<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/140733-2227809274.jpg" alt="Keluarga korban anggota Polri inisial Bripda DP diduga mengalami kekerasan oleh seniornya hingga meninggal dunia menunggu hasil pemeriksaan di RS Bayangkara Makassar. (Darwin Fatir/Antara) " width="100%">
<figcaption>Keluarga korban anggota Polri inisial Bripda DP diduga mengalami kekerasan oleh seniornya hingga meninggal dunia menunggu hasil pemeriksaan di RS Bayangkara Makassar. (Darwin Fatir/Antara) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang anggota Polri muda bripda DP dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di dalam Asrama Polisi (Aspol), kompleks Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. &rdquo;Kita belum bisa pastikan, korban pengeroyokan atau bukan, yang pasti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang termasuk rekan atau lichtingnya dan seniornya DP. Mungkin bertambah lagi nanti (diperiksa),&rdquo; ujar Kabid Propam Polda Sulsel Kombespol Zulham Effendi, seperti dilansir dari Antara di Makassar, Minggu (22/2). Kejadian tersebut diketahui setelah menerima informasi dari Direktorat Samapta Polda Sulsel terkait adanya keluhan korban usai shalat subuh setelah sahur. Laporan awal, bersangkutan dikabarkan jatuh sakit saat berada di asrama polisi tersebut. Selanjutnya dilarikan ke RSUD Daya untuk penanganan medis. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Awalnya pihak keluarga dikabari korban sakit. Tapi saat pihak keluarga mendatangi rumah sakit, ditemukan kejanggalan tubuh korban mengalami memar dan mulut berdarah. Merasa ada yang ganjil atas kematian almarhum, selanjutnya jenazah di bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindakan visum guna memastikan apakah korban mendapat tindakan kekerasan saat berada di asrama polisi tersebut. &rdquo;Untuk membuktikan itu (tindak kekerasan), kita bawa ke RS Bhayangkara, karena awalnya dibawa ke RS Daya. Saya sudah sampaikan ke Kabid Dokkes Polda Sulsel termasuk kepada dokter yang memeriksa silakan diperiksa dengan benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, kalau memang ada kekerasan,&rdquo; papar Zulham Effendi. Dia menegaskan, Bidang Propam masih mendalami penyebab kematiannya korban. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke RS Bayangkara Bidang Dokkes Polda Sulsel untuk dilakukan visum dan otopsi. &rdquo;Ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, visum luar maupun visum dalam.Kalau memang keluarga mengijinkan, nanti kita akan lakukan otopsi. Pasti semua prosedur penanganan terkait kejadian ini, kita akan tangani secara profesional,&rdquo; terang Zulham Effendi. &rdquo;Kami dari Bidang Propam, Insyaallah, kita akan ungkap kalau memang ada kejadian yang di luar dari kejadian umum, atau kejadian yang mencurigakan atau ada kekerasan di situ. Kita akan luruskan dan kita akan tegakkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; tambah dia. Sejauh ini, pihak keluarga korban diketahui ayahnya seorang polisi bertugas di Polres Pinrang Aipda H Jabir beserta istri masih menunggu jenazah anaknya yang dalam proses pemeriksaan visum di RS Bayangkara. Rencananya, setelah melalui proses tersebut akan di bawa ke rumah duka di Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Seorang anggota Polri muda dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di Asrama Polisi, kompleks Kantor Polda Sulsel, Kota Makassar

