<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/RPJM-3-4002889763.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Penetapan ini dilakukan melalui rapat paripurna dan penandatanganan dokumen di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (9/4/2025). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD menandatangani dokumen yang akan menjadi pedoman pembangunan kota dalam lima tahun ke depan. &ldquo;RPJMD ini menentukan misi kita ke depan, karena visi kita adalah transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Wali Kota Eri Cahyadi. Dalam dokumen tersebut, seluruh misi serta program strategis dijabarkan secara terperinci. Poin-poin penting yang tercakup antara lain penguatan karakter masyarakat, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta perencanaan tahunan yang konkret sepanjang periode 2025-2029. &ldquo;Misalnya target ekonomi di tahun 2026 berapa, tahun 2027 seperti apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, semua sudah terukur dan disepakati,&rdquo; jelas Cak Eri, sapaan akrab Wali Kota Surabaya. Ranwal RPJMD 2025-2030 ini juga menyentuh sektor strategis, termasuk infrastruktur. Sejumlah proyek prioritas telah dimasukkan, seperti pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, flyover Bundaran Dolog, Rumah Sakit Surabaya Selatan, serta penanganan pada 180 titik genangan air. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/RPJM-2-623303381.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur juga mencakup pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan 8.176 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 5.740 lokasi dan 29.853 titik. Selain itu, pemasangan CCTV di lingkungan perumahan sebanyak 2.345 lokasi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahunan ini. "Jadi banyak hal yang kita lakukan dan itu yang akan kita jadikan dalam waktu lima tahun ke depan," tutur Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Cak Eri menegaskan pentingnya pemerataan serta kesetaraan akses pendidikan. Dalam RPJMD 2025-2030, Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan empat unit SD dan sepuluh unit SMP baru. Sementara itu, program rehabilitasi akan menyasar 71 unit SD dan 16 unit SMP. Tak hanya pembangunan fisik, Ranwal RPJMD ini juga mengatur proporsi jumlah sekolah dan rombongan belajar (Rombel) agar tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan. "Karena selalu saya katakan, kesetaraan pendidikan ini merupakan tugas DPRD dan pemerintah kota," imbuh Cak Eri. Transportasi massal turut menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan tersebut. Salah satu program yang dirancang adalah pengoperasian jalur rel ganda atau double track pada 2027. Jalur ini nantinya akan terkoneksi dengan sistem transportasi lintas wilayah kabupaten. "Sehingga nanti kita akan mengkoneksikan dengan WiraWiri yang ada di tempat kita," paparnya. Terkait pembiayaan, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Kota Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang memadai dan mandiri. Pendanaan untuk pelaksanaan RPJMD ini tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema pembiayaan alternatif lainnya. "Alhamdulillah pemerintah kota dan DPRD Surabaya tidak tergantung dari pemerintah pusat, tapi dari PAD. Karena salah satu kota yang terkuat fiskalnya itu adalah Surabaya," ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menjelaskan bahwa penetapan Ranwal RPJMD merupakan salah satu syarat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi proses pembahasan selanjutnya di tingkat legislatif dan eksekutif. "Kemudian DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD Kota Surabaya. Jadi sebelum pembahasan Raperda, ditetapkan dulu rancangan awal RPJMD," kata Adi. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah isu krusial akan menjadi fokus dalam pembahasan RPJMD mendatang. Termasuk infrastruktur, penanggulangan banjir, transportasi, penguatan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan fasilitas publik seperti gedung perkantoran. "Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas seluruh persoalan dalam Pansus yang membahas Raperda RPJMD," jelas Adi. Mengenai jadwal penyelesaian, Adi menyampaikan bahwa DPRD Surabaya menargetkan pembahasan Raperda RPJMD rampung pada Agustus 2025. "Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029. Dimana nantinya itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," tandasnya. &nbsp;

Transportasi massal menjadi prioritas RPJMD 2025-2029, salah satu program pengoperasian jalur rel ganda atau double track pada 2027.

