<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/IMG_20230402_004341_800x533-1625117770.jpg" alt="Tim Kerja BBPOM mengambil sampel makanan yang dijual di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (1/4/)." width="100%">
<figcaption>Tim Kerja BBPOM mengambil sampel makanan yang dijual di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (1/4/).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menurunkan tim untuk menelusuri penyebab kasus keracunan masal. Peristiwa itu merenggut korban jiwa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketua Tim Kerja BBPOM&nbsp;Palangka Raya&nbsp;Wiwik Wiranti menyatakan, tim BBPOM mengambil sampel bahan makanan, yang diduga menyebabkan sekitar 40 orang keracunan, di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. &rdquo;Kami mengambil sampel bahan bakunya, seperti daging sapi, kentang, wortel, serta airnya. Ini akan kami periksa di laboratorium di Palangka Raya. Jadi, sampel yang kami ambil ini adalah sampel yang belum diambil Dinas Kesehatan Kotim,&rdquo; kata Wiwik Wiranti seperti dilansir dari Antara. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, ada sekitar 40 orang yang mendapat pertolongan medis karena mengalami gejala serupa keracunan. Mereka sebelumnya mengonsumsi kue ipau&nbsp;yang dibeli di tempat penjualan jajanan Ramadan di&nbsp;Kecamatan Baamang&nbsp;pada Rabu (29/3) malam. Di antara warga yang diduga keracunan makanan ada satu orang yang meninggal saat dibawa ke&nbsp;RSUD Murjani Sampit. Saat ini, masih ada 17 orang yang menjalani perawatan&nbsp;di rumah sakit tersebut karena mengalami gejala serupa keracunan setelah makan kue ipau. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mengambil sampel kue yang dikonsumsi para korban untuk diperiksa di laboratorium. Aparat Kepolisian Resor Kotawaringin Timur juga mengambil sampel sisa kue untuk menyelidiki penyebab keracunan. Wiwik mengatakan, selain mengambil dan memeriksa sampel bahan makanan, petugas BBPOM&nbsp;meminta penjelasan dari pelaku usaha mengenai proses pembuatan kue ipau&nbsp;yang diduga menyebabkan sejumlah warga mengalami keracunan. BBPOM&nbsp;membutuhkan waktu satu hingga dua pekan untuk menelusuri penyebab keracunan masal. &rdquo;Kalau dari gejala yang disampaikan itu kemungkinan mikrobiologi. Mikrobiologi itu erat kaitannya dengan higiene dan sanitasi. Mulai dari tempat pengolahan, cara mengolah makanan, juga bahan baku dan bahan pengemas,&rdquo; papar Wiwik Wiranti. Setelah memeriksa penyebab keracunan, Wiwik mengatakan, BBPOM&nbsp;akan melakukan pembinaan kepada produsen makanan dan pedagang agar mereka memahami tata cara menyiapkan, mengolah, mengemas, dan menyajikan makanan secara sehat dan aman. Selain memeriksa sampel makanan yang dijajakan di wilayah Kecamatan Baamang, BBPOM&nbsp;mengambil sampel makanan di sejumlah pasar Ramadan di Sampit untuk diperiksa. Wiwik&nbsp;menjelaskan, BBPOM selama 2022 menjalankan Program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman di Kotawaringin Timur. &rdquo;Pembuat dan pedagang makanan diminta selalu menjaga kebersihan ruang produksi, kebersihan diri pengolah makanan, bahan baku, dan bahan pengemas. Pedagang diingatkan jangan menggunakan koran maupun alas bekas untuk alas makanan karena rawan terkontaminasi bibit penyakit,&rdquo; tutur Wiwik Wiranti. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebelumnya menyampaikan, berdasar hasil pemeriksaan awal, bakteri E. coli&nbsp;ditemukan pada sisa kue yang disantap warga yang diduga mengalami keracunan. &rdquo;Kami mengambil sampel 28 dan 29 Maret. Hasil sementara, ditemukan ada E. coli di kue tersebut,&rdquo; terang Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur Umar Kaderi.