Polisi Muda Tewas Diduga Dianiaya Seniornya di Makassar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/BANJIR-KOTA-1879524790.jpg" alt="Ilustrasi banjir yang melanda sebagian Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (BPBD Makassar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi banjir yang melanda sebagian Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (BPBD Makassar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengungsi di Kota Makassar terus bertambah hingga mencapai ratusan orang lantaran luapan air yang terus meninggi. Curah hujan tinggi dalam dua hari terakhir pada 10 - 11 Januari menyebabkan sungai meluap. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar Fadli Tahir menyebut curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir dan dampak lanjutan di Kecamatan Biringkanaya. Sebagian warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. &rdquo;Pengungsi sementara sebanyak 97 Kepala Keluarga (KK) dengan total 356 jiwa yang telah berada di lima titik lokasi pengungsian,&rdquo; kata Fadli seperti dilansir dari Antara. Pada penanganan pengungsi, BPBD bersinergi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk logistik dan layanan sosial. Selain itu, Fadli Tahir mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, juga telah memberikan layanan kesehatan dan pemantauan kondisi pengungsi. BPBD terus melakukan pemantauan lapangan, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta memperkuat koordinasi lintas sektor, guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu dan berfokus pada keselamatan masyarakat. Selain banjir, kata Fadli Tahir, bencana hidrometeorologi lainnya yakni angin kencang yang terjadi di 29 titik lokasi dan mengakibatkan pohon tumbang pada sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman warga. Fadli juga menyebutkan terdapat satu unit rumah warga terdampak akibat kejadian tersebut. Penanganan banjir tersebut dilakukan secara terpadu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Pekerjaan Umum (PU), TNI/Polri, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Meliputi evakuasi material pohon tumbang, pembersihan akses jalan, dan pengamanan lokasi kejadian. &rdquo;Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, menghindari area rawan pohon tumbang dan genangan, serta segera melaporkan kejadian darurat melalui kanal resmi BPBD,&rdquo; ucap Kepala BPBD Makassar Fadli Tahir. &nbsp;

BPBD Makassar menyebut curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir dan dampak lanjutan di Kota Makassar, sebagian warga mengungs

BPBD Sebut Pengungsi akibat Banjir di Makassar Bertambah Jadi Ratusan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/o44byWYMQyUSFHtAhl2MGeLzfkMHaVobt5krJaOI-3985067484.jpg" alt="Ilustrasi&nbsp;soundrenaline. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi&nbsp;soundrenaline. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wilayah timur Indonesia, spesifiknya Kota Makassar akan diramaikan dengan festival musik. Makassar tampak bersiap menjadi pusat perhatian para pecinta musik, seni, dan film independen. Gelombang euforia tengah menyapa Kota Daeng. Makassar bersiap menjadi pusat perhatian para pecinta musik, di mana dentuman panggung, sorotan cahaya, dan semangat kolaborasi siap menghidupkan suasana kota pelabuhan ini. Udara kreatif mulai terasa di berbagai sudut, menandai datangnya sebuah perayaan besar bagi insan musik. Melalui gelaran Soundrenaline Sana Sini di Makassar, sebuah festival yang merayakan semangat kolaborasi lintas disiplin kreatif. Acara ini akan berlangsung di empat lokasi, Riuh Records, The Backyard, Dupli Dining &amp; Lounge, dan Lapangan Parkir Phinisi Point Mall, pada Minggu (16/11). Dimulai dari The Lab &amp; The Space di Riuh Records, pengunjung akan diajak mengeksplorasi sisi eksperimental dunia kreatif melalui sesi Screening &amp; Storytelling yang menampilkan karya dua sineas asal Sulawesi Selatan Wahyu Al Mardhani, videografer asal Palopo yang dikenal dengan dokumenter reflektifnya; dan Aco Tenri, sutradara yang menonjol lewat kekuatan naratif di film pendek dan video musiknya. Panggung musik di Riuh Records akan menghadirkan penampilan OG Avamato dan Murphy Radio, serta Cross Panel Talks bertema From Homeground to Headlines&nbsp;bersama Firman Hatibu, Aco Tenri, Pandu Fuzztoni (MORFEM), Delpi (Dongker), dan Ifan Adhitya. Selain itu, akan ada lokakarya daur ulang bersama Berdaur dan Hora Craft, serta pameran foto karya Ifan Adhitya yang menampilkan perjalanan musisi asal Makassar. Kemeriahan berlanjut di Dupli Dining &amp; Lounge, tempat pengunjung dapat menikmati penampilan Reloka, White Chorus, dan Beijing Connection sambil menjelajahi Pop-Up Market berisi produk lokal dan karya seni anak muda Makassar. Di sini juga akan digelar pameran zine oleh ZineMo! sebagai media ekspresi seni komunitas kreatif. Sementara di The Backyard, Soundrenaline menghadirkan lelang koleksi langka dan pasar kaset serta piringan hitam bersama Beerbahagia Records. Lelang akan dipandu langsung oleh Jason Ranti usai penampilannya, dengan tambahan pertunjukan dari Synthies asal Makassar. Di sesi The Lab, diskusi bertema Idealisme dan Pertemanan dalam Bermusik&nbsp;akan diisi Jimi Multhazam (MORFEM), Ayub Simanjuntak (Bilik Bersenyawa), Dhana (Treeshome), dan Ale (Kapal Udara), yang berbagi pandangan mengenai arah baru musik independen di Indonesia. Sebagai puncak acara, The Stage di Lapangan Parkir Phinisi Point Mall akan menjadi venue utama dengan kapasitas 3.000 penonton. Line up mencakup DANZAS, Gilas, Covenant, Treeshome, Jason Ranti x Dongker, FSTVLST, MORFEM, The Lantis, serta DJ Meyga, DJ Irvi, dan DJ Jimbo. Akan hadir pula karya dari Lokatune, gerakan yang menaungi komunitas kreatif dari berbagai kota di Indonesia Timur seperti Northern (Manado), MDP (Makassar), dan East Kausa (Samarinda). Melalui Lokatune, Soundrenaline berupaya memperkuat jejaring talenta muda dan membuka peluang kolaborasi lintas kota di kawasan timur. Festival Sana Sini di Makassar&nbsp;menjadi bukti bahwa Makassar bukan hanya kota pelabuhan, melainkan juga pusat energi kreatif yang terus tumbuh. Perhelatan ini mengajak publik untuk merayakan keberagaman ide, suara, dan ekspresi dari Timur Indonesia dengan semangat kolaborasi yang inklusif dan inspiratif. &nbsp;

