<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/sidang-lembong-1523830218.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat hadir memasuki ruang sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi impor gula mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong. (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat hadir memasuki ruang sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi impor gula mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong. (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Keributan terjadi menjelang gelaran sidang pembacaan vonis majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7). Pantauan JawaPos.com di lokasi, insiden keributan itu lantaran massa pendukung dari Tom Lembong mendesak masuk ke dalam ruang sidang. Mereka menyuarakan agar Tom Lembong dibebaskan dari kasus dugaan korupsi impor gula. "Free free Tom Lembong, free free Tom Lembong," teriak massa pendukung Tom. Mereka ingin merangsek masuk ruang sidang yang tengah dijaga ketat aparat kepolisian. Kehebohan massa pendukung membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian. Tidak lama setelahnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat hadir memasuki ruang persidangan. Anies yang merupakan sahabat dari Tom Lembong ingin mendengar secara langsung pembacaan vonis hakim di ruang persidangan. Anies tiba di PN Jakpus sekitar pukul 13.47 WIB. Anies merangsek masuk di tengah kerumunan massa pendukung sidang Tom Lembong. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara selama tujuh tahun atas dugaan korupsi dalam pengurusan izin impor gula yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 578 miliar. Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair enam bulan kurungan. Tom Lembong dituntut melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Keributan terjadi menjelang sidang pembacaan vonis Tom Lembong, dihadiri Anies Baswedan, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jelang Putusan Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Terjadi Keributan Massa hingga Dihadiri Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/44_janji-2463313056.png" alt="MEMBAWA HARAPAN: Ganjar Pranowo hadir dalam acara Future Heroes yang digelar Full Gospel Business Mens" width="100%">
<figcaption>MEMBAWA HARAPAN: Ganjar Pranowo hadir dalam acara Future Heroes yang digelar Full Gospel Business Mens</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tepuk tangan para pengusaha bergemuruh di Balai Sarbini Jakarta pada Sabtu (28/10). Wajah mereka tampak semringah seolah melihat secercah harapan saat kedatangan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo. Ratusan pengusaha yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men&rsquo;s Fellowship International (FGBMFI) berkumpul dalam acara Future Heroes. Ganjar diundang sebagai pemateri untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait Indonesia. Ganjar tampil memukau dengan ide dan gagasannya yang cemerlang untuk menjadikan Indonesia unggul. Beberapa isu yang dibahas Ganjar, misalnya pemberantasan korupsi, kemudahan perizinan, hingga perpajakan, membuat para pengusaha memberikan tepuk tangan meriah. &rdquo;Pak Ganjar pemimpin yang merakyat, berdedikasi, brilian, kreatif, aktif, dan atentif. Dan yang paling penting, beliau mengerti aspirasi rakyat,&rdquo; kata National President FGBMFI Dalie Sutanto. Dia mengatakan, apa yang disampaikan Ganjar sesuai dengan yang dirasakan dan diharapkan para pengusaha. Karena itu, Dalie berharap Ganjar benar-benar bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. &rdquo;Tentu kami senang sekali. Kami mengharapkan apa yang disampaikan Pak Ganjar bisa terwujud untuk kemajuan bangsa kita,&rdquo; tegasnya. Dalam acara tersebut, Ganjar menyampaikan beberapa visi-misinya untuk Indonesia. Di antaranya, peningkatan anggaran negara, pemberantasan korupsi, dan digitalisasi sistem pemerintahan. &rdquo;Saya dan Pak Mahfud itu punya kegelisahan yang sama. Kenapa republik ini tidak berintegritas? Korupsi di mana-mana, pengusaha sudah bayar pajak tapi terus dikejar-kejar, perizinan sulit, dan lainnya. Bagaimana kita bisa maju kalau masih seperti ini?&rdquo; jelas Ganjar. Untuk itu, pihaknya akan fokus menyelesaikan problem-problem tersebut ketika mendapat amanah dari masyarakat Indonesia. Hal yang utama dilakukan adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika korupsi disikat, izin dipermudah, pajak dikelola dengan benar dan menggunakan sistem digital, tentu potensi kebocoran anggaran negara, lanjut Ganjar, bisa ditekan. Ending-nya, anggaran bisa dilipatgandakan untuk kemakmuran rakyat. &rdquo;Dan ini agenda reformasi yang sampai hari ini masih menjadi PR besar ya. Mereka para pengusaha itu dipersulit, ada pungli, ada korupsi. Maka, yang mesti dilakukan ya disikat dengan tindakan tegas, di samping kita terus melakukan perbaikan sistem dan edukasi,&rdquo; terangnya. Ganjar sudah berdiskusi banyak dengan pasangannya, Mahfud MD, terkait hal itu. Dan, Ganjar memastikan bahwa keduanya sudah punya pandangan yang sama dalam isu besar itu. &rdquo;Satu dalam membangun integritas. Harus ada penegakan hukum yang lebih tegas sehingga sistem akan tertata jauh lebih baik. Dengan begitu, dunia usaha akan muncul dengan sendirinya karena mereka mendapatkan pelayanan yang the best,&rdquo; tandasnya. (als/c7/wir)

