan pemerintahan yang sumber anggarannya dan kegiatannya tidak ada di APBD, tidak boleh, melanggar hukum itu," tambahnya. Menurut Benyamin, kebijakan ini mungkin tidak populer di kalangan pegawai, namun merupakan keputusan sulit yang harus diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. "Saya harus mengambil kebijakan ekstrem, mungkin tidak disukai orang, tapi saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangsel," pungkasnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memutuskan untuk menunda pembayaran gaji pegawai selama dua bulan pada tahun depan.

Pembayaran Gaji Pegawai Pemkot Tangsel akan Ditunda Dua Bulan, Wali Kota: Demi Kesehatan Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PENGGEREBEKAN-TERDUGA-TERORIS-CONDET_MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="Salah satu keluga terduga teroris diamankan petugas kepolisian saat penggerebekan di kawasan Condet, Jakarta, Senin (29/3/2021). Dari hasil penggerebekan ditemukan barang bukti berupa lima bom aktif dan jenis bom sumbu yang siap digunakan, lima toples bes" width="100%">
<figcaption>Salah satu keluga terduga teroris diamankan petugas kepolisian saat penggerebekan di kawasan Condet, Jakarta, Senin (29/3/2021). Dari hasil penggerebekan ditemukan barang bukti berupa lima bom aktif dan jenis bom sumbu yang siap digunakan, lima toples bes</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terduga teroris, Ahmad Junaidi, 47, membuat pengakuan mengejutkan usai ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Melalui sebuah tayangan video, dia mengaku sebagai simpatisan ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI).  ”Saya atas nama Ahmad Junaidi. Salah satu anggota simpatisan FPI semenjak Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Saya juga tergabung dalam jamaah pengajian Yasin Waratib di bawah pimpinan Habib Husein Al Hasni, Condet,” kata Junaidi, Sabtu (3/4).  Junaidi merupakan terduga teroris yang ditangkap di Cirendeu Indah, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dia diduga terpapar paham radikal sebagai simpatisan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).  Junaidi mengaku mengikuti pengajian di Condet, Jakarta Timur setiap malam Jumat. Pengajian itu dilakukan bergilir di rumah semua anggota jamaah pengajian.  Dalam kajian pengajian itu, kata dia, kerap membahas keadaan negara yang dinilai telah dikuasai Tiongkok. Mulai dari tenaga kerja, kekayaan alam, dan sektor lainnya.  ”Akhirnya teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk mengajak melakukan peledakan di industri-industri Tiongkok yang ada di Indonesia,” imbuh Junaidi.  Selain itu, Junaidi mengaku pernah diminta menjemur bahan peledak yakni aseton dan HCL selama 3 hari di rumahnya. Setelah dijemur, bahan-bahan itu diserahkan kembali kepada terduga teroris Zulaimi Agus.  ”Ada pun pengajian mengajak kami para jamaah untuk pergi ke Sukabumi ke Abah Popon untuk pengisian untuk jaga-jaga keamanan diri masing-masing,” ucap Junaidi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=myF9yigya6s