Festival musik di Kota Makassar, Soundrenaline Sana Sini di Makassar, menghadirkan kolaborasi seni dan musik

Festival Musik Sana Sini di Makassar Rayakan Kreativitas dan Kolaborasi di Timur Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/bangkai-mobil-dprd-mks-drw-4122755057.jpg" alt="Sejumlah bangkai mobil hangus terbakar di lahan parkir seusai kerusuhan pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sabtu (30/8). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah bangkai mobil hangus terbakar di lahan parkir seusai kerusuhan pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sabtu (30/8). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat puluhan unit mobil ludes terbakar saat peristiwa kerusuhan kasus pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Saat ini asesmen sementara kita ada 67 unit mobil. Hampir semuanya mobil dinas, tapi ada beberapa juga mobil pribadi. Untuk motor ada beberapa juga, tapi jumlahnya masih diasesmen,&rdquo; ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (30/8). Dia menegaskan, peristiwa tersebut merupakan kejadian luar biasa, selain menelan korban jiwa juga terdapat korban kendaraan yang dirusak massa dengan cara dibakar sampai menjadi bangkai. BPBD turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari. &rdquo;Kami membantu untuk mengevakuasi korban dari semalam sampai sekarang kita masih bertugas. Dari TNI juga turut membantu untuk pengamanan,&rdquo; tutur Fadli Tahar. &rdquo;Untuk korban semalam itu ada delapan orang korban, asesmen terakhir dari BPBD. Tiga korban meninggal, dua luka berat dan tiga luka sedang,&rdquo; terang dia. Untuk korban luka, dia menjelaskan, kini sedang dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Korban ada dari pegawai DPRD Kota Makassar, ada dari staf dinas lain. Selain pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, massa juga membakar Kantor DPRD Provisi Sulsel. Kendaraan yang terbakar satu mobil dan satu motor mengalami kerusakan berat usai dibakar. Sejauh ini, tim Damkarmat Makassar telah memadamkan api di DPRD Sulsel. Dia menambahkan, dengan proses seperti ini, pihaknya tetap melakukan pengawasan. Artinya, tim dari BPBD Kota Makassar sejauh ini telah melakukan asesmen. Sebelumnya, dari data TRC BPBD Makassar tercatat ada tiga orang korban tewas. Masing-masing Sarinawati, 26, perempuan, Staf DPRD Makassar. Ditemukan tim evakuasi dalam kondisi hangus terbakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Selanjutnya, Syaiful, 43, laki-laki meninggal di Rumah Sakit Grestelina dalam kondisi terbakar. Korban diketahui Staf Kecamatan Ujung Tanah. Selain itu, Abay, laki-laki staf DPRD Makassar, meninggal di lokasi kejadian ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Jenazahnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sedangkan luka berat sebanyak dua orang, masing-masing Budi Haryati, 30, pegawai DPRD Makassar, dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dalam kondisi koma. Heriyanto, 28, pegawai DPRD Makassar, di rujuk ke Rumah Sakit Grestelina mengalami luka berat karena melompat dari lantai empat Kantor DPRD Sulsel. Korban luka sedang bernama Sahabuddin, 45 pegawai DPRD Makassar di rujuk ke Rumah Sakit Hermina mengalami kondisi sakit di bagian pinggul karena melompat dari lantai 2 saat kebakaran. Selanjutnya, Arif Rahman Hakim, 28, pegawai DPRD Makassar, luka sedang terkena lemparan batu dan telah dirawat di Rumah Sakit Grestelina. Agus Setiwawan, 32 pegawai DPRD Makassar, mengalami sakit pada bagian punggung dan telah dirawat di Rumah Sakit Hermina. Tim evakuasi gabungan dari BPBD, Damkarmat, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi serta dibantu tim relawan potensi SAR.

