<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penetapan-nelayan-bantul-jadi-tersangka-dinilai-tak-adil_m_.jpg" alt="Staf Khusus Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 Yunus Husein." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 Yunus Husein.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum optimal menjerat kasus korupsi di bidang korporasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, TPPU dinilai dapat bisa lebih mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara.  "KPK saja sampai 2019 baru 19 kasus saya kira," kata pakar hukum perbankan, Yunus Husein dalam diskusi daring, Kamis (6/8).  Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini berujar, minimnya perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi dan TPPU bukan hanya di KPK. Tapi juga Polri dan Kejaksaan Agung. Mereka katanya tidak sampai mengungkap 10 kasus pencucian uang.  "Jadi sedikit sekali, bagaimana mau lakukan asset recovery kalau penegakan yang follow the money ini kurang banyak dimanfaatkan," ucap Yunus.  Oleh karena itu, Yunus menilai masih minimnya penegakan hukum pencucian uang dan kejahatan korporasi karena kurangnya persepsi. Menurutnya, penegak hukum masih malas mencari alat bukti lantaran harus dibuktikan pada dua perkara tindak pidana.   "Mudah-mudahan dengan Ketua yang baru (KPK) Pak Firli Bahuri dan komitmennya makin gencar kejar korporasi dan penerapan UU TPPU juga," tandas Yunus.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan bakal memaksimalkan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan korporasi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang hasil tindak pidana ke kas negara.  "KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tipikor ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi, hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam diskusi daring, Kamis (6/8).   Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini berujar, hingga 2019 KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua diantaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah. Sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.  Korporasi pertama yang dijerat KPK l yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).  Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.  KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.  PT Merial Esa sendiri merupakan kepunyaan suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).  Terakhir KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2004.

KPK Dinilai Belum Optimal Jerat Pelaku Korporasi dan Penerapan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selain-perusahaan-suami-inneke-4-korporasi-ini-juga-jadi-pasien-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK lama. Lima korporasi terjerat kasus hukum korupsi dan suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK lama. Lima korporasi terjerat kasus hukum korupsi dan suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P 2016. "PT ME merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK. Sebelumnya KPK telah memroses tiga korporasi dalam kasus korupsi dan satu korporasi dalam kasus pencucian uang. Jadi ada empat," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu (2/3). PT ME yang merupakan perusahaan milik suami dari artis Inneke Koesherawati itu diduga membantu memberikan suap kepada Fayakhun Andriadi, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR. Suap kepada Fayakhun itu, disebut KPK, diberikan oleh Fahmi Darmawansyah selaku pemilik PT ME. Total suap yang diduga diberikan kepada Fayakhun ialah USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap melalui rekening di Singapura dan China dengan tujuan agar Fayakhun mengupayakan proyek pengadaan monitoring satellite Bakamla bisa dianggarkan pada APBN-P 2016. "Korporasi atau perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka ini milik Fahmi Darmawansyah" tukas Alex. Sebelum menjerat perusahaan Fahmi, KPK juga sudah menanggani empat perusahaan lain yaitu PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Keduanya terjerat kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011. Kemudian, ada juga PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). PT NKE terjerat kasus korupsi pada lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Selain itu, PT Tradha sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya diduga melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan PT Tradha. Pada tahun 2016-2017, PT Tradha diduga menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar. Selain itu, PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 millar. Uang itu dianggap seolah-olah sebagai utang. Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan agar korporasi bisa menghindari praktik korupsi, supaya tidak menjadi korporasi keenam yang ditangani lembaga antirasuah ini. "Ini bisa jadi pembelajaran bagi korporasi agar menjalankan bisnis sesuai dengan aturan," tuturnya. Dia pun mengingatkan, korporasi bisa dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dalam waktu tertentu jika terbukti bersalah di pengadilan. "Terhadap korporasi juga dapat dilakukan penghapusan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama waktu tertentu. Hal ini tentu akan lebih merugikan bagi korporasi sehingga akan lebih baik jika korporasi sejak awal menghindari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.

