<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/fathroni-2936632616.jpg" alt="Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Fathroni Diansyah Edi (FDE), adik dari advokat Febri Diansyah, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Fathroni enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya.</p> <p>"Kalau itu mungkin tanya ke Pak Rossa ya, (ke) Penyidik," kata Fathroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3).</p> <p>Fathroni mengklaim, tidak ada komunikasi antara dirinya dengan sang kakak, Febri Diansyah saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.&nbsp;"Nggak ada komunikasi (dengan Febri Diansyah)," tegas Fathroni.</p> <p>Sementara, KPK masih belum mengungkap secara rinci ihwal materi pemeriksaan terhadap Fathroni. Pemeriksaan terhadap Fathroni ini merupakan penjadwalan ulang yang sedianya dipanggil penyidik KPK, pada Senin (24/3).</p> <p>Pemeriksaan Fathroni berbarengan dengan agenda pemeriksaan Febri Diansyah, yang dijadwalkan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Namun, pemeriksaan Febri batal dilakukan karena penyidik KPK tengah fokus memeriksa Fathroni terlebih dahulu.</p> <p>Fathroni diketahui bergabung dengan kantor hukum Visi Law Office pada 2022, yang sebelumnya sempat menjadi konsultan hukum Syahrul Yasin Limpo. KPK menduga pembayaran jasa hukum SYL menggunakan dana hasil korupsi.</p> <p>"Kami menduga hasil uang tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, beberapa waktu lalu.</p> <p>Dugaan ini muncul setelah KPK menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu (19/3). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik.</p>

Fathroni Diansyah selesai diperiksa KPK terkait kasus TPPU SYL, namun enggan mengungkap materi pemeriksaan.

Adik Febri Diansyah, Fathroni, Enggan Beberkan Materi Pemeriksaan Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231221151522_IMG_5302JPG-1717528617.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakar</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Kasdi Subagyono, yang dijatuhkan pidana sembilan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono saat membacakan amar putusan di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis itu lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum Kasdi dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara jaksa KPK dalam tuntutannya ingin Kasdi dihukum dengan pidana enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meyakini, Kasdi bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)&nbsp; terbukti melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasdi terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div>

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 400 juta.

Selain SYL, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga Perberat Hukuman Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono jadi 9 Tahun Penjara

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/SYL-Dery-Ridwansah-5JPG-3993240603.jpg" alt="Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo" width="100%">
<figcaption>Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan menjalani sidang tuntutan pidana kasus dugaan pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan, pada Jumat (28/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua mantan anak buah SYL, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta yang juga terdakwa dalam kasus ini akan menjalani sidang serupa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kalender persidangan, setelah tuntutan tersebut, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada 5 Juli 2024 dan pembacaan putusan hakim pada 11 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 44.546.079.044 dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014798328/im57-sebut-pengakuan-syl-bisa-jadi-tambahan-bukti-polisi-untuk-segera-menahan-firli-bahuri">IM57+ Sebut Pengakuan SYL Bisa jadi Tambahan Bukti Polisi untuk Segera Menahan Firli Bahuri </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL dkk didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, atau Pasal 12 Huruf F, atau Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang

