<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Screenshot_20240121_200357_YouTube-25395130.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Youtube KPU)" width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Youtube KPU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tampak saling sokong pernyataan dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md soal korupsi di ranah sumber daya alam Indonesia. Ia menyatakan bahwa saat ini masih banyak adanya tambang ilegal. <div dir="auto">"Selain yang disampaikan pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal," ujar Cak imin di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, ia mengatakan bahwa tambang yang legal saja saat ini tak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014007633/gibran-janji-buka-19-juta-lapangan-kerja-5-juta-dari-sektor-green-jobs">Gibran Janji Buka 19 Juta Lapangan Kerja, 5 Juta dari Sektor Green Jobs</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan, dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tanbang kita hilirasi dilakukan ugal-ugalan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin mencontohkan, tambang-tambang tersebut merusak lingkungan, membuat banyak kecelakaan, hingga tenaga asing yang mendominasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014007575/mahfud-md-singgung-program-food-estate-yang-gagal-dan-merusak-lingkungan">Mahfud MD Singgung Program Food Estate yang Gagal dan Merusak Lingkungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Sulawesi Tengah, Ketua Umum PKB itu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonominya bisa sampai sekarang sudah bisa mencapai 13&nbsp;persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati, hilirisasi apa yang kita lakukan sementara ilegal masih terus berlangsung," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Cak Imin tampak saling sokong pernyataan dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md soal korupsi di ranah sumber daya alam Indonesia

Sokong Pernyataan Mahfud Soal Korupsi di Sumber Daya Alam di Indonesia, Cak Imin: Banyak Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Pemulihan-Aset.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan aset dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya yang ditangani oleh bidang tindak pidana umum, baik pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari), dinilai masih minim. Hal ini tidak hanya karena sedikitnya perkara Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup yang ditangani penyidik Polri, namun juga karena tidak banyak inisiatif dari jaksa untuk mengarahkan penyidik, agar melakukan penelusuran hingga pemulihan aset dalam rangka memastikan keberhasilan eksekusi pidana pokok maupun pidana tambahan, yang dijatuhkan bagi para terpidana baik perorangan maupun korporasi.  Untuk mengatasi hal ini, sebagai lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (center of criminal justice system), yang bertugas mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, korps adyaksa diminta untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita para korban kejahatan, utamanya dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  “Pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana merupakan wewenang dominus litis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 7 Tahun 2020,” kata Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara Dr. Roni Saputra, dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan lembaganya bersama Badiklat Kejaksaan RI Selasa (27/9)-Jumat (30/9), di Hotel Atria Serpong, Tangerang Selatan.  Mengamini permintaan tersebut, Kepala Badan Diklat Kejagung, Toni T. Spontana, mengatakan Penegakan hukum sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sangat perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Hal ini karena pendekatan hukum pidana yang menyasar badan atau individu (in personam), sering kali kurang efektif untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, menurutnya, politik penegakan hukum secara global bergeser dari politik in personam (individu atau badan) menuju politik in irem (aset).  “Terlebih pendekatan aset dapat menjadi salah satu upaya dalam menjawab dampak kerusakan lingkungan dari aspek ekonomi,” jelas Toni yang hadir didampingi oleh tuan rumah dari Kejati Banten Leonard Eben Ezer.  Toni menambahkan, pemulihan aset dimaksudkan dengan mempertimbangkan deterrence effect bagi pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan motivasi pelaku adalah ekonomi, maka sanksi yang bersifat ekonomi menurutnya, perlu diterapkan secara optimal dan proporsional.  “Pendekatan ekonomi dalam upaya penegakan hukum telah diadopsi oleh kejaksaan republik indonesia sebagai pengacara negara maupun sebagai penyidik dan penuntut umum (dalam hal ini penegak hukum). Pada tahun 2014, jaksa agung mengeluarkan peraturan jaksa agung nomor per-027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset. Perja tersebut kemudian dua kali direvisi melalui peraturan kejaksaan nomor 9 tahun 2019 dan peraturan kejaksaan ri no. 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan jaksa agung nomor per- 027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset,” jelasnya  Sebagai informasi, Auriga Nusantara bersama Badiklat Kejaksaan RI kembali menggelar Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kali ini pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi jaksa penuntut umum tersebut, diselenggarakan di Hotel Atria Serpong, mulai tanggal 27-30 September 2022 untuk gelombang pertama. Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas ketiga, sebelumnya telah dilaksanakan seri pelatihan di Medan pada 25-30 Juli 2022 dan di Bali pada tanggal 22-27 Agustus 2022 dengan tema Penuntutan Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penerapan Pidana Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup.  Pelatihan ini dikuti oleh 34 orang Jaksa dari unsur Jampidum dan Jampisus untuk Batch 1 . Para peserta yang hadir berasal dari Kejaksaan Tinggi Wilayah Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Utara,Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk narasumber, Auriga dan Badiklat menghadirkan para pakar di bidangnya, diantaranya Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum - Hakim Agung Mahkamah Agung, Paku Utama, S.H, LL.M, PhD seorang pakar TPPU, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Budi Saiful Haris - Analis senior PPATK, Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M. - Mantan Penyidik KPK, Asep Kurniawan Cakraputra - PPA Kejaksaan Agung RI, Ariawan Agustiartono, SH. MH. – Mantan Jaksa pada KPK RI, Dr. Yadyn Palebangan, SH., MH. - Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Irene Putri, S.H., M.Hum – Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Banu Laksmana – PPA Kejaksaan RI, dan narasumber dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI.  Auriga berharap melalui Diklat ini, dapat membantu Lembaga kejaksaan dalam mengoperasionalisasikan pedoman pemulihan aset, yang tahapannya dimulai dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian asset, demikian Roni menutup sambutannya.

