<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis kabar yang menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Informasi itu sebelumnya disampaikan anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini untuk tersangka e-KTP masih dua orang yang sedang berjalan," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua tersangka yang itu yakni, Paulus Tannos (PT) dan Miryam S Haryani (MSH). Paulus saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tengah dicari keberadaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih perkara yang lama dengan inisial PT dan MSH baru dua itu. Belum ada tambahan lagi," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Selasa (19/11). Dia dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek e-KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seusai diperiksa, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasua korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Agun menyebut, KPK diduga menetapkan dua tersangka baru dari kasua korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa, kasus 15 tahun yang lalu KTP elektronik untuk tersangka baru. Namanya enggak bisa saya sebut," ucap Agun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait identitas dua tersangka itu. Mengingat dirinya hanya diperiksa sebatas sebagai sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya kan hanya diminta keterangan untuk dua tersangka baru," urai Agun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP itu. "Tanya ke jubir aja, saya nggak berani. Kalau sudah masuk penyidikan tanya petugas," pungkas Agun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tim penyidik KPK telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Selasa (19/11).

KPK Bantah Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Korupsi-PNRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyangkal turut merugikan negara dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Pernyataan ini disampaikan Isnu Edhi Wijaya saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/10) malam.  Insu menyebut, tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya tidak berdasar dan terkesan dipaksakan. Dia menegaskan, sudah pensiun sebagai Dirut PNRI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI sejak 14 Mei 2013.  "Jika saya mau korupsi dan keinginan untuk korupsi, tentu hanya bisa saya lakukan ketika menjadi ketua konsorsium dan menjadi Dirut PNRI," kata Isnu.  Menurut Isnu, tuduhan JPU justru memberikan penegasan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi selama mengerjakan proyek pengadaan e-KTP. Dia menyebut, dalam persidangan tidak ada satupun fakta adanya aliran fee yang mengalir ke dirinya maupun ke Perum PNRI.  “Terungkap juga tidak ada aliran fee dari rekening konsorsium dan manajemen bersama,” tegas Isnu.  Isnu mengungkapkan, saat memenangkan tender proyek pengadaan e-KTP, memang menyadari ancaman korupsi bisa terjadi dan dilakukan berbagai pihak. Karena itu, dirinya berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan sebaik-baiknya mengedepankan kejujuran dan mencegah terjadinya perbuatan korup dengan menginisiasi pakta integritas.  Di dalam pakta integritas, memberikan pernyataan bahwa seluruh anggota konsorsium dilarang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila melanggar menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.  “Tidak hanya di konsorsium di dalam Perum PNRI pun saya melakukan hal yang sama memberikan peringatan kepada direksi agar menghindari perbuatan korup dan menegakan integritas,” jelasnya.  Sebelumnya, mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya dan PNS BPPT Husni Fahmi dituntut 5 tahun pidana penjara oleh JPU KPK. Keduanya juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.  Husni Fahmi dalam paket pengadaan proyek e-KTP diperkaya sebesar USD 20 ribu. Dugaan korupsi e-KTP ini juga disebut memperkaya (Perum PNRI) dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya.  Akibat perbuatannya, keuangan negara dalam kasus e-KTP diugikan sebesar Rp 2,3 triliun. Perbuatan ini juga dilakukan bersama-sama dengan Andi Narogong, Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Wahyudin Bagenda dan Johanes Marliem.  Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus E-KTP, Isnu Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politisi-golkar-sebut-nazarudin-berkhayal-soal-anggaran-dana-e-ktp_m_189934.jpeg" alt="Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP Kamis (11/01) Intan Piliang/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP Kamis (11/01) Intan Piliang/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng disebut-sebut dalam amar putusan Markus Nari terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Majelis hakim menyatakan, Mekeng menerima uang USD 1 juta dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.  "Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari, dan jaksa KPK tidak menjadikan Melchias Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima uang dari Irvanto," kata Hakim Emmilia Djaja Subagja membacakan amar putusan terhadap Markus Nari di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Majelis hakim pun menyatakan, Markus Nari tidak pernah menerima USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong selaku pemenang konsorsium proyek e-KTP. Namun, hakim mengatakan Irvanto hanya menyerahkan uang tersebut kepada Mekeng.  "Karena Markus Nari dan Jaksa tidak menghadirkan Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima dari Irvanto," ucap Emmilia.  Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari perbuatan Markus Nari terkait proyek e-KTP. Atas perbuatan itu, Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Menanggapi hal ini, mantan Badan Anggaran DPR RI Melchias Mekeng membantah menerima uang sebesar USD 1 juta dari Irvanto. Mekeng mengaku tidak mengenal keponakan Setya Novanto tersebut.  "Sampai detik ini, tidak pernah bertemu dan mengenal yang namanya Irvanto dalam perkara Markus Nari. Saya tidak pernah dipanggil menjadi saksi di persidangan," ucap Markus.  Menurut Mekeng, uang pengganti yang dibebankan kepada Markus hanya USD 400 ribu. Oleh karenanya, Mekeng menegaskan tidak pernah menerima aliran uang proyek e-KTP.  "Jadi tidak ada pemberian uang ke saya oleh siapapun, saya harap bisa fair dalam melihat masalah ini," tegas Mekeng.  Untuk diketahui, mantan anggota DPR RI Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, politikus Partai Golkar itu menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).  "Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Selain itu, Majelis hakim juga meminta agar Markus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari proyek pengadaan e-KTP.  "Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun," tukas Frangky.

