<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara sekaligus terdakwa kasus dugaan suap hakim terkait vonis lepas perkara minyak goreng (migor), Marcella Santoso, dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 150 hari kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/2). Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Marcella terbukti bersalah menyuap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 40 miliar untuk memperoleh vonis lepas dalam perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. &ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marcella Santoso dengan pidana penjara selama 17 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan,&rdquo; kata Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di persidangan. "Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 150 hari," sambungnya. Marcella juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 21.602.138.412 (Rp21,6 miliar) paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan dalam tenggat tersebut, jaksa akan menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi uang pengganti. &ldquo;Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun,&rdquo; tegas Jaksa. Jaksa juga meminta organisasi advokat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Marcella dari profesinya sebagai advokat. Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Sementara hal yang memberatkan antara lain, perbuatan Marcella dinilai tidak mendukung upaya pemerintah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. &ldquo;Perbuatan terdakwa telah menjatuhkan harkat dan martabat profesi advokat. Terdakwa selaku pemberi suap telah menikmati hasil tindak pidana suap dan tidak mengakui perbuatannya,&rdquo; ujar Jaksa. Marcella Santoso dituntut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara terpisah, Direktur Jak TV Tian Bahtiar dan aktivis sekaligus Ketua Tim Cyber Army Adhiya Muzakki didakwa melakukan perintangan penyidikan terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Tiga perkara tersebut meliputi kasus korupsi ekspor CPO, korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015&ndash;2022, serta kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut, para terdakwa diduga membuat program dan konten untuk membentuk opini negatif di publik terkait penanganan ketiga perkara tersebut.

Marcella Santoso, dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 150 hari kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 21,6 Miliar, Jaksa juga Minta Dicabut dari Profesi Advokat

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rc:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan ontslag dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) atau bahan baku minyak goreng, terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Koeupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keempat tersangka itu yakni, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Pengacara Korporasi, Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR); Panitera Muda PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG). "Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WG, MS, AR dan MAN pada hari ini Sabtu tanggal 12 April 2025 penyidik Kejagung menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Adung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4) malam. Qohar menjelaskan, keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa saksi dan menemukan cukup bukti tentang keterlibatan mereka dalam kasus ini. Dugaan suap terjadi saat persidangan perkara korporasi, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group yang sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menghukum group perusahaan itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar. Namun, majelis hakim yang diketuai Arif menjatuhkan putusan lepas alias onlsag atau menyatakan perbuatan para korporasi bukan bentuk tindak pidana. Qohar menyebut, Muhammad Arif Nuryanta terlibat dalam kasus tersebut saat menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Diduga, Arif menerima uang suap sebesar Rp 60 miliar dari tersangka Marcella Santoso dan Ariyanto. "MAN diduga telah menerima uang suap sebesar Rp 60 miliar dari tersangka MS dan AR selaku advokat untuk pengaturan putusan agar dijatuhkan ontslag," tegas Qohar Keempat tersangka kini ditahan di tempat berbeda yakni Rumah Tahanan Kelas 1 Cabang KPK hingga Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan "Kemudian terhadap keempat tersangka yang sudah ditetapkan malam ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini," ujar Qohar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/Screenshot_20240817-092526-2235387592.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita di salah satu Pasar Kebayoran Lama, Jakarta./Dery Ridwansyah/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita di salah satu Pasar Kebayoran Lama, Jakarta./Dery Ridwansyah/Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; WG dan MAN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 jo Pasal 11 jo Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sementara, MS dan AR dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Adapun Arif dikenakan Pasal 12 huruf c jo Pasal 12 B jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. </div> </div> </div> </div>

Kejagung menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan ontslag perkara korupsi ekspor minyak  sawit