BBPOM Kota Palangka Raya turunkan tim telusuri penyebab kasus keracunan masal yang merenggut korban jiwa di Kabupaten Kotawaringin Timur

Satu Korban Tewas, BBPOM Telusuri Penyebab Keracunan Masal di Kotawaringin Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_172616-1.jpg" alt="Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Rendhik Andika/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Rendhik Andika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Fairid Naparin mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kebersamaan serta toleransi antarumat beragama.  ”Ramadan merupakan waktu yang suci bagi umat Islam. Untuk itu, mari jadikan waktu istimewa ini untuk meningkatkan kebersamaan dan toleransi yang telah terjalin selama ini,” kata Fairid seperti dilansir dari Antara di Palangka Raya, Selasa (5/4).  ”Toleransi dan kebersamaan harus selalu ditumbuhkan dan dijaga agar suasana kondusif, aman dan nyaman di Kota Cantik tetap terjaga,” tambah dia.  Kepala daerah termuda di wilayah Kalteng itu juga mengajak seluruh warga bersama-sama membentengi diri dan lingkungan dari potensi tindak kejahatan yang mengintai. ”Mari bersama-sama dan bergandeng tangan untuk menjaga kerukunan dan kekeluargaan. Saling menjaga juga menjadi budaya orang Indonesia dan itu juga selaras dengan falsafah Huma Betang yang selama ini kita junjung,” kata Fairid.  Di antaranya, bentuk peran terkecil menjaga kebersamaan dan toleransi seperti, menjaga lingkungan tetap aman saat umat Islam tengah melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid. Fairid juga mengajak seluruh warga untuk tidak terseret dalam sekat segmentasi mayoritas dan minoritas.  ”Pandangan itu harus disingkirkan demi kemajuan daerah dan bangsa,” ucap Fairid.  Upaya membentengi diri dengan semangat kekeluargaan dan solidaritas antar sesama sebagai manusia yang mengedepankan nilai kebersamaan yang hakiki harus terus menerus dilakukan. ”Dari hal-hal kecil kita harus menjaga toleransi dan kebersamaan yang ada. Jangan sampai kondisi yang indah dan nyaman ini. Mari, terus saling menjaga dan melindungi,” tutur Fairid.  Dia juga mengajak warganya mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan yang positif. Sehingga, bulan puasa makin bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.  Dia menambahkan, bersama pihak terkait lain juga akan terus menggencarkan pengawasan dan patroli sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Ramadan.

Ramadan Momen Tingkatkan Kebersamaan-Toleransi Antarumat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210305_221743.jpg" alt="Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Andjar Hari Purnomo mengatakan, tiga pasien Covid-19  varian B.1.617 berhasil sembuh. Kesembuhan tersebut menurut dia, berkat perjuangan tim kesehatan setempat.  ”Pasien sudah sembuh. Sudah sembuh semua,” kata Andjar seperti dilansir dari Antara di Palangka Raya, Minggu (9/5).  Dia pun meminta masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu tetap tenang dan tidak panik menyikapi berbagai fenomena di lapangan. Termasuk temuan kasus varian B.1.617 yang diketahui merupakan mutasi dari virus Covid-19.  ”Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Yang penting tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat setiap melaksanakan aktivitas. Ini masih menjadi cara terampuh mencegah penularan virus,” tutur Andjar Hari Purnomo.  Dia mengingatkan, di antara protokol kesehatan yang harus dijalankan secara ketat yakni memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta selalu menjaga imunitas. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menyentuh wajah jika tidak yakin tangannya dalam keadaan bersih.  Andjar Hari Purnomo menjelaskan, terkait informasi penemuan varian B.1.617 itu, yakni pada 19 dan 20 Maret telah diambil sampel dari pasien Covid-19 yang diduga berasal varian baru virus Covid-19. Sampel diambil dari spesimen atau pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palangka Raya.  ”Ketiga sampel tersebut selanjutnya pada 27 Maret 2021 dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan untuk diperiksa,” terang Andjar Hari Purnomo.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, saat ini Dinkes Kalteng, Dinkes Palangka Raya, dan Direktorat Jenderal P2 Kementerian Kesehatan sedang berkoordinasi untuk melakukan pelacakan epidimiologis dan pengambilan darah pasien untuk pemeriksaan serologis. Setelah hasil pelacakan epidimiologis dan pemeriksaan serologis dilakukan, hasil pemeriksaan adanya varian B.1.617 akan disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kadinkes Kalteng oleh Dirjen P2 Kemenkes.