BPBD mencatat tiga korban tewas dan lima luka-luka serta puluhan unit mobil terbakar saat kerusuhan kasus pembakaran DPRD Kota Makassar

BPBD Catat Tiga Korban Tewas, Lima Korban Luka, 67 Mobil Terbakar, Dalam Kerusuhan di Kantor DPRD Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/WhatsApp-Image-2025-07-20-at-021729-1519869296.jpg" alt="DP3A Kota Makassar tindak lanjuti anak balita diajari isap vape. (DP3A Makassar/Antara)" width="100%">
<figcaption>DP3A Kota Makassar tindak lanjuti anak balita diajari isap vape. (DP3A Makassar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti video viral seorang anak balita diduga diajari mengisap vape. Pelaku diketahui pamannya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami menyesalkan kejadian ini dan menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran yang membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikologis tidak bisa dibenarkan,&rdquo; kata Kepala DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar seperti dilansir dari Antara di Kota Makassar. Setelah video tersebut viral di media sosial, lanjut dia, pihaknya langsung melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan lintas sektor melalui tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak mengunjungi kediaman korban dengan menghadirkan pamannya. Ita Asdiana menyampaikan, kasus ini telah ditangani dengan pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada pemulihan dan edukasi. &rdquo;Anak harus dilindungi dari paparan zat adiktif, eksploitasi, dan kelalaian pengasuhan,&rdquo; ujar Ita Isdiana Anwar. Dia berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Unit PPA Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Sebab, ada regulasi yang mengaturnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan melarang penggunaan vape anak di bawah umur. Dia menambahkan media sosial seharusnya menjadi ruang edukatif, bukan ruang yang mempertontonkan kelalaian terhadap hak anak. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk influencer dan konten kreator menjadi agen perubahan dan pelindung anak di era digital. DP3A Kota Makassar terus menguatkan sistem layanan perlindungan anak melalui edukasi, konseling, dan penjangkauan berbasis komunitas, sebagai bagian dari visi mewujudkan Makassar sebagai Kota Layak Anak yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. &rdquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan anak, tetapi tetap membuka ruang pembinaan dan pemulihan, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik untuk berubah,&rdquo; ujar Ita Isdiana Anwar. Pihaknya juga menyambut baik itikad baik pelaku tersebut dan akan memfasilitasi proses konseling guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Pelaku, paman korban inisial AL yang terlihat dalam video tersebut di rumah korban menyampaikan klarifikasi serta mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. &rdquo;Saya menyadari sepenuhnya bahwa tindakan saya salah dan sangat merugikan anak. Saya menyesal dan siap bertanggung jawab, serta telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti layanan konseling anak dan keluarga dari DP3A Makassar,&rdquo; tutur dia. Meski demikian, pelaku yang berprofesi Disc Jockey ini beralasan tidak ada maksud untuk membiarkan keponakannya mengisap vape apalagi sengaja. Dia membantah keras mengajari korban mengisap vape bahkan sudah menegurnya, tetapi tidak digubris sehingga dibiarkan agar mendapat efek jera supaya tidak mengulangi lagi.