Kejaksaan Diminta Optimal Pulihkan Aset Kasus SDA dan Lingkungan Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menduga, penyingkiran terhadap 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), karena adanya ketidaksukaan oligarki kepada kinerja lembaga antirasuah, khususnya puluhan orang yang dipecat. Menurut Nanang, mereka yang dipecat dari KPK pada 30 September 2021 itu merupakan para pegawai yang berintegritas.  "Saya menduga ada ketidaksenangan oligarki terutama di sektor sumber daya alam (SDA). Karena mereka takut orang yang benar bekerja di KPK itu akan menyentuh yang sedang terjadi," kata Nanang dalam diskusi daring 'Cerita Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam', Minggu (3/10).  Nanang menduga, Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka keran investasi selauas-luasnya khususnya pada sektor sumber daya alam, bisa menjadi celah praktik korupsi. Sehingga memang hal ini harus dikontrol aparat penegak hukum.  Terlebih Nanang mengutarakan, potensi korupsi di sektor SDA bisa sangat besar. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang terjerat perkara rasuah penerbitan izin pertambangan.  "Sejak awal melihat bagaimana terjadi korupsi Gubernur Nur Alam yang juga sangat dahsyat dan ini membuktikan bahwa korupsi di sektor SDA sebenarnya sampai hari ini sangat mungkin terjadi," cetus Nanang.  Nanang yang kini berkecimpung di Auriga Nusantara memandang, ada ketidaksenangan oligarki terhadap kinerja-kinerja KPK. Sehingga para rekannya harus disingkirkan dari KPK.  Karena para pegawai KPK yang berintegritas tidak takut dengan ancaman apapun. Banyak pegawai KPK mendapat teror saat menangani perkara-perkara besar.  "Sejarah membuktikan teman-teman di KPK itu tidak bergeming dengan ancaman apapun, akhirnya dibuatlah mekanisme abal-abal dalam tanda petik sehingga mereka dipecat," cetus Nanang.  Pernyatan ini bukan tanpa dasar. Karena Ombudsman RI dan Komnas HAM telah menyatakan bahwa TWK melanggar HAM dan maladministrasi. Terlebih belakangan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan para pegawai yang dipecat dari KPK akan direkrut menjadi ASN di Polri.  "Sebenarnya sudah terjawab, sudah ada buktinya, Kapolri yang direstui Presiden bisa menerima tawaran untuk menjadi ASN di Polri," pungkas Nanang.