Surabaya Siapkan Transformasi Menuju Kota Berkelanjutan dalam RPJMD 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/IMG-20231114-WA0013-2502589932.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11), mengatakan pelaksanaan uji coba MLFF pada minggu kedua Desember 2023." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11), mengatakan pelaksanaan uji coba MLFF pada minggu kedua Desember 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa air menjadi faktor kunci pembangunan kota yang berkelanjutan sehingga perlu pengelolaan yang baik. "Air adalah faktor kunci untuk masa depan pembangunan berkelanjutan dari masyarakat dan ekonomi Indonesia," kata Basuki dalam diskusi "Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah" yang diselenggarakan di Jakarta, Senin. Menteri Basuki mengatakan, ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor utama sebuah kota dikatakan sebagai kota yang layak huni, ditinggali, atau juga kota berkelanjutan. Menurut dia, pembangunan perkotaan tidak hanya membangun fisik, tetapi juga pengelolaan air yang berkaitan dengan water sensitive. Konsep water sensitive merupakan suatu pendekatan rancang kota dan merupakan bagian dari konsep infrastruktur hijau yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi persoalan banjir. Ia memberikan contoh pengelolaan air di Jakarta, di mana pemerintah membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong untuk mereduksi banjir di 8 Kecamatan, sekaligus melengkapi sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir di DKI Jakarta. "Water sensitive juga ada yang namanya liveable city atau sustainable city. Semuanya pasti dasarnya adalah air karena orang mau hidup nyaman, harus ada air. Jadi kalau water sensitive atau water resilience city tidak hanya untuk banjir, tidak untuk water supply, tapi juga kenyamanan," ujarnya. Lebih lanjut Basuki menyampaikan, Stasiun Pompa Ancol Sentiong sendiri telah dibangun sejak 2020 serta menelan biaya sebesar Rp 481,37 miliar. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013470538/jokowi-bakal-groundbreaking-proyek-di-ikn-jelang-nataru-ada-rs-pemerintah-hingga-gedung-lps">Jokowi Bakal Groundbreaking Proyek di IKN Jelang Nataru, Ada RS Pemerintah hingga Gedung LPS</a> Stasiun ini memiliki sebanyak 5 pompa dengan kapasitas 10 m3 per detik. "Water sensitive city, kita harus bisa mengendalikan banjir, tapi juga bisa mensuplai air, dan untuk membersihkan lingkungan," katanya. Pada kesempatan yang sama, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan bahwa pengelolaan air diperlukan agar ketersediaannya tetap terjaga. "Dua bulan lalu kemarau panjang, kita rindu air. Tetapi ketika musim hujan datang, kita melupakan air," katanya. Ia menyampaikan, isu kota ramah air di masa mendatang adalah konflik ruang untuk manusia dan konflik ruang untuk air. Pemerintah perlu menyusun tata ruang kota untuk manusia sekaligus untuk air agar tercipta keseimbangan kehidupan. &nbsp; &nbsp;

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor utama sebuah kota dikatakan sebagai kota yang layak huni

Menteri Basuki Sebut Air Faktor Kunci Pembangunan Kota Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IKN-23.jpg" alt="Penandatanganan MoU oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan United Nations Development Programme (UNDP) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN.  Mulai dari membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses.  Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.  ”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/3).  Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja, kedepannya Otorita IKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.  Ke depan, kerjasama ini akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana. Lalu, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lainnya untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.  "Di samping itu, kerja sama ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045," tandasnya.

