<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/sufyanto-4034837149.jpg" alt="Sufyanto" width="100%">
<figcaption>Sufyanto</figcaption>
</figure> TURBULENSI&nbsp;Golkar kembali terjadi saat Ketua Umum Airlangga Hartarto (AH) mengundurkan diri. Dalam kondisi seperti itu, The Golkar Way sebagai karya monumental Akbar Tanjung dari disertasi doktoral di Universitas Gadjah Mada (UGM) layak dijadikan referensi oleh semua unsur pengurus di Golkar. Sebab, karya itu berisi kiat-kiat bagaimana Golkar keluar dari &rsquo;&rsquo;turbulensi&rsquo;&rsquo; politik di puncak kejayaan saat Orde Baru runtuh. Pasca mundurnya Airlangga Hartarto, tafsir liar terus berspekulasi. Apa karena cawe-cawe Jokowi? Istana membantahnya. Ada yang berspekulasi karena persoalan kasus hukum, pihak Golkar juga membantahnya. Lalu, kenapa mundur? Siapa sangka dari teduhnya pohon beringin Golkar, ternyata sedang diterpa angin ribut. Sang ketua umumnya harus minggir dari gelanggang politik. Dibaca dengan perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory) James S. Coleman (1994) dalam The Foundation of Social Theory, mengasumsikan tindakan individu pada hakikatnya mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi. Preferensi adalah pertimbangan atas cost dan reward yang kelak diperoleh. Mundur bagi Airlangga Hartarto adalah pilihan yang rasional secara politik. Bila disimak dari pernyataan yang terucap, cost-nya tampak dari kalimat menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang terjadi dalam waktu dekat. Sementara reward-nya, Airlangga Hartarto telah mengantarkan kejayaan Golkar dengan capaian 102 kursi di DPR RI dan ribuan kursi di DPRD. Belum lagi berkontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Tekanan Politik Dari kalimat-kalimat di atas, tampak ada tekanan politik hebat yang dihadapi Airlangga Hartarto. Bisa jadi disebabkan dua hal. Pertama, harus dipahami di tubuh Golkar itu banyak faksi. Misalnya, dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang berafiliasi internal organisasi. Belum lagi kelompok atau individu yang bisa jadi telah berafiliasi dengan kepentingan eksternal. Sebab, bagaimanapun, Golkar adalah partai besar dan berpengaruh untuk mengelola pemerintahan ke depan. Maka, banyak kekuatan kepentingan yang akan menguasai Golkar atau setidaknya menumpang hidup di Golkar. Kedua, banyak tampilnya kader Golkar di tingkat lokal dalam pilkada mendatang tidak bersama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung Prabowo-Gibran di tingkat nasional. Boleh jadi fenomena kedua itu juga berkontribusi membuat Airlangga Hartarto tertekan yang berujung pengunduran diri. Dampak pada Pilkada Tentu, mundurnya ketua umum parpol maupun organisasi adalah hal biasa. Sebenarnya tidak penting juga publik mempertaruhkan energinya untuk memperdebatkan mundurnya Airlangga Hartarto. Namun, yang jauh lebih penting didiskusikan adalah mundurnya Airlangga Hartarto di saat pilkada memasuki masa krusial pendaftaran, yakni 27&ndash;29 Agustus mendatang. Penting didiskusikan untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih Golkar yang pada pemilu lalu meraih 23.208.653 suara. Suara rakyat itu menjadi dasar syarat wajib untuk mengajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Golkar. Sekaligus menyelamatkan hak konstitusional calon kepala daerah yang tengah menunggu surat keputusan dari DPP Partai Golkar. Berdasar Pasal 42 ayat 4, 5 dan 6 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan dalam pendaftaran gubernur, bupati, dan wali kota harus disertai &rsquo;&rsquo;surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan&rsquo;&rsquo;. Surat itu lazim disebut rekomendasi. Untuk mendapat surat rekomendasi tidaklah mudah. Di samping calon harus memiliki popularitas dan elektabilitas kuat, ada prasyarat-prasyarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing parpol. Rekomendasi dari Golkar yang sedang berdinamika itu penting dikawal agar tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih maupun bakal calonnya. Sebab, rekomendasi yang lazimnya ditandatangani ketua umum dan Sekjen atau sebutan lainnya itu harus memiliki legalitas yang tercatat di Kemenkum HAM secara sah. Dengan pengunduran diri AH, harus secepatnya dicarikan pengganti, lalu didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan legalitasnya. Pada posisi saat ini, berarti Golkar harus melakukan setidaknya dua langkah. Pertama, segera memilih ketua umum dan menyusun kepengurusan secara cepat. Pada konteks ini, Partai Golkar sebagai organisasi besar dan partai bersejarah tentu akan mengalami dinamikanya sendiri. Berbagai tarik-menarik kepentingan akan tersaji pada proses itu. Boleh saja itu terjadi, tapi jangan terlalu lama dan jangan berkonflik. Misalnya, terjadi dualisme. Agar tidak mengganggu proses demokrasi di tingkat lokal dalam pilkada, khususnya masa pendaftaran. Kedua, secepatnya kepengurusan baru didaftarkan ke Kemenkum HAM agar tidak menjadi kendala dalam pendaftaran pasangan calonnya. Golkar pada posisi seperti ini kiranya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk penyelenggara pemilu dalam konteks penyelamatan hak konstitusional masyarakat dan bakal pasangan calon. Caranya, ikut memberi penjelasan secara detail terkait ketentuan-ketentuan proses pilkada kepada Partai Golkar yang saat ini mengalami turbulensi di tengah kejayaannya. Wallahu a&rsquo;lam bishawab...&nbsp;(*) <hr /> *) SUFYANTO, Peneliti utama di The Republic Institute dan dosen politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Turbulensi Golkar kembali terjadi saat Ketua Umum Airlangga Hartarto (AH) mengundurkan diri. Pasca mundurnya AH, tafsir liar berspekulasi.