DP3A Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti video viral seorang anak balita diduga diajari mengisap vape. Pelaku diketahui paman sendiri

DP3A Makassar Tindak Lanjuti Video Viral Balita Isap Vape

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/ImgResizer_20250716_2120_12000-1743105454.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Kota Makassar membantah tudingan banyak pihak yang menyebut Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 tidak berjalan adil dan transparan. Sebab banyaknya siswa titipan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menyatakan, SPMB tahun ajaran 2025 berjalan sesuai regulasi dan prinsip keterbukaan informasi. Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah. &rdquo;Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,&rdquo; ujar seperti dilansir dari Antara. Achi Soleman menyatakan komitmennya terhadap integritas dan keterbukaan, serta memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem daring, dan sesuai regulasi yang berlaku. Dinas Pendidikan mengajak para pengunjuk rasa agar duduk bersama dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan. Namun, tak direspons para pendemo. &rdquo;Padahal kami di Dispendik siapkan data untuk paparkan sesuai apa menjadi aspirasi pengunjuk rasa,&rdquo; jelas Achi Soleman. Achi menjelaskan, mekanisme SPMB 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP. &rdquo;Tahun ini sudah tidak lagi menggunakan istilah PPDB seperti sebelumnya, seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan baru,&rdquo; kata Achi Soleman. Menurut dia, pelaksanaan SPMB berbasis prinsip transparansi. SPMB dijalankan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruhnya mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. &rdquo;Jumlah kuota yang masih tersedia bisa dilihat langsung di masing-masing sekolah, jadi masyarakat bisa memantau sendiri secara real time,&rdquo; tandas Achi Soleman. Menanggapi isu 2.000 Anak terancam tidak sekolah, Achi Soleman menyatakan hal itu tidak berdasar. Pihaknya memastikan informasi itu tidak benar. &rdquo;Pak Wali Kota dan Bu Wawali telah menjamin kepastian hak pendidikan anak-anak, baik melalui pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) maupun skema subsidi pendidikan di sekolah swasta,&rdquo; tutur Achi Soleman. Pendaftaran sistem daring untuk cegah praktik nepotisme. Dia menambahkan, Dinas Pendidikan juga membantah keras tuduhan nepotisme dalam proses pendaftaran. &nbsp;Pendaftaran dilaksanakan mandiri oleh orang tua atau wali murid melalui sistem daring resmi. &rdquo;Sistem daring ini justru diterapkan untuk meminimalkan peluang intervensi atau praktik titip-menitip. Kami pastikan tidak ada ruang untuk kecurangan,&rdquo; ungkap Achi Soleman.