Selain Perusahaan Suami Inneke, 4 Korporasi Ini Juga jadi Pasien KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-meikarta-digas-terus-kpk-panggil-dua-orang-saksi-lagi_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut dua saksi yang dipanggil itu ialah Support Service Project Management PT Lippo Cikarang A Eddy Triyanto dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Bekasi Dicky Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut dua saksi yang dipanggil itu ialah Support Service Project Management PT Lippo Cikarang A Eddy Triyanto dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Bekasi Dicky Cahyadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Keduanya akan diperiksa terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, dua saksi yang dipanggil itu ialah Support Service Project Management PT Lippo Cikarang A Eddy Triyanto dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Bekasi Dicky Cahyadi. "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahor) merupakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi," ucapnya pada awak media, Senin (12/11). Kendati demikian, dia belum dapat merinci keterangan yang akan digali terhadap kedua saksi. Sekadar informasi, Febri pernah mengatakan bahwa ada lima hal yang sedang difokuskan dan didalami oleh penyidik terkait kasus ini. Salah satunya perihal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi. "Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta, alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta, sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dkk, dan mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi," dia memungkasi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan. Pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp 7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Kasus Meikarta Digas Terus, KPK Panggil Dua Orang Saksi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-mantan-direktur-utama-nindya-karya_m_223784.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama Nindya Karya (NK), I Gusti Ngurah Putra. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan tersangka korporasi PT. Nindya Karya (NK), dalam kasus Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN tahun 2006 - tahun 2010.&nbsp; "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi NK,"&nbsp;terang juru bicara KPK Febri Diansyah&nbsp;pada awak media, Jumat (29/6). Selain itu, penyidik nanti juga akan memeriksa Komisaris Utama PT TS Jamaluddin Ahmad dan Komisaris PT TS Rachmad Lutfi sebagai saksi. Pemeriksaan yang dilakukan lembaganya terhadap para pihak tersebut, bertujuan untuk mendalami mengenai SOP dan aturan internal yang ada di PT Nindya Karya. "Bagaimana pengambilan keputusan di dalam korporasi dan juga mekanisme Joint Operation (JO) dengan PT. Tuah Sejati," tuturnya. Untuk diketahui, kemarin (28/6) lembaga antikorupsi sudah memeriksa empat orang saksi yakni Komisaris Utama PT Tuah Sejati, Rika Zairina, mantan direktur operasi 1 NK Erijanto, mantan direktur operasi 2 NK Supriyanto, dan mantan direktur keuangan, Edi Sularso. "Diklarifikasi terkait Standar Operasional Prosedur, hubungan kerja dan hubungan lain dengan proyek Dermaga Sabang. Selain itu saksi juga dikonfirmasi terkait dengan pengetahuan proyek dermaga," jelasnya. Sebelumnya, dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Karena itu, maka PT NK dan PT TS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Untuk diketahui, Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

KPK Panggil Mantan Direktur Utama Nindya Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-dermaga-sabang-kpk-periksa-dua-saksi-pt-tuah-sejati_m_206682.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya (Persero) Arie Mindartanto. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi PT Tuah Sejati terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2010. "Arie Mindartanto akan diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (23/4). Selain Arie, Febri menyebut penyidik juga akan memanggil pegawai PT Adhimix Precast Indonesia Akhmad Syamsuddin. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan PT Tuah Sejati. "Yang bersangkutan (Akhmad Syamsuddin) juga diperiksa sebagai saksi," ujar Febri. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