Pemecatan 57 Pegawai KPK Diduga karena Usik Permainan Oligarki di SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan sejak 2014 lembaga antirasuah telah membuat kerangka kerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Isu yang paling menarik terkait pemberantasan korupsi pada sektor sumber daya alama (SDA).  Menurut Novel, Indonesia yang kaya dengan potensi SDA dirampok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, KPK sejak 2014 ingin memfokuskan pada area pemberantasan korupsi bidang SDA.  "Sektor sumber daya alam ini kita bisa lihat bahwa ketika kita masih sekolah kita selalu diberitahu bahwa Indonesia negara yang kaya katanya begitu, memang. Ternyata kekayaan yang terbesar adalah sektor sumber daya alam, sumber daya alam yang diambil atau dirampok dicuri oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu ini adalah bagian dari korupsi," kata Novel dalam diskusi daring bersama public virtue institute, Minggu (20/6).  Menurut Novel pada 2014, KPK membangun gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Bahkan pada sektor pencegahan korupsi, pemasukan terhadap negara melalui KPK besar pada fokus tersebut.  "Seingat saya di tahun 2014 BPK itu telah mengatakan bahwa dalam hasil pemeriksaannya, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 280 triliun dengan sumber daya alam yang diambil dengan cara-cara yang tidak baik," papar Novel.  Novel yang termasuk ke dalam 75 pegawai KPK tidak dilantik menjadi ASN ini mengungkapkan, terdapat kepentingan politik memanfaatkan untuk mencari uang dengan cara-cara yang kotor. Hal ini yang menyebabkan kerugian negara pada sektor SDA.  "Beberapa penelitian itu dikatakan oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan politik atau politik hitam itu banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk cari uang," ungkap Novel.  Dia menyatakan kinerja KPK pada sektor SDA dinilai cukup membuahkan prestasi. Tetapi justru pada 2015 terjegal, atau tidak dilanjutkan lagi. Tetapi tidak ada penjelasan rinci, mengapa fokus pemberantasan korupsi pada sektor SDA dikesampingkan.  "Selama ini saya menduga 2014 ketika yang dilakukan KPK itu sudah begitu bagusnya itu kemudian justru mengganggu ya, terus menariknya adalah kalau 2014 sudah berjalan, 2015 tidak diteruskan. Saya nggak tahu kenapa? Karena tentunya penjelasannya seperti apa nggak paham, harusnya kalau itu suatu hal yang baik teruskan," ujar Novel.  Novel tak memungkiri, kekayaan negara pada sektor SDA harus hilang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kerja pemberantasan korupsi pada area SDA tidak terjegal.  "Berapa uang harus keluar dari sumber daya alam itu, kita melihatnya jangan hanya sekedar kekayaan negara yang hilang diambil orang, tapi pola mengambil dengan cara yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan, justru akibatnya kerusakan lingkungan yang luar biasa," urai Novel.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi-sumber-daya-alam/">KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Sumber Daya Alam</a>  Dia tak memungkiri, kerusakan lingkungan mengakibatkan banjir dan longsor. Hal ini tidak lain diakibatkan oleh masifnya praktik rasuah pada sektor SDA.  "Anda lihat bagaimana akibat banjir di Papua yang menimbulkan kerugian jiwa dan kerugian material yang sangat besar terjadi," pungkas Novel.

Novel: Penindakan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Terjegal Sejak 2015

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengingatkan potensi terjadinya state capture di kasus korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA). State capture merupakan sebuah aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan.   "Contoh state capture yang paling bagus itu e-KTP. Negara mengorupsi negara," kata Laode d‎alam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).   Laode lantas mencontohkan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dalam kasus mega korupsi itu, pemberian suap pada pejabat publik atau pengambil keputusan dilakukan untuk memeengaruhi proses pembuatan aturan dan undang-undang.   ‎"Dalam kasus mega korupsi e-KTP. Dia tahu persis bahwa e-KTP ini adalah program untuk antikorupsi suapa ada single identity number. Tetapi oleh pemrakarsanya Kementerian Dalam Negeri, parlemen itu sudah menggorengnya," jelasnya.   Diketahui, skandal korupsi e-KTP dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif dan swasta. Uang negara dibajak, dirampok, dan dicuri secara berjamaah.   "Akhirnya Rp2,3 triliun ruginya itu dirancang dari awal siapa yang akan (melakukan), sistematis dan terukur. Thats it. Contoh nyata dari state capture," tegas dia.   Selain kasus e-KTP, kata Laode, state capture juga kerap terjadi di kasus korupsi sektor SDA. Ia mengambil contoh kasus korupsi di sektor kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar.  "Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," ungkapnya.   Laode melanjutkan, sektor SDA merupakan ‎sektor yang berpotensi paling banyak dikorupsi. Potensi korupsi di sektor SDA dinilai Laode dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.  "Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," pungkasnya.

