<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-beraksi-di-tenggarong-lagi-giliran-blp-setkab-kukar-digeledah_m_160604.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arief Rinaldi (AR), putra Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. &ldquo;Dalam pemeriksaan terhadap saksi AR, penyidik mendalami informasi terkait dugaan aliran dana,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (5/12). Selain Arief, penyidik juga turut memeriksa tiga saksi lain, yakni Emma Suhartini yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, notaris Eddy Dwi Pribadi, serta Istiqomah Iskandar yang bekerja di sektor swasta. Pemeriksaan terhadap para saksi itu berlangsung di Polda Kalbar, pada Kamis (4/12). Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah dan memeriksa Gubernur Kalbar Ria Norsan. KPK mengamankan barang bukti dari upaya paksa penggeledahan tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan perkara ini berkaitan dengan Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah dua periode, pada 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018.&nbsp; &ldquo;Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Asep mengamini sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Namun, KPK masih mendalami apakah ada keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek. &ldquo;Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga. Kita sedang mendalami itu terkait dengan proyek itu,&rdquo; ujarnya. Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK menduga Ria Norsan tahu terkait dugaan penyimpangan saat masih menjabat sebagai bupati. &ldquo;Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa,&rdquo; jelasnya. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting, antara lain Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus (19/8) dan mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo (20/8). Selain itu, penyidik juga telah menggeledah 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arief Rinaldi (AR), putra Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan

KPK Cecar Anak Gubernur Kalbar Terkait Dugaan Aliran Dana Proyek Jalan Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan mengapa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan bukan pada hari kerja, melainkan Sabtu (4/10). Ria Norsan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton terkait dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Ia menyebut, Ria Norsan diperiksa pada hari libur, lantaran banyaknya saksi yang harus diperiksa. "Karena memang penyidik pada pekan kemarin secara maraton melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan jumlahnya cukup banyak, baik dari pihak swasta, pihak PNS atau ASN di pemerintah Kabupaten Mempawah, jadi memang banyak yang dilakukan pemeriksaan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/10). Ria Norsan didalami soal proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK) yang diduga uang itu untuk pembangunan jalan yang berujung rasuah. Mengingat, saat peristiwa rasuah terjadi, Rian Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah. Disinyalir, DAK yang seharusnya untuk pembangunan jalan malah berujung rasuah. "Nah terkait dengan kapasitas sebagai bupati tentu didalami terkait itu, terkait dengan proses-proses perencanaan pengajuan DAK, karena memang proyek ini bersumber dari anggaran DAK," cetusnya. Pemeriksaan terhadap Ria Norsan untuk menambah alat bukti kasus dugaan korupsi pembangunan jalan pada Dinas PUPR Pemkab Mempawah tahun anggaran 2015. Terlebih, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Sehingga kalau kita flashback, KPK sebelumnya juga melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak di Kementerian/ Lembaga di pusat ya, seperti Kementerian Keuangan, kemudian dari DPR atau dari Banggar," tegasnya. Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan perkara ini berkaitan dengan Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah dua periode, pada 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018. "Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Asep mengamini sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Namun, KPK masih mendalami apakah ada keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek. "Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga. Kita sedang mendalami itu terkait dengan proyek itu," ujarnya. Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK menduga Ria Norsan tahu terkait dugaan penyimpangan saat masih menjabat sebagai bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," pungkasnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan diperiksa KPK di hari libur terkait dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah.

Alasan KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan di Hari Libur: Saksinya Banyak dari Swasta hingga ASN Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti kasus dugaan korupsi peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Hal ini setelah penyidik KPK menggeledah rumah dinas dan kediaman pribadi dari Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan. Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK, pada pekan kemarin. Tak hanya kediaman Ria Norsan, penyidik turut menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah Erlina, istri dari Ria Norsan. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada pekan lalu Penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalbar, dan rumah pribadi Sdr. RN," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (29/9). "Dalam penggeledahan tersebut Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini," sambungnya. KPK akan melakukan analisa dari setiap barang bukti yang diamankan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menambah titik terang kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah. "Barang bukti ataupun dokumen yang diamankan dan disita akan didalami dan dianalisa penyidik, untuk membantu mengungkap agar perkara ini menjadi terang," tegasnya. Meski demikian, KPK tidak mengungkap secara rinci barang bukti apa saja yang diamankan dari objek lokasi penggeledahan. "Adapun, saat ini kami belum bisa menyampaikan secara rinci barang-barang yang diamankan dan disita tersebut," imbuhnya. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan perkara ini berkaitan dengan Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah dua periode, pada 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018.&nbsp; "Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Asep mengamini sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Namun, KPK masih mendalami apakah ada keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek. "Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga. Kita sedang mendalami itu terkait dengan proyek itu," ujarnya. Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK menduga Ria Norsan tahu terkait dugaan penyimpangan saat masih menjabat sebagai bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," jelasnya. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting, antara lain Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus (19/8) dan mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo (20/8). Selain itu, penyidik juga telah menggeledah 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025. &nbsp; &nbsp;

KPK menggeledah rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan, temukan barang bukti dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Mempawah.

Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_-KPK-Tahan-Eks-Direktur-Utama-PT-Hutama-Karya-Bintang-Perbowo_SALMAN-TOYIBI-3JPG-2912414660.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dalam pekan ini. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas PUPR di Kabupaten Mempawah. Tak hanya itu, penyidik turut menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah Erlina, istri dari Ria Norsan. &ldquo;Benar, pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/9). KPK menjelaskan langkah itu untuk mencari bukti tambahan dari dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah.&nbsp; "Kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah," ujar Budi. Budi menekankan, pihaknya juga turut memeriksa sejumlah saksi pada hari ini di Polda Kalbar. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menambah titik terang dari sengkarut kasus tersebut. "Sejumlah saksi juga diperiksa di Polda Kalbar, termasuk Ria Norsan dan Erlina yang sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi," tegasnya. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyebut kasus ini terjadi saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah periodr 2009&ndash;2018. KPK memastikan sudah ada tersangka dari unsur Kepala Dinas, sementara potensi keterlibatan Ria Norsan masih didalami. &ldquo;Setiap proyek pembangunan jalan pasti sepengetahuan kepala daerah. Pemeriksaan kemarin untuk mendalami apakah ada kebijakan yang menyimpang,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/9). Dalam penyidikan ini, KPK telah menggeledah sedikitnya 16 lokasi, di antaranya Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada April 2025. Kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 40 miliar. &nbsp;

KPK geledah rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan.

KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/RhIlAf0SIJ23PgcLQySmbTVP3jQPgDy78qteWoLn-456628720.jpg" alt="Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tahun 2015, Ahmadi Noor Supit usai diperiksa KPK, Selasa (9/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tahun 2015, Ahmadi Noor Supit usai diperiksa KPK, Selasa (9/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tahun 2015, Ahmadi Noor Supit, terkait dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa (9/9). Proyek tersebut diduga menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang prosesnya dibahas di DPR RI. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan keterangan Supit dibutuhkan untuk menelusuri proses penganggaran dalam proyek pembangunan jalan yang tengah disidik lembaga antirasuah itu. "Saksi didalami terkait proses penganggaran dalam proyek pembangunan jalan tersebut, yang anggarannya bersumber dari DAK," kata Budi kepada wartawan, Rabu (10/9). Menurut Budi, KPK masih membuka kemungkinan memanggil sejumlah pihak lain, baik dari daerah maupun pemerintah pusat. "KPK tidak hanya mendalami keterangan dari para saksi di pemerintah daerah, namun permintaan keterangan juga dilakukan kepada para pihak di pemerintah pusat," ujarnya. Sementara, Ahmadi Noor Supit usai menjalani pemeriksaan, membenarkan dirinya ditanya penyidik terkait alur pengusulan hingga pelaksanaan alokasi DAK Tugas Pembantuan Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015. "Lebih kepada mekanisme pengambilan keputusan di anggaran," ucap Supit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9). Ia menjelaskan, mekanisme pembahasan DAK dilakukan bersama mitra kerja DPR, dalam hal ini Kementerian PUPR. "Itu kan APBNP, jadi APBNP itu di banggar itu tidak ada proposal baru. Proposal pengajuan itu di Kementerian PUPR dan itu dibahasnya sama mitra kerja," jelasnya. Saat ini proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah tersebut tengah dalam pengusutan KPK karena diduga bermuatan praktik rasuah. KPK menduga, proyek tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 miliar.

KPK memeriksa Ahmadi Noor Supit terkait dugaan korupsi proyek DAK Mempawah yang merugikan negara Rp 40 miliar.