Turbulensi Golkar di Tengah Kejayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ridwan-Kamil-Jadi-Kader-Golkar-Dery-5.jpg" alt="Ridwan Kamil menerima jas kuning dan KTA Golkar dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil menerima jas kuning dan KTA Golkar dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh partainya. Sebagai tokoh dari Jawa Barat, Mantan Wali Kota dinilai mempunyai rekam jejak yang baik.  "Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa, karena secara resmi pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Masuknya pak Ridwan Kamil ke Golkar ditandai tadi sudah diberikan KTA dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning dan keliatan pak Ridwan Kamil semakin ganteng dan semakin cerah," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Rabu (18/1).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengakui, dirinya kerap kali bekerja sama dengan Ridwan Kamil. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dua tahun belakangan ini.  "Partai Golkar sudah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, dan saya sendiri selama menangani covid bekerja sama dengan Kang Emil," ucap Airlangga.  Oleh karena itu, Airlangga mengaku optimis dengan bergabungnya Ridwan Kamil ke dalam Partai Golkar, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurutnya, kehadiran pria yang karib disapa Kang Emil di partai berlambang pohon beringin menunjukkan bahwa Partai Golkar inklusif.  "Insya Allah Partai Golkar optimistis karena sekarang di Jawa Barat kita sudah jauh membaik, di timur kita sudah membaik,” ungkap Airlangga.  Meski demikian, Airlangga memastikan siapapun yang ada di dalam Partai Golkar, bakal diberikan kesempatan yang sama. Hal ini juga berlaku bagi Ridwan Kamil.  "Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang mau jadi caleg Golkar diberi kesempatan,” tegasnya.  Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui ditunjuk memegang jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Jabatan itu diberikan langsung oleh ketum Golkar Airlangga Hartarto.  "Saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Airlangga, tapi Pak Airlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya wakil ketua umum di penggalangan pemilih dan co chair bappilu," ucap pria yang karib disapa Emil.  Emil mengatakan, dirinya akan menerima jabatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, khususnya mensukseskan Airlangga sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.  "Saya fatsun terhadap keputusan organisasi maka ke mana-mana keputusan partai terkait Pak Airlangga sebagai capres pun itu akan saya narasikan ke mana-mana," pungkas Emil.