Dispendik Kota Makassar bantah tudingan banyak pihak yang menyebut SPMB 2025 tidak berjalan adil dan transparan karena banyak siswa titipan

Dispendik Makassar Bantah Tudingan SPMB 2025 Banyak Siswa Titipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/1001319945-2619059696.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman. (Humas Pemkot Makassar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman. (Humas Pemkot Makassar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menegaskan, tidak ada celah bagi jalur calo, termasuk praktik pungutan liar (pungli) pada sistem penerimaan murid baru (SPMB). &rdquo;Kami tegaskan, tidak ada jalur calo, bayar-bayar dan lainnya. Semua transparan. Kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan layanan, silakan masuk di link pengaduan,&rdquo; ujar Achi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Achi menyampaikan, tujuan utama SPMB adalah memberikan kesempatan yang lebih adil dan transparan dalam penerimaan siswa baru. Selain itu, meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Meskipun dipahami bahwa tidak semua memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem digitalisasi tersebut. Dispendik Makassar membuka layanan posko bantuan dan pengaduan terkait SPMB 2025 pada jenjang SD dan SMP. Dinas Pendidikan telah menyiapkan tiga jenis layanan pendampingan. Pertama, telah disiapkan link pengaduan daring yang bisa diakses masyarakat. Kedua, helpdesk operator sekolah yang membantu warga mengakses portal. Ketiga, adanya barcode layanan yang memudahkan masyarakat memindai dan langsung terhubung ke sistem. &rdquo;Di sekolah juga sudah tersedia barcode untuk layanan. Segala kemungkinan sudah kami siapkan, baik di sekolah maupun di Kantor Dinas Pendidikan,&rdquo; tandas Achi. Masyarakat yang mengalami kesulitan dipersilakan mengakses link pengaduan, bantuan barcode, atau langsung mendatangi operator sekolah terdekat. Achi menyebutkan bahwa pendaftaran SPMB dimulai dari jalur domisili, kemudian afirmasi dan jalur mutasi. Dia menjelaskan, jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas. Pada tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas. Achi mengimbau warga untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah saja agar distribusi siswa bisa merata.

Dinas Pendidikan Kota Makassar menegaskan, tidak ada celah bagi jalur calo, termasuk praktik pungli pada sistem penerimaan murid baru (SPMB)

Kadispendik Makassar Tegaskan Tidak Ada Jalur Calo di Proses SPMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/grebek-kumpul-kebo-2712909161.jpg" alt="Sejumlah remaja laki-laki dan perempuan diduga kumpul kebo digerebek di Jalan Prof Basalamah, Eks Racing Center, Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah remaja laki-laki dan perempuan diduga kumpul kebo digerebek di Jalan Prof Basalamah, Eks Racing Center, Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Unit Reskrim Polsek Panakukang mengamankan delapan orang remaja diduga melakukan kumpul kebo. Mereka digerebek di salah satu bangunan tua kosong bekas wisma yang terbengkalai di Jalan Prof Basalamah eks Racing Center, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Saat kami melaksanakan patroli Kamtibmas, mendapatkan laporan masyarakat adanya sekelompok anak muda diindikasikan melakukan kumpul kebo di salah satu kamar wisma terbengkalai tersebut,&rdquo; ujar Kepala Unit I Reskrim Polsek Panakukang Ipda Subhan seperti dilansir dari Antara. Saat penggerebekan itu, polisi menemukan delapan orang, tiga perempuan dan lima laki-laki sedang berada di salah satu kamar bangunan tua dengan kondisi tanpa penerangan serta terdapat dua kasur bekas. &rdquo;Setelah kami melakukan proses penyelidikan dan mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) didapati delapan orang. Ada enam orang masih di bawah umur (remaja) serta dua orang pemuda,&rdquo; terang Subhan. Dari keterangan mereka, hanya seorang perempuan yang masih berstatus pelajar SMP, selebihnya sudah putus sekolah. Diduga tempat tersebut terindikasi dijadikan lokasi kumpul kebo, karena sudah beberapa hari ditinggali. Selain itu, para remaja ini ada mengaku melarikan diri dari rumah. Seorang di antaranya berdalih tidak dipedulikan orang tua. Meski demikian, lanjut Subhan, pihaknya tidak percaya kemudian membawanya ke Polsek Panakukang untuk diperiksa dan didata. &rdquo;Hasil interogasi, ada indikasi mereka melakukan tindakan tertentu berupa perbuatan asusila. Untuk penanganan tindak lanjutnya, delapan orang ini diamankan di Polsek Panakukang dan kami berupaya menghubungi keluarga dari anak muda tersebut,&rdquo; tandas Subhan. Barang bukti yang diamankan dari penggerebekan tersebut sebanyak delapan ponsel android. Ponsel-ponsel ini diperiksa polisi apakah memiliki aplikasi tertentu berkaitan situs prostitusi daring (online) atau tidak. Atas penindakan ini, Subhan mengimbau dan mengingatkan orang tua agar terus mengawasi secara ketat anak-anaknya, jangan sampai terpengaruh pergaulan bebas hingga terjerumus pada tindak pidana yang bisa merusak masa depan mereka.