Tiga Pasien Covid-19 Varian B.1.617 Sembuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-29-at-12.24.21.jpg" alt="Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya telah mengeluarkan 472 izin pelaksanaan pernikahan selama pandemi Covid-19 berlangsung di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.  ”Sampai saat ini telah ada 472 asistensi atau pendampingan yang dilakukan tim satgas untuk izin pelaksanaan pernikahan,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani pada Jumat (30/10).  Selain melaksanakan asistensi pelaksanaan acara pernikahan, lanjut dia, Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya juga melaksanakan pendampingan terhadap total 1.082 kegiatan masyarakat.  Berdasar data yang dihimpun Tim Satgas Penanganan Covid-19, 1.082 asistensi itu terdiri atas 472 kegiatan pernikahan, 274 kegiatan pertemuan, 102 kegiatan di masjid, 133 kegiatan di gereja, tiga kegiatan di tempat ibadah lain, dan 101 asistensi di tempat usaha. Dari data tersebut pendampingan pada acara pernikahan menjadi asistensi terbanyak mencapai 43,50 persen dan sisanya kegiatan pertemuan mencapai 25,25 persen, kegiatan di masjid 9,40 persen, di gereja 12,26 persen, tempat ibadah lain 0,28 persen, dan asistensi tempat usaha 9,31 persen.  ”Asistensi itu dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat memenuhi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Emi.  Di antara yang harus dipenuhi untuk mendapat izin atau rekomendasi pelaksanaan kegiatan yakni menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tisu, serta bak sampah. Wajib menjaga jarak selama kegiatan berlangsung dan memastikan setiap orang di lokasi tersebut menggunakan masker serta dilakukan cek suhu tubuh. ”Selain itu juga diberlakukan pengurangan kapasitas 30 hingga 50 persen dari total kapasitas lokasi acara untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan,” terang Emi.  Masyarakat, pengurus tempat ibadah, dan pelaku usaha serta pihak lain yang akan melaksanakan kegiatan pun diminta mengajukan permohonan izin ke Satgas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi persiapan oleh tim. Jika siap, akan diberikan surat rekomendasi atau izin. ”Asistensi dilaksanakan secara gratis dan Satgas pun bekerja secara profesional,” ujar Emi.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=DrqP7Ls0Bc8

Satgas Keluarkan 472 Izin Pernikahan selama Pandemi di Palangka Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PALANGKA-RAYA_JHONY-PRIHANTO-Kalteng-Pos.jpg" alt="CALON IBU KOTA NEGARA: Kota Palangka Raya diambil dari foto udara helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)" width="100%">
<figcaption>CALON IBU KOTA NEGARA: Kota Palangka Raya diambil dari foto udara helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kandidat ibu kota baru sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Yaitu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Masing-masing memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru.  Hal itu terungkap dari presentasi awal tiga gubernur dan satu perwakilan Provinsi Kaltim kemarin (6/5) di Kantor Staf Presiden.  Empat provinsi tersebut dianggap paling sesuai dengan visi pemerataan pembangunan yang diminta Presiden Joko Widodo. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya berfokus pada masalah pemindahan ibu kota, tetapi juga menangani persoalan pemerataan pembangunan.  Karena itu, idenya adalah merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. ''Jadi, nanti BI, OJK, BKPM, misalkan, tetap berlokasi di Jakarta,'' terangnya. Pusat pemerintahan cukup menjadi rumah bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kedutaan besar negara sahabat.  Awalnya, ada tiga alternatif usul. Pertama, membuat distrik pemerintahan yang terkonsentrasi di istana, Monas, dan sekitarnya. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah dekat Jakarta. Seperti halnya Putrajaya di Malaysia dan calon ibu kota Mesir yang baru di dekat Kairo. Alternatif ketiga lebih ekstrem, yakni memindahkan ibu kota ke tempat baru.  Dari situ, presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memindah ibu kota, tetapi juga berbicara soal pembangunan wilayah Indonesia. Dari situlah diputuskan untuk mengambil alternatif ketiga demi mengu­rangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.  