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Sumber Daya Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kepentingan-politik-berakibat-pada-rusaknya-sumber-daya-alam_m_.jpg" alt="LUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam." width="100%">
<figcaption>LUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korupsi pada sektor sumber daya alam (SDA) belakangan massif terjadi dan tidak sedikit pelakunya sudah terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru yakni kasus proyek PLTU Riau-1 yang sudah menjerat empat orang pelaku, yakni dua orang berlatar pengusaha dan dua orang aktor politik. Mereka di antaranya, pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham dan terbaru, pemilik PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal Samin Tan. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Johanes menuturkan, korupsi pada sektor SDA bukan hanya terjadi dalam kasus PLTU Riau-1. Dia menyebut, terdapat kepentingan politik yang berakibat pada kerugian negara dan SDA. "Kalau Riau-1 baru kemarin, itu sudah berkembang kemana-mana, anggota DPR RI, kemudian menteri, itu menunjukan hubungan politik dan bisnis bagaimana hubungan bisnis ini dilakukan menggunakan cara-cara politik," kata Johanes kepada JawaPos.com, Sabtu (16/2). Johanes menjelaskan, korupsi pada sektor SDA sangat berhubungan dengan kepentingan politik, seperti PLTU Riau-1 yang diperuntukan untuk Munaslub Golkar dan pencalonan suami Eni Saragih sebagai bupati. Proyek pembangkit listrik PLTU Riau-1 berskala besar hingga 35 ribu megawatt. "Kita harus curiga proyek energi skala besar, karena biasanya ada rente tersembunyi di situ, ada korupsi disiitu. Harusnya ada evaluasi proyek-proyek energi skala besar ini," ucapnya. Johanes berpandangan, massifnya korupsi pada sektor SDA membuktikan uang yang diraup untuk kepentingan politik. Sebab pengembangan sektor SDA berada pada lingkup kekuasaan. "Pola itu ditunjukkan dalam kasus PLTU Riau-1, kasus Kota Waringin Timur, kasus bupati Kutai Kartanegara dan bupati Sultra. Semua korupsi SDA berada di lingkar kekuasaan dan tahun politik," paparnya. Tak hanya itu, Johanes menyebut korupsi pada sektor SDA juga dapat berakibat pada kerusakan lingkungan. Hal ini akan merugikan generasi ke depan. Selain itu, masyarakat akan sulit mendapatkan udara sehat karena telah dilakukan pengerusakan. "Dampaknya pada keadilan generasi karena kerusakan alam itu nanti hilangnya SDA itu berati kita menghilangkan haknya generasi yang akan datang," ujarnya. Oleh karenanya, Johanes menyarankan ke depan aparat penegak hukum harus juga menjerat korporasi yang juga berada dalam praktik korupsi pada sektor SDA. Bahkan, uang negara yang dikeluarkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan harus juga dibebankan kepada pelaku. "Harus ditracking semua, harus dimiskinkan bahkan dibebankan pada korporasi," jelasnya.