KPK Cecar Ahmadi Noor Supit Soal DAK Proyek Mempawah yang Diduga Rugikan Negara Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-2308188231.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan yang pernah menjabat sebagai Bupati Mempawah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam masa pemerintahan Ria Norsan saat menjabat Bupati. Lembaga antirasuah tengah mendalami soal proses pengusulan, mekanisme pengadaan, hingga pencairan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transfer ke Daerah (TUD). &ldquo;Di antaranya didalami terkait dengan pengusulan anggaran. Karena proyek ini terkait dengan DAK TUD di Kabupaten Mempawah,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/8). KPK telah memeriksa Ria Norsan, pada Jumat (22/8). Bahkan, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana dan seorang pensiunan PNS bernama Hasanudin.&nbsp; Menurut Budi, keterangan dari para saksi sangat penting untuk menelusuri praktik rasuah di Dinas PUPR Mempawah, khususnya menyangkut perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga realisasi proyek. &ldquo;Sehingga memang dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang juga mengetahui prosesnya, yaitu mantan bupati, wakil bupati, dan juga PNS di Kabupaten Mempawah,&rdquo; tegasnya. KPK menduga proyek tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 40 triliun. Pada April 2025, penyidik juga telah melakukan penggeledahan pada 16 lokasi berbeda di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak untuk mengumpulkan bukti tambahan. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap secara rinci identitas maupun konstruksi perkara tersebut.

KPK mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah yang melibatkan Ria Norsan dan pejabat lainnya.

Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah, KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Ria Norsan saat Jabat Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi6-604319661.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengingatkan lembaga antirasuah tidak boleh ragu menjerat siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Termasuk dugaan keterlibatan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang namanya terseret dalam perkara tersebut. &ldquo;Kalau dipanggil karena kekuatan buktinya, ya gimana juga. Kan itu ongkos tiket saja bolak-balik sudah berapa,&rdquo; kata Saut kepada wartawan, Rabu (27/8). Ia meyakini, KPK serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 40 miliar. Saut menduga kuat, penyidik sudah menemukan bukti keterlibatan Ria Norsan. &ldquo;Saya pikir KPK serius dan KPK sudah melihat bukti, kayaknya begitu menurut saya,&rdquo; ucapnya. Saut juga menyoroti langkah KPK yang telah menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Barat serta memeriksa Ria Norsan selama 12 jam pada Kamis (21/8). Bagi dia, hal itu menandakan adanya jejak peran sang gubernur dalam perkara tersebut. &ldquo;Nanti tinggal klarifikasi, ditunggu saja. Jadi dikawal supaya sesuai dengan apa yang dimaksud Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto): saya kejar koruptor sampai ke ujung dunia,&rdquo; tegas Saut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah rekening milik Ria Norsan telah diblokir penyidik KPK. Selain itu, sejak April 2025, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Kasus korupsi yang sedang diusut terkait proyek pembangunan jalan saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah. Hal ini dibenarkan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur. &ldquo;Saya kasih gambaran, perkara ini terjadi ketika yang bersangkutan masih jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur. Perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jumat (22/8). Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang menyadang status tersangka. &nbsp;

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ingatkan KPK untuk serius usut dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, Kalbar.

Eks Pimpinan Ingatkan KPK Tak Ragu Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-3JPG-366451235.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak segan menaikkan status hukum Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Pasalnya, kasus itu diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 40 miliar. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyatakan peningkatan status hukum dilakukan jika penyidik telah merampungkan pengumpulan bukti terkait dugaan keterlibatan Ria Norsan dalam kasus tersebut. &ldquo;Tentunya pada saatnya nanti ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk dialihkan statusnya, ya kita akan segera mengalihkan statusnya,&rdquo; kata Asep kepada wartawan, Selasa (26/8). Asep mengakui, penyidik kini tengah berupaya keras mengumpulkan bukti dan informasi terkait peran Ria Norsan. Salah satunya melalui pemeriksaan terhadap Ria Norsan yang sudah dilakukan, pada Kamis (21/8). &ldquo;Nah, pemeriksaan-periksaan terhadap yang bersangkutan juga salah satu upaya kita untuk menggali informasi dari yang bersangkutan,&rdquo; ujarnya. Selain memeriksa saksi, KPK juga mengirimkan tim penyidik untuk menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Barat. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara guna mendalami peran Ria Norsan. &ldquo;Kami beberapa kali penyidik itu ke sana, kita berapa kali juga melakukan penggeledahan dan lain-lain,&rdquo; tegas Asep. Dalam pengusutan kasus ini, KPK terus memeriksa sejumlah saksi. Pada hari ini, KPK memanggil pensiunan PNS, Hasanudin, sebagai saksi.&nbsp; Disinyalir, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang pihak swasta. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci identitas para tersangka tersebut. &nbsp; &nbsp;

KPK terus dalami dugaan korupsi proyek jalan Mempawah, Kalimantan Barat. Ria Norsan terancam status hukum baru.

KPK Cari Alat Bukti Kuat Terkait Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Korupsi Proyek Jalan Mempawah