<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/menyambut-koruptor-2426529402.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Menjelang akhir Ramadan ini, dua perempuan pemandu lagu di Sumatera Barat diarak, ditelanjangi, ditenggelamkan ke laut oleh ratusan orang. Sementara di penjara Sukamiskin, Jawa Barat, seorang koruptor disambut bak pahlawan. MEMANG tidak perlu terlalu kaget ketika melihat mantan napi koruptor sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disambut begitu meriah saat keluar dari penjara. Bukan karena itu hal yang benar, namun karena memang begitulah level kesadaran masyarakat dan moral politik kita hari ini. Kebetulan saja penyambutan Anas tampak mencolok mata karena hadir dalam bentuk pertunjukan fisik. Ratusan orang menunggu Anas keluar dari pintu penjara dan mendengarkan pidato pertama Anas setelah 9,5 tahun meringkuk di penjara. Tanpa harus terlalu keras berpikir, kita bisa menduga bahwa peristiwa politik seperti itu tak pernah terjadi begitu saja. Selalu ada komando, harus ada yang merancang dan mengatur pelaksanaan di lapangan. Siapa yang akan berdiri di sisi mana, media mana yang akan diundang, apa yang akan dipublikasikan di media sosial. Tak banyak politikus nasional yang mendapatkan kemewahan penyambutan seperti Anas. Entah karena tak berpikir sampai ke sana, entah karena masih malu dan memilih keluar penjara dengan diam-diam, atau memang mereka tak memiliki apa yang Anas miliki: pendukung akar rumput yang setia. Meski demikian, ada atau tidaknya penyambutan di depan penjara bukanlah penentu sambutan yang sebenarnya. Lihat saja Andi Mallarangeng, yang sekarang mendapat jabatan sebagai sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dan dengan percaya diri mewakili partai bicara di publik. Keberadaan Andi ini membuat Partai Demokrat tak bisa berteriak pada Anas &ndash;yang sekarang berseberangan kubu itu&ndash; dengan berkata, &rdquo;Koruptor kok disambut!&rdquo; Tak berbeda jauh dengan partai tetangga. Mantan Ketua Umum PPP yang juga mantan napi koruptor Muhammad Romahurmuziy pun disambut dengan karpet merah oleh pengurus dan kader partai tersebut. Di hadapan kader saat perayaan HUT ke-50 partai, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut Romahurmuziy sebagai tokoh baru stok lama di PPP yang akan siap bekerja untuk memenangkan partai di Pemilu 2024. Karpet merah untuk koruptor ala partai biru dan partai hijau juga terjadi di partai merah. Bahkan di partai pemenang pemilu ini, ibu ketua umum sampai perlu menitikkan air mata untuk koruptor. Silakan lihat kembali video rekaman sambutan Megawati Soekarnoputri dalam pidato dalam peringatan HUT Ke-50 PDIP awal Januari lalu. Megawati menitikkan air mata saat menceritakan perjalanan hidup kadernya, Tasdi, dari seorang sopir truk hingga menjadi seorang bupati Purbalingga yang konon dicintai rakyat. Bu Mega seolah lupa atau memang tak peduli bahwa Tasdi terbukti korupsi dan mendapat hukuman bui. Tak cukup hanya dipuji Megawati, nama Tasdi ini pula yang sempat disebut-sebut akan diangkat Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi staf ahli. Beberapa hari setelah kabar itu ramai di media sosial, Bu Risma baru mengklarifikasi bahwa tak ada rencana mengangkat Tasdi menjadi staf ahli. Di tingkat kepala daerah yang tak terlalu banyak mendapat sorotan publik, banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang juga mendapat sambutan meriah seperti Anas ketika keluar dari penjara karena kasus korupsi. Sebut saja beberapa di antaranya mantan bupati Rokan Hulu, mantan bupati Karanganyar, mantan bupati Morotai, dan mantan bupati Batang. Para mantan napi kasus korupsi ini tak hanya disambut meriah oleh simpatisan atau massa bayaran, tapi juga disambut oleh pejabat aktif di kabupaten mereka. Penyambutan itu biasanya akan berlanjut pada pengajian, simbol ucapan syukur sekaligus tanda bahwa mereka orang yang saleh dan dekat dengan agama. Penyambutan seperti ini memang sama sekali tak menyalahi aturan. Undang-undang membolehkan mantan napi koruptor untuk maju dalam kontestasi politik. Upaya KPU tahun 2018 untuk melarang mantan koruptor ikut pemilihan umum legislatif telah digugurkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur bahwa mantan koruptor tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun setelah keluar penjara. Setelah lima tahun, mereka akan bebas untuk nyaleg. Memang ada benarnya pembelaan yang mengatakan bahwa para koruptor itu telah menjalani hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Artinya, ketika mereka telah bebas, sudah sewajarnya pulih juga hak-hak politik mereka. Setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, termasuk para koruptor ini. Masalahnya, kesempatan kedua yang diberikan pada mantan napi koruptor lebih banyak didasari pada sikap permisif dan pemakluman atas tindakan korupsi dibanding atas dasar moral kemanusiaan. Korupsi tak pernah menjadi sebuah dosa besar dalam masyarakat kita. Kita terbiasa untuk memaklumi pejabat yang punya harta berlimpah meski kita tahu itu tak sepadan dengan penghasilan resminya. Kita pun sudah akrab dengan istilah lahan basah dan lahan kering, yang alih-alih mengoreksi apa yang salah, kita akan berlomba-lomba untuk bisa ikut menikmati lahan basah itu. Bagi kebanyakan kita, koruptor jauh lebih mulia dibanding perempuan pemandu lagu yang mesti terus bekerja untuk mendapat penghasilan di bulan Ramadan. Di masyarakat kita hari ini, seseorang yang korupsi ratusan miliar jauh lebih bisa dimaafkan dibanding seorang maling ayam dan ibu-ibu pengutil celana dalam. (*) OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi

Menjelang akhir Ramadan ini, dua perempuan pemandu lagu di Sumatera Barat diarak, ditelanjangi, ditenggelamkan ke laut oleh ratusan orang.

Menyambut Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Boyamin-Saiman-MAKI-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selasa (17/5/2022). Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus sua" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selasa (17/5/2022). Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti bebas bersyaratnya 10 narapidana kasus korupsi. Dia berpendapat, seharusnya dahulu saat proses persidangan terdakwa divonis hukuman seberat-beratnya. Dan ke depan untuk kasus korupsi harus dicabut hak pengurangannya.  "Ini ada di jaksa penuntut umum (JPU), baik Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (7/9).  Boyamin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 seorang tahan memang boleh mendapat pembebasan bersyarat usai menjalani 2/3 hukuman. Namun, dia tetap menyayangkan jikan narapidana korupsi mendapat pembebasan bersyarat.  Karena, hal itu memberi kesan longgar bagi tindak penanganan pidana korupsi. "Ini tidak memberi efek jera. Pelaku korupsi akan melakukan korupsi lagi, karena beranggapan pidana korupsi mendapat potongan remisi banyak sekali dan bisa bebas bersyarat," tegasnya.  Oleh karena itu, lebih tepat jika putusan pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para koruptur. Lalu aturan direvisi agar tidak ada hak pengurangan hukuman kepada koruptor. "Hakim seharusnya memberikan putusan vonis berat dan mencabut hak untuk mendapatkan pengurangan," pungkasnya.

