<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/WhatsApp-Image-2024-05-31-at-122606-435230133.jpg" alt="Ombudsman RI mendatangi Pj Gubernur di Kantor Gubernur Grahadi, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI mendatangi Pj Gubernur di Kantor Gubernur Grahadi, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mendatangi Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor Gubernur Grahadi, Surabaya. Lembaga negara pengawas pelayanan publik untuk menanyakan berlarut-larutnya pelaksanaan rekomendasi maladministrasi permasalahan penghunian bangunan eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) di Kota Probolinggo. Dalam pertemuan itu, Najih menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Dasarnya UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. &rdquo;Ombudsman mendorong Pj. Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah terlapor melaksanakan rekomendasi tersebut,&rdquo; papar Najih. &rdquo;Pemprov Jatim wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukan, disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi,&rdquo; tambah Najih. Menurut Najih, Ombudsman meminta agar terdapat pelaksanaan rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk dilakukan langkah tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait. Pj Gubernur Adhy Karyono menyambut positif hal itu. Khusus untuk pertemuan tersebut, hadir Pj. Wali Kota Probolinggo supaya bisa dilakukan komunikasi langsung. Ombudsman RI menerima laporan terkait persoalan Pepelrada di Kota Probolinggo pada 2016. Selama proses tindak lanjut, Ombudsman RI telah menyelesaikan penanganan pengaduan tersebut. Sebanyak 5 dari 7 bangunan yang dipersoalkan dengan pemilik yang berbeda, sehingga saat ini terdapat 2 pelapor yang belum bisa diperoleh kembali bangunannya. Kota Probolinggo selaku terlapor hanya melaksanakan sebagian hasil pemeriksaan. &rdquo;Padahal, kami minta Wali Kota Probolinggo harus menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan dengan memfasilitasi dalam proses kepemilikan bangunan tersebut,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Ombudsman RI telah memproses penyelesaian laporan lebih dari 5 tahun hingga kemudian pada 2023 diterbitkan rekomendasi Ombudsman dengan kesimpulan bahwa Wali Kota Probolinggo telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penundaan berlarut penyelesaian persoalan. Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan sesuai ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI meminta agar dilakukan penyelesaian tindakan administratif untuk menyelesaikan permasalahan penghunian bangunan eks Pepelrada di Probolinggo, dengan melakukan pencabutan atas Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 111 Tahun 1999 dan Surat Izin Nomor 1224/KP/69 tertanggal 12 Juli 1969. Dalam perjalanan monitoring Rekomendasi, Ombudsman RI belum menerima hasil pelaksanaan dari Kota Probolinggo, sehingga perlu ada langkah-langkah yang jelas. Ombudsman RI telah berkoordinasi dengan Kemendagri agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta mendorong agar gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.

Ombudsman RI datangi Pemprov Jatim tagih pelaksanaan rekomendasi maladministrasi soal penghunian bangunan eks Pepelrada di Kota Probolinggo