Polsek Panakukang amankan delapan remaja diduga melakukan kumpul kebo di salah satu bangunan tua kosong di Kecamatan Panakukang, Makassar

Polisi Amankan Delapan Remaja Diduga Kumpul Kebo di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/uptd-ppa-foto-darwin-fatir-3599456384.jpg" alt="Kantor UPTD Perlindungan Anak dan Peremuan (PPA) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor UPTD Perlindungan Anak dan Peremuan (PPA) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) melalui UPTD PPA Kota Makassar telah menurunkan tim pendampingan keluarga korban siswa SD berinisial MRA yang meninggal di rumah sakit. Korban meninggal dampak dari dugaan perlakuan kekerasan oleh rekan sebaya. &rdquo;Kami dari UPTD PPA telah menyiapkan pendampingan psikologis untuk keluarga korban usai kejadian itu. Langkah pertama, dilaksanakan konseling bagi keluarga untuk menghadapi masalah ini,&rdquo; kata Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) UPTD PPA Makmur seperti dilansir dari Antara di Makasar, Senin (2/6). Selanjutnya, menurut dia, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan pihak keluarga korban. Sebab, setelah dilakukan asesmen ternyata masuk kategori orang kurang mampu. Makmur menjelaskan, korban MRA, 15, adalah siswa kelas VI SD merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Dari hasil asesmen masih ada saudaranya tidak bersekolah terkendala biaya. &rdquo;Kami berencana melakukan pendampingan lebih lanjut bagaimana anak-anak ini, saudaranya ternyata masih ada yang tidak sekolah. Jadi, anak-anak ini nanti kita koordinasi. Kita akan uayakan masukkan sekolah dengan pendampingan UPTD PPA,&rdquo; ujar Makmur. Terkait dengan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, Makmur menekankan, edukasi sejak dini diperlukan dan ini menjadi bagian dari tugas UPTD PPA. Termasuk Dinas Pendidikan yang diharapkan ikut berperan mengedukasi pelajar terkait dampak dan bahaya kekerasan. Hanya saja, pihaknya menyayangkan kurangnya sinergi dan koordinasi dari Dispendik Makassar dengan UPTD PPA berkaitan metode pemahaman, subtansi edukasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah. Dia menilai, orang-orang yang ditempatkan dispendik belum memahami sepenuhnya tentang subtansi penanganan yang sebenarnya baik perempuan maupun anak yang terdampak kekerasan fisik maupun verbal. &rdquo;Kami mengharapkan wali kota mengevaluasi disdik atas kejadian ini,&rdquo; ungkap Makmur. Kasus ini sedang diselidiki pihak kepolisian. Pihaknya tetap memantau dan siap diminta bantuan keterangan bila diperlukan penyidik sesuai kompetensinya. UPTD PPA juga mempercayakan pengungkapan kasus ini serta menangkap para tersangkanya meski pelaku di bawah umur. Terpisah, Kapolrestabes Makassar Kombespol Arya Perdana menyatakan, belum menetapkan tersangka dan masih menunggu hasil otopsi siswa SD yang meninggal diduga usai dianiaya rekannya setelah ujian sekolah pekan lalu. &rdquo;Kami menunggu hasil otopsi dari kedokteran dinyatakan meninggalnya karena apa, baru kita bicara langkah selanjutnya (penetapan tersangka),&rdquo; kata Arya Perdana. Sebelumnya, Korban sempat dibawa ke tiga rumah sakit berbeda, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di RS Islam Faisal pada Jumat (30/5). Dari Diagnosis awal, korban diduga menderita penyakit tipes disertai demam berdarah sebelum meninggal dunia. Korban mengalami beberapa luka lebam dan sulutan rokok di tubuhnya. Korban dianiaya rekannya diduga tiga orang di depan sekolah setelah mengikuti ujian akhir pekan lalu.

