<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Hutan-Kota-GBK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga menikmati suasana menjelang sore di Hutan Kota GBK Jakarta, Minggu (17/10/2021). Hutan Kota mulai dibuka secara umum dengan memberlakukan pembatasan sebanyak 150 orang dengan batas waktu satu jam kunjungan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Warga menikmati suasana menjelang sore di Hutan Kota GBK Jakarta, Minggu (17/10/2021). Hutan Kota mulai dibuka secara umum dengan memberlakukan pembatasan sebanyak 150 orang dengan batas waktu satu jam kunjungan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu Kota Negara Indonesia akan  pindah ke Kalimantan. Namun, Jakarta dan sekitarnya atau wilayah aglomerasi Jabodetabek diperkirakan tidak akan kehilangan gairahnya dan tetap menjadi kota bisnis yang menggiurkan.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pesona Jakarta dan sekitarnya dalam dunia bisnis tak dapat tergantikan. Sebab, infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya sangat mendukung kawasan industri yang mampu mendongkrak perekonomian nasional. Infrastruktur tersebut seperti MRT, LRT, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan segera rampung.  “Jakarta tetap akan menjadi pusat atau central dari proses transaksi bisnis dan juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi,” kata Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (15/3).  Apalagi, lanjutnya, Kota Jakarta dan sekitarnya didukung oleh populasi penduduk yang sangat besar. Sehingga akan mempengaruhi suplai dan demand yang menjadi faktor utama roda perekonomian. “Dimana ada permintaan disitu pelaku usaha akan mendirikan kantor atau pabrik. Jadi mau IKN ke Kalimantan pun jakarta tak akan terpengaruh,” ucapnya.  Menurutnya, pelaku bisnis yang cukup rasional pasti mempertimbangkan segala aspek seperti konsumen yang akan dibidik. Meskipun Ibu Kota pindah ke Kalimantan, belum ada kepastian terkait proyeksi model bisnis seperti apa yang tepat. “Pembangunan IKN ini bukan pembangunan 1-2 tahun tapi puluhan tahun. Dan juga belum ada kepastian siapa yg akan menjadi konsumen di IKN,” imbuhnya.  Bhima melanjutkan, menggeser pusat perekonomian dari Jakarta ke Kalimantan tidak mudah. Meskipun para Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang ditugaskan ke kota tersebut belum tentu akan memboyong keluarganya. “Misalnya mereka tinggal di Jabodetabek, karena mereka sudah terlanjur mencicil rumah KPR selama 30 tahun. Jadi ngga semudah itu ya menggeser permintaan,” ucapnya.  Bhima menekankan, kota Kalimantan hanyalah merupakan Ibu Kota Negara. Belajar dari negara lain yang memindahkan Ibu Kotanya seperti Myanmar dan Malaysia cenderung sepi. Sebab, warga negaranya ke Ibu Kota hanya melakukan proses perizinan atau administrasi. “Apalagi sekarang bisa digantikan dengan online maka buat apa datang ke IKN, buat apa mendirikan bisnis di IKN,” tegasnya.  Dengan demikian, Kota Jakarta dan sekitarnya akan tetap menjadi magnet ekonomi dan bisnis. Sebab 70 persen peredaran uang ada di wilayah Jabodetabek. Jika melihat dari potensi bisnis yang saat ini terjadi, misalnya komoditas batu bara, sawit, dan industri tambang yang berlokasi di luar Jawa, perusahaan tetap membangun kantor di Jakarta.  “Kantor-kantor yang sepi di Jakarta itu mulai akan terisi kembali di isi oleh perusahaan-perusahaan di bidang komoditas. Meskipun komoditasnya kebunnya ada di Sumatera, Kalimantan, tapi pemilik usaha tetap mendirikan kantor pusatnya di Jakarta,” pungkasnya.