Diduga Terima Suap Rp 60 Miliar dari Kasus Korupsi CPO, Kejagung Tetapkan Ketua PN Jaksel Tersangka 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/00-10-51-migora.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Para pengusaha atau perusahaan sawit di Indonesia saat ini dilanda kekhawatiran. Pasalnya, ada tiga perusahaan sawit yang saat ini menyandang status tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga tersangka korporasi itu yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Ketiga korporasi itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, kasus hukum yang menjerat tiga anggota GAPKI yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group di kasus korupsi minyak goreng membuat khawatir para pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sangat prihatin anggota kami terkena kasus itu. Kok sampai begini? Mereka sudah patuh dan melaksanakan kebijakan pemerintah kok dipidana. Kalau kasus ini terus berlanjut ini bisa berdampak pada terganggunya iklim investasi,&rdquo; kata Eddy kepada wartawan, Jumat (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menjelaskan, sawit dan CPO menyumbang devisa sangat besar. Karena itu, ia mengharapkan penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan tidak sampai berdampak pada terganggunya bisnis, termasuk nasib jutaan buruh dan petani yang bergantung pada sektor ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua anggota GAPKI itu patuh terhadap kebijakan pemerintah, di mana saat itu kebijakan pemerintah berubah-ubah sangat cepat dan kami patuh terhadap itu. Kalau pemidanaan terus berlanjut, investasi kita tidak kondusif, tidak ada kepastian hukum. Nantinya kami akan jauh lebih hati-hati. Pengusaha akan takut bila ada kebijakan yang berubah-ubah, karena ujungnya kami yang disalahkan ketika melaksanakan kebijakan itu,&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kuasa hukum para tersangka Marcella Santoso menegaskan, bahwa tuduhan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti kerugian negara yang sebenarnya hanya didasarkan pada hasil perhitungan ahli, bukan hasil audit ahli BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata atau actual loss, bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara atau potensial loss,&rdquo; ucap Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marcella menambahkan, hingga saat ini belum ada hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK baik dalam perkara terdahulu maupun perkara ini dengan korporasi sebagai subyek hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016, hanya BPK yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara. Bahkan BPKP pun tidak boleh menyatakan ada tidaknya kerugian negara,&rdquo; ujar Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, kasus tersebut bermuara dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang bermasalah. Oleh karena itu, tim kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 3 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Objek permohonannya adalah Permendag No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Akibat diterbitkannya permendag itu, 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka itu kehilangan hak untuk mengaih Dana Pembiayaan kepada BPDPKS dikarenakan aturan yang tertuang dalam Permendag No 6/ 2022 menjadi tidak berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Klien kami adalah korban dari kebijakan pemerintah yang tidak proper. Jangankan mendapat untung Akibat perubahan kebijakan itu, klien kami menderita actual loss sebesar Rp 1.933.272.463.730,&rdquo; pungkas Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428671/ketua-maki-sebut-vonis-kasus-korupsi-migor-tak-penuhi-rasa-keadilan">Ketua MAKI Sebut Vonis Kasus Korupsi Migor Tak Penuhi Rasa Keadilan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi minyak goreng terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunnya pada Januari 2021 - Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Rp 6,47 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kami sangat prihatin anggota kami terkena kasus itu. Kok sampai begini? Mereka sudah patuh melaksanakan kebijakan pemerintah kok dipidana

Respons GAPKI Soal 3 Perusahaan Sawit jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/otto-hasibuan-abd-rahman-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi crude palm oil Stanley MA, Otto Hasibuan menyebut, kelangkaan minyak goreng diduga terjadi akibat kebijakan yang dilakukan pemerintah. Karena itu, penetapan harga eceran tertinggi (HET) menyebabkan produsen enggan menjual minyak goreng di pasaran.  "Penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan membuat produsen enggan menjual produknya," kata Otto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/12).  Otto menyatakan, dalam dakwaan disebutkan ada kerugian perekonomian negara akibat kelangkaan minyak goreng. Namun dalam persidangan, tidak ada saksi yang menyatakan ada kerugian perekonomian negara sebagai dampak dari kelangkaan migor tersebut.  "Saksi ahli menyatakan, indikator kerugian perekonomian negara diakibatkan naiknya inflasi dan tingginya tingkat kemiskinan. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa kerugian perekonomian negara diakibatkan karena kelangkaan migor," ucap Otto.  Otto mengungkapkan, tidak ada saksi yang menyatakan bahwa ada kerugian perekonomian negara. "Kalau hukum itu masih labil, dengan kata lain pasal karet ya tidak bisa diterapkan dong," ujar Otto.  Dia pun mengklaim, kliennya sudah memenuhi domestic market obligation (DMO) 20 persen, sebagai salah satu persyaratan diberikannya izin ekspor. Hal ini pun terbukti dalam persidangan.  "Kita sudah membuktikan di pengadilan bahwa DMO yang dimaksud sebesar 20 persen dari jumlah ekspor sudah dipenuhi oleh Permata Hijau Group untuk memenuhi pasar domestik. Karena DMO sudah dipenuhi, maka izin ekspor sudah bisa diperoleh," klaim Otto.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terdakwa Kasus Migor Klaim Sudah Penuhi 20 Persen DMO untuk Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KEJAGUNG-RIKSA-MANTAN-MENDAG-FED-6.jpg" alt="Mantan Meteri Perdagangan Muhammad Lutfi berikan keterangan usai diperiksa hampir 12 jam di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/6/2022). foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Mantan Meteri Perdagangan Muhammad Lutfi berikan keterangan usai diperiksa hampir 12 jam di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/6/2022). foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi rampung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Terkait materi pemeriksaan Lutfi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Supardi, mengatakan jika dalam melakukan pemeriksaan terhadap Lutfi, pihaknya mengonfrontir Lutfi dengan berbagai barang bukti yang telah disita pihaknya.  “Dikonfrontir dengan berbagai bukti. Ada beberapa bukti. Terutama bukti elektronik yang sudah disita sebelumnya,” kata Supardi, di Gedung JAMPidsus Kejagung, Rabu (22/6) malam.  Selain itu, dari sekitar lima belas pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Lutfi, penyidik juga menanyakan terkait latar belakang dan implementasi berbagai peraturan yang terbit di Kemendag.  “Menyangkut HET (harga eceran tertinggi), ekspor, DMO (domestik market obligation) dan beberapa ketentuan yang menyangkut proses terbitnya PE (persetujuan ekspor),” jelas Supardi.  Terpisah, ketika dimintai keterangan terkait pemeriksaannya, Lutfi mengatakan jika dirinya sudah menyampaikan semua yang diketahuinya kepada penyidik Kejagung.  "Pada hari ini saya menjalankan tugas saya, sebagai rakyat Indonesia. Memenuhi, yang taat dengan hukum memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejagung. Tadi saya sudah datang tepat waktu. Tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan dan menjawab semua dengan sebenernya-benarnya," kata Lutfi usai menjalani pemeriksaan.  Selebihnya, dia enggan membeberkan perihal materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini. " Silakan ditanyakan kepada penyidik," tukasnya.  Dalam kasus korupsi ini, jaksa penyidik menduga pemberian izin ekspor minyak sawit mentah ke beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Kemendag melawan hukum. Total ada lima tersangka yang telah dijerat Kejaksaan, salah satunya  Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.  Penyidik juga menetapkan pihak swasta yang berperan sebagai penasihat yang membantu pengambilan keputusan penerbitan persetujuan ekspor bernama Lin Che Wei. Sementera terdapat tiga bos perusahaan sawit yang juga terjerat, mereka di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.

