<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menyambut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), banyak daerah penyangga mulai mempersiapkan diri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Provinsi Kaltim M Syafranuddin.  "Ini kita tidak hanya bicara kawasan IKN, banyak yang merasakan dampak ini, sekarang aja Banjarmasin menyatakan gerbang IKN karena mereka juga akan membangun tol Banjarmasin ke IKN, itu dicetuskan didepannya Pak Jokowi oleh gubernurnya," kata dia dalam Forum Group Discussion bersama JawaPos, Selasa (8/6).  Bukan hanya di Pulau Kalimantan saja yang bersiap, di Pulau Sulawesi, khususnya Kota Palu, Sulawesi Tengah tengah menggenjot sektor pertaniannya untuk mensuplai kebutuhan di Kaltim.  "Jadi memang semua daerah ada, jangankan satu Pulau Kalimantan, Sulawesi juga mempersiapkan diri, terutama Palu, mereka kan sumber daya alam pertaniannya sudah siap. Mereka akan mempersiapkan untuk membuka lahan pertanian yang lebih besar," jelasnya.  Begitu juga untuk kebutuhan konstruksi pembangunan IKN nanti. "Dari Palu ke Kaltim itu sekitar 6 jam, bahkan beberapa rekan pengusaha sudah berpikir bagaimana stok batu dari Palu, karena Palu juga terkenal konstruksi bangunan, ada juga berdiri pabrik semen di Kutai Timur, itu efek-efek dari IKN," tambahnya.  Banyak masyarakat yang melihat potensi dari pembangunan IKN ini, karena untuk mengerjakan proyek ini tentunya membutuhkan SDM serta material yang tidak sedikit.  "Tanpa kita suruh, masyarakat sudah bisa melihat potensi yang bagus karena pembangunan ini butuh SDM atau material yang lain," pungkas dia.

Daerah Penyangga Mulai Berbenah Untuk Sambut IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) untuk ikut serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Menurutnya itu hak dari masing-masing wilayah.  "Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," kata Anies, Sabtu (12/9).  Sementara itu, terkait PSBB total di Jakarta, hari ini rencananya Anies akan menemui pemerintah pusat untuk pembahasan lebih lanjut. Kemudian, pada Senin (14/9) akan disampaikan hasil pertemuan tersebut kepada kepala daerah Bodebek. "Dengan Kepala Daerah penyangga sesudah Jakarta memutuskan baru kita bicarakan," jelasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.

Anies Tak Bisa Paksa Daerah Penyangga Terapkan PSBB Total Seperti DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/terus-berkembang-investasi-properti-makin-menguntungkan_m_164053.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti berlomba membangun hunian vertikal di kawasan penyangga ibu kota, salah satunya di wilayah Tangerang. Kawasan di pinggiran kota Jakarta saat ini semakin laris didukung dengan transportasi massal seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Transjakarta, APTB, hingga pembangunan LRT dan MRT. Oleh karena itu, berinvestasi di kawasan penyangga ibu kota dijamin untung. Presiden Direktur PT GIB Land Hanifa Cokrodiharjo mengatakan, penentuan lokasi dalam membangun Urban Height Residences&nbsp;menjadi unsur paling dipertimbangkan. Urban Heights Residences diapit oleh Bintaro dan BSD, hanya 15 menit ke Bintaro Xchange, 15 menit AEON Mall BSD, hanya 250 Meter dari exit tol Pamulang, Serpong, 5 menit ke Tol Cinere, Kunciran, Bandara Soekarno-Hatta, yang saat ini sedang dibangun. "Urban Heights Residences juga hanya 30 menit ke Pondok Indah Mal, 25 menit ke stasiun MRT Lebak Bulus, dan 5 menit ke stasiun kereta Rawa Buntu," kata Hanifa kepada wartawan, Sabtu (21/10). Dia menargetkan sasaran penjualan kepada masyarakat urban baik urban modern maupun urban millenial dengan harga sekitar Rp300 sampai Rp600 juta per unit. Konsumen bisa mendapatkan passive income dalam waktu yang cepat. "Kami yakin nilai investasi akan terus meningkat. Kami juga bukan hanya sekadar membangun. Kepada penghuni diberikan berbagai kemudahan hidup, antara lain berupa lebih dari 17 fasilitas umum dan sosial disediakan," kata Hanifa. Menurutnya, pilihan utama hunian di penyangga ibu kota yang paling strategis adalah hunian vertikal. Apalagi harga yang ditawarkan sangat kompetitif untuk sebuah produk apartemen yang dipasarkan di kawasan Serpong. Passive Income juga menjadi hal yang menarik karena GIB Land bekerja sama dengan perbankan sehingga konsumen GIB Land memperoleh dua keuntungan. "Yang pertama, konsumen memperoleh pendapatan per bulan setara dengan bunga deposito. Kedua, konsumen mendapatkan capital gain dari kenaikan harga properti," jelasnya. Hal itu cukup menjanjikan di tengah penurunan investasi emas, pasar modal, dan reksadana. Hunian vertikal dipilih karena memiliki sejumlah kelebihan yaitu hunian vertikal lebih praktis dengan lokasi strategis bagi pendatang dan dekat dengan ibu kota.