Ombudsman RI Datangi Gubernur Jawa Timur Tagih Pelaksanaan Rekomendasi untuk Kota Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/aplot-920162419-2615927439.jpg" alt="Proses fogging yang dilakukan oleh petugas Kesehatan untuk membunuh nyamuk Aedes Aegypti di Kota Probolinggo beberapa waktu lalu./Dok Radar Bromo" width="100%">
<figcaption>Proses fogging yang dilakukan oleh petugas Kesehatan untuk membunuh nyamuk Aedes Aegypti di Kota Probolinggo beberapa waktu lalu./Dok Radar Bromo</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo terus mewaspadai penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayahnya. Berdasarkan data yang telah dihimpun, Dinkes mencatat dalam waktu satu pekan bertambah enam kasus DBD. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan P2KB Kota Probolinggo, drg Asri Wahyuningsih sejak awal tahun 2024 hingga hari Senin (11/3) kemarin ada 69 kasus DBD dengan satu orang pasien yang meninggal dunia. Sementara dalam perkembangan hingga hari Senin (18/3) kasus DBD bertambah enam dan total sebanyak 75 kasus. &ldquo;Terdapat peningkatan kasus di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan dan Kanigaran. Di Kecamatan Kanigaran awalnya 26 kasus bertambah jadi 30 kasus. Di Kecamatan Kademangan awalnya delapan kasus menjadi sepuluh kasus,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari Radar Bromo (JawaPos Group). Ia mengungkapkan bahwa banyaknya kasus DBD itu lantaran banyak genangan air selama musim hujan ini. Banyaknya genangan air itu sangat berpotensi menjadi sarang nyamuk&nbsp;Aedes Aegypti. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014469554/beberapa-daerah-tetapkan-klb-dbd-kemenkes-ingatkan-gerakan-3m-plus-hingga-vaksinasi">Beberapa Daerah Tetapkan KLB DBD, Kemenkes Ingatkan Gerakan 3M Plus hingga Vaksinasi</a> &ldquo;Ketika musim kemarau kan tidak ada genangan air untuk nyamuk bersarang,&rdquo; kata dia. Asri mengatakan bahwa saat ini, pihaknya telah bersurat ke seluruh pemerintah kecamatan di Kota Probolinggo dan menyebarkan&nbsp;flyer&nbsp;tentang DBD. Selain itu pihaknya juga telah melakukan&nbsp;fogging&nbsp;sebanyak 11 kali di tahun 2024 ini sebagai upaya pencegahan penyebaran DBD. &nbsp;&nbsp; &ldquo;Namun&nbsp;fogging&nbsp;bukan solusi utama, melainkan hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Sehingga lebih disarankan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Bisa dengan kerja bakti serentak untuk meminimalisasi penyebaran DBD. Sebab, sekalipun dilakukan&nbsp;fogging&nbsp;bila lingkungannya kotor, maka nyamuk masih bisa bersarang di sana,&rdquo; imbuh Asri. Ia juga menyarankan adanya satu anggota rumah yang dapat menjadi pemantau jentik nyamuk. Nantinya, pemantau jentik akan bertugas memantau di kamar mandi dan bak penampungan air di rumah masing-masing. &ldquo;Dicek apakah ada jentik nyamuk atau tidak. Dengan begitu, insya Allah bisa meminimalisasi terjadinya DBD,&rdquo; pungkasnya.*** &nbsp;

Terus bertambah, kasus DBD di Kota Ponorogo bertambah enam orang dan total sebanyak 75 kasus pada Senin (18/3).

Kasus Demam Berdarah Meningkat di Kota Probolinggo, Bertambah 6 Kasus Dalam Sepekan, Dinkes Ungkap Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/menara-eiffel-miring-3115459395.jpg" alt="Kondisi miniatur menara Eiffel di jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo yang miring (foto kiri). Nampak petugas langsung memperbaikinya. (Inneke Agustin/ Radar Bromo)" width="100%">
<figcaption>Kondisi miniatur menara Eiffel di jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo yang miring (foto kiri). Nampak petugas langsung memperbaikinya. (Inneke Agustin/ Radar Bromo)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Miniatur Menara Eiffel menjadi salah satu ikon baru Kota Probolinggo yang terletak di sisi barat Simpang Tiga King tampak miring dan menjadi perhatian masyarakat. Padahal, ikon baru berupa Miniatur Menara Eiffel tersebut, baru saja rampung dibangun tapi sudah terlihat miring, seakan akan roboh. Kondisi tersebut, sontak menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo. Mengutip Radar Bromo (Jawa Pos Group), beberapa pekerja telah tampak memperbaiki Miniatur Menara Eiffel pada Minggu (21/1) dini hari. Lampu-lampu yang menghiasi ikon tersebut tampak dimatikan. Kemiringan ikon yang rampung dibangun pada akhir 2023 tersebut diakibatkan tertabrak sebuah truk boks. &ldquo;Ditabraknya sekitar pukul sepuluh malam. Katanya supir truknya mengantuk,&rdquo; ujar seorang warga yang ada di lokasi kejadian. Pembangunan ikon baru Kota Probolinggo ini dibangun menggunakan dana APBD. Selain Miniatur Menara Eiffel, juga dibangun ikon lainnya berupa miniatur Monumen Nasional (Monas), Miniatur Big Ben London, Miniatur Wind Mill Belanda, serta hiasan lampu di dekat menara air jalan Panglima Sudirman Simpang Empat Randu Pangger. Pembangunan lima ikon baru Kota Probolinggo tersebut menghabiskan anggaran senilai sekitar Rp 2 Milyar. Selain itu, ikon-ikon tersebut juga diprediksi membuat tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Probolinggo bertambah. Pada tahun 2024 ini Pemkot Probolinggo menganggarkan untuk membayar tagihan PJU sebesar Rp 15,2 Milyar atau lebih banyak Rp 700 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 14,5. Berdasarkan data Dishub Kota Probolinggo, terdapat tujuh ribu titik PJU yang tersebar di lima kecamatan dan terdapat bantuan hibah dua ribu PJU solar cell. Tagihan PJU setiap bulannya Kota Probolinggo mencapai Rp 1,2 milyar sehingga pada 2023 tagihan mencapai Rp 14,5 milyar. &rdquo;Alhamdulillah, tagihan PJU di kota sudah terbayar. Tidak ada tunggakan,&rdquo; terang Kepala Dishub Kota Probolinggo, Agus Efendi, melalui Kabid Pengembangan Transportasi, Deddy Ariawan. Tagihan pada 2023 tersebut tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya pembangunan yang pemanfaatannya menggunakan listrik yang dibebankan pada PJU seperti ikon-ikon yang baru saja jadi membuat tagihan bertambah pada tahun 2024. &rdquo;Tahun 2024, anggaran yang disiapkan untuk tagihan PJU sekitar 15,2 miliar. Lebih tinggi dibanding tahun kemarin. Karena ada tambahan penggunaan listrik, seperti ikon kota dan videotron yang dibebankan pada PJU,&rdquo; ucapnya. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan agar pemkot memperhatikan penggunaan listrik saat merencanakan pembangunan kota agar jangan sampai malah menambah beban tagihan listrik PJU. Namun, hal tersebut terbukti benar karena penggunaan listrik untuk lima ikon baru kota, dua videotron dan lainnya malah dibebankan pada PJU. Akibatnya, tagihan PJU diprediksi membengkak. &rdquo;Harusnya pemerintah dapat menekan beban tagihan PJU di kota. Bukan malah tambah naik,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;***