Kasus Korupsi Dermaga Sabang, KPK Periksa Dua Saksi PT Tuah Sejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-nasdem-tantang-kpk-usut-korupsi-yang-dilakukan-parpol_m_205946.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate menantang KPK untuk mengusut korupsi yang dilakukan oleh partai politik." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate menantang KPK untuk mengusut korupsi yang dilakukan oleh partai politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut bertindak lebih tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan hanya menyasar pelaku korupsi perorangan, melainkan juga korporasi termasuk partai politik (parpol). Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate, dalam regulasi yang ada saat ini sudah diatur mengenai pembubaran parpol yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, lanjut Johnny, dibutuhkan keberanian dari komisi antirasuah dalam melakukan penuntutan terhadap partai. "Sudah jelas di Undang-Undang Parpol mengatur pembubaran partai itu. KPK harus berani dong, kalau sudah jelas alur dana mengalir ke Munas, ke Rakernas, bubarkan partai itu," ungkap Johnny di Sanggar Prathivi Building, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/4). Lebih lanjut Johnny mengatakan, dengan adanya aturan yang jelas dan telah termuat dalam undang-undang, maka yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian KPK dalam bertindak. "Norma hukum jelas, tinggal tuntutan KPK, jaksa, tuntut orang, tuntut partai," tegas Johnny. Meski demikian lanjut Johnny, dalam membubarkan partai, KPK harus menempuh jalur peradilan. Maka dari itu, hakim pun dituntut ketegasannya dalam mengambil keputusan. Dia menambahkan, akan sia-sia upaya penuntutan oleh KPK jika hakim mengabaikan kebenaran. "Tapi keputusan itu hanya wakil Tuhan di bumi yang bisa menentukan, hakim," pungkas Johnny.

Politikus Nasdem Tantang KPK Usut Korupsi yang Dilakukan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-kpk-aset-pt-nindya-karya-diblokir_m_204568.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua BUMN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Akibat status itu, aset kedua BUMN tersebut diblokir lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik sudah memblokir rekening Nindya Karya dengan nominal Rp 44 miliar. Penyitaan juga dilakukan terhadap tiga aset PT TS senilai Rp 20 miliar. Dengan demikian, total nilai yang disita mencapai Rp 64 miliar. "Upaya ini diambil untuk memaksimalkan asset recovery," ujarnya kemarin. Seperti diwartakan, kasus yang melibatkan BUMN dan swasta itu terkait dengan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dermaga itu terletak di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasar kajian KPK, pembangunan dermaga yang menggunakan APBN tahun anggaran 2006-2011 itu telah merugikan negara hingga Rp 313 miliar dari total anggaran Rp 739 miliar. Modusnya adalah penunjukan langsung pemenang tender, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), penggelembungan biaya, hingga prosedur izin-izin terkait seperti amdal yang belum ada. Febri menyatakan, dana Rp 44 miliar milik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204245/proyek-dermaga-sabang-kpk-tetapkan-pt-nindya-karya-sebagai-tersangka" target="_blank">Nindya Karya</a> sudah dipindahkan ke rekening penampungan KPK untuk penanganan perkara. Adapun aset PT TS yang disita, antara lain 1 unit SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) dan 2 unit SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) di Banda Aceh dan Meulaboh. "Penyidik juga masih menelusuri aset lain PT TS," kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Penyidikan kasus korupsi tersebut juga sudah menjerat tiga pelaku yang diduga terlibat. Yakni, Kepala <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/14/204394/pejabat-nindya-karya-jadi-tersangka-korupsi-bumn-bilang-begini" target="_blank">PT NK</a> Cabang Sumatera Utara dan NAD Heru Sulaksono, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ramadhani Ismy, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ruslan Abdul Gani. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang berjanji, manajemen PT Nindya Karya akan mematuhi proses hukum. Seluruh BUMN juga diinstruksikan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). "Skor GCG ini masuk penilaian kinerja direksi," ujarnya. Menurut Bambang, sebagai langkah preventif, kini semua proyek BUMN sudah mendapat pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung.&nbsp;

