<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saiful-Jasmas-Teng.jpg" alt="IKUTI PROSES HUKUM: Syaiful Aidi (tengah) digiring petugas ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak kemarin (3/9). Dia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. (Haryanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IKUTI PROSES HUKUM: Syaiful Aidi (tengah) digiring petugas ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak kemarin (3/9). Dia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. (Haryanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Nasib eks anggota DPRD Kota Surabaya yang terjerat kasus korupsi dana jasmas dan mengajukan banding kurang beruntung. Bobot hukumannya malah bertambah setelah menempuh upaya hukum.  Putusan tersebut termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Dari laman website tersebut tertulis bahwa keduanya dihukum dua tahun penjara.  Padahal, dalam sidang di tingkat sebelumnya, hukuman mereka 1,5 tahun penjara. Karena tidak sepakat dengan vonis hakim, keduanya mengajukan banding. Harapannya, vonis bisa lebih ringan atau malah divonis bebas. Namun, hukuman mereka malah bertambah.  Jaya Atmaja, pengacara Dini dan Syaiful, saat dikonfirmasi mengaku sudah melihat informasi itu di website Pengadilan Negeri Surabaya. Jaya menganggap putusan tersebut adalah putusan yang aneh. Sebab, dari fakta persidangan, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan dua kliennya itu terlibat aktif dalam persengkokolan tindak pidana korupsi tersebut.  Selain itu, kliennya tidak menerima uang ataupun janji-janji. Karena itulah, terasa janggal jika kliennya dipersalahkan dan diberi hukuman lebih berat. Bukti lainnya, lanjut Jaya, kliennya tidak mengenal Agus Setiawan Jong, terpidana lainnya dari pihak swasta. ”Makanya kami heran dengan putusan itu dan terkejut saat melihat vonis yang lebih tinggi,” imbuhnya.  Jaya menduga, pertimbangan hakim berdasar dari kontra memori banding yang diajukan jaksa. Karena itulah, dia merasa sangat kecewa. Versi Jaya, kontra memori yang diajukan jaksa sangat tidak kuat. Isinya lebih banyak menggunakan dasar berkas pemeriksaan pada saat penyidikan daripada fakta persidangan.  Hal itu menurut dia berbeda dengan putusan hakim di tingkat pertama. Hakim pengadilan tipikor mengambil beberapa poin mengenai putusan berdasar fakta sidang.  Jaya mengatakan, jika dianggap bersalah, tidak seharusnya kliennya mendapatkan hukuman yang cukup tinggi. Sebab, kesalahan itu bukan karena kesengajaan. Melainkan kelalaian. Yakni, tidak ikut mengawasi proses pengajuan calon penerima hibah. ”Dengan catatan itu karena kelalaian semata di proses awal. Selanjutnya, ada verifikasi dari pemkot yang harus lebih bisa melihat dan mengontrol proses, apakah ini layak diberi atau tidak. Jika ada kerugian, itu bukan kesalahan mutlak dari klien saya,” terangnya.  Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Erick Ludfiansyah menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait putusan itu. Namun, karena belum menerima salinan putusan, dia mengaku belum bisa berkomentar banyak. ”Kami tunggu salinan putusan terlebih dahulu dan berdiskusi mengenai langkah ke depannya sesuai dengan petunjuk pimpinan,” ungkapnya.  Dengan putusan tersebut, upaya hukum yang diajukan tiga eks anggota dewan itu di tingkat banding berakhir. Ketiganya divonis sama. Yakni, vonisnya menjadi dua tahun penjara. Padahal dalam tingkat pertama, tiga anggota dewan itu mendapatkan vonis 1,5 tahun penjara. Mereka adalah Binti Rochmah, Dini Rijanti, dan Syaiful Aidy.  Dalam kasus tersebut, ada enam anggota dewan yang terjerat. Putusan Darmawan dan Sugito, dua terpidana anggota dewan yang lain, sudah berkekuatan hukum tetap. Terakhir, kasus itu juga menjerat Ratih Retnowati. Namun, saat ini proses tersebut masih kasasi. Sebab, Ratih divonis bebas.  Enam Anggota Dewan Terjerat Kasus Korupsi Jasmas  Vonis 2 Tahun di Tingkat Banding  Syaiful Aidy  Binti Rochmah  Dini Rijanti  Vonis 2,5 Tahun  Darmawan  Vonis 1 Tahun 8 Bulan  Sugito  Vonis Bebas  Ratih Retnowati  Sumber: Pengadilan Negeri Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SfCdnRdlEZ0  https://www.youtube.com/watch?v=IIUnpuxpqRM  https://www.youtube.com/watch?v=Gldcy2FOu5c