10 Koruptor Bebas, MAKI Minta Vonis Berat dan Hak Pengurangan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ratu-atut-antara.jpg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 23 narapidana korupsi bebas dari penjara pada hari yang sama, Selasa (6/9). Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham).  "Narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan surat keterangan (SK) pembebasan bersyarat (PB) dan langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Apriyanti dalam keterangannya, Rabu (7/9).  Rika menjelaskan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pemenuhan hak bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan hak berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Dalam penjelasan yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan," ucap Rika.  Sementara, Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.  "Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan, selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan," tegas Rika.  Menurut Rika, sepanjang 2022 Direktorat Jenderal Pemasyarkatan telah menerbitkan 58.054 SK PB/CB/CMB narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia.  "Dari jumlah itu ebanyak 23 koruptor mendapat pembebasan bersyarat," ungkap Rika.  Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat:  Lapas Kelas IIA Tangerang: 1. Ratu Atut Choisiyah binti almarhum Tubagus Hasan Shochib, 2. Desi Aryani bin Abdul Halim, 3. Pinangki Sirna Malasari, dan 4. Mirawati binti H Johan Basri.  Lapas Kelas I Sukamiskin: 1. Syahrul Raja Sampurnajaya bin H Ahmad Muchlisin, 2. Setyabudi Tejocahyono, 3. Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo, 4. Andri Tristianto Sutrisna bin Endang Sutrisno, 5. Budi Susanto bin Lo Tio Song, 6. Danis Hatmaji bin Budianto, 7. Patrialis Akbar bin Ali Akbar, 8. Edy Nasution bin Abdul Rasyid Nasution, 9. Irvan Rivano Muchtar bin Cecep Muchtar Soleh, 10. Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi, 11. Tubagus Cepy Septhiady bin TB E Yasep Akbar, 12. Zumi Zola Zulkifli, 13. Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin, 14. Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana, 15. Supendi bin Rasdin, 16. Suryadharma Ali bin HM Ali Said, 17. Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin Chasan, 18. Anang Sugiana Sudihardjo, 19. Amir Mirza Hutagalung bin HBM Parulian.

23 Koruptor Diberikan Bebas Bersyarat, Ditjen PAS Klaim Sesuai Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mardani-H-Maming-Di-Tahan-Gunakan-Rompi-Orange-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta hakim pengadilan Tipikor untuk mencabut hak terdakwa korupsi untuk tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat pada saat menjadi narapidana. Hal ini merespons banyaknya narapidana korupsi yang diberikan bebas bersyarat oleh pihak Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.  "Mungkin ke depan kalau misalnya ada terdakwa korupsi yang tidak kooperatif dan lain lain, misalnya dalam tuntutan mungkin akan kita tambahkan, kalau itu pejabat publik yaitu tadi mencabut hak dipilih dan mencabut supaya terdakwa tidak mendapatkan haknya selaku terpidana, itu bisa dicabut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (7/9).  Untuk diketahuii, sejumlah napi korupsi bebas dari penjara pada hari yang sama, Selasa (6/9). Beberapa di antaranya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan hakim MK Patrialis Akbar dan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Selain itu, terdapat juga mantan Dirut Jasa Marga, Desi Arryani dan Mirawati Basri.  Mereka menghirup udara bebas setelah mendapat pembebasan bersayarat. Mereka semua wajib mengikuti beberapa kegiatan terkait pembinaan sampai masa hukumannya berakhir.  Alex mengakui pemberian pembebasan bersyarat bukan kewenangan KPK. Hal ini mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  Aturan itu memperketat pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme dan narkoba. Selain itu, dalam UU Pemasyarakatan yang disahkan pada 7 Juli 2022 lalu, narapidana tanpa terkecuali berhak mendapat remisi, cuti, bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.  Meski demikian, Alex mengingatkan efek jera terancam tidak tercapai jika pembebasan bersyarat diobral kepada narapidana korupsi.  "Dulu kalau tahanan itu perkaranya dari KPK, itu dari rutan minta rekomendasi KPK. Sekarang dibatalkan itu PP itu oleh Mahkamah Agung," tegas Alex.  Oleh karena itu, Alex mengatakan pihaknya bakal memperberat penuntutan perkara ke depannya. Salah satunya yakni meminta hakim mencabut hak remisi maupun bebas bersyarat. Langkah itu diharap memaksimalkan efek jera dari tindakan rasuah.  "Prinsipnya pembebasan bersyarat, remisi itu hak. Bisa enggak hak itu dicabut? Bisa. Siapa yang mencabut? Hakim. Atas apa? Atas tuntutan dari JPU (jaksa penuntut umum)," pungkas Alex.