Kepentingan Politik Berakibat pada Rusaknya Sumber Daya Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perizinan-sumber-daya-alam-jadi-ladang-suap-segini-tarifnya-kata-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua KPK Laode M Syarif blak-blakan perihal potensi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) di negara Indonesia. Menurutnya, potensi&nbsp;korupsi terjadi, baik di sisi minerba, kehutanan, maupun perkebunan. "Mengapa KPK concern di sektor SDA karena beberapa hal. Kita tahu sektor ini lumayan korup. Kedua, sektor ini adalah sumber APBN, banyak menghasilkan uang," ucap Syarif pada awak media, Sabtu (16/2). Syarif mengungkap, KPK sudah melakukan pencegahan di sektor SDA sejak 2008. Dia&nbsp; menyebut sejumlah potensi korupsi, yang pertama di bidang minerba (mineral dan batu bara). "Masalah di minerba itu adalah renegosiasi kontrak KK PKP2B. Pelanggaran good mining pratice, penyelundupan bahan tambang ke luar negeri, penataan izin usaha pertambangan, ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat," jelasnya. Lanjutnya, untuk mencegah permasalahan itu, diakui Syarif, telah dilakukan sejumlah hal yang dimulai dari rapat koordinasi dan supervisi batu bara pada&nbsp;2014-2017. Hasilnya, menurut Syarif, Ditjen Minerba ESDM telah melakukan pendataan hingga pemblokiran IUP yang dilakukan oleh Ditje AHU Kemenkum HAM. Bahkan, Syarif memaparkan ada 2.509 IUP non-CnC (Clean and Clear) yang diblokir Ditjen AHU. Kemudian, kata dia ada 3.078 IUP yang SK-nya berakhir dan 2.509 IUP non-CnC yang tidak diberi layanan kepabeanan oleh Ditjen Bea-Cukai dan layanan kesyahbandaran oleh Ditjen Hubla Kemenhub. "KPK juga meminta kepada Kementerian ESDM IUP yang tidak clean and clear dan masanya telah usai, diminta tidak diperpanjang dan sebagian sudah dilaksanakan,"&nbsp;tegas&nbsp;Syarif. Di sisi kehutanan, Syarif membahas ada ketidakpastian status kawasan hutan. Dia menyatakan baru ada 68,29 persen penetapan hutan dari 125,9 juta hektare. "Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan. Untuk satu izin hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri, potensi transaksi koruptifnya berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar tiap tahun," paparnya. Kata dia, hanya 3,18 persen hutan yang dialokasikan untuk masyarakat. KPK pun,&nbsp;kata Syarif, sudah melakukan sejumlah kajian dan memberi rekomendasi agar menutup celah korupsi di bidang kehutanan. Kemudian, ada juga potensi korupsi pada sektor perkebunan. Syarif mengatakan KPK telah ikut menyusun sistem informasi perizinan perkebunan bersama Ditjen Perkebunan Kementan demi mencegah potensi korupsi di bidang perkebunan. Terakhir, Syarif juga menyinggung soal transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership). Dia menegaskan sudah ada Perpres&nbsp;13/2018&nbsp;telah mengatur beneficial ownership. "Kadang perusahaan itu nama penerima manfaat tidak tercantum. Tapi sebenarnya dia yang mengendalikan semua kegiatan atau pengambil kebijakan tertinggi di perusahaan," tuturnya. Syarif juga menambahkan aturan Menteri ESDM yang mewajibkan perusahaan harus mencantumkan siapa pemilik manfaat agar bisa mendapat izin usaha di bidang SDA.&nbsp; Dia menyebut hal tersebut penting karena ada data publik pengadilan di Indonesia yang menyebut terdapat 73 kasus pencucian uang menggunakan korporasi dengan nilai Rp 4,5 triliun. "Sedangkan berdasarkan data PPATK sampai September 2017, terdapat 5.146 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi dilakukan korporasi dengan total nilai sekitar Rp 1.602 triliun," pungkas Syarif.&nbsp;

Perizinan Sumber Daya Alam Jadi Ladang Suap, Segini Tarifnya Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-akan-dalami-indikasi-kerugian-negara-pada-sektor-sumber-daya-alam_m_226654.jpg" alt="Konpers peluncuran buku" width="100%">
<figcaption>Konpers peluncuran buku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian terkait tambang batu bara di Indonesia. Firdaus Ilyas selaku peneliti menyatakan, penerimaan negara belum optimal dari ekspor tambang batubara. "Berdasarkan hasil penelusuran ICW selama 2006-2016 ditemukan indikasi unreporting transaksi batubara ekspor sebesar USD 27,062 miliar atau setara Rp 365,3 triliun," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Firdaus</a> dalam peluncuran buku 'Batubara dan Ancaman Korupsi' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (10/7). Adanya temuan tersebut, kata Firdaus, berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. Itu dilihat dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti. "Terkait besarnya indikasi kerugian negara, maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian sangat serius dan segera membenahi celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam (SDA)," harap Firdaus. Adanya indikasi kerugian negara dari kegiatan ekspor batubara dan SDA lainnya. Firdaus berharap KPK dapat melanjutkan dengan menitik beratkan pada sisi penegakan hukum. "Melanjutkan kegiatan koordinasi dan supervisi SDA menitik beratkan pada sisi penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara," pintanya. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo sangat prihatin melihat adanya kerugian negara dari SDA pada khususnya batubara. "Sangat prihatin ini termasuk komoditi sangat besar, 1 negara saja 4 tahun selisihnya Rp 1,4 triliun," tutur Agus. Menurut Agus, seharusnya Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Nantinya, hal itu pun akan berdampak pada penghasilan negara. "Mestinya kita sudah bisa menghasilkan barang, bukan barang mentah," ucap Agus. Melihat adanya indikasi kerugian negara dari temuan ICW, Agus menuturkan akan memerintahkan jajarannya untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut. "Saya akan menugaskan di KPK terhadap temuan sementara potensi penyimpangan tadi, saya tidak tau apa temuan itu benar, mungkin pemerintah ke depan juga perlu berorientasi, jangan itu sudah lama," jelasnya.

KPK Akan Dalami Indikasi Kerugian Negara pada Sektor Sumber Daya Alam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi sumber daya alam

Berita Terkini