<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/85e2837e-dc7c-4a69-877c-e8c0471bbfa3-1838582175.jpg" alt="mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama advokat Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama advokat Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Persidangan terhadap mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, terpaksa ditunda oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (12/2). Menurutnya, penundaan itu terjadi karena teknis kehadiran saksi-saksi.</p> <p>Hari menegaskan, fakta persidangan atas kasus dugaan korupsi impor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) sangat penting. Hal itu untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dituduhkan kepadanya.</p> <p>"Karena fakta persidangan sangat penting untuk dibuktikan sesuai dengan fakta yang terjadi pada masa itu," kata Hari Karyuliarto ditemui usai sidang di PN Jakpus.</p> <p>Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan seharusnya persidangan terhadap kliennya dapat berlangsung. Sebab, saksi-saksi yang dihadirkan penting untuk membuktikan dakwaan jaksa.</p> <p>"Karena ini adalah Direktur Keuangan dan juga ada beberapa saksi yang memang paham betul mengenai kondisi saat Pak Hari menjabat sebagai Direktur Gas," ucapnya.</p> <p>Wa Ode menjelaskan, tidak ada perbuatan manipulatif yang dilakukan oleh kliennya atas pengadaan LNG PT Pertamina. Ia menuding, pengadaan LNG baru terealisasi pada 2019, jauh sebelum kliennya pensiun dari PT Pertamina.</p> <p>"Nanti saksi-saksi yang akan dihadirkan akan menjelaskan itu," ujarnya.</p> <p>Menurutnya, pada 2014 silam, hanya perencanaan pengadaan LNG dan belum terealisasi. Sebab, saat itu Pertamina tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk pengadaan LNG.</p> <p>"Itu baru terjadi di tahun 2019 di mana beliau (Pak Hari) sudah tidak menjabat. Itu clear banget dan mestinya saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini akan menjelaskan hal tersebut," klaimnya.</p> <p>Adapun, Hari Karyuliarto didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) di PT Pertamina dan sejumlah instansi terkait pada periode 2011&ndash;2021.</p> <p>Selain Hari, kasus ini juga menjerat mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012&ndash;2013, Yenni Andayani, sebagai terdakwa.</p> <p>Keduanya diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar USD 113,84 atau sekitar Rp 1,77 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Perbuatan tersebut diduga menguntungkan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009&ndash;2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, sebesar Rp 1,09 miliar dan USD 104.016, serta menguntungkan CCL senilai USD 113,84 juta.</p> <p>Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>&nbsp;</p>

Eks Pejabat Pertamina klaim pengadaan LNG baru terealisasi 2019. Dalam persidangan, ditegaskan dakwaan kasus impor LNG.

Eks Pejabat Pertamina Sebut Pengadaan LNG Terealisasi pada 2019, Klaim 2014 Hanya Perencanaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/1X3QGBALOQ8PHCb9AigppveS5evHHpoVDOpWCAgw-1-1033960115.jpg" alt="Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, mempertanyakan keberadaan berkas Laporan Hasil Penghitungan (LHP) kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina periode 2011&ndash;2021. Pasalnya, berkas tersebut tidak diterima pihak terdakwa dari jaksa penuntut umum.</p> <p>Hal itu disampaikan penasihat hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nurzaenab, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/12).</p> <p>Menurut Wa Ode, inti dari perkara yang didakwakan adalah kerugian keuangan negara, maka laporan hasil pemeriksaan (LHP), baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga pemeriksa lainnya, seharusnya diserahkan kepada terdakwa sebagai bahan pembelaan.</p> <p>&ldquo;Karena inti deliknya adalah kerugian keuangan negara, maka laporan hasil pemeriksaan BPK atau yang lainnya, ada lembaga pemeriksaan yang lainnya, pasti selalu diberikan kepada terdakwa, karena akan dijadikan sebagai bahan pembelaan bagi terdakwa,&rdquo; kata Wa Ode ditemui usai persidangan.</p> <p>Selain soal LHP, Wa Ode juga mempertanyakan tidak diterapkannya Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap kliennya. Ia menilai, jaksa sendiri mengakui bahwa kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Kalau terdakwa tidak menikmati apa pun, tidak ada perbuatan melawan hukum apa pun. Kalau juga ada orang lain yang tidak diperkaya oleh terdakwa, tidak juga memperkaya seseorang atau orang lain secara melawan hukum,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Wa Ode menambahkan, kerugian negara yang dipersoalkan dalam perkara ini terjadi pada 2020-2021. Sementara kliennya telah pensiun dari Pertamina sejak 2014. Oleh karena itu, pejabat Pertamina yang menjabat pada periode terjadinya kerugian negara seharusnya dimintai pertanggungjawaban.</p> <p>Ia menyebut pejabat yang menjabat saat itu adalah Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</p> <p>Wa Ode juga menyoroti bahwa kerugian negara terkait pengiriman LNG pada 2020&ndash;2021 didasarkan pada perjanjian yang dibuat pada 2015. Menurutnya, kliennya tidak mengambil keputusan apa pun dalam perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Tidak ada kemudian Pak Hari yang mengambil keputusan sendiri, tidak ada. Jadi ini kami berharap, dan kami yakin pengadilan ini akan lebih objektif. Dan insyaallah, mudah-mudahan Pak Hari memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan tidak lagi terjadi kriminalisasi hukum,&rdquo; cetusnya.</p> <p>Sebelumnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).</p> <p>Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik.</p> <p>Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2.</p> <p>Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian.</p> <p>Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta.</p> <p>Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>

Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, mempertanyakan keberadaan berkas LHP kerugian negara dalam dugaan korupsi LNG.

