<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam memutus kasus korupsi crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak goreng. Dissenting opinion itu disampaikan Anggota Majelis Hakim, Muhammad Agus Salim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap founder dan CEO dari Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI) Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Lin Che Wei divonis satu tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim menyatakan Lin Che Wei terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun dikurangi masa tahanan," kata Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawon membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).  Dalam dissenting opinion itu, Hakim Anggota Agus Salim berpendapat Lin Che Wei tidak pernah membantu pengurusan perizinan ekspor (PE) yang diajukan perusahaan sawit. Selain itu, hakim menyebut Lin Che Wei juga tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama dengan perusahaan manapun berkaitan dengan penerbitan PE.  "Bahwa terdakwa Lin Che Wei tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perannya dalam menangani permasalahan kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng," ucap Hakim Agus Salim.  Hakim Agus menyebut, Lin Che Wei terbukti tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk bertindak seolah-olah seperti pejabat yang mempunyai otoritas dalam penerbitan PE, dengan memberikan rekomendasi persetujuan ekspor CPO dan turunannya.  Selain itu, Lin Che Wei juga dinilai pasif dalam kaitannya dengan upaya penanganan kelangkaan minyak goreng. Menurut Hakim, Lin Che Wei baru bertindak setelah adanya permintaan dari Menteri Perdagangan.  "Bahwa zoom meeting yang diikuti terdakwa adalah semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau pun ada permintaan dari pelaku usaha yang disampaikan oleh terdakwa, oleh terdakwa disampaikan kepada pejabat terkait yg berwenang, misalnya pada Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu. Sehingga Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu sendirilah yang secara langsung meresponsnya," ujar Hakim Agus.  Hakim Agus juga menyebut, Lin Che Wei dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan hanya sekadar menyampaikan saran. Kajian yang diberikan Lin Che Wei tidak bersifat mengikat.  "Artinya kajian dan atau usulan terdakwa Lin Che Wei adalah bukan keputusan dari pejabat yang berwenang, dan karenanya kajian dan saran Lin Che Wei adalah sifatnya tidak final, tidak mengikat, dan tidak executable," papar Hakim Agus.  Hakim Agus juga berpendapat bahwa rekomendasi terkait domestic market obligation (DMO) yang disampaikan Lin Che Wei tidak mengikat, sehingga tidak mengandung kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Bahkan, Lin Che Wei juga disebut bukan pihak yang mendapat honor dari Kementerian Perdagangan, tetapi dari lembaga donor.  Hakim Agus menyatakan, Lin Che Wei dipandang tidak sederajat dengan pejabat yang punya kewenangan. Maka, dalam hal ini Lin Che Wei tidak terbukti ada penyelahgunaan wewenang.  "Karenanya perbuatan terdakwa Lin Che Wei tidak terbukti dan bukan sebagai pelaku turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," tegas Hakim Agus.  Selain Lin Che Wei, majelis hakim juga memvonis empat terdakwa lainnya. Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor divonis satu tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang divonis masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Vonis ini terbilang sangat ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Terlebih, kelima terdakwa itu juga tidak dihukum dengan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa.  Kelima terdakwa itu hanya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Vonis Perkara Korupsi Perizinan Ekspor CPO Diwarnai Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-riau-klarifikasi-dokter-rsj-tampan_m_.jpg" alt="Ilustrasi kasus korupsi kredit fiktif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus korupsi kredit fiktif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng akan menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1). Sidang rencananya digelar sekitar pukul 10.00 WIB.  "Rencananya pukul 10.00," kata tim kuasa hukum salah satu terdakwa, Maqdir Ismail dikonfirmasi, Rabu (4/1).  Menurut Maqdir, kelima terdakwa juga akan dihadirkan langsung ke dalam ruang persidangan. Sehingga para terdakwa bisa mendengar pertimbangan hukum dari majelis hakim.  "Iya mestinya begitu (hadir ke dalam ruang persidangan). Rencananya untuk semua perkara," ucap Maqdir.  Kelima terdakwa yang akan menjalani sidang vonis yakni, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana; Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang; serta mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei  Kelima terdakwa juga telah menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Mereka dituntut 7 sampai 12 tahun penjara.  Selain dituntut mengganti kerugian negara akibat dugaan korupsi persetujuan ekspor, mereka juga diminta mengganti anggaran BLT pemerintah, yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Master Parulian Tumanggor merupakan terdakwa yang dituntut mengganti kerugian negara paling besar, mencapai Rp 10.980.601.063.037.  Dalam persidangan yang digelar pada 6 Desember 2022 lalu, saksi ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo menyatakan, dirinya menggunakan metode input output dalam penghitungan kerugian negara. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data.  Dia juga mengakui, tidak menghitung pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang sudah dilakukan para terdakwa. "Di dalam analisis, itu tidak saya perhitungkan, karena dilihat shortage-nya," ujar Rimawan.  Analisa kerugian negara hanya berfokus dampak dari yang dilakukan para terdakwa, terhadap krisis minyak goreng atau shortage yang terjadi di dalam negeri. Sehingga, pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang dilakukan seperti pajak dan bea cukai, tidak dipertimbangkan dalam penghitungan kerugian negara.  Menurutnya, ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, telah memberikan manfaat kepada negara. Jika dirinya diberikan data-data soal manfaat yang didapat negara dari ekspor tersebut, dia mengaku bisa melakukan penghitungan.  Rimawan juga menyebut, jika manfaat yang berupa pemasukan untuk negara ikut dipertimbangkan, maka nilai kerugian negara yang tercantum dalam tuntutan para terdakwa bisa berkurang.  “Kalau itu (variabel manfaat) dimasukkan, maka angka kerugiannya akan turun lagi,” pungkas Rimawan.