Korupsi Jasmas: Hukuman Dini dan Syaiful Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/vonis-jasmas.jpg" alt="BEDA PENDAPAT: Ratih menangis setelah mendengar hakim menyatakan dirinya tidak terbukti korupsi. Syaiful (kiri) dan Dini (kanan) divonis 1,5 tahun penjara. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEDA PENDAPAT: Ratih menangis setelah mendengar hakim menyatakan dirinya tidak terbukti korupsi. Syaiful (kiri) dan Dini (kanan) divonis 1,5 tahun penjara. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratih Retnowati menangis cukup lama kemarin (16/4). Anggota DPRD Kota Surabaya itu divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi jasmas 2016. Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beranggapan Ratih telah menggunakan kapasitasnya sebagai anggota dewan untuk menghentikan pemberian hibah yang salah alamat itu.  Dalam kasus tersebut, hanya Ratih yang dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, Darmawan, Sugito, Dini Rijanti, Binti Rochmah, dan Syaiful Aidy, mantan anggota DPRD Kota Surabaya yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dianggap terbukti bersalah. Dini dan Syaiful menjalani sidang putusan kemarin.  Dalam putusan Dini dan Syaiful, hakim tidak membacakan semua unsur pembuktian. Hakim langsung membacakan amar putusan.  Dini dan Syaiful dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. ”Menjatuhi hukuman satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara terhadap terdakwa Syaiful,” kata Hisbullah. Sementara itu, Dini juga mendapatkan hukuman yang sama.  Di sisi lain, majelis hakim berbeda pendapat tentang pembuktian Ratih. Dua anggota majelis hakim menyatakan politikus Partai Demokrat itu tidak terbukti bersalah. Mereka adalah hakim Bagus Handoko dan John Dista. Menurut kedua hakim, Ratih tidak terbukti melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang pemberantasan korupsi. Dia mengatakan, terdakwa juga tidak menikmati uang atau keuntungan dari kerugian negara Rp 4,9 miliar.  Selain itu, lanjut hakim John, terdakwa telah melakukan pencegahan karena adanya enam proposal yang berasal dari calon penerima hibah. ”Berdasar saksi-saksi dalam persidangan, terdakwa tidak pernah menyetujui enam proposal yang diajukan para calon penerima hibah melalui Agus Setiawan Jong,” kata John.  Bukan hanya itu, hakim John juga mengungkapkan bahwa Ratih sempat memprotes proposal yang telah masuk ke pemkot. Terdakwa berusaha menelepon Kabid Sosial Pemerintahan Pemkot Surabaya Ferbriana Kusuma dan mengatakan pembatalan itu hanya bisa dilakukan para calon penerima hibah. Selain itu, lanjut John, jaksa tidak menghadirkan Febriana sebagai saksi.  Dengan begitu, John menyimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud untuk merugikan negara. Karena itulah, pasal dakwaan primer dan subsider tidak terbukti. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memiliki pandangan berbeda.  Dia menganggap Ratih lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. ”Seharusnya terdakwa memberikan surat pemberitahuan kepada calon penerima hibah. Jika ada kesalahan dalam pemberian itu, maka mereka tak layak untuk mendapatkannya,” ucapnya.  Meski demikian, pertimbangan Hisbullah tidak berpengaruh pada putusan Ratih. Sebab, dua majelis hakim lainnya menyatakan tidak bersalah. ”Membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal primer dan subsider. Dan merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa,” terang Hisbullah.   Ini Yang Membedakan:  Pertimbangan Hakim untuk Ratih <ul> 	<li>Hakim tidak menemukan niat Ratih dalam merugikan negara.</li> 	<li>Tidak menyetujui, merestui, dan tidak memberikan rekomendasi pengajuan enam calon penerima hibah yang bukan berasal dari dapilnya.</li> 	<li>Melakukan protes terhadap pemkot dan Agus Setiawan Jong terkait enam proporal tersebut.</li> 	<li>Tidak menerima fee atau keuntungan dari pemberian hibah ke enam anggota DPRD Kota Surabaya.</li> </ul> Pertimbangan Hakim untuk Dini dan Syaiful <ul> 	<li>Terbukti membiarkan pengurusan proposal penyaluran dana hibah jasmas melalui terpidana Agus Setiawan Jong.</li> 	<li>Dianggap tidak menjalankan wewenangnya karena tak turun langsung ke lapangan dan menyosialisasikan program hibah jasmas.</li> 	<li>Dianggap mempunyai niat untuk merugikan negara.</li> </ul> Sumber: Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya

Vonis Korupsi Hibah Jasmas: Ratih Bebas, Dini dan Syaiful Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Binti-Rochmah.jpg" alt="TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Jaksa menyatakan banding terhadap putusan terpidana Binti Rochmah. Vonis pidana 1,5 tahun penjara terhadap mantan anggota DPRD Surabaya itu dinilai paling rendah. Jaksa keberatan dengan vonis tersebut meski majelis hakim menyatakan bahwa Binti terbukti bersalah mengorupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016.  ’’Kami menyatakan banding. Sekarang memori banding kami susun,’’ ujar M. Fadhil, jaksa penuntut umum (JPU). Menurut dia, vonis itu juga separo lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntutnya pidana tiga tahun penjara. Vonis tersebut juga paling rendah dibandingkan vonis dua koleganya, Sugito dan Aden Darmawan. Aden divonis 2,5 tahun penjara dan Sugito 1 tahun 8 bulan penjara.  ’’Putusan di atas dua pertiga dari tuntutan kami wajib banding. Belum memenuhi rasa keadilan karena paling rendah dibandingkan dua lainnya,’’ kata Fadhil yang juga menjabat Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Tanjung Perak.  Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hisbullah sebelumnya juga memvonis denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Binti. Sementara itu, Sugito divonis denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Aden Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.  Binti melalui pengacaranya, Sudiman Sidabukke, sebelumnya juga menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim. Meski divonis paling rendah, Binti tetap merasa keberatan. Sudiman yakin kliennya tidak bersalah turut serta mengorupsi dana hibah Jasmas 2016.  Sebagaimana diberitakan, enam anggota dewan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Antara lain, Binti Rochmah, Aden Darmawan, Sugito, Ratih Retnowati, Syaiful Aidi, dan Dini Rijanti. Mereka ditengarai menggelembungkan dana hibah Rp 12 miliar hingga merugikan negara Rp 4,9 miliar.  Mereka diduga bekerja sama dengan pengusaha Agus Setiawan Jong yang sudah berstatus terpidana. Modusnya membelanjakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan kondangan yang kualitasnya lebih rendah daripada uang yang dibelanjakan. Akibatnya, terjadi penggelembungan nilai dari harga aslinya.  Selain itu, terungkap bahwa Agus Jong dinilai menjadi broker jasmas. Yakni, mengoordinasi anggaran jasmas, termasuk menyediakan segala bukti dan dokumen pelengkap seperti foto. Dengan begitu, anggota dewan bisa menerima ’’bersihnya’’ saja. Modus seperti itu pernah terungkap dalam kasus P2SEM DPRD Jatim lebih dari sepuluh tahun lalu dengan dr Bagoes sebagai brokernya. Sempat kabur, dia kemudian menyerahkan diri dan meninggal karena sakit di Rutan Medaeng.  ---  VONIS TIGA NAPI KORUPSI JASMAS  Binti Rochmah <ul> 	<li>1,5 tahun penjara</li> 	<li>Denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara</li> </ul> Sugito <ul> 	<li>1 tahun 8 bulan penjara</li> 	<li>Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara</li> </ul> Aden Darmawan <ul> 	<li>2,5 tahun penjara</li> 	<li>Denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan</li> </ul> Sumber: PN Surabaya

Kasus Dugaan Korupsi Jasmas DPRD: Vonis Binti Rendah, Jaksa Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Binti-Rochmah.jpg" alt="TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus korupsi pencairan dana hibah jasmas 2016 mulai memasuki babak krusial. Kemarin (10/3) di Pengadilan Tipikor Surabaya Binti Rochmah dituntut jaksa tiga tahun. Jaksa penuntut umum menganggap mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD saat pencairan dana hibah jasmas 2016.  Binti terlihat berkaca-kaca setelah mendengarkan jaksa membacakan tuntutannya. Dia terlihat mengusap matanya sembari bersalaman dengan hakim dan jaksa. Maklum, dalam sidang tersebut, Binti dituntut tiga tahun penjara. Tuntutan itu sama persis dengan tuntutan Darmawan, terdakwa yang juga wakil ketua DPRD Surabaya.  Dalam sidang kemarin, denda yang dijatuhkan jaksa sama. Yakni, terdakwa harus membayar denda Rp 100 juta. Jika tidak mampu membayar, Binti harus menjalani hukuman kurungan penjara selama enam bulan. ’’Perbuatan terdakwa dilakukan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang jauh dari kata sejahtera,’’ ucap Muhammad Fadhil, jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Perak Surabaya, kemarin.  Menurut Fadhil, Binti telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,9 miliar. Dia menuturkan, pembuktian itu sesuai dengan fakta sidang. Salah satunya pertemuan antara Binti dan Agus Setiawan Jong, terpidana dalam kasus tersebut.  Dari pertemuan itu, lanjut Fadhil, terdakwa menyepakati kerja sama dengan Jong untuk mengurus pengajuan proposal hibah dari RT/RW di dapil terdakwa. Setelah itu, Jong membentuk tim untuk meyakinkan RT/RW wilayah terdakwa menjadi calon penerima hibah. Untuk meyakinkan RT/RW, Jong mengungkapkan telah bersepakat dengan Binti.  Bukan hanya itu, lanjut Fadhil, proposal calon penerima hibah yang dikoordinasi karyawan Jong diberikan kembali melalui suami Binti. ’’Mereka mengantarkannya ke tempat kerja suami Binti dan rumah Binti,’’ jelas Fadhil.  Nah, karena itu, Binti dianggap mengetahui bahwa proposal tersebut berasal dari Jong. Selain itu, bukti lainnya mengenai adanya dua kali pertemuan di dua rumah makan yang berbeda di Surabaya. Meski begitu, jaksa juga menganggap Binti sopan selama sidang berlangsung.  Sementara itu, Sudiman Sidabukke, penasihat hukum Binti, menganggap tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan sangat berat. Terlebih, bagi Sudiman, tidak ada bukti mengenai keterlibatan Binti secara langsung. ’’Mereka tidak pernah membuktikannya dalam sidang. Ya dikatakan ada kaitannya penerimaan proposal, itu hanya di BAP. Sementara dalam fakta sidang tidak ditemukan hal itu,’’ katanya.  Sudiman menambahkan, kliennya juga kaget saat mendengar tuntutan itu. Penyebabnya, selama sidang kliennya tidak pernah merestui bantuan Jong. ’’Jawabannya kan jelas. Itu bukan saya, tapi dari calon penerima hibah. Jadi tidak pernah klien kami memberikan restu,’’ tuturnya.  