Eks Mendag Lutfi Dicecar Soal HET Hingga Persetujuan Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Lutfi-diperiksa-kejagung-fedrik.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi rampung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan selama dua belas jam lamanya, terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO), Lutfi mengatakan jika dirinya sudah menyampaikan semua yang diketahuinya kepada penyidik Kejagung.  "Pada hari ini saya menjalankan tugas saya, sebagai rakyat Indonesia. Memenuhi, yang taat dengan hukum memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejagung. Tadi saya sudah datang tepat waktu. Tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan dan menjawab semua dengan sebenernya-benarnya," kata Lutfi usai menjalani pemeriksaan, di Gedung JAMPidsus Kejagung, Rabu (22/6) malam.  Selebihnya, dia enggan membeberkan perihal materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini. " Silakan ditanyakan kepada penyidik," tukasnya.  Dalam kasus korupsi ini, jaksa penyidik menduga pemberian izin ekspor minyak sawit mentah ke beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Kemendag melawan hukum. Total ada lima tersangka yang telah dijerat Kejaksaan, salah satunya  Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.  Penyidik juga menetapkan pihak swasta yang berperan sebagai penasihat yang membantu pengambilan keputusan penerbitan persetujuan ekspor bernama Lin Che Wei. Sementera terdapat tiga bos perusahaan sawit yang juga terjerat, mereka di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.

Diperiksa 12 Jam, Eks Mendag Lutfi: Saya Sudah Jawab Sebenar-benarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Eks-Mendag-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyoroti pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (22/6). Lutfi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).  Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil merasa kasihan dengan M. Lutfi. Karena, Lutfi diperiksa usai dirinya di reshuffle atau tidak lagi menduduki jabatan Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Maju.  "Kasihan M Lutfi, setelah dicopot kini harus diperiksa dalam kasus minyak goreng," kata Nasir Djamil dikonfirmasi, Rabu (22/6).  Senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Adies Kadir meyakini, keterangan Lutfi dianggap penting untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Menurutnya, Korps Adhyaksa tidak mungkin sembarangan dalam memeriksa saksi-saksi.  "Kejagung tidak mungkin sembarangan dalam menentukan pemanggilan saksi-saksi. Pasti ada kaitan-kaitannya," tegas Adies.  Dia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Bahkan, seorang saksi jika dipanggil aparat penegak hukum harus kooperatif.  "Menteri atau mantan pejabat yang memang perlu di dengar kesaksiannya untuk suatu perkara wajib hadir dan kooperatif demi meluruskan pemeriksaan suatu perkara. Kejaksaan Agung dapat memanggil paksa apabila diperlukan," papar Adies.  Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menegaskan mendukung setiap upaya yang dikerjakan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi ekspor CPO. "Komisi III sangat mendukung upaya Kejagung dalam membongkar sampai ke akar-akarnya kasus ini," pungkas Adies.  Dalam kasus korupsi ini, jaksa penyidik menduga pemberian izin ekspor minyak sawit mentah ke beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Kemendag melawan hukum. Total ada lima tersangka yang telah dijerat Kejaksaan, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.  Penyidik juga menetapkan pihak swasta yang berperan sebagai penasehat yang membantu pengambilan keputusan penerbitan persetujuan ekspor bernama Lin Che Wei. Sementera terdapat tiga bos perusahaan sawit yang juga terjerat, mereka di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.

