<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/JKT_Hasto-Kristiyanto-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI_-19JPG-265318389.jpg" alt="Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Dorongan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto secara profesional terus muncul. Terbaru, Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menyampaikan bahwa KPK tidak boleh pandang bulu dalam penanganan kasus tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Asrinaldi, penanganan kasus itu akan menjadi bukti bahwa KPK selama ini tidak pilih-pilih dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Dia menyatakan bahwa setiap orang memiliki derajat yang sama di mata hukum. Karena itu, Lembaga Antirasuah harus menuntaskan penanganan kasus tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Hukum tidak mendiskriminasi orang atau warga negara terkait dengan kasus yang terlibat. Artinya warga negara itu sama di mata hukum siapapun orangnya,&rdquo; terang dia pada Rabu (12/2).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Asrinaldi menyebutkan, kerja-kerja profesional KPK dalam penegakan hukum bakal menghilangkan anggapan dan persepsi negatif yang masih ada di masyarakat. Dia tidak ingin, publik terus menilai bahwa pihak-pihak yang memiliki kuasa bisa mempermainkan kasus. Sementara masyarakat biasa tidak berdaya saat berhadapan dengan hukum.</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015630856/penuhi-unsur-perbuatan-jahat-kpk-dinilai-bisa-segera-tahan-hasto-kristiyanto">Penuhi Unsur Perbuatan Jahat, KPK Dinilai Bisa Segera Tahan Hasto Kristiyanto</a></strong><br /> <p dir="ltr">&rdquo;Jangan sampai orang beranggapan, karena orang berkuasa kemudian hukum bisa dipermainkan, hukum bisa memilah-milah mana yang harus dihukum tergantung pada kekuasaan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Karena itu, Asrinaldi menyampaikan bahwa keresahan publik yang saat ini masih ada harus mampu dijawab oleh KPK. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menegakan hukum tanpa pandang bulu. Juga memastikan kerja-kerja yang mereka lakukan jauh dari intervensi politik maupun tekanan lainnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Itu kan yang dihindari mestinya. Dan publik harus dijawab keresahannya dengan urusan&nbsp; perkara ini,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Saat ini, KPK tengah menghadapi gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Hasto kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Setelah menghadirkan ahli, kedua pihak akan mendengar putusan pra peradilan tersebut pada Kamis (13/2). Dalam sidang pra peradilan itu, hakim tunggal Djuyamto akan memutuskan gugatan tersebut ditolak atau diterima.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menyampaikan bahwa KPK tidak boleh pandang bulu dalam penanganan kasus tersebut.

Tengah Proses Hukum Hasto Kristiyanto, KPK Didorong Tak Pandang Bulu dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum

<div id="m#msg-f:1823812827457946845" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823812827457946845-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari permohonan berobat ke Tiongkok yang diajukan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Surat permohonan berobat itu diajukan Agustiani Tio, lantaran dicekal ke luar negeri dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diizninkan atau tidak itu nanti menjadi kewenangan penyidik. Tentu akan dipelajari. Bahan bahan apa yg disampaikan oleh saudari Agustiani Tio melalui penasehat hukumnya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menegaskan, pihaknya tidak akan sembarang mengizinkan saksi yang dicekal melakukan pengobatan di luar negeri. KPK akan berkoordinasi dengan tim dokter untuk memastikan kesehatan Agustiani Tio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga akan berkoordinasi dengan dokter-dokter di KPK," ujar Tessa</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tessa menegaskan keputusan apapun yang nantinya diambil KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bersama-sama nanti akan mempelajari dan tentunya keputusan apapun yang diambil akan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015635253/jelang-putusan-praperadilan-hasto-kristiyanto-kpk-dinilai-punya-bukti-kuat-tetapkan-sekjen-pdip-tersangka">Jelang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto, KPK Dinilai Punya Bukti Kuat Tetapkan Sekjen PDIP Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina meminta KPK.untuk memberikan izin menjalani pengobatan di Guangzhou Fuda Cancar Hospital, Tiongkok. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Tio, Army Mulyanto saat menyerahkan surat yang kedua kali ke KPK, pada Senin (10/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tio yang merupakan mantan terpidana kasus&nbsp;dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 itu dicegah dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi hari ini, kami kuasa hukum dari Ibu Agustina Tio Fridelina melayangkan surat kedua terkait atas pencekalan klien. Yang pertama adalah menindaklanjuti terhadap surat tersebut yang sebelumnya di tanggal 3 Februari 2025. Hari ini kami melayangkan surat terkait hal yang sama dan juga menyampaikan secara substansi," ucap Army di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Army menjelaskan, Tio saat ini terbaring lemah di salah satu rumah sakit yang berada di Depok, Jawa Barat. Ia menyebut, kondisi Tio memburuk, karena obat penyakit kanker yang dideritanya sudah habis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi beliau agak memburuk dan ini karena obat yang memang seharusnya berobat ini artinya sudah habis," ungkap Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Agustiani Tio harus menjalani pengobatan secara berkala di Tiongkok. Menurutnya, selain dokter yang memang bagus, pengobatan di Tiongkok juga lebih murah daripada di Indonesia. Army tak menginginkan, kliennya mendapat pengobatan dari awal jika harus menjalani pengobatan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Army meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto dapat berpikir positif dengan memberikan izin kepada Agustiani Tio. Bahkan, ia tidak mempermasalahkan jika terdapat penyidik yang harus mendampingi pengobatan Tio di Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK bisa melihat ini dengan sangat bijaksana dari sisi kemanusiaan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