Eks Mentan SYL dan Dua Anak Buahnya Hadapi Sidang Tuntutan Jaksa Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/JKT-1-SIDANG-LIMPO-SAKSI-AHLI-FED-4JPG-1565743903.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/6/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp 1,3 miliar. Kendati demikian, dirinya menyebutkan pemberian uang itu tidak terkait dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan) lantaran sudah tidak ada permasalahan, setelah SYL melakukan pengecekan kepada para anak buahnya, antara lain ke Inspektur Jenderal maupun Direktur Jenderal.<br /><br />"Tidak disebut apa-apa. Tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini dan yang proaktif mengirim&nbsp;<em>WhatsApp</em>&nbsp;ke saya adalah Pak Firli," ucap SYL saat menjadi saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6).<br /><br />Maka dari itu, ia menilai penyerahan uang tersebut hanya merupakan bentuk persahabatan dirinya bersama Firli kala itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.<br /><br />SYL memerinci, uang senilai Rp 1,3 miliar itu terdiri atas penyerahan sebanyak dua kali, yakni Rp 500 juta dan Rp 800 juta. Lebih lanjut, dia menjelaskan penyerahan uang sebesar Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing (valas) dengan perantara ajudan dari masing-masing pihak pada saat SYL diundang untuk menyaksikan dan ikut bermain bulu tangkis bersama Firli di gelanggang olahraga (GOR) Mangga Besar, Jakarta Barat.<br /><br />Sementara untuk penyerahan uang Rp 800 juta kepada Firli, sambung dia, dilakukan melalui Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara dari SYL. "Irwan yang mengantarkan saya bertemu dengan Pak Firli, dan dia memang pernah di bawah struktur Pak Firli sewaktu menjabat sebagai Kapolda di Nusa Tenggara Barat," ungkapnya.<br /><br />Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar. Pemerasan dilakukan SYL bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021&ndash;2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.<br /><br />Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL. Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p>

Syahrul menilai penyerahan uang tersebut hanya merupakan bentuk persahabatan dirinya bersama Firli kala itu.

Syahrul Yasin Limpo Akui Beri Uang Rp 1,3 Miliar kepada Firli Bahuri sebagai Bentuk Persahabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-27-at-192354-3961692774.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diminta untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Staf khusus presiden, Dini Purwono menilai permintaan tersebut tidak relevan. Ia menekankan, kasus yang menimpa SYL merupakan kesalahan pribadi dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami permintaan tersebut tidak relevan," kata Dini dikonfirmasi, Minggu (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dini menjelaskan, persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang nenjerat SYL merupakan kepentingan pribadi, bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai menteri. "Proses persidangan SYL adalah terkait dugaan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam rangka menjalankan tupoksinya sebagai pembantu presiden," tegas Dini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dini menekankan, hubungan presiden dengan para pembantunya, yakni menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebatas hubungan kerja dalam menjalankan pemerintahan. "Presiden tidak dalam kapasitas untuk memberikan tanggapan atau komentar apapun terkait tindakan pribadi para pembantunya," ucap Dini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebelumnya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadi saksi a de charge atau saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan penasihat hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen, saat mendampingi putra SYL, Kemal Redindo, yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/6).&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas saksi a de charge sekitar dua orang, tapi secara resmi kami juga sudah bersurat kepada bapak presiden, kemudian kepada bapak wakil presiden, menko perekonomian, dan juga pak Jusuf Kalla yang kami pikir mereka kan kenal dengan pak SYL," ujar Koedoeboen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, sejumlah nama tersebut mengetahui kinerja SYL sebagai menteri. Menurutnya, keterangan presiden dkk sangat penting untuk membuktikan apakah kerja-kerja SYL hanya sebatas untuk kepentingan keluarga atau bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika permasalahan ini mulai terkuak di saat covid-19, kita lihat di persidangan itu bahwa ada diskresi dari presiden maupun menteri terkait dengan keadaan tertentu, dan untuk itu lah kita berharap sekali bapak presiden sebagai penanggung jawab tertinggi di negara ini dan karena pak SYL adalah salah satu pembantu dari beliau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pangan nasional, dan saya kira prestasi SYL yang Rp2.200 triliun yang setiap tahun itu kita minta klarifikasi," ucap Koedoeboen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus juga mengonfirmasi kepada bapak presiden apakah yang disampaikan oleh beliau [SYL] selama persidangan itu benar atau tidak sehingga masyarakat lalu tidak menerka-nerka atau tidak berpolemik, sebetulnya yang dilakukan pak SYL untuk keluarga atau bangsa dan negara sih," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, Koedoeboen menyatakan belum ada yang membalas surat permintaan sebagai saksi meringankan tersebut. Ia menambahkan pihaknya juga sudah mempunyai rencana lain apabila Jokowi dkk tidak mau menjadi saksi meringankan kliennya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga sudah menyiapkan yang lain kalau sekiranya bapak presiden berhalangan, ada kesibukan negara, dan lain sebagainya. Tapi, sebetulnya kami berharap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mestinya dalam situasi seperti ini beliau harus turun tangan, memberikan klarifikasi kepada publik, entah itu menyalahkan atau membenarkan atau meluruskan," ucap Koedoeboen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL saat ini tengah diadili atas kasus dugaan pemerasan hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persidangan, terungkap SYL menggunakan uang diduga hasil memeras untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serta mengalirkan uang ke Partai NasDem. SYL juga disebut menggunakan travel Suita dan Maktour untuk perjalanan ke luar negeri termasuk melaksanakan ibadah umrah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LSYL juga diproses hukum KPK atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus tersebut masih bergulir di tahap penyidikan.</div> </div> </div> </div>