UPTD PPA Kota Makassar telah menurunkan tim pendampingan keluarga korban siswa SD berinisial MRA yang meninggal di rumah sakit

DPPPA Makassar Dampingi Keluarga Siswa SD Meninggal Diduga Korban Kekerasan Rekan Sebaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/teras-kejati-foto-drw-646444349.jpg" alt="Teras Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Teras Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan menyelidiki kasus dugaan korupsi penyimpangan dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar senilai Rp 24 miliar. &rdquo;Saat ini masih sebatas klarifikasi. Kita (Pidsus) masih dalam proses penyelidikan, belum bisa dirilis,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara, Senin (2/6). Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci, karena dalam proses penyelidikan. Namun demikian, langkah awal yang ditempuh adalah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait. Dari informasi diperoleh, diketahui dana cadangan tersebut senilai Rp 24 miliar adalah hasil akumulasi laba usaha PDAM Makassar periode 2023-2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) independen serta dilaporkan secara terbuka. Proses audit tersebut tujuannya mencerminkan kinerja keuangan sehat dan efisien. Tapi diduga dana itu didepositokan ke beberapa bank tanpa pelibatan dari Dewan Pengawas serta Kuasa Pemilik Modal (KPM), dalam hal ini Wali Kota Makassar. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang itu sedang dalam proses indentifikasi siapa saja pihak terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Dana cadangan tersebut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan efisiensi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mampu mendapatkan dana tersebut. Hanya saja, diduga pengelola tidak mengikuti aturan dan prinsip transparansi keuangan. &rdquo;Sayangnya, kami menemukan penempatan dana dalam bentuk deposito diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya. Kami sangat menyayangkan praktik yang tidak sesuai regulasi ini,&rdquo; ungkap Hamzah. Hasil audit KAP menunjukkan adanya bunga dari penempatan dana itu tidak tercatat masuk ke dalam kas perusahaan. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan, sebab seluruh pendapatan PDAM merupakan bagian dari aset publik serta harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Hamzah Ahmad memerintahkan unit terkait menelusuri seluruh dokumen termasuk proses menyertai penempatan dana melalui skema deposito serta membangun komunikasi antara manajemen lama dengan pihak perbankan. Diperlukan dievaluasi dan tidak ada kompromi menyangkut kepentingan umum. &rdquo;Kami tidak akan menutup-nutupi pada persoalan ini. Saat ini kami sedang membangun budaya perusahaan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Ini adalah momentum PDAM memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan kita mampu melakukan pembenahan dari dalam,&rdquo; papar Hamzah Ahmad. Hamzah menegaskan, tidak ada toleransi bagi para oknum yang menjalankan praktik-praktik merugikan perusahaan dan publik. Apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang, proses hukum menanti sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kejati Sulsel selidiki kasus dugaan korupsi penyimpangan dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar senilai Rp 24 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota makassar

Berita Terkini