KPK menyatakan akan mempelajari permohonan berobat ke Tiongkok yang diajukan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. 

KPK Pertimbangkan Permintaan Berobat  Eks Komisioner Bawaslu Agustiani Tio ke Tiongkok

<div id="m#msg-f:1823120442135421445" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/20250204_114555-3557279801.jpg" alt="Sejumlah akademisi hukum melakukan eksaminasi atau peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan kasus suap PAW Anggota DPR RI 2019-2024 di Jakarta, Selasa (4/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah akademisi hukum melakukan eksaminasi atau peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan kasus suap PAW Anggota DPR RI 2019-2024 di Jakarta, Selasa (4/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823120442135421445-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jeratan hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku menyita perhatian publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah akademisi hukum melakukan eksaminasi atau peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya telah menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk. Mereka yang terlibat dalam eksaminasi itu di antaranya Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, ⁠⁠Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, ⁠⁠Idul Rishan, ⁠⁠Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Mastur menyimpulkan bahwa dalam putusan hakim hanya terlihat jika Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap, serta Saeful Bahri dan Harun Masiku sebagai pemberi suap. Karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerja sama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku termasuk Donny Tri Istiqomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila ada pihak lain yang akan dijerat sebagai bagian dari pihak pemberi hanya dapat dibatasi kepada keterlibatan Donny Tri Istiqomah," kata Mastur di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim yang bersangkutan bersepakat dengan Saeful Bahri dan Harun Masiku dalam pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan sekaligus telah menikmati uang yang disiapkan Harun Masiku terkait pengurusan permohonan pengalihan perolehan suara sah Nazarudin Kiemas yang memperoleh suara terbanyak, tetapi meninggal dunia kepada Harun Masiku," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015603326/begini-alasan-kpk-cegah-agustiani-tio-dan-suaminya-ke-luar-negeri-kasus-hasto-kristiyanto">Begini Alasan KPK Cegah Agustiani Tio dan Suaminya ke Luar Negeri Kasus Hasto Kristiyanto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, semestinya kedudukan Harun Masiku sebagai orang yang menganjurkan Saeful Bahri untuk memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, bukan sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dari segi motivasi perbuatan, pemberian hadiah atau janji oleh Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina merupakan perbuatan Harun Masiku untuk melakukan perbuatan tersebut, sepenuhnya untuk mewujudkan kepentingan pribadi Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP yang dapat dijerat dengan delik suap berupa memberikan hadiah atau janji," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan&nbsp;Hasto&nbsp;Kristiyanto sebagai tersangka.&nbsp;Hasto&nbsp;diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu,&nbsp;Hasto&nbsp;juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan.&nbsp;Hasto&nbsp;diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sejumlah akademisi hukum melakukan eksaminasi atau peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya telah menjerat Wahyu Setiawa