Teroris Tangsel Ngaku Simpatisan FPI, Akan Ledakkan Industri Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruang-terbuka-hijau-minim-fkh-nusantara-luncurkan-gerakan-wakaf-rth_m_195475.jpeg" alt="Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberadaan RTH di sejumlah daerah masih jauh dari kata cukup. Rata-rata kisaran luas RTH sebuah daerah hanya sekitar 11 persen, sementara undang-undang mengamanatkan 30 persen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberadaan RTH di sejumlah daerah masih jauh dari kata cukup. Rata-rata kisaran luas RTH sebuah daerah hanya sekitar 11 persen, sementara undang-undang mengamanatkan 30 persen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus mengalami perkembangan. Perkembangan itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas udara.  Pasalnya kepadatan penduduk, pertumbuhan properti, dan jumlah kendaraan terus berkembang. Kondisi itu dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap kualitas udara di kota bagian selatan Jakarta tersebut.  Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan, Pemkot Tangsel terus berupaya menjaga kualitas udara. Upaya itu demi menyeimbangkan pertumbuhan kota yang begitu pesat.  Dia menuturkan, berdasar pemantauan terakhir kondisi udara di Tangsel dalam kondisi baik. “Kami melakukan pendataan secara berkala di tujuh kecamatan. Hasilnya kondisi udara kami baik. Bagaimana mungkin kalau udara kami buruk, di sini masih banyak burung berkicau dan embun yang selalu terlihat,” ujar Benyamin Davnie kepada JawaPos.com, Kamis (27/2).  Sebelumnya IQAir merilis bahwa Kota Tangsel memiliki rata-rata Particulate Matter (PM)2.5 sebesar 81,3 µg/m³. PM2.5 adalah partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu.  Beberapa sumber menerangkan, jika PM2.5 memiliki lebar sekitar 2 sampai 1,5 mikron. Dengan ukuran itu, PM2,5 membuatnya bisa masuk hingga ke dalam paru-paru. Paparannya dalam waktu singkat sudah cukup menyebabkan masalah pada mata, hidung, tenggorokan, dan iritasi paru. Dampaknya bisa menimbulkan batuk, pilek, hingga mengganggu fungsi paru, memperburuk penyakit asma dan jantung.  Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel Yepi Suherman mempertanyakan metode yang dilakukan IQAir dalam mengukur tingkat kualitas udara. "Bagaimana metodenya? Apa alat yang mereka pakai? Kami tidak bisa meyakini apa yang mereka paparkan itu tentang polusi udara di Kota Tangsel," kata Yepi Suherman.  Yepi mengklaim, DLH Tangsel rutin setiap tiga bulan menguji tingkat polusi. Pada Oktober 2019, DLH menggandeng laboratorium lingkungan PT KehatiLab Indonesia menguji kualitas udara di Tangsel. Hasilnya berbeda jauh dengan yang dirilis IQAir.  "Kita pakai pihak ketiga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan. Hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan," imbuh Yepi.  Menurut dia, hasil uji lab dilakukan PT Kehatilab diketahui bahwa tingkat polusi udara di Tangsel normal. Pada 3 lokasi yang diuji, menunjukkan hasil di bawah ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu PM2.5 di atas 65 mikrogram/m3.  "Terakhir kita uji di 3 lokasi. Masing-masing di Jalan Siliwangi, Pamulang. Lalu di Kebayoran Village, Bintaro, dan Jalan Letnan Soetopo, Serpong," jelasnya.

Terus Berkembang, Pemkot Tangsel Terus Berupaya Jaga Kualitas Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/semoga-3-tahun-lagi-semua-tanah-bersertifikat_m_156998.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) optimistis dapat menuntaskan penerbitan sertifikat tanah seluruh bidang pada 2020 mendatang. Pasalnya, saat ini tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Daftar Himpunan Ketentuan Pajak (DHKP) hanya tersisa 141.150 bidang dari jumlah 412.812 bidang tanah yang ada di kota tersebut. Penuntasan sertifikasi seluruh tanah warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu merupakan penugasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung Nawacita Presiden Joko Widodo. &rdquo;Saya optimistis, tahun 2020 mendatang seluruh bidang tanah di Kota Tangsel semuanya bersertifikat,&rdquo; terang Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Asnawati kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Senin (11/9). Menurutnya, tahun ini pihaknya akan menyelesaikan sertifikat sebanyak 40 bidang dalam program PTSL yang dibiayai APBN tersebut. Program itu tersebar di 18 kelurahan dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren. &rdquo;Untuk penyelesaian PTSL tahap satu sebanyak 10 ribu bidang, hingga kini progresnya sudah mencapai 9.416 bidang atau setara 94,16 persen. PSTL,&rdquo; terangnya juga. Sementara PTSL tahap II sebanyak 30 bidang yang mulai dilaksanakan awal Agustus 2017, pihaknya sudah berhasil melakukan pengumpulan data fisik yuridis sebanyak 21.614 bidang atau setara dengan 72 persen hingga awal September 2017. &rdquo;Bahkan Oktober mendatang, kami targetkan untuk melakukan pengumuman bidang tanah yang sudah diukur dan akan diterbitkan sertifikatnya sebanyak 80 persen dari 30 bidang dalam program PTSL tahap II,&rdquo; ucapnya juga. Dijelaskan lagi, naiknya jumlah bidang tanah yang berhasil didata dan diukur dalam program PTSL tahap II secara siginifikan, tak lepas dari kerja keras semua tim yang terlibat dalam program tersebut, termasuk gencaranya sosialisasi yang dilakukan oleh BPN. Bahkan, Asnawati tidak segan-segan turun langsung melakukan sosialisasi program tersebut. &rdquo;Saya selalu meyakinkan kepada warga, pentingnya buku sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan, termasuk memberikan perlindungan hukum,&rdquo; ujar wanita pertama yang menjabat sebagai kakantah di Tanah Jawara-sebutan lain Banten tersebut. Tidak itu saja, dalam setiap penyuluhan Asnawati juga menjanjikan percepatan penerbitan sertifikat dalam program PTSL untuk menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat di masyarakat, di mana pembuatan sertifikat selama ini memakan waktu lama dengan biaya mahal. &rdquo;Saya menjanjikan kepada warga yang ikut PTSL jika data yuridis tanahnya lengkap, dua bulan setelah didaftarkan akan terbit sertifikat tanah mereka,&rdquo; kata Asnawati.

