<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Zulhas-Hendra-Eka.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak memiliki keponakan yang mendaftar maupun kuliah di Universitas Lampung (Unila). Bantahan ini dikemukakan Zulhas, menyusul namanya masuk dalam daftar orang yang meminta atensi Rektor Unila, agar keponakannya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila.  "Tidak punya keponakan yang kuliah, tidak punya keponakan yang namanya itu, tidak ada saudara yang daftar kuliah di Unila," kata Zulkifli Hasan usai kunjungan di Pasar Rasamala, Kota Semarang, Jateng, Jumat (2/12) dikutip dari Antara.  Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menegaskan tidak mengenal Rektor Unila Karomani.  "Tidak punya ponakan, tidak punya rektor, 'clear' kan," katanya.  Sebelumnya, Rektor nonaktif Unila Karomani menyebut nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di universitas itu pada penerimaan tahun 2022.  "Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung," kata Karomani saat menjadi saksi kasus dugaan suap untuk terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu (30/11).  Karomani menjelaskan seorang calon mahasiswa berinisial ZAG itu dititipkan oleh Ketua Apindo Lampung Ary Meizari Alfian, yang mengatakan bahwa calon mahasiswa itu adalah titipan Zulkifli Hasan.  Dia menjelaskan ZAG kemudian memberikan "infak" setelah dinyatakan lolos. Akan tetapi, soal jumlah uang yang diberikan, Karomani mengaku tak tahu pasti karena yang menerima uang tersebut adalah Mualimin, orang kepercayaan Karomani.

Zulhas Bantah Titip Keponakannya untuk Masuk Fakultas Kedokteran Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan</figcaption>
</figure>Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Lampung  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji mendalami praktik titip-menitip mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila). Pendalaman dilakukan untuk menelisik sejauh mana peran nama-nama politisi dan pejabat yang ramai-ramai menitipkan kolega atau keluarganya untuk berkuliah di kampus tersebut.  ”Pihak-pihak (politisi dan pejabat, Red) ini sudah dipanggil (di tahap penyidikan, Red),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin (1/12). Dalam catatan mantan Rektor Unila Karomani, lebih dari lima politikus di DPR dan pejabat pemerintahan menitipkan maba di kampus negeri terbesar di Lampung itu.  Selain Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, ada Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, anggota komisi II dari Fraksi Nasdem Tamanuri, anggota komisi X dari Fraksi PKB M. Khadafi, Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Sulpakar, hingga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Sebagian nama itu pernah dipanggil KPK di tahap penyidikan. Di antaranya, Utut, Tamanuri, dan Sulpakar.  Ghufron menegaskan bahwa nama politisi dan pejabat yang muncul di persidangan dengan terdakwa Andi Desfiandi (penyuap Karomani) tersebut sudah disampaikan kepada penyidik KPK. Meski begitu, pihaknya belum sepenuhnya mendalami keterlibatan mereka. Sebab, informasi terkait titip-menitip tersebut baru sepihak dari Karomani atau sebatas keterangan yang belum menjadi fakta hukum. ”Itu (informasi dugaan titip mahasiswa oleh pejabat dan politisi, Red) baru menjadi keterangan dan informasi saja,” terang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut. ”Kecuali kemudian didukung alat bukti lain, dengan saksi yang lain, baru menjadi fakta hukum,” imbuhnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bahwa pihaknya bakal mengusut tuntas keterlibatan pejabat dan politisi yang terseret dalam kasus suap penerimaan maba jalur mandiri di Unila. Hanya, pengusutan itu harus dibarengi alat bukti yang mendukung pemberian dan penerimaan suap. ”Karena ada yang mengaku menerima, tapi yang memberi (suap) tidak (mengaku, Red). Tanpa ada keterangan saksi lain atau petunjuk-petunjuk lain, itu (konstruksi suap, Red) masih kurang,” tutur perwira tinggi (pati) polisi berpangkat Irjen tersebut.  Karyoto berpendapat, praktik titip-menitip maba itu masih wajar jika kedua pihak saling mengenal. Dalam konteks ini adalah pihak rektorat dan pejabat atau politisi. Namun, Karyoto menegaskan, titip-menitip itu akan bermasalah jika menjadi komoditas yang diperjualbelikan.  Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Kemendikbudristek Nizam meminta kasus di Unila tak digeneralisasi. Sebab, yang terjadi dalam kasus tersebut adalah penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri dalam seleksi masuk PTN. ”Penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri untuk memperkaya diri,” ujarnya.  