Miniatur Menara Eiffel di Kota Probolinggo yang terletak di sisi barat Simpang Tiga King bak mau roboh padahal baru selesai dibangun.

Menara Eiffel di Kota Probolinggo Miring, Jadi Beban Tambahan Anggaran Kota, Begini Sebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/WhatsApp-Image-2023-07-29-at-2045511-1517456231.jpg" alt="Wagub Emil Elestianto Dardak mendengarkan aspirasi para emak-emak Kota Probolinggo mengadu kenaikan harga elpiji 3 kg di pasaran." width="100%">
<figcaption>Wagub Emil Elestianto Dardak mendengarkan aspirasi para emak-emak Kota Probolinggo mengadu kenaikan harga elpiji 3 kg di pasaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendengarkan aspirasi para emak-emak di wilayah Kota Probolinggo. Mereka mengadu berkurangnya stok dan naiknya harga elpiji 3 Kg di pasaran. Emil menjelaskan, Pemprov Jawa Timur sedang berusaha untuk memastikan ketersediaan stok. &rdquo;Mohon maaf ya ibu-ibu, saya ini bersama Ibu Gubernur terus bekerja. Saya koordinasikan dengan wali kota dan pihak Pertamina terkait temuan. karena untuk stok elpiji 3 Kg ini kewenangannya berbeda,&rdquo; ungkap Emil. Menanggapi keluhan yang menyebutkan bahwa harga elpiji tembus Rp 18.000, Emil mengimbau masyarakat untuk membeli tabung melon di pangkalan elpiji terdekat dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu karena, harga jual di pangkalan pasti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pemerintah dan Pertamina di kisaran Rp 16.000. &rdquo;Ibu-ibu bisa membeli di pangkalan elpiji terdekat, karena pangkalan tidak akan menjual harga di luar ketentuan yang berlaku,&rdquo; tutur Emil. Emil memastikan Pemprov Jatim akan menjaga ketersediaan stok dan harga sesuai kebutuhan masyarakat. Dia mengajak warga untuk saling membangun kesadaran dan mengingatkan target subsidi elpiji 3 kg. &rdquo;Elpiji 3 Kg ini kan subsidi dari pemerintah untuk kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin secara ekonomi, sehingga kita juga perlu bareng-bareng untuk mengingatkan satu sama lain,&rdquo; ujar Emil. Salah seorang warga yang ditemui di Kota Probolinggo yang bersapa dengan Emil menyampaikan keluhan. Dia berharap Pemprov Jatim dapat memberikan solusi bagi isu kelangkaan elpiji 3 Kg dan pihak-pihak yang menaikkan harga. &rdquo;Pak Emil tolong dibantu masyarakat seperti kita ini, harganya jangan naik dan carinya juga sekarang lumayan jauh. Semoga segera ditemukan solusi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,&rdquo; kata warga.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendengarkan aspirasi para emak-emak di wilayah Kota Probolinggo mengadu soal harga elpiji