Airlangga: Pak Ridwan Kamil Makin Ganteng dan Cerah Pakai Jas Kuning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ridwan-Kamil-Jadi-Kader-Golkar-Dery-1.jpg" alt="Ridwan Kamil menerima jas kuning dan KTA Golkar dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil menerima jas kuning dan KTA Golkar dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar menunjuk nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memegang jabatan wakil ketua umum di partai berlambang pohon beringin. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil setelah resmi menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/1).  "Saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Airlangga, tapi Pak Airlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya wakil ketua umum di penggalangan pemilih dan co chair bappilu," kata pria yang karib disapa Emil.  Emil mengatakan, dirinya akan menerima jabatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, khususnya mensukseskan Airlangga sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.  "Saya fatsun terhadap keputusan organisasi maka ke mana-mana keputusan partai terkait Pak Airlangga sebagai capres pun itu akan saya narasikan ke mana-mana," ucap Emil.  Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, kehadiran Ridwan Kamil diharapkan dapat memperkuat Partai Golkar pada Pemilu 2024. Selain itu, bisa memperkuat suara Golkar secara nasional, khususnya di Jawa Barat.  "Karena Golkar butuh tim yang namanya total football. Semua kerja untuk memenangkan pemilu," ucap Airlangga.  Airlangga menyatakan, dirinya sudah membahas posisi Ridwan Kamil sebagai Waketum Bidang Pemenang Pemilu Golkar dengan seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Dia menyebut, mayoritas anggota menyatakan setuju dengan posisi Ridwan Kamil.  "Kang Emil punya pengalaman beberapa kali mengikuti pemilu. Jadi punya pengalaman politik praktis yang cukup. Oleh karena itu, kami bicarakan dengan seluruh pengurus DPP dan sebagian besar sudah menyetujui posisi Pak Emil di dalam struktur Partai Golkar," pungkas Airlangga.

Resmi Jadi Kader Golkar, Ridwan Kamil Didapuk jadi Wakil Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230106_170746_Gallery-01.jpg" alt="Ridwan Kamil/Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil/Pemprov Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Golongan Karya (Golkar) sedang mempersiapkan posisi yang tepat untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disesuaikan dengan kapabilitasnya.  ”Pak Ridwan Kamil ini sudah menyatakan kepada ketum kami, Pak Airlangga Hartarto, bahwa akan membantu pemenangan Partai Golkar. Kemudian ada proses di partai untuk mempersiapkan posisi yang sesuai passion dan kapasitas Pak RK (Ridwan Kamil). Kalau di Bappilu kan ada Pak Zainudin Amali dan Wakil Ketum pemenang ada Bang Doli (Ahmad Doli Kurnia Tandjung). Tapi intinya sedang berproses,” kata Ketua PDK Kosgoro’57 Jawa Barat Aria Girinaya seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/1).  Pria yang akrab disapa Giri tersebut memberikan pernyataan itu sebagai respons atas isu yang beredar bahwa Ridwan Kamil batal bergabung dengan partai besutan Airlangga Hartarto. Menurut Giri, Ridwan Kamil tetap akan menjadi kader Partai Golkar, meskipun belum diumumkan secara resmi.  Namun publik harus bisa memahami ada proses yang sedang berjalan di tubuh partai. Apalagi sejauh pengetahuannya, Ridwan Kamil cukup intens komunikasi dengan Ketua Umum Arilangga Hartarto dan beberapa elemen di DPP Partai Golkar. Mulai Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan.  Giri meyakini bergabungnya Ridwan Kamil secara resmi ke Partai Golkar hanya soal waktu. Seluruh keluarga besar Partai Beringin akan menerima secara hangat dan terbuka kepada Ridwan Kamil.  ”Saya mendapat info tersebut karena proses komunikasi saya dengan Kang RK cukup intens, karena Kang RK kan telah menjadi bagian dari Kosgoro’57,” terang Aria Girinaya.  Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat M.Q. Iswara mempersilakan Ridwan Kamil untuk bergabung dengan partainya. Iswara juga tidak masalah jika Ridwan Kamil batal berseragam Partai Golkar.  Iswara mengungkapkan, Partai Golkar telah memberikan dua kali kesempatan kepada Ridwan Kamil untuk bergabung pada 2022. Pertama saat Ridwan Kamil meminta waktu untuk memutuskan pilihannya hingga Juli 2022 serta terakhir pada Desember 2022. Namun dua kesempatan itu tak kunjung diputuskan Ridwan Kamil.