Padahal, lanjut dia, dalam aturan jelas disampaikan bahwa seleksi masuk PTN tak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun permendikbud.  Dia pun menampik alasan perubahan seleksi masuk PTN yang dilakukan Kemendikbudristek terkait adanya dugaan penyelewengan di jalur mandiri. Terutama, kasus OTT rektor Unila. Nizam menegaskan, rencana perubahan seleksi masuk PTN direncanakan sejak akhir 2020. Hanya, waktu peluncurannya berdekatan dengan kasus OTT sehingga membuat banyak pihak salah persepsi. ”Bukan karena OTT Unila. Banyak yang salah sangka,” katanya.  Sementara itu, ditemui di Jakarta, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengamini adanya upaya pihak-pihak tertentu yang titip saat ada seleksi masuk PTN. Dia pernah mengalami dan menolak titipan-titipan tersebut.  ”Sering (nolak, Red). Kalaupun ada rekomendasi dari pejabat dan sebagainya, tapi tidak lolos passing grade dan syarat yang diberikan ya tentu nggak bisa kita loloskan. Kita sampaikan, fair saja,” tegasnya.  Proses seleksi mahasiswa baru di PTN, menurut dia, sengaja dibagi menjadi tiga kategori dengan tujuan masing-masing. Seleksi nasional berbasis prestasi dan tes dilaksanakan untuk memberikan kesempatan menyeluruh kepada siswa untuk masuk PTN. Sedangkan seleksi mandiri yang menjadi kewenangan rektor dilaksanakan agar pihak PTN bisa melakukan afirmasi terhadap kondisi dan dinamika di masing-masing daerah yang beragam.  Jalur mandiri juga dibutuhkan untuk subsidi silang. Mereka yang mampu bisa menyubsidi temannya yang kurang mampu. ”Pemerintah mewajibkan untuk menampung 20 persen mahasiswa kurang mampu. Faktanya, banyak PTN yang menampung lebih dari itu,” paparnya.  Dia mengakui, seusai kejadian OTT rektor Unila, Majelis Rektor PTN (MRPTN) dan Forum Rektor Indonesia (FRI) bekerja sama dengan KPK melakukan langkah-langkah untuk lebih menjaga transparansi pengelolaan dan proses seleksi di PTN.

KPK Cari Bukti Keterlibatan Pejabat-Politisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ott-unila.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR tiga anggota DPR ditangkap aparat mendadak tersebar di media sosial. Informasi itu menyebut tiga wakil rakyat tersebut terhubung dengan kasus Duren Tiga. Katanya, mereka ditangkap karena telah menerima suap dari mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo.  ’’3 ANGGOTA DPR RI PENERIMA S4AP FERDY SAMBO RESMI DITAHAN HARI INI,’’ tulis pengelola halaman Lidah Rakyat beberapa hari lalu. Dalam video tersebut juga tertulis keterangan bahwa ketiganya telah ditahan ’’hari ini’’. Tanpa menyertakan tanggal pasti pada keterangan tersebut.  Video berdurasi 11 menit itu menunjukkan kompilasi rekaman berbagai kejadian. Salah satunya pada awal video memperlihatkan situasi seperti konferensi pers yang dilakukan KPK. Sisanya, kompilasi itu berisi rekaman podcast dan penggalan video. Salah satunya menunjukkan rekaman mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo yang menyampaikan permohonan maaf (cutt.ly/3DewanDitangkap).  Tentu informasi itu penuh kejanggalan. Pasalnya, tak ada berita resmi tentang penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus Duren Tiga. Khususnya terhadap anggota DPR. Apalagi OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Berdasar penelusuran, video OTT KPK itu berkaitan erat dengan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ada beberapa tersangka. Salah satunya adalah rektor Universitas Negeri Lampung (Unila).  Video konferensi pers itu disampaikan langsung oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Judul video itu berbunyi, BREAKING NEWS! Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. Anda dapat melihatnya di cutt.ly/OTTRektor.  Sementara itu, perkembangan terbaru kasus OTT rektor Unila tersebut diberitakan jawapos.com, KPK telah mengamankan barang bukti elektronik dari penggeledahan di rumah tersangka Andi Desfiandi (AD). Andi merupakan pemberi uang suap kepada tersangka Rektor Unila Karomani di Lampung. Anda dapat membaca berita 26 Agustus 2022 tersebut di cutt.ly/SitaBBLagi.  Terkait perkembangan kasus Duren Tiga, aparat kepolisian telah menetapkan enam perwira Polri sebagai tersangka obstruction of justice. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Irfan Widyanto, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kompol Chuck Putranto. Anda dapat membaca berita jawapos.com pada 1 September di cutt.ly/6PerwiraTSK.  FAKTA  Tak ada sumber resmi tentang suap kepada tiga anggota DPR dalam kasus Sambo. Potongan video tentang OTT itu terkait dengan kasus suap rektor Universitas Negeri Lampung.