Disambati Emak-Emak Terkait Elpiji 3 Kg, Wagub Jatim Emil Cek Stok di Toko Terdekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kereta.jpg" alt="MULAI PADAT: Ratusan calon penumpang memadati di Stasiun Gubeng Lama, Surabaya, Jumat (31/5/2019). Jelang Lebaran 2019 di station tersebut mengalami lonjakan penumpang sebanyak 25%. timur_lonjakan penumpang KA_robertus risky" width="100%">
<figcaption>MULAI PADAT: Ratusan calon penumpang memadati di Stasiun Gubeng Lama, Surabaya, Jumat (31/5/2019). Jelang Lebaran 2019 di station tersebut mengalami lonjakan penumpang sebanyak 25%. timur_lonjakan penumpang KA_robertus risky</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecelakaan di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Senin (26/12), terus menjadi perhatian. Perlintasan yang merenggut tiga nyawa ini pun dinilai perlu palang pintu resmi dan petugas jaga.  Kini, di lokasi tersebut ada palang pintu tidak resmi. Dibangun secara swadaya oleh warga sekitar. Saat jam berangkat dan pulang sekolah, palang sementara ini dibuka oleh warga. Ketika tidak digunakan, ada warga yang sukarela menutupnya.  Kepala Dishub Kota Probolinggo Agus Effendi mengatakan, palang pintu yang ada saat ini merupakan inisiatif warga demi keselamatan bersama. Namun, petugas yang berjaga tidak terus menerus berada di lokasi.  “Ini yang perlu diaktifkan. Selama ini warga setempat sukarela membuka dan menutup palang itu. Tetapi, tidak terus menerus. Hanya dilakukan pada jam-jam tertentu,” jelasnya seperti dikutip Radar Bromo.  Sebenarnya, kata Agus, perlintasan ini perlu pos penjagaan dan palang pintu resmi. Namun, pihaknya masih memprioritaskan perlintasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Seperti, di Jalan Flamboyan, Jalan S. Parman, dan Jalan Sunan Muria. Tahun depan, tiga perlintasan ini akan dilengkapi pos penjagaan.  Sedangkan perlintasan di Kelurahan Ketapang, kata Agus, hanya dilintasi warga sekitar. Serta, masyarakat yang hendak bekerja ke sawah atau pantai. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan lurah Ketapang dan camat Kademangan. Agar bisa memotivasi warga menjadi petugas sukarelawan.  “Nanti bisa diusulkan, tapi tidak dalam waktu dekat. Kami fokus lokasi yang kepadatannya tinggi dulu. Sementara, menggunakan petugas sukarela dulu,” terang mantan Kasatpol PP Kota Probolinggo ini.  Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan mengatakan, perlintasan kereta api (KA) di Kelurahan Ketapang itu memang perlu dibangun palang pintu resmi. Sebab, palang pintu yang ada tidak aman. Karena sifatnya hanya sementara. Apalagi di lokasi tersebut tidak ada petugas jaga.  “Kalau kondisi saat ini membahayakan. Nanti kami dorong, tentu dengan menggunakan skala prioritas. Solusi paling memungkinkan ya ada petugas jaga. Kami dorong agar tahun depan bisa terealisasi,” ujarnya.  Diketahui, Senin (26/12), perlintasan sebidang di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, makan korban. Anggota Kodim 0820 Probolinggo Kopda Ainur Rasyid bersama dua anaknya disasak KA. Mereka pun meninggal dunia di lokasi kejadian.  &nbsp;