Kriteria lokasilah yang membuat Kantor Staf Presiden kemarin mengundang empat gubernur untuk menyampaikan paparan. Pemerintah ingin lokasinya strategis secara geografis. ''Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia,'' lanjut Bambang. Hal itu bisa memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota ke wilayah lain di Indonesia.  Pemerintah juga ingin meminimalkan pembebasan lahan. Karena itu, yang dicari adalah lahan luas yang sudah dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Penguasaan lahan itu akan menurunkan biaya investasi.  Atas alasan efisiensi pula, ibu kota baru harus dekat dengan kota existing dan fungsional secara ekonomi. Bila perlu, tidak usah sampai membangun bandara atau pelabuhan baru. Lokasinya juga tidak boleh terlalu jauh dengan pantai mengingat Indonesia adalah negara maritim. Ibu kota baru juga harus terjaga dari potensi konflik sosial.  ''Artinya, masyarakat setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang sehingga bisa menciptakan kehidupan yang harmonis,'' lanjutnya.  Ibu kota baru juga harus berupa daerah yang aman dari potensi bencana. Khususnya gempa, tsunami, banjir, erosi, longsor, kebakaran hutan, dan lahan gambut. Air juga harus tersedia cukup untuk kelanjutan pengembangan kota. Selain itu, ibu kota baru tidak boleh berada dekat perbatasan dengan negara tetangga.  Mengenai pembiayaan, pihaknya mengajukan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk sampai 1,5 juta. Butuh lahan 40 ribu hektare untuk membangun dengan biaya Rp 466 triliun. Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu butuh lahan 30 ribu hektare dengan biaya Rp 232 triliun. "APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor," tambahnya.  Yang jelas, pemerintah ingin mencari lokasi yang paling ideal. Mulai ketersediaan sumber daya seperti air hingga bebas bencana dan meminimalkan biaya pembangunan infrastruktur. Wilayahnya berupa kota baru, tapi jangan sampai terlalu jauh dari kota yang ada. Dengan demikian, jangan sampai nominasi empat provinsi tersebut menjadi persaingan antardaerah.  Setiap gubernur bergantian memaparkan kelayakan daerahnya sebagai ibu kota baru. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, misalnya, menonjolkan wilayahnya yang berada di pesisir selat Makassar. "Wilayah kami ditunjang oleh perairan ALKI (alur laut kepulauan Indonesia) II," terangnya. Wilayahnya berada di tengah antara barat dan timur serta utara dan selatan.  Dia juga menjamin sudah ada lokasi di Sulbar yang tidak memerlukan pembebasan lahan. Juga, tidak perlu merusak alam. Bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur juga tersedia, dalam hal ini bukit-bukit kapur yang selama ini menjadi bahan baku semen. Tidak perlu mendatangkan bahan dari luar daerah.  Senada, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menjelaskan bahwa wilayahnya juga berada di tengah Indonesia. Namun, dia mengunggulkan usia tanah dan bebatuan yang tergolong tua, hingga 250 juta tahun. "Maka, musibah ataupun bencana gempa boleh dikatakan nihil," terangnya. Daerah pesisirnya layak dibangun pelabuhan berskala internasional. Sebab, kedalaman lautnya memenuhi syarat untuk dilewati kapal-kapal besar.  Kalsel, lanjut Sahbirin, juga mempunyai Pegunungan Meratus yang memiliki banyak kawasan resapan air. Itu bisa menjadi jaminan sumber air bagi ibu kota baru. Dataran di Kalsel juga bukan berupa rawa sehingga relatif aman. "Bapak Ibu mau bangun gedung setinggi apa pun insya Allah dari unsur tanahnya sangat mendukung," tambahnya.  Sahbirin menyampaikan konsep ibu kota dengan istana kepresidenan berlatar belakang Pegunungan Meratus. Kemudian, di depannya, pandangan dari istana begitu luas. Apalagi, infrastruktur dasar, khususnya jalan nasional, juga tersedia. Termasuk trase jalan bebas hambatan dan rencana pembangunan jalur KA.  Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga kota sebagai alternatif lokasi ibu kota baru. Yakni, Palangka Raya seluas 66 ribu hektare, Katingan seluas 120 ribu hektare, dan Kabupaten Gunung Mas seluas 121 ribu hektare. ''Kami siapkan 300-500 ribu hektare,'' tuturnya.  Meski kebutuhan lahan hanya 40 ribu hektare, lahan yang luas itu disiapkan untuk mengantisipasi pembangunan dalam jangka panjang. Sebab, pusat pemerintahan akan memancing kedatangan orang-orang baru. Dengan luas lahan yang besar, tidak perlu khawatir kepadatan seperti Jakarta bakal terjadi.  Sementara itu, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Yusliando tidak banyak menjelaskan keunggulan daerahnya. Kaltim hanya menyiapkan empat kawasan untuk dijadikan ibu kota. Memanjang dari selatan ke utara. ''Mulai Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, hingga Kutai Kartanegara,'' terangnya.Itu sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim.  