Sejumlah Akademisi Hukum Eksaminasi Kasus Suap Harun Masiku, Sebut Tak Temukan Keterlibatan Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/1000114235-2783622960.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PDI Perjuangan mengancam akan membuka skandal korupsi pejabat negara maupun elite politik. Ancaman itu dilontarkan pihak partai berlambang banteng, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang juga menjerat buron Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta pihak dari PDIP melaporkan ke aparat penegak hukum, jika memiliki bukti dugaan korupsi keterlibatan elite politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berharap, siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi," kata Tessa dikonfirmasi, Senin (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menekankan, pihak dari PDIP bisa melaporkan bukti-bukti dugaan keterlibatan elite polutik dalam skandal korupsi ke Polri, Kejaksaan Agung maupun ke KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015468769/pdip-tak-mau-megawati-soekarnoputri-diseret-seret-usai-hasto-kristiyanto-diamankan-kpk-terkait-kasus-harun-masiku">PDIP Tak Mau Megawati Soekarnoputri Diseret-seret usai Hasto Kristiyanto Diamankan KPK terkait Kasus Harun Masiku</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik. Menurutnya, video-video itu menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi, hingga mengintervensi proses penegakkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini nanti video video itu kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik," ucap Guntur Romli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Disisi lain, Guntur memastikan, Hasto akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK meminta pihak dari PDIP melaporkan ke aparat penegak hukum, jika memiliki bukti dugaan korupsi keterlibatan elite politik.

Ancam Bongkar Skandal Korupsi Elite Politik usai Hasto jadi Tersangka, KPK Tantang PDIP Buat Laporan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-41913-PM-613250559.jpeg" alt="Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Rabu (4/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Rabu (4/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk berpergian ke luar negeri.</div> <div dir="auto">Pencegahan ini dilakukan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan kasus dugaan merintangi penyidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, pencekalan terhadap yang bersangkutan," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep mengakui, KPK&nbsp; sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencekalan seperti biasa enam bulan," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya resmi mengumumkan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015456631/kpk-sebut-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-halalkan-segala-cara-untuk-muluskan-harun-masiku-jadi-anggota-dpr">KPK Sebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Halalkan Segala Cara untuk Muluskan Harun Masiku jadi Anggota DPR</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud," ucap Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan," ujar Setyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk berpergian ke luar negeri.

Jadi Tersangka KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dicegah ke Luar Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Wahyu diyakini terbukti bersalah menerima suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa I Wahyu Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan lanjut," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Takdir Suhan membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Senin (3/8).<br /> <br /> Selain itu, Wahyu juga dituntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan hakim setelah Wahyu selesai menjalani pidana pokok.<br /> <br /> Sementara itu orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana 4 tahun penjara. Mantan anggota Bawaslu ini juga dituntut pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.<br /> <br /> Wahyu diyakini menerima suap sebesar Rp600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar Harun terpilih menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.<br /> <br /> Selain itu, Wahyu juga diyakini menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.<br /> <br /> Untuk hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam<br /> memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. "Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya," cetus Takdir.<br /> <br /> Untuk hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan serta mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dituntut melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta persidangan yang muncul dalam kasus permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan. Sebab, dalam persidangan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku ditawari uang oleh terdakwa Saeful Bahri.<br /> <br /> "Setiap fakta persidangan tentu jaksa penuntut umum (JPU) sudah mencermati dan mencatatnya dengan baik serta akan mengkonfirmasi pada saksi-saksi berikutnya, termasuk kepada Terdakwa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (24/4).<br /> <br /> Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Riezky mengaku ditawari uang Rp 50.000 per suara jika dia bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Hal ini agar mantan calon legislatif (Caleg) Harun Masiku bisa duduk sebagai anggota dewan.<br /> <br /> Jumlah uang yang ditawari Saeful itu untuk membayarkan 44.402 suara yang didapat Riezky di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Namun, Riezky berdalih, enggan menyanggupi permintaan Saeful.<br /> <br /> Oleh karena itu, Ali Fikri menyampaikan, KPK akan menganalisa secara yuridis dan menghubungkan alat bukti untuk mendalami fakta persidangan. Jika terbukti ada keterlibatan pihak lain, KPK tak segan menelusurinya. "Jika ada fakta-fakta terkait dugaan perbuatan pihak lain tentu KPK tak segan untuk menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan pihak-pihak lain tersebut," tegas Ali.<br /> <br /> Dalam perkara ini, Saeful Bahri selaku mantan calon legislatif (Caleg) PDIP didakwa memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesae SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta melalui Agustiani Tio. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan eks Caleg PDIP Harun Masiku.<br /> <br /> Uang suap tersebut akan diberikan kepada Wahyu secara bertahap. Upaya memberikan uang itu dengan maksud agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) PDIP dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku.<br /> <br /> Saeful didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw

KPK Dalami Uang Rp 50 Ribu Per Suara yang Dijanjikan Anak Buah Hasto

korupsi PAW

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi PAW

Berita Terkini