5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng Hadapi Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lin-che-wei.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur produsen crude palm oil (CPO) PT Triputra Agro Persada Tbk Sutedjo Halim mengakui, eks Menteri Perdagangan menugaskan Lin Che Wei untuk mengkoordinasi kontribusi dan komitmen dari para pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.  "Menteri mengatakan bahwa kondisinya sudah sangat berat, sudah darurat dan semua diminta berkontribusi, bukan hanya eksportir. Banyak perusahaan yang kemudian memberikan komitmennya untuk membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng," kata Sutedjo bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/11).  Dia menduga, kelangkaan minyak goreng pada periode Januari-Maret 2022 dipengaruhi oleh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan Pemerintah.  “HET menyebabkan adanya selisih harga keekonomian dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini pun menimbulkan distorsi pada market di mana masyarakat kemudian memborong minyak goreng yang tersedia dengan harga murah," tegas Sutedjo.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun. Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saksi Akui Eks Mendag Tugaskan Lin Che Wei Benahi Kelangkaan Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-tersangka-minyak-goreng-190422-ho-4.jpg" alt="Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indasari Wisnu Wardhana (kiri) ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4). Puspen Kejagung/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indasari Wisnu Wardhana (kiri) ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4). Puspen Kejagung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus ekspor minyak goreng yang masuk merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.  Kasie Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan bahwa tindakan penyitaan dan penyegelan barang bukti tersebut dilakukan pada Senin, 25 April 2022, di pelabuhan Tanjung Priok.  "Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta telah melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap satu unit kontainer Nomor: BEAU 473739-6," ujar Ashari dalam keterangannya, Selasa (26/4).  Ashari menuturkan, satu kontainer yang disita atau disegel dengan ukuran 40 feet yang berisikan 1.835 karton minyak goreng kemasan merek Bimoli milik PT AMJ yang disimpan di Jakarta International Container Terminal (JICT) I Pelabuhan Tanjung Priok.  "Bahwa 1.835 karton minyak goreng kemasan merek Bimoli tersebut sebelumnya akan diekspor oleh PT AMJ ke negara tujuan Hong Kong," tuturnya.  Lebih lanjut dikatakan Ashari, kontainer berisi minyak goreng kemasan merek Bimoli itu akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya sebagai distributor. Hal tersebut yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.  "Dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2021-2022 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," tegasnya.  Selain itu menurut Ashari, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati DKI Jakarta juga telah memeriksa terhadap dua orang saksi.  "Saksi yang diperiksa, yakni FW selaku Kepala Divisi Unit Penyaluran BPDPKS dan KEP selaku Kepala Divisi Pemungut Biaya dan Iuran Produk Turunan BPDPKS," ucapnya.  Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021- 2022 yang masuk kualifikasi dugaan tindak Pidana korupsi.  Hal tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: Print-1033/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.  "Terkait emberantasan mafia minyak goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi sehubungan dengan proses distribusi ekspor ke Hong Kong, yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia," jelas Ashari.

Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Kejati DKI Sita Satu Kontainer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, dirinya tidak pernah mendengar wacana penundaan Pemilu didanai dari korupsi polemik minyak goreng. Sebab, dia adalah satu orang yang mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.  "Sebagai saya mengusulkan (pemilu diundur, Red), nggak pernah dengar itu (dianggarkan dari uang korupsi minyak goreng)," kata Cak Imin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).  Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 sudah ditolak secara massif oleh maayarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.  "Wong usulan penundaan Pemilu saja sudah ditolak banyak pihak. Nggak (benar informasinya, Red) lah," tegas Cak Imin.  Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membeberkan, ia mempunyai informasi bahwa kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai usulan penundaan Pemilu 2024, sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden.  "Saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal sehingga mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ucap Masinton Pasaribu, Sabtu (23/4).  "Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Background itu tadi dalami aja. Kalau saya sih mendengar ada sinyal ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyal kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ini kan dimanfaatkan betul," pungkas Masinton.

Korupsi Migor Disebut Sumber Dana Penundaan Pemilu, Cak Imin Bantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/mendag-di-DPR-antara.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Dalam rapat tersebut M Lutfi memberikan penjelasan terkait persoalan minyak goreng serta soal dihapusnya Harga Eceran Te" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Dalam rapat tersebut M Lutfi memberikan penjelasan terkait persoalan minyak goreng serta soal dihapusnya Harga Eceran Te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan segera memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk membicarakan persoalan minyak goreng. Dia menyebut, pihaknya akan menjadwalkan rapat dengan Mendag Lutfi di masa reses pada pekan depan.  "Insya Allah saya dapat laporannya mungkin minggu depan akan ada rapat dengan Mendag di masa reses. Tentu saja untuk menanyakan carut marut kelangkaan minyak goreng dan masalah internal yang terjadi dengan komisi yang terkait," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).  Puan menyebut, pihaknya tak memungkiri akan mengklarifikasi mengapa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang justru terlibat permainan kelangkaan minyak goreng. Meski demikian, kata Puan, pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.  "Kita tentu saja mendukung proses hukum yang sekarang ini sudah atau akan berlangsung," tegas Puan.  Politukus Partai Demokrat ini pun mendesak Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas mafia minyak goreng. Hal ini tidak lain untuk membuka tabir kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat.  "Tentu saja saya minta supaya Kejaksaan atau penegak hukum bisa mengusut oknum-oknum atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau hal-hal yang ada di lapangan. Sehingga terjadinya kelanggan minyak goreng yang kemudian mengakibatkan masyarakat dirugikan," harap Puan.  Pemanggilan Mendag Lutfi dilakukan DPR setelah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan tiga pihak swasta lainnya sebagai tersangka. Mendag Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.

Meski Masa Reses, DPR Akan Rapat dengan Mendag Terkait Persoalan Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak goreng, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain IWW, ada tiga orang dari pihak swasta yang juga menyandang status tersangka.  Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyambut baik langkah Korps Adhyaksa yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka di kasus minyak goreng. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah melakukan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor minyak goreng, sehingga telah menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (20/4).  Menurut Ali, pihak-pihak yang terbukti merugikan masyarakat dengan menciptakan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri ini harus bisa mempertangungjawabkan perbuatannya di mata hukum. "Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, yang sempat terjadi kelangkaan pada beberapa waktu yang lalu," katanya.  Ali menuturkan, capaian kinerja Kejaksaan Agung tersebut menjadi penguat optimisme bahwa pemberantasan korupsi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. "Sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, baik melalui upaya-upaya penegakkan hukum, pencegahan dan perbaikan sistem tata kelola, maupun edukasi antikorupsi bagi masyarakat," ungkapnya.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng. Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Burhanuddin memaparkan, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein, dan UCO.

KPK Apresiasi Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Izin Ekspor Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PHOTO-2022-03-30-14-08-15.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke pasar rakyat Purworejo dan Magelang, pada Rabu (30/3). Dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) itu, Jokowi mengecek harga minyak goreng.. Youtube Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke pasar rakyat Purworejo dan Magelang, pada Rabu (30/3). Dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) itu, Jokowi mengecek harga minyak goreng.. Youtube Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons adanya penetapan tersangka kasus dugaan ekspor korupsi minyak sawit mentah oleh Kejaksaan Agung. Jokowi meminta agar Kejaksaan bisa mengusut secara tuntas.  "Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," kata Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Rabu (20/4).  Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng.  Sebab sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. HET berlaku untuk migor curah adalah Rp 14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sedangkan HET minyak goreng kemasan, baik kemasan sederhana maupun premium dilepas ke mekanisme pasar.  "Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen, namun di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Ini artinya memang ada permainan," tegas Jokowi.  Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhan (IWW) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejagung juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.  IWW sebagai pejabat di Kemendag diduga menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