Dalam sidang terpisah, Darmawan, eks anggota DPRD Kota Surabaya, juga sesenggukan saat membaca pembelaannya. Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa pun. Karena itu, dalam pencairan dana hibah tersebut, dia tidak punya kewenangan. ’’Saya juga tidak pernah menerima uang dari Jong,’’ tuturnya.  Bagi Darmawan, pembuktian itu ada dalam fakta sidang. Terutama saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengatakan bahwa dia tidak pernah merugikan negara sama sekali. ’’Saya minta dibebaskan dari segala tuntutan jaksa dan bisa kembali dengan keluarga,’’ ucapnya dengan nada lirih.  Dalam kasus itu, Darmawan dan Binti dituntut jaksa tiga tahun penjara. Mereka dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus pencairan dana hibah jasmas 2016.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Dituntut Tiga Tahun karena Korupsi Jasmas, Binti Rochmah Berkaca-kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Ratih-retnowati-alfian.jpg" alt="PASRAH: Ratih Retnowati juga harus masuk bui karena tersandung kasus dugaan korupsi jasmas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PASRAH: Ratih Retnowati juga harus masuk bui karena tersandung kasus dugaan korupsi jasmas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2016, Ratih Retnowati dan Dini Rijanti, akhirnya menyerahkan diri kemarin. Keduanya yang didampingi kolega, kerabat, dan tim pengacara datang hampir bersamaan pukul 11.15 ke kantor Kejari Tanjung Perak.  Ratih yang kembali menjabat anggota DPRD Surabaya tiba lebih dulu dan masuk ruang penyidik. Dini, koleganya sesama politikus Partai Demokrat yang 11 hari lalu demisioner sebagai anggota dewan, menyusul tiga menit kemudian.  Keduanya diperiksa penyidik terkait dengan keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Mereka baru keluar dari ruang penyidik pukul 16.30.  Mereka berada di dalam ruang penyidik sekitar lima jam. Saat keluar, keduanya sudah mengenakan rompi tahanan merah. Mereka lantas digiring petugas menuju mobil tahanan. Mobil itu(lah) yang mengantar mereka menuju Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Di sana mereka akan ditahan selama 20 hari Mereka menyusul empat koleganya yang lebih dulu ditahan. Yakni, Sugito, Aden Darmawan, Binti Rochmah, dan Syaiful Aidi.  Ratih dan Dini sama sekali tidak berkomentar saat dimintai konfirmasi. Baik saat tiba maupun setelah diperiksa penyidik. Begitu pula pengacara mereka. Yusuf Eko Nahuddin dan Bahrul Ulum langsung masuk ke mobil tahanan bersama Ratih dan Dini. Saat Jawa Pos berusaha menghubungi, nomor telepon seluler mereka tidak aktif.  Kepala Kejari Tanjung Perak Rachmat Supriady menyatakan, Ratih dan Dini sebenarnya akan ditangkap bersama Syaiful Aidi di rumah masing-masing pada Selasa (3/9). Namun, pengacara keduanya yang juga pengacara Syaiful, Yusuf dan Bahrul, memohon kepada penyidik agar mereka tidak ditangkap. Sebagai gantinya, dua kliennya akan menyerahkan diri. Ratih, Dini, dan Syaiful harus ditangkap karena sudah tiga kali mangkir saat dipanggil penyidik sebagai tersangka.  ’’Kami kemarin lusa akan jemput paksa setelah tiga kali panggilan sebagai tersangka. Tapi, ada pernyataan dari pengacara bahwa tersangka sanggup hadir hari ini (kemarin, Red),’’ ujar Rachmat kemarin.  Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasar dua alat bukti. Peran mereka sama dengan empat mantan anggota dewan yang juga jadi tersangka dan sudah ditahan. ’’Tersangka mengoordinasi proposal dari ketua RT/RW atas arahan pengusaha Agus Setiawan Jong yang sudah terpidana untuk diteruskan ke Sekwan,’’ ungkapnya.  Ratih dan Dini merupakan tersangka yang terakhir ditahan. Kini penyidik merampungkan penyidikan agar para tersangka dapat segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Semua saksi sudah diperiksa. Kini penyidik menunggu audit BPK mengenai jumlah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi itu. Termasuk fee yang diterima enam tersangka dari Agus Jong. Meski demikian, penyidik menyebutkan bahwa kerugian negara dari kasus tersebut Rp 4,9 miliar.  ’’Dari legislatif, enam orang ini yang berperan. Ditambah satu swasta. Tapi, kami tunggu fakta sidang. Kalau ada bukti kuat keterlibatan pihak lain, akan kami tindak lanjuti,’’ tuturnya.  Penyidik menetapkan Ratih dan Dini sebagai tersangka bersama empat koleganya sesama mantan anggota karena bersekongkol dengan pengusaha Agus Setiawan Jong untuk me-mark up dana hibah hingga merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar. Mereka diyakini berperan aktif dalam pengajuan dana hibah jasmas 2016 Rp 12,5 miliar tersebut.  Mereka tidak sekadar mengetahui dugaan korupsi itu, tetapi juga merekomendasikan agar ketua RT/RW mengajukan proposal melalui Agus Jong. Dari praktik tersebut, para anggota dewan itu diduga menerima fee 15 persen dari terpidana Agus Jong. Fee tersebut diberikan untuk setiap proposal yang disetujui dan dicairkan Pemkot Surabaya.