Hubungan presiden dengan para pembantunya, yakni menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebatas hubungan kerja dalam menjalankan pemerintahan.

Istana Sebut Presiden Jokowi Tidak Pantas Bersaksi di Persidangan SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/Sahroni-Zero-to-Hero-1622159435.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kuliah umum di depan 350 mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kuliah umum di depan 350 mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah lelah melihat pemberitaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sahroni mengungkapkan hal itu saat menjadi salah satu saksi dalam persidangan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementan RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan soal ada atau tidaknya rapat internal partai Nasdem usai SYL ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Saudara pernah ndak dirapatkan setelah beliau (SYL) jadi tersangka dan sudah, ini kan viral Pak di mana-mana, kan nama baik NasDem terbawa ke mana-mana, apakah pernah ada dipanggil oleh ketua partai dan membicarakan masalah ini?" tanya Hakim Rianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siap Yang Mulia," jawab Sharoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya?" tanya Hakim Rianto mempertegas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua umum sudah capek Yang Mulia," timpal Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim pun meminta Sahroni mempertegas jawabannya. Sahroni mengatakan bahwa Surya Paloh sudah lelah melihat pemberitaan perihal SYL yang terlibat kasus korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya?" tanya Hakim Rianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah capek," jawab Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah capek ya?" tanya lagi Hakim Rianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Capek melihat beritanya Yang Mulia," jawab Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini,&nbsp;Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP&nbsp;juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor&nbsp;juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP&nbsp;juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> </div>

Hakim pun meminta Sahroni mempertegas jawabannya. Sahroni mengatakan bahwa Surya Paloh sudah lelah melihat pemberitaan perihal SYL.

Sahroni Ungkap Surya Paloh Lelah Lihat Pemberitaan Korupsi yang Menjerat SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-2-2539117142.jpeg" alt="Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni hadir persidangan dalam kasus pencemaran nama baik terkait ?Pembungkaman 30 miliar? dengan pegiat media sosial Adam Deni Gearaka dengan pasal pencemaran nama baik di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni hadir persidangan dalam kasus pencemaran nama baik terkait ?Pembungkaman 30 miliar? dengan pegiat media sosial Adam Deni Gearaka dengan pasal pencemaran nama baik di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sahroni sedianya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang menjerat SYL, pada Rabu (29/5) hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini untuk kepastiannya kami menunda Pak Ahmad Sahroni, selain itu kami juga mendapat info dari staf Pak Ahmad Sahroni kemarin siang, bahwa memang pada hari ini juga di saat yang bersamaan Pak Ahmad Sahroni ada kegiatan di Komisi III DPR RI," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mayer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mayer menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan empat saksi ke ruang persidangan hari ini. Salah satu yang dihadirkan yakni, Nayunda Nabila, sementara tiga lainnya merupakan pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini kami mengikuti perintah lisan dari Yang Mulia ada empat saksi, yaitu salah satunya seperti yang ditanyakan adalah Nayunda. Mengapa Nayunda termasuk lebih dahulu, Nayunda memiliki BAP di dalam berkas perkara," ucap Mayer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan menunda pemeriksaan terhadap Sahroni, Jaksa akan mendalami lenih dulu kesaksian yang ada pada berkas acara pemeriksaan (BAP). Menurutnya, kesaksian yang akan disampaikan Sahroni berada di luar BAP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mayer memastikan akan menjadwalkan ulang terhadap Ahmad Sahroni pada sidang selanjutnya. "Hukum acara tetap kita laksanakan, pemanggilan kan bisa pertama, bisa pemanggilan kedua, namun sudah ada koordinasi yang saling ketemu, artinya Yang Mulia menyampaikan untuk saksi di berkas dulu, Pak Sahroni juga menyampaikan sedang ada kegiatan Komisi III, sehingga kami akan jadwalkan di kesempatan selanjutnya," pungkasnya.</div>

Ahmad Sahroni batal dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Mentan, SYL.