Pembebasan Bersyarat Diobral, KPK Bakal Minta Hakim Cabut Hak Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/hakim_itong.jpg" alt="MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MELAWAN: Hakim Itong Isnaeni Hidayat (tiga dari kanan) berteriak-teriak menolak disebut menerima suap saat rilis pers di gedung KPK tadi malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Itong dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012.  Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar. Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.  Sementara itu, selama berdinas di PN Surabaya, Itong juga pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, dia pernah menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.  Jaksa penuntut umum Darwis langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketika itu, Darwis menuntut Djerman dan Subagyo pidana 3,5 tahun penjara, sedangkan Samsul Hadi pidana 2,5 tahun penjara. Itong dalam perkara tersebut menjadi ketua majelis hakim. "Jauh sekali dari rasa keadilan," kata Darwis.  Putusan lain yang kontroversial adalah perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan Budhi Santoso. Perkara nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby itu sebelumnya disidangkan hakim lain. Dalam perkara tersebut, Itong berduet dengan panitera pengganti Hamdan. Perkaranya sama persis dengan perkara nomor 32/Pid.Pra/ 2019/PN.Sby yang disidangkan hakim tunggal Johanis Hehamony.  Sebelumnya, hakim Johanis mengabulkan permohonan Budhi yang meminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terbitan Polda Jatim dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong PT Rimba Hijau Investasi (RHI) dengan kerugian sekitar Rp 700 juta dinyatakan tidak sah. Hakim Johanis dalam putusannya membatalkan SP3 dan meminta penyidik membuka kembali kasus itu.  Namun, Itong menyidangkan lagi permohonan tersebut. Dalam putusannya pada 3 Januari lalu, Itong sebagai hakim tunggal menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan hakim sebelumnya. Yakni, menolak permohonan itu dan menyatakan SP3 sah. Dia juga meminta penyidikan dihentikan.  John Sumarna, pengacara pemohon, menyebut keputusan Itong kontroversial. Sebab, perkara yang sama sudah diperiksa sebelumnya. "Jujur, saya tidak menyangka praperadilan itu akan ditolak," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Menurut dia, alasan SP3 kedua tidak berbeda dari yang pertama. Yakni, penyidik menilai tidak cukup bukti. "Seharusnya tidak perlu disidangkan lagi. Hakim cukup mengeluarkan surat ketetapan bahwa perkara sudah pernah diperiksa," paparnya.  Sementara itu, meski sempat dihukum MA, Itong justru ditempatkan di PN Surabaya yang punya grade pengadilan kelas I-A. Yakni, pengadilan dengan grade tertinggi.  Humas PN Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Itong telah melalui serangkaian seleksi ketat dari MA sebelum ditugaskan di PN Surabaya. ’’Tentunya, sistem permutasian di MA dan badan peradilan umum di bawahnya, itu semua ada tim promosi dan mutasi,’’ tuturnya.  Martin mengaku tidak tahu rekam jejak Itong sebelum ditugaskan di PN Surabaya. Termasuk bahwa dia pernah diberi sanksi oleh MA. ’’Kami belum mendapat informasi mengenai track record yang bersangkutan, apakah memang ada seperti itu,’’ ujarnya.