Sempat Akan Tangkap Bareng Syaiful Aidi, Ratih dan Dini Serahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saiful-Jasmas-Teng.jpg" alt="IKUTI PROSES HUKUM: Syaiful Aidi (tengah) digiring petugas ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak kemarin (3/9). Dia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. (Haryanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IKUTI PROSES HUKUM: Syaiful Aidi (tengah) digiring petugas ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak kemarin (3/9). Dia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. (Haryanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyidik Kejari Tanjung Perak akhirnya menangkap Syaiful Aidi kemarin (3/9). Mantan anggota DPRD Surabaya yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2016 tersebut ditangkap di rumahnya, Jalan Ngesong, Dukuh Kupang. Tanpa perlawanan, dia dibawa ke kantor Kejari Tanjung Perak sekitar pukul 12.00.  Setelah menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam, politikus PAN tersebut keluar dari ruang penyidik pada pukul 14.30. Mengenakan rompi tahanan merah, Syaiful yang baru sepuluh hari merampungkan jabatannya sebagai anggota legislatif digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Di sana, dia akan ditahan selama 20 hari.  Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie menyatakan, tersangka ditangkap setelah dipanggil tiga kali sebagai tersangka, tapi tidak hadir. Terakhir, penyidik memanggilnya untuk kali ketiga pada Senin (2/9) Syaiful menjadi mantan anggota dewan keempat yang ditahan atas kasus sama. Penyidik sebelumnya menahan Sugito, Aden Darmawan, dan Binti Rochmah. Kini masih ada dua lagi yang berstatus tersangka, tapi belum ditahan. Dia adalah mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati dan Dini Rijanti.  ’’Tiga orang sudah kami panggil sebagai tersangka, tapi tidak hadir. Makanya, kami jemput paksa. Mereka sudah bersurat ke kami. Tapi, dari kami ada SOP (standar operasional prosedur) kalau sudah tiga kali tidak hadir, akan kami jemput paksa,’’ ujarnya.  Lingga menambahkan, Syaiful saat ditangkap di rumahnya sama sekali tidak melawan. Dia menurut saja kepada jaksa yang akan membawanya ke kantor kejari untuk diperiksa. ’’Beliau kooperatif. Bersedia untuk kami bawa ke kejari. Cuma berpesan mau ganti baju dulu,’’ katanya.  Sementara itu, pengacara Syaiful, Yusuf Eko Nahuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati seluruh proses hukum yang harus dijalani kliennya.Syaiful, menurut dia, tidak akan melawan. ’’Kami ikuti saja prosesnya. Yang jelas, kami kooperatif dan mengikuti dengan baik. Pada prinsipnya, semua tetap berjalan,’’ ungkap Yusuf.  Bahrul Ulum, pengacara Syaiful lainnya, menambahkan bahwa kliennya bersama Dini dan Ratih mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia menilai proses penyidikan sudah tidak benar. Salah satunya, para tersangka tidak mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik. ’’Hak klien kami sebagai terlapor untuk mendapatkan SPDP secara resmi dan patut maksimal tujuh hari setelah dikeluarkan,’’ tuturnya.  Meski demikian, tim pengacara itu hanya menjadi kuasa hukum Syaiful sebagai tersangka. Yusuf menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan kuasa untuk mendampingi Dini dan Ratih. Mereka hanya menjadi pengacara untuk ketiga tersangka saat praperadilan.  Syaiful ditangkap terlebih dahulu karena dalam tiga kali panggilan, dia tidak pernah mengonfirmasi. Sementara itu, dari tiga kali panggilan sebagai tersangka, Dini dan Ratih melalui surat mengonfirmasi tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik. Alasannya, mereka belum memiliki pengacara dan mencari bukti-bukti yang meringankan.  Penyidik menetapkan Syaiful sebagai tersangka bersama lima koleganya sesama mantan anggota dan anggota dewan aktif karena bersekongkol dengan pengusaha Agus Setiawan Jong. Upaya mereka merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar. Mereka diyakini telah berperan aktif dalam pengajuan dana hibah jasmas 2016 tersebut.  