Otorita IKN dan UNDP Sepakat Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari-hari ini kita heboh bicara tentang rencana pemindahan ibu kota. Bappenas sudah melakukan studi sejak 2017 dan telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi.  Sayangnya, dari beberapa rekomendasi yang sudah terungkap, tampaknya tidak banyak yang memiliki perspektif kota berkelanjutan.  Padahal, konsep kota berkelanjutan sudah berkembang setidaknya dalam dua dekade terakhir.  Kota berkelanjutan adalah kota yang inklusif dan memberikan ruang-ruang kreatif kepada masyarakat yang majemuk. Listrik kota berkelanjutan utamanya disuplai oleh energi terbarukan dan penggunaan energi fosil diminimalkan.  Mobilitas kota berkelanjutan seharusnya bertumpu pada transportasi publik masal bertenaga listrik. Dan, penggunaan kendaraan pribadi diminimalkan. Bahkan, di pusat kota warga sebaiknya hanya berjalan kaki dan bersepeda, yang tentunya difasilitasi dengan baik.  Kota berkelanjutan seharusnya compact. Memanfaatkan ruang secara efisien sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak lahan. Kota berkelanjutan sebaiknya dikelola agar sampahnya minimal atau bahkan zero.  Bila masih ada sampah, sudah terpilah-pilah dengan baik dari tiap-tiap rumah tangga. Itu agar mudah didaur ulang. Kota berkelanjutan juga sebaiknya melarang penggunaan plastik sekali pakai, yang butuh ratusan tahun untuk bisa terurai.  Jadi, sekali lagi, ibu kota baru yang direncanakan pemerintah saat ini, di mana pun itu nanti tempatnya, sebaiknya dibangun mengikuti konsep-konsep termutakhir tentang kota berkelanjutan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan tata kota yang lama berulang.  Hutan, Gambut, dan Sawit Kita  Tentu bukan hanya soal pemindahan ibu kota itu yang harus dicermati. Perlu pula digarisbawahi, persoalan-persoalan yang membuat bumi dan lingkungan kita semakin "sakit" tidak menjadi pertimbangan utama dalam pesta demokrasi yang baru lewat.  Walaupun presiden terpilih akan ditetapkan KPU pada tanggal 22 Mei, sampai akhir bulan Juni, Mahkamah Konstitusi masih akan sibuk untuk mengurus berbagai ketidakpuasan. Hal tersebut tidak boleh melenakan presiden terpilih untuk mengurus hal-hal mendasar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kali ini masalah-masalah kronis lingkungan Indonesia tidak boleh diabaikan lagi.  Sekalipun moratorium izin konsesi pada hutan primer dan kawasan gambut masih berlaku, kita tetap menyaksikan penggundulan hutan dan perambahan kawasan gambut terjadi pada skala yang mengkhawatirkan. Antara 2011 sampai 2017 masih terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 2,7 juta hektare untuk perkebunan, tambang, dan agroindustri oleh pemerintah-pemerintah daerah. Sementara penebangan liar, bahkan perambahan taman-taman nasional, pun masih terjadi secara masif.  Kebakaran hutan dan lahan gambut pun masih marak terjadi. Catatan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menunjukkan lebih dari 510.000 hektare hutan Indonesia terbakar atau dibakar pada tahun 2018.  Dengan praktis hilangnya hutan hujan dataran rendah Sumatera, serta makin tipisnya hutan hujan Kalimantan, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempertahankan hutan hujan di Papua. Hutan Papua adalah paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru kita. Tidak mungkin Indonesia memenuhi kontribusinya untuk penurunan emisi karbon, sesuai Kesepakatan Paris, bila hutan hujan di Papua juga dibiarkan hilang.  Harus diakui, penyebab utama perusakan hutan dan gambut kita adalah ekspansi besar-besaran perkebunan sawit sepanjang 15 tahun terakhir. Di sisi lain, kelapa sawit adalah sektor ekonomi terbesar Indonesia saat ini. Sekitar 17 juta penduduk bergantung padanya. Pemerintah telah menetapkan moratorium ekspansi sawit tahun lalu. Namun, implementasinya secara konsisten di lapangan perlu didukung dan diperkuat.  