Video OTT Rektor Unila, tapi Diklaim Penahanan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/REKTOR-UNILA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti elektronik dari penggeledahan di rumah tersangka Andi Desfiandi (AD). Andi merupakan pihak swasta pemberi uang suap kepada tersangka Rektor Universitas Rektor Unila (Unila) Karomani di Lampung.  "Kamis (25/8), tim penyidik telah melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi kediaman tempat tinggal dari para pihak, yang diduga terkait dengan perkara ini di wilayah Lampung, dan benar satu di antaranya adalah kediaman tersangka AD," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (26/8) dikutip dari Antara.  Dari kegiatan penggeledahan itu, lanjutnya, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan antara lain barang bukti elektronik. Nantinya barang bukti tersebut akan digabungkan dengan bukti-bukti dari penggeledahan sebelumnya.  "Selanjutnya, segera dianalisis serta disita untuk melengkapi berkas perkara penyidikan para tersangka," tambah Ali.  Sebelumnya, Rabu (24/8), KPK telah mengamankan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar, berbagai dokumen administrasi kemahasiswaan, serta barang elektronik dari penggeledahan rumah tersangka Karomani dan beberapa pihak terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila Tahun Akademik 2022.  Pada Selasa (23/8), tim penyidik KPK juga mengamankan dokumen penerimaan mahasiswa baru dan data elektronik dari penggeledahan Gedung Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila.  Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan empat tersangka. Selain tersangka AD selaku pemberi suap, tiga tersangka lain selaku penerima suap ialah Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB).

KPK Sita Barang Bukti elektronik dari Penyuap Rektor Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220823-WA0080.jpg" alt="Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan penggeledahan di kantor pada sejumlah fakultas Universitas Negeri Lampung (Unila), Selasa (23/8). Tim penyidik mengamankan dokumen penerimaan mahasiswa dari hasil penggeledahan itu.  "Tim penyidik KPK (23/8) telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Unila diantaranya, kantor Fakultas Kedokteran, kantor Fakultas Hukum dan kantor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (24/8).  Hasil penggeledahan ini mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan data elektronik. Dokumen yang diamankan akan disita untuk selanjutnya dilakukan analisa.  "Tim segera lakukan analisis dan menyita sebagai barang bukti untuk perkara dimaksud," tegas Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat pihak tersangka di antaranya Rektor Unila, Karomani; Wakil Rektor I bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, Muhammad Basri; serta swasta, Andi Desfiandi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers menjelaskan, Karomani diduga memasang tarif Rp 100 juta sampai dengan Rp 350 juta untuk meluluskan seleksi mahasiswa baru tahun 2022.  "Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur Karomani," ujar Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8).  Karomani diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desfiandi sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani.  "Mualimin selanjutnya atas perintah Karomani mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp 150 juta dari Andi Desfiandi di salah satu tempat di Lampung," ungkap Ghufron.  Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp 575 juta.  Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani yang juga atas perintah Karomani uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.  AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.  KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Temukan Dokumen PMB dari Penggeledahan di Unila