Terus Berkembang, Investasi Properti Makin Menguntungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kota-penyangga-jadi-idola-hunian-kaum-urban-ini-syaratnya_m_151008.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Minim dan mahalnya rumah tapak di Kota Jakarta membuat masyarakat urban lebih melirik perumahan yang berada di kota penyangga. Hanya saja tidak semua kota penyangga yang bisa menjadi alternatif utama untuk tempat tinggal. Sebab tingginya mobilitas kerja warga ibu kota membuat mereka mencari akses perumahan yang cepat menghubungkannya ke pusat Jakarta atau tempat kerja. Kawasan yang kini tengah gencar dilirik oleh para keluarga muda untuk mencari perumahan yakni Tigaraksa di Kabupaten Tangerang. Berada cukup jauh dari pusat Jakarta tidak menjadi persoalan bagi kaum urban memilih tempat tinggal di sana. Sebab, kawasan ini sudah terjangkau dengan moda transportasi massal, yakni KRL relasi Maja-Tanah Abang. Bhuvana Village Regency misalnya. Saking tingginya peminat rumah tapak di kota penyangga membuat sang developer, PT Sukses Indonesia Anugerah Property (SIAP) harus mengembakan perumahan itu menjadi tahap dua. Direktur Marketing PT SIAP Bakhtiar Azami menerangkan, aspek paling penting kenapa pemburu properti memilih Bhuvana Village Regency, karena dekat dengan Stasiun Tigaraksa. "Hanya 100 meter menuju stasiun. Dari Tigaraksa ke Jakarta cukup satu jam saja," Bakhtiar Azami kepada JawaPos.com, Selasa (16/8). Bhuvana Village Regency sangat memudahkan para kaum urban yang bekerja di kawasan Jakarta, Bekasi, Bogor, Serpong, Depok, dan sekitarnya. Di tahap II ini, kata Azami, pihaknya menyediakan 500 unit rumah baru dan akan diluncurkan September mendatang. Harganya pun sangat terjangkau, sekitar Rp 100 jutaan. "Pada peluncuran tahap I pada September 2016, perusahaan sudah berhasil menjual 600 unit rumah atau melebih target awal perusahaan, yakni 500 unit," sebutnya. Diketahui, Indonesia pernah tercatat mengalami backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 13,6 juta unit. Ketika itu kebutuhan rumah setiap tahunnya mencapai sekitar 800.000 unit. Namun rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400.000. Artinya, masih ada gap dan kekurangan sebesar 400.000 unit setiap tahunnya, jika tidak ditangani, maka angka backlog-nya akan semakin tinggi. &ldquo;Sebetulnya, kami ada beberapa proyek properti kelas premium, seperti vila dan resort. Namun demikian, kami juga menyediakan rumah yang harganya sangat terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya. Selain itu, penyediaan rumah harga terjangkau ini juga selaras dengan program pemerintah, yakni Program Sejuta Rumah. Bahkan Presiden Jokowi pada ajang Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 yang digelar di Jakarta Convention Center lalu mengatakan, pemerintah tengah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Dengan menyediakan rumah dengan harga Rp 110 juta - Rp 140 juta. "Saya lihat di Depok, Lebak, Tangerang dan Bekasi, Bogor, Sukabumi, harganya rata-rata antara Rp 110-140 juta," kata Jokowi.

Kota Penyangga Jadi Idola Hunian Kaum Urban, Ini Syaratnya

kota penyangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota penyangga

Berita Terkini

Daerah Penyangga Mulai Berbenah Untuk Sambut IKN

Anies Tak Bisa Paksa Daerah Penyangga Terapkan PSBB Total Seperti DKI

Terus Berkembang, Investasi Properti Makin Menguntungkan

Kota Penyangga Jadi Idola Hunian Kaum Urban, Ini Syaratnya

Download Aplikasi JawaPos.com