DPR Kasihan M Lutfi Dicopot dari Mendag, Kini Diperiksa Kasus Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, dirinya tidak pernah mendengar wacana penundaan Pemilu didanai dari korupsi polemik minyak goreng. Sebab, dia adalah satu orang yang mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.  "Sebagai saya mengusulkan (pemilu diundur, Red), nggak pernah dengar itu (dianggarkan dari uang korupsi minyak goreng)," kata Cak Imin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).  Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 sudah ditolak secara massif oleh maayarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.  "Wong usulan penundaan Pemilu saja sudah ditolak banyak pihak. Nggak (benar informasinya, Red) lah," tegas Cak Imin.  Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membeberkan, ia mempunyai informasi bahwa kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai usulan penundaan Pemilu 2024, sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden.  "Saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal sehingga mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ucap Masinton Pasaribu, Sabtu (23/4).  "Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Background itu tadi dalami aja. Kalau saya sih mendengar ada sinyal ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyal kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ini kan dimanfaatkan betul," pungkas Masinton.

Korupsi Migor Disebut Sumber Dana Penundaan Pemilu, Cak Imin Bantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Minyak-Goreng-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka terkait dengan penerbitan izin ekspor ilegal crude palm oil (CPO). Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun memberikan tanggapan terkait kasus yang tengah ditangani itu.  Dia mengatakan, itu merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan program penyediaan minyak goreng curah (MGC) bersubsidi untuk masyarakat. Ia mengimbau para perusahaan dapat tetap memproduksi sedemikian rupa.  "Kami berharap kejadian ini tidak menyurutkan semangat positif yang sudah dibangun. Untuk itu, pemerintah akan semakin memperkuat pengawasan di semua lini distribusi," ujar Agus dikutip, Jumat (22/4).  Adapun program penyediaan MGC untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil terus bergulir dan meningkat angka pemenuhan distribusinya. Per 19 April 2022, data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) menunjukkan distribusi MGC Bersubsidi selama bulan April mencapai 136.720 ton, atau rata-rata 7.197 ton per hari.  Angka tersebut sesuai perkiraan Kemenperin pada minggu lalu, bahwa rata-rata distribusi MGC Bersubsidi pada minggu ketiga April 2022 akan mencapai rata-rata sebanyak 7.000 Ton per hari, atau memenuhi kebutuhan secara nasional.  "Kami menyampaikan apresiasi kepada para produsen minyak goreng sawit dalam program ini yang terus memacu distribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Agus.  Agus turut menegaskan bahwa pemerintah serius dan berkomitmen menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyediakan MGC Bersubsidi di pasar, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.  Dalam pengawasan program tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Polri menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat. "Kami terus mendukung upaya produsen dan distributor dalam mempercepat distribusi, serta berharap semua pihak tetap tenang dan menjalankan program ini dengan baik," tutup dia.

Menperin Minta Produsen Migor Tetap Semangat Meski Ada Kasus Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, mengaku pihaknya telah melakukan penggeledahan di 10 tempat guna memperoleh alat bukti lain, terkait tindak pidana dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak goreng.  Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka, bersama dengan tiga orang dari pihak swasta.  "Ada 10 tempat sudah kami geledah untuk memperoleh alat bukti lain," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat (22/4).  Menurut Febrie, tempat yang digeledah tersebut adalah, rumah tersangka Indrasari Wisnu Wardhana, kemudian beberapa kantor milik Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas.  "Tempat penggeledahan ada beberapa kantor terkait kegiatan usaha dari pihak swasta yang sudah kita tersangka," katanya.  Febrie membeberkan, lokasi penggeledahan tersebut ada di tiga tempat, yakni di Batam, Medan dan Surabaya. Setidaknya sekitar 650 dokumen yang disita.  "Ada dokumen sudah sektiar 650 dan penyidik sedang konsentrasi di barang bukti elektronik," ungkapnya.  Febrie mengungkapkan, barang bukti yang didapat Kejaksaan Agung tersebut nantinya akan memperkuat dan membongkar dugaan korupsi perizinan ekspor minyak goreng tersebut.  "Barang bukti ini akan memperkuat bagaimana kerja sama antara para tersangka, yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik, sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di barang bukti," tuturnya.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng.  Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Geledah 10 Tempat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi Migor

Berita Terkini