Mereka tidak sekadar mengetahui dugaan korupsi itu, tapi juga merekomendasikan ketua RT/RW yang akan mengajukan proposal harus melalui Agus Jong. Dari praktik itu, para anggota dewan tersebut diduga menerima fee 15 persen dari terpidana Agus Jong. Fee itu diberikan untuk setiap proposal yang disetujui Pemkot Surabaya, lalu dicairkan.   ---  Sepak Terjang Syaiful  Jumat, 23 Agustus: Melalui surat, Syaiful Aidi berjanji datang sendiri tanpa dipanggil penyidik.  Senin, 26 Agustus: Syaiful bersama dua kolega, Ratih Retnowati dan Dini Rijanti, dipanggil penyidik untuk kali pertama sebagai tersangka. Ratih dan Dini ditunggu sampai sore, tapi tidak datang. Syaiful tidak datang tanpa konfirmasi.  Kamis, 29 Agustus: Syaiful bersama Ratih dan Dini dipanggil penyidik untuk kali kedua sebagai tersangka. Ratih dan Dini tidak datang dengan alasan belum memiliki pengacara. Syaiful tidak datang tanpa konfirmasi.  Senin, 2 September: Syaiful bersama Ratih dan Dini dipanggil penyidik untuk kali ketiga sebagai tersangka. Ratih dan Dini tidak datang dengan alasan belum memiliki pengacara. Syaiful tidak datang tanpa konfirmasi.  Selasa, 3 September: Syaiful ditangkap di rumahnya di Jalan Ngesong.

Usut Dugaan Korupsi Dana Jasmas, Jaksa Tangkap Syaiful Aidi di Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Aden-Dermawan-Alfian-Rizal.jpg" alt="KOOPERATIF: Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di kantor Kejari Tanjung Perak kemarin (21/8). Aden merupakan anggota dewan kedua yang masuk tahanan dalam kasus korupsi jasmas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KOOPERATIF: Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di kantor Kejari Tanjung Perak kemarin (21/8). Aden merupakan anggota dewan kedua yang masuk tahanan dalam kasus korupsi jasmas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aden Darmawan tidak mau tahu mengenai ketiga koleganya sesama anggota DPRD Surabaya yang juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016. Ketiganya adalah Ratih Retnowati, Dini Rijanti, dan Syaiful Aidi. Meski diduga telah bersama-sama mengorupsi uang negara Rp 4,9 miliar, Aden menyatakan bahwa urusan hukum antara dirinya dan koleganya sudah menjadi urusan masing-masing.  ’’Saiki urusane dewe-dewe (soal masalah hukum, Red). Sing penting aku wis kooperatif,’’ ujar Aden setelah diperiksa sebagai tersangka di kantor Kejari Tanjung Perak kemarin (21/8).  Komentar tersebut disampaikan Aden ketika ditanya tentang ketiga koleganya yang tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, Ratih, Dini, dan Syaiful masih bebas beraktivitas. Sementara itu, Aden bersama dua koleganya yang lain, Sugito dan Binti Rochmah, harus mendekam di bui Kasipidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah mengapresiasi sikap kooperatif Aden. Selama ini Aden tidak pernah rewel kepada penyidik. Dia berharap ketiga koleganya bisa meniru sikap Aden.’’Saya berterima kasih kepada Pak Aden yang selama ini sangat kooperatif,’’ katanya.  Aden diperiksa penyidik sebagai tersangka mulai pukul 10.00 sampai 14.30. Dia diperiksa dengan materi yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Yakni, mengenai dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut.  Penyidik kini berkejaran dengan waktu untuk merampungkan penyidikan terhadap tersangka Aden, Sugito, dan Binti. Kini progres penyidikan terhadap ketiganya sudah mencapai 80 persen. ’’Mudah-mudahan pertengahan September sudah bisa rampung semua biar segera pelimpahan ke pengadilan,’’ ujarnya.  Tidak hadirnya Ratih, Dini, dan Syaiful juga dianggap tidak menjadi kendala untuk merampungkan penyidikan terhadap Aden, Sugito, dan Binti. Tanpa mereka, penyidik sudah mendapatkan bukti dari keterangan saksi-saksi lain yang menguatkan dugaan korupsi. ’’Hanya, kami berharap tiga orang itu beriktikad baik untuk datang ke kantor kami,’’ katanya.  