Hakim Sebut Melchias Mekeng Terima USD 1 Juta Terkait Proyek e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Ganjar-di-KPK-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo rampung menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam lamanya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa terkait kasus mega proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret politikus Golkar Markus Nari.  Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyatakan dirinya diperiksa terkait proses anggaran proyek e-KTP yang saat itu bergulir di Komisi II. "Untuk saksi pak Markus lebih pada proses penganggaran, proses dana tahapan-tahapan itu aja," kata Ganjar saat keluar dari ruang penyidik KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/5).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan tidak ada pertanyaan yang baru dari proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Menurutnya pertanyaan penyidik sama seperti tersangka e-KTP sebelumnya.  "Enggak ada yang baru (hanya teknis proses anggaran)," ucap Ganjar.  Kendati namanya masuk dalam surat dakawaan e-KTP, Ganjar kembali membantah dirinya terlibat dalam praktik koruptif tersebut. Padahal dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut terima uang USD 520 ribu.  "Jangan diulang, nanti judgmen anda keliru," tegas Ganjar.  Dalam perkara ini KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.  Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.   KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.  Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.   Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.  Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda.

Ganjar Kembali Bantah Dapat Kucuran Duit Proyek e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fee-proyek-e-ktp-mengalir-ke-kantong-mantan-mendagri-era-sby_m_200043.jpeg" alt="Mantan Mendagri di era Presiden SBY Gamawan Fauzi disebut dalam sidang Tuntutan Setya Novanto telah menerima fee proyek e-KTP." width="100%">
<figcaption>Mantan Mendagri di era Presiden SBY Gamawan Fauzi disebut dalam sidang Tuntutan Setya Novanto telah menerima fee proyek e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali muncul dalam pada sidang tuntutan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.&nbsp; Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membacakan tuntutan itu menyebut Gamawan Fauzi diduga menerima fee proyek e-KTP sebesar lima persen. Uang itu dikirim dari PT Sandipala Artha Putra melalui adiknya Asmin Aulia dalam rangka memenangkan Konsorsium PNRI. Pemberian fee kepada Gamawan merupakan hasil pertemuan sejumlah pengusaha yakni Direktur Quadra Solution Anang Sugiana, Andi Agustinus, Paulus Tannos dari Direktur PT Sandipala Arthaputra,&nbsp; Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem dan&nbsp; Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya. "PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh," kata JPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (29/3). Tak hanya itu, nama Gamawan dalam tuntutan terdakwa Setnov juga disebut sebagai pihak yang perbuatannya untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dengan menerima pemberian dari proyek e-KTP. "Gamawan Fauzi menerima uang sebesar Rp 50 juta, satu unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Brawijaya III melalui Asmin Aulia," ungkap jaksa. Pemberian ini diduga terkait dengan penetapan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Dimana