Hakim Itong Pernah Disanksi MA karena Bebaskan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penasihat-hukum-lucas-minta-kpk-patuhi-putusan-pengadilan_m_.jpg" alt="Terdakwa Lucas saat divonis 7 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Lucas saat divonis 7 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pengacara Lucas. ICW menilai MA tidak menginginkan memberikan hukum kepada Lucas.  "Sebelumnya, pada tingkat kasasi, Lucas juga sudah mendapatkan pengurangan hukuman dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/4).  Kurnia menilai, putusan MA ini menambah catatan kelam lembaga kekuasaan kehakiman dalam menyidangkan perkara korupsi. Sebab, selama ini, banyak pelaku korupsi dihukum ringan.  "Dalam catatan ICW, sejak tahun 2005, MA selalu menjatuhkan vonis ringan kepada para komplotan koruptor. Terakhir, pada tahun 2020, ICW mencatat rata-rata hukuman yang dikenakan kepada koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara," imbuhnya.  Lebih lanjut, Kurnia beranggapan jika pelemahan pemberantasan korupsi terus berlanjut. Bahkan kali ini sudah tidak hanya dilakukan oleh kelompok legislatif dan eksekutif.  "Pada kenyataannya, pengadilan juga menjalani praktik serupa. Jadi, lengkap sudah, seluruh cabang kekuasaan menolak memperkuat agenda pemberantasan korupsi," pungkasnya.  Sebelumnya, MA membebaskan pengacara Lucas atas tuduhan merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Eddy Sindoro. Lucas dibebaskan setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan.  Pengajuan PK Lucas teregister di MA dengan nomor perkara 79 PK/Pid.Sus/2021. Sidang PK dipimpin oleh Hakim Agung Salman Luthan Abdul Latief, dan Sofyam Sitompul.  Sidang PK ini diputus oleh Majelis Hakim pada 7 April 2021. Dalam website resmi kepaniteraan MA, amar putusan dinyatakan 'kabul'.  Penasihat hukum Lucas, Aldres J. Napitupulu membenarkan ihwal putusan ini. Namun, dia belum berkata banyak karena masih menunggu salinan resmi dari MA.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/04/2021/kasus-merintangi-kpk-ma-bebaskan-pengacara-lucas/">Kasus Merintangi KPK, MA Bebaskan Pengacara Lucas</a>  "Seharusnya bebas. Terbukti tidak bersalah. Cuma kami masih menunggu petikan resmi," kata Aldres saat dikonfirmasi, Kamis (8/4).  Dalam memori PK yang diajukannya, Lucas menuntut agar nama baik dan harkat martabatnya dipulihkan serta direhabilitasi. Dia juga meminta segera dibebaskan dari Lapas Kelas I Tangerang.

ICW: Seluruh Cabang Kekuasaan Tolak Perkuat Pemberantasan Korupsi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nggak-bisa-move-on-dari-penjara-mantan-napi-kembali-merampok-bank_m_.jpg" alt="Namun mantan napi tersebut baru-baru ini kembali merampok bank di Wisconsin, dengan satu-satunya tujuan agar ditangkap polisi dan bisa kembali dipenjara" width="100%">
<figcaption>Namun mantan napi tersebut baru-baru ini kembali merampok bank di Wisconsin, dengan satu-satunya tujuan agar ditangkap polisi dan bisa kembali dipenjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan, telah menerapkan penanganan overstaying sebagai salah satu Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020. Hal itu merupakan salah satu target capaian kinerja Pemasyarakatan pada 2020.  "Penanganan overstaying di seluruh UPT Pemasyarakatan telah dikebut sejak tahun lalu, melalui crash program yang telah dilaksanakan untuk Pemasyarakatan zero overstaying tahun 2020," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun dalam keterangannya, Rabu (8/4).  Ibnu menyampaikan, terkait percepatan program asimilasi bagi narapidana akibat dampak penyebaran COVID-19, keputusan tersebut diberikan bagi narapidana umum yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk menerimanya. Menurutnya, narapidana korupsi tidak akan diberikan asimilasi dan integrasi.  "Adapun jika ada narapidana Tipikor yang keluar pada saat bersamaan dengan program ini, hal itu murni. Karena sudah sesuai dengan masa pidananya," tegas Ibnu.  Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penelitian dan Pengembangan KPK, Niken Ariati mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) yang melaksanakan program percepatan asimilasi dampak wabah Covid-19 serta menjaga konsistensi gerakan zero overstay di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia.  "Harapannya ke depan, Ditjen PAS bisa mempertimbangkan pemindahan dan pemisahan narapidana dari satu lapas yang padat ke lapas dengan hunian yang lebih sedikit untuk pemerataan guna mengurangi beban over kapasitas di lapas-lapas strategis," ucap Niken.  Menurutnya, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring terkait dengan progres pelaksanaan program zero overstaying di UPT Pemasyarakatan. Koordinasi dan segala penetapan dengan DitjenPAS tetap kita lakukan walau terkendala dengan situasi wabah Covid-19.  "Bahkan kita akan turun langsung untuk melakukan pengecekan tentang pelaksanaannya di lapangan," tukasnya.

Ditjen PAS: Koruptor Bebas di Tengah Korona Murni Penyelesaian Pidana

koruptor bebas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koruptor bebas

Berita Terkini