Partai Golkar Siapkan Posisi Tepat bagi Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Kini, aktifitas FPI pun telah resmi dilarang di seluruh wilayah Indonesia. PPK Kosgoro 1957 merespons positif langkah pemerintah itu.  Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957, Dave Akbarshas Fikarno atau yang akrab disapa Dave Laksono menilai keputusan pemerintah itu sudah tepat.  "Jadi melihat tindakan FPI selama ini bagaimana mereka juga menyebabkan keresahan, membuat kekacauan. Tindakan pemerintah dengan satu tidak memperpanjang izin mereka, dan juga menyatakan mereka organisasi terlarang sudah merupakan keputusan yang tepat," kata Dave dalam keterangannya, Rabu (30/12)  Alasan Dave mendukung sikap pemerintah itu, salah satunya karena FPI sudah terlihat ditunggangi oleh kepentingan asing. Dave mengulas kehadiran intelijen Jerman di Markas FPI beberapa waktu lalu.  "Dikarenakan ini juga memang sudah menjadi polemik di masyarakat dan sudah terlihat juga bahwa mereka ini ditunggangi oleh kepetingan asing. Kita bisa melihat hadirnya intelijen Jerman itu," papar Dave.  "Itu juga menunjukkan tidak ada niat murni memperjuangkan agama ataupun juga menjaga kesatuan negara dan bangsa serta pancasila. Ada motif-motif tersendiri yang ditunggangi oleh pihak luar. Ini justru sangat menbahayakan bagi NKRI," tambahnya.  Lebih lanjut, Dave menegaskan, kalau FPI masih tetap beraktivitas dengan sudah keluarnya sikap tegas pemerintah, ia meminta pemerintah harus bertindak, sebab tindakan itu sudah melawan hukum.  "Harus ditindak, karena sudah ada landasan hukum pemerintah untuk melakukan tindakan. Pemerintag harus tegas, ini menujukkan pemerintah mengerti situasi, mengerti kebutuhan bangsa dan ini juga untuk pemulihan ekonomi yang pada dasarnya dibutuhkan satu situasi yang lebih kondusif," pungkasnya.

Kosgoro: Pemerintah Larang Aktivitas FPI Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kosgoro.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta mengapresiasi profesionalitas kepolisian dalam menjalankan tugas selama pandemi Korona. Karena lini kehidupan masyarakat banyak berubah akibat Covid-19.  Karena, menurut Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta Syafi Djohan, kepolisian dituntut untuk menjalankan perannya menegakkan hukum. Namun, Polri juga mendapat amanah untuk berada di baris terdepan ikut memerangi virus Korona.  "Kita mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang turun langsung mensosialisasikan pencegahan virus Korona dan mengingatkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi kita percaya Polri mampu menjalankan tugasnya secara profesional," kata Syafi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Lebih lanjut Syafi mengatakan, beban tugas yang dipikul kepolisian memang bertambah selama pandemi Covid-19. Sebagai contoh, Polres Metro Jakarta Selatan yang aktif menyalurkan bantuan sosial untuk membantu beban masyarakat terdampak Korona.  Polres yang dikomandoi Kombes Pol Budi Sartono ini pada waktu bersamaan juga disibukkan lagi untuk menjaga kamtibmas, terlebih banyak objek vital berada di wilayah hukumnya.  Contoh lain, personel di Polda Sulawesi Utara berinisiatif mengawal dan memakamkan jenazah pasien terinfeksi virus corona yang kemudian viral di media sosial beberapa waktu lalu.  "Dari situ aparat kepolisian bisa memperlihatkan bentuk kepedulian dan menggugah simpati masyarakat. Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta pun menyampaikan dukungan kepada Polri," kata Syafi.  Menurutnya, risiko tinggi penularan virus Korona perlu diantisipasi para personel kepolisian yang setiap hari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sekaligus memantau penerapan protokol kesehatan.  Syafi juga mengatakan, Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta telah memberikan sejumlah bantuan berupa masker, hand sanitizer dan face shield ke jajaran Polres Metro Jakarta.  Bantuan tersebut telah diterima Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Jakarta Selatan.  "Kebutuhan masker, hand sanitizer dan face shield menjadi barang penting bagi petugas kepolisian saat bertugas di ruang publik. Karena disiplin menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas untuk menekan penyebaran virus Korona," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  &nbsp;  &nbsp;

Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta Apresiasi Kinerja Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KABINET_SETPRES_Jawa-Pos.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. foto:Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. foto:Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan siapa yang akan bertahan dan pergi di kabinet jilid II Jokowi makin ramai. Ada beberapa menteri yang dianggap sebagaian kalangan bakal dipertahanakan dan beberapa lainnya diganti.  Direktur Gema Jokowi Amin (Jomin) Dian Assafri mengatakan, ada beberapa menteri yang masih layak untuk dipertahankan. Itu pendapat dari kalangan relawan.  "Saya pikir ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan," kata Dian dalam diskusi Gema Kosgoro bertajuk "Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman", Jumat (11/10).  Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.  Sementara itu, pembicara lainnya, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas punya pandangan lain, soal siapa saja yang sebetulnya layak dipertahankan Jokowi dan masuk kabinet kerja jilid 2.  "Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkatakter eksekutor. Dan menurut saya ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong," ujarnya.  Selain itu, lanjut Abbas, ada sederet menteri lainnya yang sebetulnya layak mendapat apresiasi yang positif yakni, Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko.  "Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR (public relation, red) yang bagus," katanya.  Sementara Direktur Jpnn Auri Jaya berharap agar Jokowi untuk lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.  "Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi. Saya pikir publik tidak ingin lagi ada kader parpol duduk di kejaksaan," kata Auri.  Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yamg tentunya yang kapabel sebagai menteri.  "Tapi ini hanya usulan publik semua terserah Jokowi," pungkasnya.