Bendum Nasdem Ahmad Sahroni Batal Bersaksi untuk SYL di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/JKT_SYL-Kembali-Diperiksa-Terkait-Firli_MIFTAHUL-HAYAT-03-65937417.jpeg" alt="Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di gedung Bareskrim, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di gedung Bareskrim, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku heran dengan keterangan eks Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan), Wisnu Haryana yang menyebutkan bahwa Kementan kerap mengirimkan durian ke rumah dinasnya, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL yang kini mendekam di rumah tahanan KPK itu menegaskan bahwa keluarganya tidak ada yang suka durian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya punya keluarga itu, istri, anak, cucu tidak suka durian, bahkan enggak boleh masuk di rumah,&rdquo; kata SYL saat menanggapi kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL pun mengaku heran atas keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Kementan kerap mengirimkan buah durian. Sebab, tidak ada keluarganya yang suka buah durian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya kira ini perlu saya sampaikan yang makan durian cuma saya, demi Allah Rasulullah,&rdquo; tegas SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini saya terheran-heran saja. Tidak ada (yang menyukai durian), bahkan muntah saya punya cucu dan anak-anak,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pihaknya pernah beberapa kali mengirimkan buah durian Musang King ke rumah dinas SYL</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernah tidak memberikan uang yang digunakan untuk pembelian durian?" tanya Jaksa KPK dalam sidang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, pernah," kata Wisnu. "Durian apa ini?" tanya Jaksa. "Durian Musang King," jawab Wisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa lantas membacakan catatan Badan Karantina terkait pengiriman durian ke rumah dinas SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baik, ini kan nilainya ini kalau saya lihat puluhan juta semua. Saksi waktu itu dapat laporan tidak seberapa banyak ini? 19 Februari durian Rp 21 juta, 18 Juni durian Rp 22 juta, 22 Juni durian Rp 46 juta, 6 Agustus 2021 ya durian Rp 30 juta, 31 Agustus durian Rp 27 juta, 30 November durian Rp 18 juta,&rdquo; ucap Jaksa saat membacakan catatan pengeluaran Badan Karantina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terus ini saya lihat, di 2022 ada lagi, durian 19 Oktober 2022 Rp 25 juta, 13 Desember dan seterusnya ya, tidak perlu saya bacakan lagi. Kenapa menjadi concern pertanyaan saya karena ini nilai yang banyak dan rutin. Itu seperti apa waktu itu ceritanya?" tanya Jaksa melanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab pertanyaan Jaksa, Wisnu menyampaikan ada permintaan dari ajudan SYL, bernama Panji kepada Kepala Badan Karantina untuk menyediakan durian. Karena itu, Badan Karantina pun kerap mengirimkan durian ke Rumah Dinas SYL tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang itu selalu permintaan, Pak. Selalu permintaan yang disampaikan ke karantina untuk memenuhi dan sekali kami mengirim memang mungkin paling sedikit enam kotak," ungkap Wisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Musang King enam kotak harganya sekitar Rp 21 juta?" tanya Jaksa mengkonfirmasi. "Enam kotak itu satu kotak isinya lima atau, sampai tujuh (buah), kalau kecil-kecil sampai 7 butir," ujar Wisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini,&nbsp;Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <p>&nbsp;</p>

Wisnu Haryana yang menyebutkan bahwa Kementan kerap mengirimkan durian ke rumah dinasnya, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kisah Kiriman Durian Seharga Puluhan Juta Rupiah ke Rumah Dinas Mentan, SYL Ngaku yang Makan Cuma Saya