Perlintasan Kereta Ketapang Kota Probolinggo Perlu Penjagaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-26-at-14.05.48.jpg" alt="Petugas dari Polisi Militer di lokasi kejadian kecelakaan KA Tawangalun yang menabrak pengendara motor anggota TNI pada Senin (26/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas dari Polisi Militer di lokasi kejadian kecelakaan KA Tawangalun yang menabrak pengendara motor anggota TNI pada Senin (26/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga orang tewas tertabrak KA Tawangalun relasi Banyuwangi-Malang saat melintas di jalur perlintasan langsung (JPL) tidak terjaga di Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo, Senin (26/12).  Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian yakni anggota Kodim 0820 Probolinggo Kopral Dua Ainur Rosyid dan dua anaknya yang dibonceng dengan menggunakan motor.  ”Memang benar kami mendapatkan informasi pada pukul 10.05 WIB dari Awak Sarana Perkeretaapian (ASP)/Masinis KA 314 (Tawangalun), bahwa keretanya izin Berhenti Luar Biasa (BLB) di KM 96+1,” kata Plt Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Jember Azhar Zaki Assjari seperti dilansir dari Antara di Kota Probolinggo.  Saat KA Tawangalun akan melintas di lokasi jalur perlintasan tidak terjaga itu, lanjut dia, ASP sudah berulang-ulang membunyikan suling lokomotif (Semboyan 35) sebagai pengingat pada pengendara jalan, jika ada kereta yang akan melintas.  ”Di saat KA melintas di JPL tersebut bersamaan pengendara motor melintas dengan kencang tanpa melihat ada KA akan melintas dan jarak terlalu dekat, sehingga tabrakan tidak terhindarkan,” tutur Azhar Zaki Assjari.  Menurut dia, tidak ada kerusakan sarana dan prasarana kereta api, namun adanya kelambatan KA Tawangalun akibat berhenti luar biasa dan cek rangkaian baik lokomotif maupun kereta selama 7 menit. ”Petugas KAI menuju ke lokasi tertabraknya KA Tawangalun guna pengamanan jalur dan evakuasi, kemudian melaporkan pada pihak kepolisian setempat karena tiga korban meninggal di lokasi kejadian,” papar Azhar Zaki Assjari.  Berdasar data, tercatat sebanyak 322 titik perlintasan sebidang di wilayah Daop 9 Jember sepanjang Pasuruan hingga Banyuwangi dengan rincian sebanyak 93 titik dijaga dan 229 titik tidak dijaga. Ratusan perlintasan yang tidak terjaga itu tersebar di beberapa wilayah kabupaten yakni Kabupaten Pasuruan 51 titik, Kabupaten Probolinggo 63 titik, Kabupaten Lumajang 35 titik, Kabupaten Jember 103 titik, dan Kabupaten Banyuwangi 70 titik.  ”Kami sudah menutup sebanyak 24 pintu perlintasan liar sepanjang Stasiun Bangil Pasuruan hingga Stasiun Ketapang Banyuwangi karena banyak kecelakaan yang terjadi di perlintasan tersebut,” terang Azhar Zaki Assjari.  Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan, serta rambu-rambu lalu lintas saat berkendara terutama saat melewati perlintasan kereta api yang tidak terjaga.

Tiga Orang Tewas Tertabrak KA Tawangalun di Kota Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1619963868_48ee7e137844888f171a.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono didampingi Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Minggu (2/5). Diskominfo Kota Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono didampingi Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Minggu (2/5). Diskominfo Kota Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, menjadi sentra ekonomi perikanan.  ”Saya berencana menjadikan PPP Mayangan sebagai model sentra ekonomi dari sektor perikanan,” kata menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono seperti dilansir dari Antara dalam kunjungan di PPP Mayangandi Kota Probolinggo.  Dalam kunjungan tersebut, Wahyu melihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.  ”Itu adalah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah provinsi. Saya ingin pelabuhan itu menjadi model, ke depan menjadi satu sentra ekonomi perikanan,” tutur Wahyu Sakti Trenggono.  Saat ditanya anggaran pembangunan PPP Mayangan, pihaknya mengaku saat ini masih menunggu desain yang akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Sementara itu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini yang turut serta dalam kunjungan itu mengatakan, pembangunan pelabuhan perikanan itu bersumber dari APBN. Pihaknya akan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk pengembangan ke depan.  ”Desainnya belum kami terima untuk pengembangan yang baru,” terang Zaini.  Pada kesempatan tersebut juga diserahkan pinjaman modal kerja kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk enam pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha produksi garam, serta usaha budi daya ikan.  Plt Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Kota Probolinggo Yoyok Imam mengapresiasi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pengembangan sektor perikanan di daerah.  ”Alhamdulillah, selama ini Kementerian KP sudah banyak memberikan fasilitasi termasuk pada akhir 2020 juga dapat bantuan untuk pedagang pasar ikan, pelaku usaha perikanan, berupa peralatan-peralatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan,” terang Yoyok Imam.  Pemkot Probolinggo akan membuat program pembangunan sektor perikanan yang lebih baik lagi. Yoyok Imam berharap dapat ditindaklanjuti dengan program–program lain yang lebih bermanfaat  bagi masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Kota Probolinggo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zfrHhIhgbuk