Jadi Tersangka KPK, Aset PT Nindya Karya Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-perlu-perbaiki-standar-penanganan-korupsi-korporasi_m_154218.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan korporasi sebagai tersangka korupsi mendapat apresiasi banyak pihak.  Namun, KPK juga harus memperhatikan dampak pada perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Terutama jika status perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). &rdquo;Jika KPK banyak bicara tentang penyitaan dan sebagainya bisa membuat kepercayaan publik jatuh, apalagi itu perusahaan terbuka, akan merusak citra perusahaan dan membuat kerugian besar. Yang begitu-begitu harus dipikirkan,&rdquo; ujar Zainal. Oleh karena itu, Zainal mendorong KPK agar memperbaiki standar proses penanganan kasus korupsi untuk pidana korporasi. Yakni bagaimana agar pidana korporasi tidak sampai merusak bisnis perusahaan. Termasuk standar perusahaan dapat ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi. Sebagaimana diketahui, satu perusahaan yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi adalah PT Nusa Kontruksi Enjiniring (Tbk), dahulu PT Duta Graha Indah (DGI). DGI merupakan tersangka korporasi pertama sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. DGI diduga melakukan tindak pidana suap terhadap mantan anggota DPR RI dan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Udayana, Bali pada tahun 2009-2010. Nazarudin sendiri merupakan terpidana korupsi terkait berbagai proyek pemerintah. Melalui grup Permai miliknya, Nazarudin yang menguasai badan anggaran di DPR RI ketika partai Demokrat berkuasa, menebar lebih dari 160 proyek pemerintah kepada BUMN dan swasta. Sebagai imbal balik, Nazarudin mengutip uang kompensasi antara 20-40 persen dari nilai setiap proyek. Zainal meminta KPK tidak berhenti di kasus DGI. Menurutnya masih banyak kasus suap yang ditangani KPK saat ini melibatkan korporasi. Ada perusahaan yang dibuat untuk korupsi atau corruption vehicle namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi itu sebaiknya ditanyakan kepada KPK, mereka yang lebih tahu dapur penyidikan. &rdquo;Kalau dulu KPK belum pede menjadikan tersangka korporasi karena belum ada aturannya,&rdquo; ujarnya. Adapun beberapa kasus korporasi yang ditangani KPK dan sudah vonis di antaranya kasus suap yang dilakukan Presiden Direktur PT Sentul City Tbk Cahyadi Kumala terhadap Bupati Bogor Rahmat Yasin. Cahyadi terbukti bersalah dan divonis 5 tahun penjara.  Lalu berbagai kasus suap yang melibatkan berbagai perusahaan di bawah grup Permai milik Nazarudin. Di antara kasus-kasus korupsi yang melibatkan grup ini adalah proyek kawasan olahraga Hambalang yang dikelola PT Adhi Karya Tbk. Proyek yang merugikan negara hingga Rp 706 miliar itu hingga kini mangkrak. Mantan Direktur Operasional Adhi Karya Teuku Mohammad Noor pun sudah divonis 4,5 tahun oleh hakim Tipikor. Selain proses penanganan korupsi korporasi, Zainal menyarankan agar KPK membentuk badan pengelola aset. Badan ini ditujukan jika ada tersangka korporasi, maka asetnya dapat dikelola oleh badan tersebut. Tujuannya agar aset dan nilai perusahaan tersebut tidak anjlok. &rdquo;Dulu sudah mau godok aturan pengelolaan aset recovery yang di dalamnya ada badan pengelolaan aset. Tapi tidak jadi juga sampai sekarang,&rdquo; katanya. Dengan adanya badan pengelola aset tersebut diharapkan, baik karyawan, investor maupun pihak ketiga yang tengah bekerja sama dengan perusahaan yang menjadi tersangka korupsi korporasi tidak dirugikan. Jika tidak dikelola, lanjut Zainal, maka perusahaan itu akan hancur dan sahamnya terjun bebas. Akibatnya pihak ketiga dan investor yang tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan ikut dirugikan. &rdquo;Implikasi seperti itu harus dipikirkan, karena itu tidak diatur detail dalam aturan pidana korporasi,&rdquo; jelasnya.

KPK Perlu Perbaiki Standar Penanganan Korupsi Korporasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi korporasi

Berita Terkini