Diskusi Kinerja Kabinet, Publik Tak Ingin Kader Parpol Duduki Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_JUFUF-KALLA_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan kisah lucunya saat maju dalam kontestasi pilpres sebagai calon wakil presiden, dalam beberapa periode. Cerita itu ia sampaikan di hadapan para kader Partai Golkar yang tergabung dalam ormas Kosgoro, di Jakarta, Rabu (31/7).  JK mengatakan, saat maju mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pilpres 2004-2009, tidak sebagai kader Partai Golkar. Kemudian, saat mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di 2014-2009, JK juga tidak lagi di Partai Golkar.  "Cuma saya agak ada kekhususan. Saya wapres, pertama tanpa partai (2004-2009). Begitu ikut kedua kalinya, untuk maju di (pemilihan) presiden didukung Golkar, saya kalah. Maju lagi (2014-2019) jadi wapres tanpa partai lagi, menang lagi," ujar JK.  Pada bagian lain, ia berpesan agar setiap kader Partai Golkar bisa menjunjung nilai-nilai demokrasi. Maksud JK, jika ada perbedaan pendapat atau ketidakpuasan, tidak lantas terburu-buru mendirikan partai baru.  ‎"Kita harus mengakhiri kebiasaan lama: kalau tak puas di Golkar, maka bikin partai lain di luar Golkar. (Padahal) Kalau semua partai digabung jadi satu, saya kira Golkar akan mencapai capai 40 (persen) suara," katanya.  Sebagaimana diketahui, setidaknya ada empat mantan kader Partai Golkar ‎yang mendirikan partai baru. Mereka adalah Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, kemudian Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra.  Selanjutnya Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, dan terakhir Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan Partai Berkarya. JK menegaskan, jika sebuah partai ingin tumbuh besar dan maju, maka sistem organisasinya juga harus demokratis.  "Apabila suatu partai atau orang ingin capai tujuannya dengan cara demokratis, maka partai dan orang harus demokratis," pungkasnya.

JK Minta Kebiasaan 'Tak Puas, Lalu Bikin Partai Baru' Ditinggalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didorong-segera-deklarasi-jadi-cawapres-jokowi-airlangga-jawab-begini_m_214135.jpeg" alt="Ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto didesak untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Jokowi 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto didesak untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Jokowi 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Organisasi masyarakat sayap partai Golkar, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono mendorong Airlangga Hartarto untuk tak ragu-ragu segera mendeklarasikan diri sebagai cawapres Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan saat melakukan buka bersama di kediamanya di kawasan Polonia, Jakarta, Minggu (20/5). Namun, pernyataan itu rupanya ditanggapi santai oleh sang Ketua Umum Partai Golkar itu. Dia mengatakan, setiap orang berhak saja mendoakannya sebagai pendamping mantan Wali Kota Solo itu di Pilpres 2019.&nbsp; "Kalau doa ya tentu namanya doa ya kita serahkan kepada Allah," kata Airlangga usai menghadiri acara buka bersama Kosgoro 1957. Meski demikian, Airlangga pun saat ini tak mau membicarakan kelanjutan mengenai cawapres pendamping Jokowi. Sebab, dirinya sudah sepakat untuk tak membicarakan ihwal pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu sampai perhelatan pilkada 2018 selesai. "Setelah pilkada itu kita baru bicarakan hal hal terkait pilpres dan pileg," ungkapnya. Lebih lanjut, Airlangga pun tak masalahkan desakan yang terus dialirkan oleh internal partainya yang menginginkan dirinya sebagai cawapres. Begitupula elite-elite sayap partai Golkar yang terus mencanangkannya sebagai orang nomor dua tanah air itu. "Kalau dari kader Golkar dan masukan dari masyarakat itu tentu kami berterima kasih," pungkasnya.