Menteri KP Kembangkan Pelabuhan Mayangan Jadi Sentra Ekonomi Perikanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/a98e5d15b6934ee6e4f147612d8131a6_L.jpg" alt="Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi semasa hidup. Diskominfo Kota Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi semasa hidup. Diskominfo Kota Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sumadi meninggal dunia setelah menjalani perawatan karena terkonfirmasi positif Covid-19 pada Senin (28/12) petang.  Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo Nurul Hasanah Hidayati seperti dilansir dari Antara di Probolinggo menjelaskan, Sumadi sempat mengeluh batuk dan pilek pada Minggu (13/12) saat menghadiri kegiatan rapat. Kemudian yang bersangkutan menjalani tes usap di RSUD Mohamad Saleh pada Selasa (15/12) dan hasilnya dinyatakan positif Covid-19.  ”Teman-teman dari puskesmas langsung ke rumah beliau untuk memberikan obat antivirus, vitamin, dan obat sesuai keluhannya. Pada malam harinya, Pak Sumadi sudah ada di RSUD Mohamad Saleh,” terang Nurul Hasanah Hidayati.  Menurut dia, kondisi Kepala Dishub Kota Probolinggo itu sempat membaik. Namun, beberapa hari kemudian harus dibawa ke RSSA Malang karena kondisinya yang memerlukan perawatan lebih lanjut.  ”Pertamanya kondisi bagus. Sempat drop, bagus lagi. Kondisinya naik turun. Pada Minggu (27/12) malam dikabari kondisi beliau sedang tidak baik,” ujar Nurul Hasanah Hidayati.  Sumadi mempunyai komorbid diabetes mellitus (DM), hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Sehingga, yang bersangkutan juga sempat panik setelah dinyatakan positif Covid-19 karena punya penyakit penyerta.  ”Klaster dari mana Pak Sumadi terpapar, saya belum mengetahuinya karena sulit terdeteksi,” tutur Nurul Hasanah Hidayati.  Dia menjelaskan, tingginya angka kematian pasien Covid-19 di Kota Probolinggo yang mencapai 100 orang hingga 28 Desember. Dari hasil analisis, banyaknya pasien Covid 19 meninggal karena punya komorbid.  ”Pasien datang dalam kondisi saturasi oksigen rendah dan kekuatan respons tubuh terhadap pengobatan dan infeksi Covid-19,” ujar Nurul Hasanah Hidayati.  Dia menambahkan, pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi dan wajib melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan). Masyarakat diimbau agar tidak perlu ke mana-mana saat libur tahun baru, di rumah saja.  Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Aman Suryaman mengatakan, jenazah Sumadi diberangkatkan dari RSSA Malang dan tiba pada Senin (28/12) malam. Ada penghormatan terakhir di halaman kantor wali kota sesuai petunjuk dari Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.  Sebelumnya Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri juga meninggal dunia pada 9 Desember karena terpapar Covid-19 setelah dirawat di RSUD Soetomo Surabaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yI2RfDHaoU8

