<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/WhatsApp-Image-2023-12-22-at-151128-1161018967.jpeg" alt="Penghargaan itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan dari Kemenkum HAM Bangka Belitung pada Jumat (22/12/2023). NG" width="100%">
<figcaption>Penghargaan itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan dari Kemenkum HAM Bangka Belitung pada Jumat (22/12/2023). NG</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Pangkalpinang mendapat penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Penghargaan itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (22/12). Lusje mengatakan, penghargaan yang diraih ini dijadikan untuk memicu segenap jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang mempertahankan predikat tersebut. Dia menyebut, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung ini, pelaksanaan hak asasi manusia di Pangkalpinang sudah terlihat bahkan sudah berjalan sejak lama. "Saya pertama kali ke sini (Pangkalpinang), mengajak staf-staf Pol PP makan bareng di rumah dinas. Duduk sama-sama, mereka pun langsung ikut makan dan seperti tidak ada batas. Mungkin di daerah lain kalau ada pejabat yang mengajak makan seperti, ada yang tidak mau karena mengira pejabat. Masih ada batasnya. Kalau di Pangkalpinang ini hak asasinya sudah berjalan," tutur Lusje. Dia mengakui Pangkalpinang sebagai kota yang peduli dengan hak asasi manusia. Tidak ada strata atau kasta yang membedakan. Lusje pun mengucap terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Babel atas apresiasi yang diberikan tersebut. Lusje berharap penghargaan ini dapat terus dipertahankan dan meminta seluruh aparat dari jajaran paling bawah sampai tingkat atas untuk mendukung ini. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Solianto juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah bersinergi bersama menjadikan kabupaten/kota peduli HAM. Dia menuturkan, ada 514 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi sasaran program ini. Namun tidak semua yang menerima penghargaan. Ada kriteria penilaian yang dilakukan untuk memperoleh predikat tersebut. "Tujuan dilakukannya kriteria ini untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh dan sebagai mekanisme pemantauan Pemda dalam memenuhi kewajiban HAM nya dan telah dilaksanakan tiap tahun," kata Harun. Penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM ini juga diberikan kepada Kabupaten Bangka di tempat yang sama. Selain itu, predikat ini juga diterima oleh 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung. (*)

Kota Pangkalpinang mendapat penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023 dari Kantor Wilayah Kemenkum HAM Babel.

Pangkalpinang Raih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Penghargaan-11.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan Kota Peduli HAM Tahun 2021. Istimewa " width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan Kota Peduli HAM Tahun 2021. Istimewa </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2021. Penghargaan itu diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  Surabaya berhasil mendapatkan nilai total 95,5 dari sejumlah parameter penilaian. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia di Jakarta, Senin (12/12).  Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra mengatakan, dari hasil penilaian yang telah dilakukan Kemenkumham, Pemkot Surabaya telah melakukan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kota Surabaya.  ”Sehingga pada Perayaan Hari HAM Sedunia Tahun 2022, Kota Surabaya kembali dianugerahi mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia,” kata Sidharta Praditya, Selasa (13/12).  Sidharta mengungkapkan, penghargaan Kota Peduli HAM 2022 itu diterima Wali Kota Eri Cahyadi yang diserahkan Wakil Presiden di Jakarta. ”Acara penyerahan penghargaan ini bertepatan dengan momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia,” ujar Sidharta Praditya Revienda Putra.  Dia memaparkan, Kemenkumham telah menerbitkan kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdasar Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kabupaten/kota dalam mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab serta kesadaran akan HAM.  ”Pemerintah berkomitmen melaksanakan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia,” tutur Sidharta Praditya Revienda Putra.  Berdasar hasil penilaian daerah kabupaten/kota peduli HAM, pada 2021 Pemkot Surabaya mendapatkan nilai total 95,5. Hasil dari parameter penilaian itu di antaranya yakni, hak atas bantuan hukum yang mendapatkan nilai 80, hak atas informasi dengan nilai 100, dan hak turut serta dalam pemerintahan nilai 100.  Kemudian, ada pula parameter penilaian soal hak atas keberagaman dan pluralisme yang mendapatkan nilai 95. Lalu, hak atas kependudukan nilai 95 dan hak atas kesehatan nilai 96.

Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Peduli HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kota-malang-raih-penghargaan-kota-peduli-ham_m_.jpg" alt="Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko (dua dari kiri) saat menerima penghargaan kota peduli HAM" width="100%">
<figcaption>Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko (dua dari kiri) saat menerima penghargaan kota peduli HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Malang kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bertepatan dengan peringatan hari HAM se-Dunia yang ke-70 tahun 2018, kota pendidikan ini berhasil menyabet penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2018. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Sebelum ditetapkan sebagai kota Peduli HAM, Kota Malang harus melalui proses penilaian dari akademisi, LSM, dan pegawai Direktorat Jenderal HAM. Pemerintah sendiri ingin mewujudkan daerah kabupaten/kota peduli HAM dengan kriteria 7 hak dan 83 indikator. Kota Malang pun menjadi yang terbaik bersama dengan 271 Kabupaten Kota lainnya. Atas penghargaan ini, Sofyan Edi mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi motivasi untuk semakin meningkatkan kemajuan HAM di Kota Malang. &ldquo;Penghargaan ini akan memberikan citra positif bagi Kota Malang. Ini merupakan momentum bagi kami, Kota Malang dan seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan pemajuan hak asasi manusia,&rdquo; ujar Sofyan Edi. Ia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Kota Malang. &ldquo;Harapannya kedepan mendapatkan Penghargaan Kota Peduli HAM harus terus dipertahankan dan itu berarti terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah Kota Malang," ungkapnya. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di halaman Kantor Kemkumham, Selasa (11/12). Melalui penghargaan ini, pemerintah berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip dan norma-norma dasar HAM. Sinergi kerja peduli HAM sesuai dengan deklarasi universal HAM menjadi nafas dari peringatan tahun ini. Sementara itu, Yasonna menyampaikan, yang dimaksud dengan kota peduli HAM merujuk pada upaya pemerintah daerah kabupaten kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tercatat 409 kabupaten/kota yang telah berpartisipasi menyampaikan data capaian terkait upaya pemenuhan hak dasar yang telah dilaksanakannya. Dari jumlah partisipan tersebut, sebanyak 271 Kabupaten Kota meraih kategori Peduli HAM, dan yang masuk kategori kabupaten/kota cukup peduli HAM ada 75 Kabupaten Kota.

Kota Malang Raih Penghargaan Kota Peduli HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69851_89072_Airin-Rachmi.jpg" alt="Airin Rachmi Diany" width="100%">
<figcaption>Airin Rachmi Diany</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai kota dengan predikat peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Airin menerima penghargaan pada peringatan Hari HAM sedunia ke-68 dengan Tema &ldquo;Harmoni Dalam Hak Asasi Manusia Kesetaraan Dalam Kemajuan HAM&rdquo; di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/12). Kota Tangsel berhak menyabet penghargaan tersebut dikarenakan telah berupaya membina dan mengembangkan kota menjadi kota yang peduli HAM. Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly dalam sambutannya mengatakan, pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemenkumham No. 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. &ldquo;Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak atas perempuan,&rdquo; ungkapnya dikutip Tangsel Pos (Jawa Pos Group). Walikota Airin Rachmi Diany mengaku berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas penghargaan ini dikarenakan Kota Tangsel adalah satu-satunya kota penerima penghargaan dari Provinsi Banten. &ldquo;Tidak lupa juga penghargaan ini diapresiasikan kepada masyarakat Kota Tangsel sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan sehingga menjadi motivasi ke depan untuk mewujudkan Kota peduli akan HAM dan kesetaraan bagi kaum difabel,&quot; katanya. &quot;Salah satu yang sudah berjalan adalah Sarana Pusat Pemerintahan Kota yang dilengkapi untuk kaum difabel,&rdquo; sambungnya. (irm/yuz/JPG)

Airin Rachmi Bawa Tangsel Jadi Kota Peduli HAM

kota peduli ham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota peduli ham

Berita Terkini

Pangkalpinang Raih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Peduli HAM

Kota Malang Raih Penghargaan Kota Peduli HAM

Airin Rachmi Bawa Tangsel Jadi Kota Peduli HAM

Download Aplikasi JawaPos.com