Didorong Segera Deklarasi Jadi Cawapres Jokowi, Airlangga Jawab Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sebelum-bergelimang-harta-novanto-pernah-jadi-sopir-ini-faktanya_m_170163.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto ternyata pernah mengalami hidup yang susah sebelum bertemu dengan Hayono Isman." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto ternyata pernah mengalami hidup yang susah sebelum bertemu dengan Hayono Isman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jalan hidup Ketua DPR Setya Novanto ternyata penuh kisah pedih. Sebelum bergelimang harta seperti saat ini, Ketua Golkar yang kini mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK ini ternyata pernah jadi sopir. Jika&nbsp;Setya Novanto&nbsp;ditanya siapakah&nbsp;orang&nbsp;terpenting dalam karirnya, bisa jadi jawabanya Hayono Isman, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Soeharto. Diketahui, ia merupakan teman sekolah Setya Novanto di SMA IX Bulungan, Jakarta Selatan. Kini, sekolah itu sudah berubah nama menjadi SMA 70. Lulus pada 1973, Hayono kembali bertemu dengan Novanto lima tahun kemudian tepatnya di tahun 1978. Kali ini, di Surabaya, Jawa timur. Di Kota Pahlawan inilah, keduanya bekerja di PT Aninda Cipta Perdana. Hingga kemudian Novanto mampu menunjukkan kinerjanya sebagai penyalur semen dan bahan bangunan di perusahaan itu untuk wilayah Nusa Tengarra Timur (NTT). Perkawanan dan keberhasilannya dalam berbinis membuat Hayono percaya kepada Novanto dan mengajaknya bergabung dengan salah satu ormas pendiri Partai Golkar, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) besutan ayah Hayono, Mas Isman. Mas Isman adalah tokoh militer yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi pada 2015. "Setelah bertemu dan berbisnis Setya Novanto untuk berjualan semen, saya pun mengajaknya bergabung ke Kosgoro," ucap Hayono mengawali cerita perjalanan politik Setya Novanto kepada&nbsp;Indopos (Jawa Pos Group). Pada 1990, saat Hayono terpilih sebagai Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro, Setnov (sapaan akrab Setya Novanto) pun dipercaya menjadi salah satu pengurus. Di kepengurusan ormas inilah, Setnov dan Hayono Isman memperluas jaringan dengan elite Partai Golkar. Namun, pada 2001, Setnov dan Hayono pecah kongsi.&nbsp;Setnov memilih bergabung dengan Kosgoro 1957 pimpinan Agung Laksono.&nbsp; "Pada 2001, saya tetap berada di Kosgoro, SN beralih ke Kosgoro 57 pimpinan Agung sampai sekarang," ucap Hayono. Selama di Kosgoro, bisnis kedua sahabat ini tetap berjalan normal. Setnov bahkan mampu mengembangkan bisnis milik Hayono tersebut untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Begitu seringnya Setya Novanto ke NTT sampai-sampai ia dianggap sangat paham dengan kawasan tersebut. Karena itulah, Setya Novanto memberanikan diri maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 1999 dari daerah pemilihan NTT II, meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.&nbsp; Ia berhasil lolos duduk di DPR RI, hingga saat ini. Ini merupakan periode ketiga ia jadi dari Fraksi Partai Golkar. "SN itu orang yang pintar dan ulet. Dan saya pun senang berteman dengannya, baik di bisnis maupun di dunia politik," tutur Hayono. Hayono pun mengaku tahu banyak kesulitan ekonomi Setya Novanto di masa mudanya hingga ia harus bekerja ekstrakeras memenuhi kebutuhan hidupnya. "Setya Novanto bukan bekerja sebagai sopir saya. Ia justru sering gantian nyopir sama saya saat kami sedang bekerja. Kadang dia juga ikut bantu saya mencuci mobil di akhir pekan. Intinya dia memang baik sama saya," kenangnya. Hayono hanya menitip pesan agar Ketua DPR RI itu tabah menjalani proses hukum dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang ditangani KPK. "Sebagai teman, saya mendoakan SN diberi kekuatan. Semoga ia berjiwa besar dengan menaati hukum bagi kebaikan dia, pribadi, dan negara," ujarnya. "Dan semoga SN diberi kekuatan oleh Allah SWT supaya tabah dan sabar menghadapi cobaan hidup yang berat bagi diri dan keluarganya. Amin," imbuh Hayono.

Sebelum Bergelimang Harta, Novanto Pernah Jadi Sopir? Ini Faktanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kosgoro

Berita Terkini