Dikonfirmasi secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Sulbar masih masuk area ring of fire. ''Kalimantan yang paling safe,'' terangnya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan kemarin. Itu berdasar paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.  Mengenai pembangunan infrastruktur, Basuki memastikan tidak ada masalah. Dengan teknologi yang ada saat ini, pihaknya bisa menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan topografi wilayah mana pun. Terbukti, pihaknya juga bisa membuat jalan di atas lahan gambut Kalimantan.  Secara keseluruhan, eksekusi pembangunan infrastruktur ibu kota baru membutuhkan waktu lima tahun. Perencanaan juga sudah ada. ''Begitu diputuskan, detail desainnya kami ajukan,'' lanjut Basuki. Pihaknya sudah menyiapkan desain ibu kota baru. Tinggal pemerintah memutuskan daerah yang akan menjadi ibu kota dan kapan dimulainya.  Yang jelas, bila konsepnya adalah memindahkan seluruh ASN dan TNI-Polri, totalnya sekitar 1,5 juta jiwa. Sudah ada gambaran berapa jumlah sarana pendukungnya. ''Kalau 1,5 juta orang harus pindah, minimal kita harus mendesain kota untuk 5 juta penduduk,'' tambahnya.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan gagasannya untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta. Itu dia sampaikan saat menggelar buka bersama dengan sejumlah pejabat negara. Pimpinan DPR, MPR, kalangan menteri, hingga pejabat lainnya hadir dalam buka puasa perdana itu.  Jokowi menjelaskan, Bappenas telah melakukan kajian selama tiga tahun dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dia juga menyebut alasan ibu kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat. Menurut dia, Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang. Sedangkan pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Butuh Lima Tahun dan Rp 466 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-tahun-tidak-bayar-tagihan-sambungan-3-ribu-pelanggan-pdam-diputus_m_.jpg" alt="Ilustrasi sambungan PDAM. Sebanyak 3 ribu pelanggan PDAM Palangka Raya tidak membayar tunggakan hingga lima tahun. Akhirnya sambungan mereka diputus. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sambungan PDAM. Sebanyak 3 ribu pelanggan PDAM Palangka Raya tidak membayar tunggakan hingga lima tahun. Akhirnya sambungan mereka diputus. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya terpaksa memutus sekitar 3.000 sambungan. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi kerugian perusahaan daerah tersebut secara terus-menerus. Sebab, sambungan yang diputus itu milik pelanggan yang selama ini menunggak pembayaran. Direktur PDAM Kota Palangka Raya Budi Harjono mengungkapkan, rata-rata pelanggan menunggak sampai 5 tahun atau 60 bulan. Menurut dia, kalau satu pelanggan per bulannya rata-rata pemakaian Rp 60.000, tunggakannya mencapai Rp 3.600.000 untuk lima tahun. ''Bisa dihitung bila satu pelanggan saja sekian, berapa tunggakan yang belum terbayarkan ke PDAM dari 3.000 pelanggan itu,'' katanya. Dengan rata-rata tunggakan ''hanya'' Rp 3,6 juta, Budi menyebut sejatinya nilai itu masih terjangkau untuk dilunasi para pelanggan. ''Kami berharap sekali lagi kepada para pelanggan yang menunggak untuk datang ke kantor dan selesaikan dengan baik-baik,'' tambahnya. Selain memutus ribuan sambungan, Budi menegaskan bahwa pihaknya akan mengadakan razia untuk menertibkan sambungan PDAM liar. Sasaran razia mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya. ''Kami mulai menertibkan penggunaan air tanpa membayar,'' katanya. Menurut Budi, sambungan liar itu otomatis masuk pencurian air. Sebab, penggunaan airnya tanpa menggunakan meteran ataupun membayar ke PDAM. Dengan demikian, persoalan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. ''Untuk waktu razia, kami belum pastikan kapan. Namun, inginnya dalam waktu dekat ini razia itu kami lakukan,'' ujarnya. Budi menambahkan, pihaknya berharap pelanggan yang hingga kini masih menunggak agar dapat menyelesaikan pembayarannya. Selain itu, yang mencuri air diharapkan melapor agar terdaftar dan menjadi pelanggan sebelum ditindak. ''Intinya, kami sampai saat ini memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para pelanggan ini untuk melunasi ataupun menyelesaikan tunggakan, baik dicicil maupun yang lain,'' katanya.&nbsp;

5 Tahun Tidak Bayar Tagihan, Sambungan 3 Ribu Pelanggan PDAM Diputus