Persoalan besar di depan mata adalah rencana untuk ekspansi secara masif penggunaan biofuel. Skenario B-100 akan menghasilkan demand sangat besar bagi industri sawit untuk memenuhinya. Hal itu akan mendorong terjadinya kembali ekspansi masif perkebunan sawit ke kawasan hutan. Skenario tersebut bertentangan dengan moratorium sawit yang sudah ditetapkan tahun lalu.  Tidak pantas "kepanikan" karena persoalan defisit transaksi berjalan, akibat impor BBM dalam jumlah sangat besar, penyelesaiannya hanya ditumpukan pada skenario B-100. Ada sejumlah masalah mendasar pada ekonomi dan industri kita, yang perlu diselesaikan presiden terpilih. Dan tidaklah adil bila hutan Indonesia yang kembali dikorbankan.  Perspektif Baru untuk Sektor Energi  Sebagai negara dengan status oil net importer dalam 15 tahun terakhir, pemerintah telah abai dalam melakukan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Pada subsektor transportasi, misalnya, pelaksanaan rencana penggunaan kendaraan listrik seperti berjalan di tempat.  Lambatnya pembangunan sistem transportasi publik yang layak telah menghasilkan ledakan kepemilikan kendaraan pribadi, terus meningkatnya kebutuhan BBM, serta membengkaknya defisit transaksi berjalan. Perubahan fundamental menuju sistem transportasi publik yang layak dan bertenaga listrik harus segera terjadi.  Pada subsektor pembangkitan listrik, masifnya ketergantungan pada batu bara menghasilkan banyak sekali persoalan lingkungan: hilangnya kawasan hutan, lubang-lubang tambang yang asam dan memakan korban, polusi udara yang masif, serta emisi karbon yang terus meningkat.  Sementara itu, pengembangan EBT seperti berjalan di tempat. Cadangan panas bumi kita yang adalah terbesar di dunia baru dibangkitkan jadi listrik sebesar 6,8 persen.  Sementara itu, potensi matahari sebagai sumber energi terbarukan yang sangat besar diabaikan. Kerangka regulasi terbaru seperti Permen ESDM 49/2018 malah menghasilkan berbagai disinsentif bagi kalangan industri dan rumah tangga, yang hendak beralih menggunakan listrik surya atap sebagai sumber energi mereka.  Sebuah studi dari IRENA menunjukkan terjadinya peningkatan dua kali lipat pangsa EBT dalam bauran energi kita pada 2030 akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,33 persen. Dan, 500 ribu sampai 1,3 juta pekerjaan baru. Dampak seperti ini tidak bisa dihasilkan dari ekspansi PLTU batu bara.  Masa depan sektor energi kita harus dirancang dengan sebuah perspektif baru. Perubahan fundamental dan cepat menuju pemakaian energi terbarukan secara masif sangat dibutuhkan.  Laut Kita Bukan Tempat Sampah Plastik  Sudah saatnya mengakhiri status Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di lautan. Sebab, selain merusak terumbu karang dan biota laut secara keseluruhan, sampah plastik tersebut dimakan ikan, yang kemudian dimakan manusia. Dan hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan kita.  Studi-studi membuktikan bahwa kapasitas daur ulang sampah plastik global hanya 9 persen. Indonesia lebih rendah daripada itu. Jadi, daur ulang, juga pakai ulang (reuse), bukanlah solusi utama.  PLT sampah juga bukanlah solusi utama. Sebab, potensi pencemaran udara dari emisi PLT sampah masih tetap ada dan masih tetap bersifat karsinogenik. Terutama karena proses pemilahan sampah secara umum belum terjadi. Sehingga potensi sampah plastik untuk "dibakar" dan menghasilkan emisi berbahaya tetap ada.  Pengurangan signifikan produksi kemasan plastik di hulu, pada industri penghasil barang-barang konsumtif, dan juga di hilir, oleh masyarakat luas melalui pengurangan pemakaian produk plastik sekali pakai, merupakan solusi utama untuk menghindarkan laut kita jadi tempat sampah plastik terbesar. (*)  *) Country Director Greenpeace Indonesia