Informasinya, Ratih dan Dini kemarin akan diantar pengurus Demokrat untuk menyerahkan diri ke kantor Kejari Perak. Dimaz tidak menampik mengenai kabar itu. Dia mempersilakan apabila mereka datang ke kantornya. Hanya, sebaiknya mereka datang setelah dipanggil penyidik. Jika datang tanpa dipanggil, mereka belum pasti diperiksa penyidik. Namun, ketika ditunggu sampai sore, mereka tidak muncul. ’’Silakan saja saya tidak pernah menghalangi mereka. Ini kantor publik kok,’’ ungkapnya.  Dimaz mengatakan bahwa pihaknya juga menerima surat dari KPU Surabaya. Surat itu mempertanyakan status hukum Ratih. Sebab, dia sebagai anggota DPRD Surabaya yang terpilih lagi akan dilantik pada Sabtu (24/8). Penyidik jaksa langsung membalasnya dengan surat yang menyatakan bahwa Ratih sudah berstatus tersangka. <h3>Ratih Mundur dari Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya</h3> Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati akhirnya mengundurkan diri dari jabatan ketua DPC Demokrat Surabaya kemarin (21/8). Keputusan itu dia ambil setelah Kejari Tanjung Perak menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi jaring aspirasi masyarakat (jasmas).  Sekretaris DPD Demokrat Jatim Renville Antonio membenarkan kabar tersebut. Kini DPC Demokrat Surabaya tak memiliki nakhoda. Karena itu, partai segera mengadakan rapat untuk menentukan pengganti Ratih. ’’Untuk sementara belum ada. Menunggu Plt DPD turun,’’ ujar anggota DPRD Jatim itu.  Kabar mundurnya Ratih tersebut jadi bahan perbincangan di internal dewan. Ada dua kader Partai Demokrat kandidat pengganti Ratih di DPRD Surabaya. Yakni, Muchammad Machmud dan Herlina Harsono Njoto.  Machmud adalah salah seorang caleg yang mendapat dukungan terbesar dalam pileg April lalu. Jumlah suaranya mencapai 19 ribu suara. Nyaris menyamai capaian Baktiono dari PDIP yang mencatatkan namanya sebagai caleg dengan suara terbanyak di Surabaya.  Sayang, Machmud tak mau menanggapi kabar mundurnya Ratih dari ketua DPC Dia juga tak mau berkomentar soal namanya yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Ratih. ’’Ojok lah. Aku gak mau komentar dulu,’’ ujar anggota komisi C itu.  Nama Herlina juga sangat diperhitungkan Demokrat. Dia lebih aktif di DPC. Sebab, dia menjabat ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat Surabaya. Herlina juga menjabat ketua Komisi A DPRD Surabaya. ’’Iya benar, Bu Ratih sudah mundur. Nanti mekanismenya ada di DPD Jatim,’’ kata anggota badan anggaran itu.  Meski mundur sebagai pimpinan partai di daerah, Ratih tetap masuk dalam daftar nama anggota dewan yang bakal dilantik dan diambil sumpah serta janjinya pada 24 Agustus nanti. KPU Surabaya sudah mengusulkan penundaan pelantikan Ratih. Namun, hingga kemarin KPU Surabaya belum mendapat persetujuan atas pengajuan itu.  Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh menyatakan, ada perbedaan aturan mengenai calon anggota dewan yang bakal ditetapkan. Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, para calon tetap bisa disumpah walau berstatus tersangka. Namun, dalam ketentuan lain, KPU bisa mengajukan penundaan bagi calon yang menjadi tersangka. ’’Karena kami diberi wewenang untuk mengajukan, ya kami ajukan,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Indah Wahyuni menuturkan, kondisi Ratih itu tak jauh berbeda dengan ketua DPRD Tulungagung. Ada permintaan penundaan pelantikan lantaran yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.  ’’Namun, penundaan itu kan bergantung gubernur. Karena aturan undang-undang dan PP-nya itu tak ada penundaan itu,’’ jelasnya saat dimintai konfirmasi kemarin.  Dia menyebutkan, permintaan KPU Surabaya itu memang sudah diterimanya. Namun, aturan tentang permohonan penundaan itu berlaku di internal KPU. Sedangkan untuk berlaku secara umum di pemerintah, hal itu belum tercakup. ’’Tidak berlaku untuk kami,’’ tegasnya. Apalagi, Ratih belum ditahan hingga kemarin.  Indah mengungkapkan, bisa saja Ratih dilantik. Namun, Ratih bisa diberhentikan sementara apabila dalam proses hukum yang berjalan dinyatakan sebagai terdakwa. Hal itu sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan dilantik sebagai anggota DPRD Surabaya, Ratih bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anggota dewan. Misalnya, gaji dan insentif lain.