Semoga 3 Tahun Lagi Semua Tanah Bersertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69851_89072_Airin-Rachmi.jpg" alt="Airin Rachmi Diany" width="100%">
<figcaption>Airin Rachmi Diany</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai kota dengan predikat peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Airin menerima penghargaan pada peringatan Hari HAM sedunia ke-68 dengan Tema &ldquo;Harmoni Dalam Hak Asasi Manusia Kesetaraan Dalam Kemajuan HAM&rdquo; di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/12). Kota Tangsel berhak menyabet penghargaan tersebut dikarenakan telah berupaya membina dan mengembangkan kota menjadi kota yang peduli HAM. Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly dalam sambutannya mengatakan, pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemenkumham No. 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. &ldquo;Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak atas perempuan,&rdquo; ungkapnya dikutip Tangsel Pos (Jawa Pos Group). Walikota Airin Rachmi Diany mengaku berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas penghargaan ini dikarenakan Kota Tangsel adalah satu-satunya kota penerima penghargaan dari Provinsi Banten. &ldquo;Tidak lupa juga penghargaan ini diapresiasikan kepada masyarakat Kota Tangsel sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan sehingga menjadi motivasi ke depan untuk mewujudkan Kota peduli akan HAM dan kesetaraan bagi kaum difabel,&quot; katanya. &quot;Salah satu yang sudah berjalan adalah Sarana Pusat Pemerintahan Kota yang dilengkapi untuk kaum difabel,&rdquo; sambungnya. (irm/yuz/JPG)

Airin Rachmi Bawa Tangsel Jadi Kota Peduli HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69849_89075_gempa-aceh-masjid.jpg" alt="Ilustrasi: Gempa yang mengguncang Aceh, Rabu (6/12)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gempa yang mengguncang Aceh, Rabu (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daerah lain juga diminta waspada terkait gempa bumi di Aceh. Seperti di Kota Tangsel yang dinilai juga berpotensi gempa. Sebab, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Tangsel dilintasi lempengan gempa. Staf Alanisa Data Informasi BMKG 2 Ciputat Fitru Apiyadi menegaskan, wilayah Kota Tangsel memiliki potensi gempa bumi karena dilintasi lempengan bumi yang bisa saja ada gesekan. Pusat gema di bagian barat mulai dari deretan Sumatera hingga Lampung sampai ke Pulau Jawa hingga ke timur. &ldquo;Potensi di Tangsel jika terjadi gempa tidak terlalu besar. Sebab jaraknya jauh dari laut karena pusat gempa di laut selatan,&rdquo; katanya dilansir Tangsel Pos (Jawa Pos Group). Namun jika guncanganya cukup besar, Jakarta dan tujuh kecamatan di Kota Tangsel akan terasa guncangan cukup besar lebih dari 6 skala richter (SR). Pengalaman beberapa tahun lalu, ketika di daerah Sukabumi, Jawa Barat terjadi gempa, bumi ikut berguncang hingga ke Jakarta dan Tangsel. Tapi secara keseluruhan Tangsel dan Banten relatif aman dan kondusit. &ldquo;Jika gempanya cukup besar di bagian selatan maka Tangsel akan terdampak,&rdquo; tamba Fitru Apiyadi. Mitigasi bencana gempa di Tangsel, BMKG 2 Ciputat selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui komunikasi terkait mitigasi bencana. &ldquo;Mencegah bencana harus dilakukan dengan mitigasi. Salah satunya untuk mencegah korban banyak membangun rumah dengan material anti gempa. Atau jika terjadi gempa harus berlindung di bawah meja dan sebagainya,&rdquo; pesan Fitru. (din/yuz/JPG)

Kota Penyangga Jakarta Juga Berpotensi Gempa

kota tangsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota tangsel