Beberapa isu yang dibahas Ganjar, misalnya pemberantasan korupsi, kemudahan perizinan, hingga perpajakan, membuat para pengusaha senang.

Ganjar Janji Sikat Koruptor Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-14-at-12.14.10.jpeg" alt="Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna minta jatah dana kepada pemilik Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda Hutama Yonathan sebesar Rp 3.297.189.746. Dana  tersebut untuk memuluskan perizinan proyek rumah sakit.  Jaksa Penuntut Umum KPK Budi Nugraha mengatakan, permintaan Ajay itu merupakan 10 persen dari nilai kontrak keseluruhan pembangunan. Permintaan jatah itu disebut sebagai bagian biaya koordinasi terkait perizinan.  ”Bahwa nilai kontrak pembangunan gedung B RSU Kasih Bunda sangat besar. Sehingga, terdakwa minta bagian fee koordinasi terkait perizinan sebesar 10 persen dari nilai kontrak tersebut atau senilai Rp 3.297.189.746,” kata Budi seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4).  Namun hingga ditangkap KPK dan dinyatakan sebagai tersangka, Ajay didakwa baru menerima suap dengan total Rp 1.661.250.000 dari sejumlah pemberian yang dilakukan secara bertahap. Pemberian itu diduga diterima Ajay dalam rentang waktu Mei hingga November 2020.  ”KPK mendakwa Ajay patut diduga menerima hadiah berupa uang itu, agar tidak mempersulit perizinan pembangunan RS tersebut,” ujar Budi.  Dalam dakwaannya, Budi menjelaskan, Ajay yang terlebih dahulu mencari Hutama Yonathan, setelah mendengar rencana pembangunan di RS Kasih Bunda di Kota Cimahi itu. ”Pada 2018, mengetahui adanya pengajuan izin pembangunan RSU Kasih Bunda, terdakwa meminta temannya, Dominikus Djoni Hendarto, yang merupakan direktur PT Ledino Mandiri Perkasa, untuk menghubungi dan mempertemukannya dengan Hutama Yonathan,” tutur Budi.  Akhirnya Ajay bertemu dengan Hutama pada 2018 di sebuah kafe sekaligus restoran di Jalan Garuda, Kota Bandung. Saat itu Ajay didakwa menyampaikan permintaan atau jatahnya terkait proyek Hutama tersebut.  ”Selain membicarakan terkait pengajuan izin prinsip dan IMB pembangunan RSU Kasih Bunda, terdakwa meminta kepada Hutama agar proyek pekerjaan pembangunan RSU Kasih Bunda dikerjakan pengusaha yang direkomendasikan terdakwa,” papar Budi.  Kasus korupsi suap yang menjerat Ajay itu diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Kemudian didakwa dengan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nGisoUtjssE

KPK Sebut Wali Kota Cimahi Minta Jatah Rp 3,2 Miliar Perizinan RS