pada 21 Juni 2011, Gamawan menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5.841.896.144.993,00. Penetapan itu ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak pada 1 Juli 2011. Tak hanya itu, Gamawan juga diduga sebagai pengusul agar proyek e-KTP dibiayai oleh APBN dengan cara mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Gamawan meminta untuk mengubah sumber pembiayaan e-KTP yang semula dibiayai pinjaman hibah luar negeri menjadi murni APBN. Munculnya nama Gamawan dalam kasus e-KTP tidak hanya sekali ini saja disebut. Sebelumnya pada sidang dakwaan sidang Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana, Rabu 28 Maret 2018, nama Gamawan juga disebut menerima hadiah terkait proyek e-KTP.&nbsp; Selan itu, dalam dakwaan Setya Novanto, dakwaan pengusaha Andi Narogong dan dua mantan pejabat Dukcapil Kemendagri, Irman serta Sugiharto, nama Gamawan ikut juga disebut.

Fee Proyek e-KTP Mengalir ke Kantong Mantan Mendagri era SBY?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dengar-setya-novanto-terlibat-proyek-e-ktp-pengusaha-ini-pilih-mundur_m_165100.jpeg" alt="Wirawan Tanzil, salah satu pengusaha yang sempat ikut dalam tender e-KTP." width="100%">
<figcaption>Wirawan Tanzil, salah satu pengusaha yang sempat ikut dalam tender e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu saksi yang dihadirkan di sidang lanjutan korupsi e-KTP adalah Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo (ACI), Wirawan Tanzil.&nbsp; Wirawan bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/10). Dalam kesaksiannya, Wirawan mengaku mundur dari proyek pengadaan e-KTP. Hal itu dia lakukan karena tahu ada keterlibatan Setya Novanto dalam proyek bernilai Rp 5,9 triliun itu. &ldquo;Ketika itu saya pilih mengundurkan diri karena waktu itu saya lihat situasi tidak enak, lalu saya diberitahu (ada Setya Novanto), ya saya mengundurkan diri," ucap Wirawan kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar. Wirawan juga mengaku dirinya mendapat kabar bahwa PT Murakabi Sejahtera adalah perusahaan yang dimiliki oleh Setya Novanto. Informasi itu kata dia didapat dari salah satu anggota konsorsium, yakni Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan. Diketahui juga bila PT Murakabi Sejahtera adalah salah satu anggota konsorsium yang dibentuk oleh terdakwa Andi Narogong.&nbsp; Sementara Wirawan merupakan penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek Cogent. Wirawan juga menuturkan, sekitar Juni 2010, sebelum dilakukan pelelangan, dilakukan pengujian perangkat dan output atau proof of concept (POC). Kemudian, dilakukan pengujian kartu chip dan pengujian AFIS dengan melakukan uji perekaman. POC itu meliputi pengujian simulasi layanan e-KTP dan pengujian pencetakan blangko e-KTP. Wirawan menyebut bila pengujian itu diinisiasi oleh Andi Narogong. Ketika itu uji kompetensi digelar di sebuah apartemen di Kasablanka, Jakarta Selatan. Sedianya, dalam POC akan diuji coba dua produk yang memiliki sistem perangkat lunak AFIS. Masing-masing yakni, merk Cogent Biometrics dan merk L-1 Identity Solutions yang ditawarkan oleh Johannes Marliem. Namun, dalam pelaksanaan uji coba, pihak produk L-1 tidak datang. Menurut Wirawan, beberapa orang menginformasikan bahwa produk L-1 belum siap. Hingga akhirnya, produk merek L-1 yang ditawarkan Johannes Marliem tersebut digunakan untuk proyek e-KTP. Sebelumnya dalam kasus ini, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR, untuk tahun anggaran 2011-2013.&nbsp;