Eks Pejabat Pertamina Pertanyakan Berkas LHP dalam Dakwaan Dugaan Korupsi LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/1000519623-3253457883.jpg" alt="ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1).  (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1).  (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021. Ahok menyebut, kasus korupsi LNG Pertamina bukan terjadi pada masa kepemimpinannya, tetapi temuan itu terjadi pada era dirinya menjabat sebagai Komut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu aja sih," kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahok mengungkapkan, kontrak LNG di Pertamina terjadi sebelum dirinya menjadi Komut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kan udah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020," ucap Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ahok mengklaim tidak banyak pertanyaan dari penyidik yang dilontarkan kepada dirinya. Sebab, ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aduh berapa pertanyaan ya, nggak banyak juga sih ya. Kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi lebih cepet," ujar Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011&ndash;2021. Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar USD 113.839.186 itu, KPK lebih dulu menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015507215/kpk-periksa-ahok-sebagai-saksi-kasus-dugaan-korupsi-lng-di-pt-pertamina">KPK Periksa Ahok Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi LNG di PT Pertamina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Kedua tersangka itu yakni, Hari Karyuliarto selaku mantan Direktur Gas PT Pertamina dan Yenni Andayani selaku mantan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan PT Pertamina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya divonis pidana sembilan tahun penjara dan Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Karen Agustiawan terbukti bersalah terkait kasus korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karen terbukti merugikan negara sebesar USD 113.839.186.60 alias Rp 1.778.323,27. Tindakan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama-sama dengan mantan Senior Vice President (SVP) Gas &amp; Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karen juga diyakini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sebesar Rp 1.091.280.281,81 dan USD 104,016.65. Kemudian memperkaya korporasi CCL LLC seluruhnya sebesar USD 113,839,186.60. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karen Agustiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Ahok menyebut, kasus korupsi LNG Pertamina bukan terjadi pada masa kepemimpinannya, tetapi temuan itu terjadi pada era dirinya menjabat.

Usai Diperiksa KPK jadi Saksi Korupsi LNG Pertamina, Ahok: Kita yang Temukan Waktu Saya jadi Komut

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT-1-KPK-TAHAN-KAREN-AGUSTINA-FED-3JPG-1364798366.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menggunakan baju tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menggunakan baju tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Perkara ini telah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, peristiwa itu bermula pada 2012, di mana PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Pengadaan LNG itu&nbsp; diperuntukkan bagi kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), industri pupuk dan industri petrokimia lainnya di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN (Persero), industri pupuk dan industri petrokimia lainnya di Indonesia," kata Firli dalam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/9) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menjelaskan, Karen yang diangkat sebagai Dirut Pertamina periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri, di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012997720/soal-tudingan-jadi-boneka-partai-ganjar-bilang-begini">Soal Tudingan jadi Boneka Partai, Ganjar Bilang Begini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, lanjut Firli, Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Firli, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali. Sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia," ujar Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kondisi oversupply tersebut, kata Firli, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina. Hal ini yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD 140 juta yang ekuivalen dengan Rp 2,1 triliun," pungkas Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN

KPK: Pengadaan LNG yang Dikorupsi Capai Rp 2,1 Triliun Seharusnya untuk Kebutuhan PLN Hingga Industri Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT. Pertamina (Persero). Namun, KPK saat ini belum bisa menjelaskan siapa pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.<br /> <br /> Penetapan tersangka sejalan dengan ditingkatkannya status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Selain itu, KPK juga telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tersebut.<br /> <br /> "Benar, KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/6).<br /> <br /> Pengusutan kasus ini dilakukan dengan serangkaian pemanggilan saksi-saksi. Hal ini penting, untuk menguatkan proses penyidikan KPK.<br /> <br /> "Pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik terus dilakukan dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk membuat terang dugaan korupsi dimaksud," tegas Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman tersebut akan disampaikan KPK saat melakukan penahanan.<br /> <br /> "Pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan," ujar Ali.<br /> <br /> Oleh karena itu, Ali meminta masyarakat bisa terus melakukan pengawasan terhadap setiap perkara yang sedang diusut KPK.<br /> <br /> "Setiap perkembangan dari penyidikan ini, akan selalu kami sampaikan," pungkas Ali.

KPK Akui Sudah Tetapkan Tersangka dalam Kasus Korupsi LNG di Pertamina