Ibu Kota Pindah ke IKN, Pesona Jabodetabek Tetap Tak Tergantikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Landmark-Gedung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DKI Jakarta dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Pasalnya pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Seiring dengan itu, status daerah khusus yang disandang Jakarta pun akan dicopot.  Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta telah melakukan penelitian terkait kondisi Jakarta ketika sudah tak lagi menjadi ibu kota. DRD pun mengusulkan agar Jakarta menjadi kota bisnis dan riset internasional. Usulan ini telah disampaikan langsung kepada DPRD DKI Jakarta.  "Ketika undang-undang ibu kota baru di Kalimantan Timur disahkan, otomatis status Jakarta sebagai ibu kota dicabut. Nah, saran kami, di situ juga dibuat aturan Jakarta menjadi daerah khusus bisnis pariwisata dan riset," kata Sekretaris Komisi 1 DRD DKI Jakarta Eman dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/2).  Eman menjelaskan, perubahan itu bisa melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR. Menurut dia, status kota bisnis mencakup perdagangan, logistij, keuangan, perbankan, pariwisata hingga pendidikan. Sedangkan kota riset, meliputi bidang teknologi informasi dan ilmu dasar l industri pengolahan.  "Perlu diakui, status ibu kota memang menguntungkan jakarta, pembangunan jadi lebih cepat, tamu negara banyak menggunakan penginapan di Jakarta, ada seminar internasional. Dengan pindahnya ibu kota, maka ada pengurangan pendapatan," imbuhnya.  Status tersebut pun tidak akan membebani Jakarta. Mengingat sistem transportasi dan infrastruktur lainnya sudah terbangun dengan baik. Hanya perlu pengembangan agar lebih maju.  Di samping itu, Jakarta akan dirugikan apabila setelah melepas status ibu kota justru kembali sebagai provinsi biasa setara dengan provinsi lainnya. "(Jakarta) bisa menjadi daerah khusus seperti Daerah Istimewa Jogjakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam, tapi Jakarta mesti satu tingkat di atasnya," jelas Eman.  Lebih lanjut DRD menyarankan agar Pemprov DKI bisa lebih melakukan pembangunan di Kepulauan Seribu. Di sana bisa dijadikan sebagai financial resort atau pertemuan keuangan internasional. "Mengingat, di sana merupakan wilayah ini paling tertinggal di DKI. Dengan usulan ini, maka pembangunan kepulauan seribu bisa digenjot," pungkas Eman.  Selain itu, untuk menjadi kota bisnis dan riset internasional Jakarta harus mengimbanginya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Sebab, selama ini banyak lulusan SMK dan vokasi yang banyak tidak terserap kerja.

Jakarta Diusulkan Jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sebagai ibu kota negara yang baru bakal berdampak pada status Jakarta. Selama ini Jakarta menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota (DKI) sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 29/2007 tentang DKI Jakarta.  Ke depannya Jakarta akan menjadi kota bisnis. Perubahan status ini akan berdampak pada perundang-undangan. Menurut pengamat hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, nantinya DPR akan mendapat pekerjaan baru untuk membahas UU DKI yang baru. UU itu bisa berupa revisi dari UU nomor 29/2007 yang mengatur status Jakarta. Di UU yang baru itu bisa disebutkan Jakarta sebagai kota bisnis dan Penajam Paser Utara-Kutai Kertanegara menjadi DKI.  "Perubahan stasus Jakarta bisa saja terdapat di aturan peralihan UU yang baru," kata Feri Amsari kepada JawaPos.com, Senin (26/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalahkan-tokyo-jakarta-jadi-kota-paling-dicintai-wargany_c_225347.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kawasan Bundaran HI, landmark Ibu Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sebagaimana pernyataan Presiden, ujar Feri, Jakarta direncanakan menjadi kota bisnis. Ke depannya Jakarta tetap menjadi provinsi yang khusus. Namun, kekhususannya diatur dalam UU Jakarta yang baru. Terutama dalam hal keistimewaan.  "Kalau jadi kota bisnis, Jakarta akan seperti New York nantinya," imbuh Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand itu.  Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara. Perpindahan ibu kota itu berdampak pada status Jakarta yang nantinya disiapkan sebagai kota bisnis.  Walau menjadi kota bisnis, pembangunan di Jakarta akan terus berlangsung dan dikembangkan.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga sudah bersurat ke DPR. Nantinya perpindahan ibu kota tersebut pemerintah akan menyampaikan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU).  ‎Untuk membangun ibu kota baru, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 571 triliun. Anggaran itu meliputi juga untuk arus urbanisasi. “Rencana Pemprov DKI untuk melakukan urbanisasi yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun, terus dijalankan dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” ujar Jokowi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harapkan-dprd-dki-jakarta-jadi-kota-aman-dan-ramah-warga_m_221655.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang merupakan Ibu Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Jokowi menegaskan, walaupun pemerintah melakukan pemindahan ibu kota, Jakarta tetap memiliki fungsi sebagai pusat bisnis. Jakarta terus berjalan dalam bidang perekonomiannya.  “Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa berskala regional dan global,” tutur eks wali kota Solo itu.  Sementara untuk di Kaltim, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180 ribu hektare. Lahan tersebut merupakan aset pemerintah dan itu akan memudahkan untuk dilakukan pengembangan.

Pengamat: Jakarta Akan seperti New York

kota bisnis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota bisnis

Berita Terkini

Ibu Kota Pindah ke IKN, Pesona Jabodetabek Tetap Tak Tergantikan

Jakarta Diusulkan Jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional

Pengamat: Jakarta Akan seperti New York

Download Aplikasi JawaPos.com