<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/IMG-20240901-WA0007-1-2140277835.jpg" alt="Pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, capai progres 93 persen. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, capai progres 93 persen. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Kemajuan pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tahap satu hingga kini mencapai 93 persen. "Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93 persen," ungkap Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Minggu (22/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Infrastruktur yang dibangun pada tahap satu tersebut meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit. Ditargetkan pada Oktober 2024 bisa selesai 28 unit rumah tapak menteri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian pada Oktober 2024, dijadwalkan dilakukan peresmian sejumlah gedung yang telah rampung di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara. "Kami harapkan jadwal peresmian sejumlah gedung di KIPP Kota Nusantara bisa terealisasi," ujarnya.</div> <p>Gedung Kantor Kementerian Koordinator satu, dua dan empat ditargetkan bisa diresmikan pada Oktober 2024. Selain Kantor Kemenko satu, dua dan empat, juga dijadwalkan utamanya Istana Garuda dan Istana Negara diresmikan pada Oktober 2024.</p> <div>Istana Garuda dan Istana Negara yang menjadi ikon atau ciri khas ibu kota baru Indonesia tersebut, jelas dia, diprioritaskan diresmikan pada Oktober 2024 sebelum Presiden Joko Widodo lengser. Istana Negara telah digunakan untuk merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, dan rapat koordinasi seluruh perangkat daerah dan TNI/Polri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Istana Garuda juga sudah digunakan Presiden Joko Widodo untuk menggelar sidang dan rapat kabinet paripurna dan terakhir pada Agustus dan September 2024," tutur Danis Hidayat Sumadilaga.</div>

Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit. Ditargetkan pada Oktober kelar 28 unit.

Progres Pembangunan Infrastruktur Kota Nusantara Tahap I Capai 93 Persen

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Tol-IKN-1257629364.jpg" alt="Pembangunan jalan tol IKN yang akan menerapkan teknologi ngecas mobil listrik sambal jalan./(foto: Radar Tarakan)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan jalan tol IKN yang akan menerapkan teknologi ngecas mobil listrik sambal jalan./(foto: Radar Tarakan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan tidak akan menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar area kota Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kota tersebut dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan terkait dengan surat OIKN yang sempat diserahkan kepada sekitar 300 orang warga Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, dan Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang masuk wilayah Kota Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua sesuai perundang-undangan dan hak masyarakat dilindungi, jadi tidak ada warga yang rumahnya digusur di sekitar kawasan Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Penajam, Sabtu (16/3) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 tersebut mengenai undangan atas arahan pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai tata ruang Kota Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi tim gabungan penertiban bangunan tidak berizin, terdapat ratusan rumah yang tidak sesuai rencana tata ruang seperti diatur dalam rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah perencanaan ibu kota negara baru Indonesia sehingga rumah-rumah tersebut akan dibongkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014449127/konsep-pariwisata-ikn-akan-berbasis-green-tourism-dan-berkelanjutan-kemenparekraf-serius-beri-dukungan">Konsep Pariwisata IKN akan Berbasis Green Tourism dan Berkelanjutan, Kemenparekraf Serius Beri Dukungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alimuddin menegaskan surat tersebut sudah ditarik dan dianggap gugur. Jika terdapat lahan warga yang termasuk untuk pembangunan Kota Nusantara, maka akan dilakukan penggantian uang atau lahan, permukiman kembali (dipindahkan), kepemilikan saham, dan bentuk lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Alimuddin sudah menjamin bahwa OIKN tidak ada melakukan penggusuran secara semena-mena di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena," jamin Alimuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengatakan bahwa pembangunan di IKN terus berkembang, tetapi tetap melindungi hak-hak masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat dilindungi, semua dilindungi di IKN. Jadi tidak ada kesemena-menaan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Camat Sepaku, Gamaliel Abimanyu Arliandito membenarkan bahwa OIKN telah menarik dan menganggap gugur surat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat pertemuan, semua warga yang menerima surat diundang dan OIKN melakukan penarikan surat itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014447686/di-surabaya-ahy-beri-jawaban-soal-luhut-sebut-rumah-untuk-menteri-di-ikn-lebih-kecil">Di Surabaya, AHY Beri Jawaban Soal Luhut Sebut Rumah untuk Menteri di IKN Lebih Kecil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak kelurahan dan desa yang warganya mendapat surat tersebut juga meminta surat resmi dari pihak OIKN yang menyatakan bahwa surat OIKN telah ditarik dan dinyatakan gugur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat OIKN sudah ditarik, tetapi kami minta surat klarifikasi resmi dari OIKN yang menyatakan surat sudah ditarik dan dianggap gugur sebagai bukti kepada warga agar tidak ada gejolak," ujar Lurah Pemaluan Ari Rahayu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan tidak akan menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar area kota Nusantara.