Kepala Dishub Kota Probolinggo Meninggal karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/wawali-covid-19-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. Diskominfo Kota Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. Diskominfo Kota Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya, setelah terkonfirmasi positif Covid-19.  ”Mohon doanya agar diberi kekuatan, semoga bisa beraktivitas kembali di Pemerintah Kota Probolinggo untuk kemashlatan masyarakat,” kata Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin seperti dilansir dari Antara di rumah dinasnya di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (24/11).  Wali kota menjelaskan, Wakil Wali Kota Subri sempat beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan menerima kunjungan anggota DPR pada Rabu (18/11), kemudian mengikuti rapat paripurna di DPRD. Saat itu kondisinya sudah kurang sehat. Namun wakil wali kota tetap menjalankan tugas.  ”Mohon doanya mudah-mudahan Pak Subri diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa beraktivitas kembali dan sekarang sedang di rawat di rumah sakit di Surabaya setelah sebelumnya dirawat di RSUD Mohamad Saleh,” tutur Hadi Zainal Abidin.  Dia berharap kondisi Wakil Wali Kota Probolinggo yang menjalani rawat inap di rumah sakit di Surabaya bisa segera pulih dalam waktu dekat.  Menindaklanjuti apa yang dialami Wawali Subri, wali kota mengatakan tracing kepada kontak erat dan penyemprotan di lingkungan rumah keluarga dan kantor pemkot sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Semua hasil tracing nonreaktif.  Hadi Zainal Abidin mengajak seluruh masyarakat menjaga protokol kesehatan karena Covid-19 masih terus berkembang di Kota Probolinggo. ”Ayo bersama-sama mengedepankan protokol kesehatan, karena Covid-19 jadi tantangan yang harus dihadapi bersama-sama. Sekali lagi, mohon doanya untuk kesehatan wawali supaya bisa kembali beraktivitas kembali,” kata Hadi Zainal Abidin. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri dikabarkan dirawat di rumah sakit Surabaya karena terpapar Covid-19. Kabar tersebut diperkuat dengan makin banyaknya pesan berantai sejak Selasa (24/11) pagi melalui media sosial.  Pesan itu berbunyi Assalamualaikum Wr Wb. Mhn sambung doa untuk Bapak HMS Subri (Wakil Walikota Probolinggo) yang mulai kemarin malam dirujuk ke Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya karena terpapar COVID-19. Perkembangan terakhir beliau masuk ICU dengan perlakuan ventilator sejak tadi malam. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dan mengangkat penyakitnya menuju kesembuhan kembali. Al Fatihah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Wakil Wali Kota Probolinggo Jalani Perawatan setelah Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-03-at-15.37.02.jpg" alt="Arumi Bachsin (tengah) melihat sejumlah peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Museum Rasulullah SAW di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (3/11). Diskominfo Kota Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Arumi Bachsin (tengah) melihat sejumlah peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Museum Rasulullah SAW di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (3/11). Diskominfo Kota Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Arumi Bachsin mendukung museum yang berisi peninggalan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat di Kota Probolinggo, menjadi salah satu destinasi wisata religi di Jawa Timur. Arumi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abdidin dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Diah Kristanti Subri melihat sejumlah benda bersejarah peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Museum Rasulullah Kota Probolinggo pada Selasa (3/11).  ”Saya senang bisa mengetahui peninggalan Rasulullah SAW dan itu ada Jawa Timur, tepatnya di Kota Probolinggo. sehingga saya yakin bisa menjadi wisata religi yang diminati masyarakat,” kata Arumi seperti dilansir dari Antara di Kota Probolinggo. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/10/2020/kota-probolinggo-miliki-museum-sejarah-peninggalan-rasulullah-saw/">Kota Probolinggo Miliki Museum Sejarah Peninggalan Rasulullah SAW</a></li> </ul> Menurut dia, semua artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat berkesan. Sehingga. semakin mempertebal rasa cinta kepada Rasulullah SAW.  ”Museum itu merupakan kekuatan baru Pemkot Probolinggo di sektor wisata religi dan bisa menjadi referensi wisata baru di Jawa Timur,” tutur Arumi.  Rombongan Arumi melihat artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW di salah satu ruangan khusus koleksi yang dipajang di antaranya rambut dan janggut, terompah atau sandal dan tapak kaki Rasulullah.  ”Saya sangat kagum seluruh benda-benda yang dipajang di Museum Rasulullah SAW karena semua barang peninggalan Nabi Muhammad SAW dan sahabat sangat luar biasa,” tutur Arumi.  Museum Rasulullah SAW diresmikan Wali Kota Hadi Zainal Abidn tepat pada Hari Santri Nasional (HSN) VI pada 22 Oktober 2020 dan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Beberapa benda peninggalan yang dapat dilihat di dalam museum tersebut antara lain surban, rambut, darah bekam, kiswah, batu sijjil, alas kaki, baju perang, pedang sayidina Khalid bin Walid, serta barang bersejarah Islam lainnya.  Benda peninggalan dan artefak yang dipamerkan dalam Museum Rasulullah SAW tersebut merupakan koleksi dan milik Profesor Abdul Manan Gembong yang telah teruji kebenarannya dan bersertifikat Commission for Tourism and National Haritage Saudi Arabia. Pihak pengelola Museum Rasulullah SAW harus menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah pengunjung maksimal 40 orang untuk setiap sesi, kemudian semua pengunjung wajib bermasker, diukur suhu badan, mencuci tangan sebelum masuk museum.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=zGnH7bHCaUc

Arumi Bachsin Dukung Museum Rasulullah Jadi Wisata Reli di Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kota Probolinggo

Berita Terkini