Dengar Setya Novanto Terlibat Proyek e-KTP, Pengusaha Ini Pilih Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kpk-jadwal-ulang-pemanggilan-novanto-mirwan-amir-ditunggu-hingga-sore_m_142627.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir yang dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (7/7) untuk pemeriksaan pada dugaan kasus korupsi e-KTP mangkir. Kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Novanto tidak hadir karena sakit. Pemberitahuan itu disampaikan melalui surat Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR yang ditandatangani langsung oleh Novanto. Sementara untuk Mirwan, penyidik komisi antirasuah masih menunggu kehadirannya hingga sore ini. "Kita masih tunggu sore nanti," ujarnya d Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Soal apakah surat sakit Novanto disertai dengan surat dari dokter, Febri enggan mengatakannya saat ini. "Nanti kita sampaikan informasi sore ini," sebut dia. Namun yang pasti, untuk saksi yang tidak hadir hari ini, akan dijadwalkan ulang pemanggilannya sesuai dengan kebutuhan pemanggilan dalam proses penyidikan. "Nanti kita koordinasikan lanjut ke internal kapan pemanggilan akan dilakukan kembali," tutur dia. Di sisi lain Febri berharap, untuk pemanggilan berikutnya, Novanto maupun saksi e-KTP lainnya bisa memenuhi panggilan tersebut. "Itu lebih baik daripada tidak hadir sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi informasi-informasi lebih lanjut," pungkasnya. (dna/JPG)

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Novanto, Mirwan Amir Ditunggu Hingga Sore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/deddy-mizwar-proyek-e-ktp-bisa-sekalian-buat-penduduk-australia_m_121068.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Skandal korupsi mega proyek e-KTP yang menjerat sejumlah anggota DPR dinilai sangat memalukan. Sebab, proyek senilai lebih dari Rp 5 triliun itu berkaitan dengan hajat orang banyak.&nbsp; Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. &nbsp; "Semua mencuat begitu saja. Efeknya luar biasa besar, karena seluruh warga seluruh Indonesia kena imbasnya. Ini hal yang paling memalukan. Dengan anggaran Rp 2,3 triliun ini mungkin bisa (buat) e-KTP penduduk Australia sekalian," jelas Deddy kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/4). Terkait itu pihaknya berharap pemerintah pusat dapat segera menuntaskan kasus tersebut. Pihaknya khawatir kasus E-KTP akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak Jawa Barat 2018 mendatang. "Disdukcapil sekarang kan memang ga ada E-KTP yang baru, blankonya kan belum ada dari pusat. Kalau itu bisa ada lebih cepat kan lebih baik untuk ektp. Sekarang tergantung dari pusat. Blankonya belum ada ya ga bisa," katanya. Dikatakannya pihaknya sulit untuk mendorong agar masalah E-KTP di Jawa Barat bisa terlaksana dengan baik, apalagi kewenangan masalah E-KTP ada ditangan pemerintah pusat. "Semua dari sana. Bermasalah juga dari sana. Saya kira mereka sudah tahu bukan hanya Jawa Barat tapi di indonesia serentak 2018 semuanya. Resikonya apa juga sudah tahu. Mudah-mudahan enggak ada unsur kesengajaan mengulur ulur waktu, oleh pihak-pihak tertentu," katanya. Oleh karena itulah pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan masalah pengadaan E-KTP sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pilkada serentak Jawa Barat 2018. "Kita harapkan masalah E-KTP ini segera diselesaikan,"tandasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Deddy Mizwar: Proyek e-KTP Bisa Sekalian buat Penduduk Australia 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi proyek e-ktp

Berita Terkini