Jokowi Dukung Kejaksaan Usut Mafia Minyak Goreng Hingga Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/eko-patrio.jpg" alt="Eko Patrio. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keterlibatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangan, Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah mendapat banyak respons. Salah satunya dari Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.  Padahal sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi melontarkan kalimat tegas bahwa ia akan membongkar mafia minyak goreng. Ironisnya, justru anak buahnya yang terlibat.  "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendag dalam memberantas mafia yang ada di tubuh institusinya sendiri. Apalagi waktu itu Menteri Perdagangan pernah sesumbar akan mengungkap mafia migor yang tertangkap. Ini plot twist karena ternyata yang tertangkap adalah anak buahnya sendiri," kata Eko kepada wartawan, Rabu (20/4).  Seharusnya, Mendag Luthfi sudah lebih awal mengetahui ada keterlibataj anak buahnya dalam kasus minyak goreng yang belakangan ini meresahkan masyarakat.  "Skandal ini tidak akan terjadi andaikan Menteri bisa mendeteksi lebih dini kecurangan yang dilakukan oleh Dirjennya sendiri," cetus Eko.  Eko berujar, ditetapkannya empat tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah ini membuktikan bahwa penjahat berkerah putih masih berkeliaran bebas. Kejadian ini sangat menyakitkan bagi konsumen minyak goreng.  "Setelah ini publik pasti akan semakin meragukan kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan Kemendag, karena toh internal Kemendag sendiri yang menjadi sumber masalah yang dihadapi rakyat," sesal Eko.  Oleh karena itu, Eko meminta Kejaksaan Agung bisa mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang telah menjerat empat tersangka. Hal ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk mengungkap pihak lainnya yang juga melakukan pemufakatan jahat.  "Penyidikan terhadap tidak pidana korupsi tersebut harus diungkap secara utuh untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Ke depan, saya berharap aparat penegak hukum seperti Kejagung bisa mulai menelusuri penyelewengan yang terjadi di kementerian ini. Jangan-jangan bukan hanya migor tetapi ada penyelewengan fasilitasi ekspor maupun impor komoditas lain," tegas Eko.  Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhan (IWW) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejagung juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.  IWW sebagai pejabat di Kemendag diduga menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

Mendag Sesumbar Ungkap Mafia Migor, Eko Patrio: Ternyata Plot Twist!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/indrasari-wisnu-wardhana-kemendag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kejagung/">Kejagung</a>) menetapkan tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-pln-kemendag/">Dirjen PLN Kemendag</a>) Indrasari Wisnu Wardhana terkait pemberian ekspor <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a>.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosisiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono, mengapresiasi langkah kongkrit Kejaksaan Agung yang secara resmi telah menetapkan Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka pemberian  "Kalau Kejaksaan Agung memang telah yakin serta menetapkan tersangka ini atas dasar dan bukti yang kuat, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Walaupun dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, yang nantinya harus dibuktikan di Pengadilan," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (28/4).  Sudaryono berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut tuntas adanya praktik <a href="https://www.jawapos.com/tag/mafia-minyak-goreng/">mafia minyak goreng</a>. Menurut dia, hal ini sangat merugikan pedagang pasar serta masyarakat yang membutuhkan minyak goreng. Dirinya juga berharap agar peristiwa ini tak terjadi kembali.  "Tentu kami berharap pengusutan mendalam atas dugaan mafia minyak goreng ini. Kami ingin semua diusut dan diperiksa lebih jauh sehingga hal seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari," katanya.  Ditegaskan Sudaryono, kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu sangat dirasakan oleh para pedagang dan masyarakat. "Saya yakin sebagian besar masyarakat kita merasakan bahwa memang kelangkaan minyak goreng ini satu hal yang cukup ironi," tegasnya.  "Apalagi begitu aturan dicabut yang diatur cukup curah saja ternyata langsung di minimarket dan supermarket, beberapa tempat untuk minyak goreng kemasan harganya dilepas kan langsung banjir," tambahnya.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-minyak-goreng/">ekspor minyak goreng</a>.  Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Dirjen PLN Kemendag Jadi Tersangka, Usut Tuntas Korupsi Ekspor Migor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi minyak goreng

Berita Terkini