Otoritas IKN Tegaskan Tidak Akan Menggusur Rumah Warga dengan Semena-mena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/IMG_20221021_120924-3538779047.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyebut, pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merefleksikan Indonesia.</p> <p>&rdquo;Kota Nusantara dibangun harus refleksikan (cerminkan/gambarkan) ke-Indonesia-an,&rdquo; tegas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Minggu (4/6).</p> <p>Menurut dia, Kota Nusantara harus menjadi sebagai suatu kesamaan budaya yang harmonis. Yakni keserasian, keselarasan, harmoni antara masyarakat, alam, dan budaya, akan menjadi tiga aspek yang membentuk Kota Nusantara. Kota Nusantara bakal menjadi satu kesempatan sebagai laboratorium hidup membangun kota dengan konsep-konsep terbaru yang saling berinteraksi dari sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan sebagainya.</p> <p>&rdquo;Pembangunan ibu kota negara Indonesia baru bernama Nusantara bukan hanya membangun gedung, menurut dia, tetapi juga membangun peradaban baru dalam ekosistem kota yang layak huni dan dicintai,&rdquo; ujar Bambang Susantono.</p> <p>Otorita Ibu Kota Nusantara, lanjut dia, bakal memadukan aspek kebudayaan dan konservasi membangun Kota Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan. &rdquo;Dalam kota hutan berkelanjutan akan banyak konsep baru yang saling melengkapi dalam membentuk kota layak huni dan dicintai,&rdquo; tambah Bambang Susantono.</p> <p>Otorita Ibu Kota Nusantara mendesain rimba kultural Nusantara, kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Myrna Asnawati Safitri, konsep hutan dan kebudayaan tersambung diwujudkan sesuai tata ruang di area rimba kota. Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan identifikasi lokasi dan melihat keanekaragaman hayati lokal dan Indonesia bisa hadir bersama-sama dalam area rimba Kota Nusantara.</p> <p>&rdquo;Kami akan berikan ruang di area rimba kota untuk tanaman dari 38 provinsi di Indonesia,&rdquo; tutur Myrna Asnawati Safitri.</p> <p>Otorita Ibu Kota Negara juga berupaya melakukan penanaman kembali flora endemik atau tanaman yang hidup di Kalimantan Timur dan tanaman Nusantara lainnya.</p>

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyebut, pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota negara merefleksikan Indonesia

Otorita IKN Sebut Pembangunan Kota Nusantara Refleksikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/daerah-ikn.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menerapkan konsep <em>smart city</em> modern yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia dan negara dunia. Hal ini akan menjadi sorotan dunia.<br /> <br /> Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Pol Budi Gunawan mengatakan, Kota Nusantara adalah representasi masyarakat Indonesia yang berkembang lebih modern dengan tujuan masa depan bersama. Selain itu juga melambangkan berpikir jauh kedepan memanfaatkan teknologi yang efisien dan nyaman serta meneruskan warisan budaya Indonesia yang sangat luhur.<br /> <br /> BG, sapaan akrab Budi Gunawan menilai IKN Nusantara akan membuat wajah Indonesia berbeda dengan sebelumnya. Dia yakin akan banyak hal positif yang diambil Indonesia dengan berpindahnya ibu kota negara.<br /> <br /> “Konsep yang diusung akan berbeda. Letak geografis di IKN Nusantara memang perbukitan tapi akan diubah menjadi lebih indah dan hijau berkelanjutan. Akan ada tol, akan ada pembangunan gedung-gedung yang mengusung smart city disertai taman-taman hijau untuk rekreasi sekaligus penata air. Kita akan ubah menjadi kota modern,” ucap BG dalam keterangan tertulis, Jumat (18/2).<br /> <br /> Bukan tanpa alasan, ibu kota baru di Penajam Paser Utara memang banyak bukit-bukit. Saat ini akses menuju ke lokasi tersebut dari Balikpapan harus ditempuh 2,5 jam perjalanan darat, namun nantinya hanya maksimal 1 jam. Untuk itu, pembangunan tol hingga transportasi umum yang memadai dengan konsep modern akan dibangun untuk menunjang IKN Nusantara.<br /> <br /> “Di atas lahan seluas 256.000 hektare, IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep modern, tapi juga tak menghilangkan esensi dari kota hutan. Pemerintah juga tidak akan menghilangkan kearifan lokal Kaltim,” imbuhnya.<br /> <br /> BG menegaskan, pembangunan IKN Nusantara tidak akan berdampak negatif pada ekosistem teluk Balikpapan dan dampak negatif lain juga dimitigasi dengan baik. Dia memastikan pembangunan IKN Nusantara tidak menghilangkan keindahan alam dan budaya di Kalimantan Timur.<br /> <br /> “Sebagian besar lahan IKN adalah hutan. 20 persen yang akan dibangun untuk ibu kota. Sisanya akan kita jaga. Justru ini akan perluas, kami perbaiki akan hutan yang rusak tidak mengalami ancaman banjir dan abrasi,” pungkasnya.

Kata Kepala BIN Soal IKN Nusantara Terapkan Smart City

kota nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota nusantara

Berita Terkini

Progres Pembangunan Infrastruktur Kota Nusantara Tahap I Capai 93 Persen

Otoritas IKN Tegaskan Tidak Akan Menggusur Rumah Warga dengan Semena-mena

Otorita IKN Sebut Pembangunan Kota Nusantara Refleksikan Indonesia

Kata Kepala BIN Soal IKN Nusantara Terapkan Smart City

Download Aplikasi JawaPos.com