Koleganya Jadi Tersangka Korupsi Jasmas, Aden: Saiki Urusane Dewe-Dewe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/LINGGA-NUARIE-Teng.jpg" alt="Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya kembali menetapkan tiga tersangka terkait korupsi dana Jasmas 2016. Tiga tersangka baru itu adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta anggota komisi B Syaiful Aidy dan Dini Rijanti. Dengan begitu, dalam kasus tersebut, enam anggota dewan telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencairan dana Jasmas 2016.  Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie menerangkan bahwa ketiganya terlibat karena sama-sama menggunakan jasa Agus Setiawan Jong dalam pembuatan proposal dana hibah dan mengajukannya ke Pemkot Surabaya Agus sendiri telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dan divonis enam tahun penjara.  Penetapan tersangka, lanjut Lingga, disebabkan tiga anggota dewan tersebut kurang kooperatif dalam penyidikan kasus itu. Sebanyak tiga kali, ketiganya mangkir dengan berbagai alasan. ”Kami memanggilnya tiga kali. Tapi, semuanya mangkir dengan alasan keluarga dan kerja. Dan, kami juga sudah punya bukti keterlibatan enam anggota dewan itu,” ungkapnya.  Apalagi, lanjut Lingga, keterlibatan anggota dewan itu telah disebut dalam dakwaan dan putusan hakim. Mereka terlibat secara bersama-sama dalam pengajuan dana itu. ”Kami bakal menjadwalkan pemanggilan tiga tersangka tersebut,” katanya.  Lingga menerangkan, tiga tersangka itu meminta Agus Jong menyediakan barang yang dibeli dengan dana hibah. Mereka juga memasrahkan pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada Agus Jong. Karena itulah, negara rugi Rp 4,9 miliar. ”Itu pencairan dana di 228 RT/RW dari enam dapil anggota dewan,” jelasnya.  Sementara itu, terkait langkah yang diambil, Lingga menerangkan tim jaksa bakal berkirim surat pemanggilan dengan status tersangka. Di sisi lain, tim juga telah mencekal tiga legislator tersebut. ”Kami berharap tersangka yang dipanggil akan kooperatif,” tuturnya.  Di bagian lain, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi Brata A. mengungkapkan, penetapan tersangka itu disebabkan adanya dua barang bukti serta petunjuk. Dengan begitu, tim menyatakan ketiganya telah memenuhi syarat dalam status tersebut.  Dimaz melanjutkan, ketiganya juga tidak pernah hadir saat dipanggil menjadi saksi. Bahkan, ketiganya seolah-olah kompak tidak ingin hadir dengan berbagai alasan. Pertama, alasan kunjungan kerja, kedua alasan keluarga. ”Mereka kompak untuk meminta penundaan selama tiga minggu,” ujar Dimaz.  Dalam kasus tersebut, Agus Jong menjanjikan fee jika menggunakan jasanya dalam pembuatan proposal. Bahkan, keterangan itu ada dalam fakta persidangan. Dan, tercantum dalam putusan Agus Jong. ”Pasal ini terkait satu dengan lainnya. Begitu pula mengenai keterangan, ada bukti kuat keenamnya bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” terangnya.  Para anggota dewan tersebut dijerat dengan pasal yang sama. Yaitu, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta pasal 55 KUHP tentang Bersama-sama atau Ikut Serta.  Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Surabaya Endras Heru menuturkan, pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait Saiful Aidy yang ditetapkan sebagai tersangka. Di jajaran pengurus PAN Surabaya, Saiful menjadi ketua bidang pengaderan. Tapi, dia jarang aktif akhir-akhir ini. ”Tadi dapat kabar (Saiful Aidy jadi tersangka, Red) memang. Tapi belum pasti, namun setelah ditelepon ini sepertinya makin jelas,” kata Endras yang dikonfirmasi semalam.  Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto tak mau mengomentari hal tersebut. Sebab, hingga tadi malam dia belum menerima informasi resmi dari kejaksaan. ”Kami masih memegang asas praduga tak bersalah. Hingga malam ini informasinya masih simpang siur,” kata ketua Komisi A DPRD Surabaya itu.  Sayang, Herlina enggan banyak berkata saat dikonfirmasi tadi malam.   ---  Gara - gara Dana Jasmas  Alasan Penetapan Tersangka  - Ratih, Saiful, dan Dini tiga kali tidak menghadiri pemeriksaan saksi di Kejari Tanjung Perak.  - Barang bukti sama dengan tiga anggota dewan lainnya.  - Diduga ikut dalam pengaturan pembuatan proposal Jasmas 2016 dengan Agus Setiawan Jong.  - Diduga mendapat fee 15 persen dari dana jasmas.  Penetapan Tersangka  - 27 Juni 2019 Sugito  - 16 Juli 2019 Aden Darmawan  - 16 Agustus 2019 Binti Rochmah  - 19 Agustus 2019 Dini Rijanti, Ratih Retnowati, dan Syaiful Aidy  Sumber: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

Diduga Korupsi Jasmas, Tiga Legislator Jadi Tersangka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/binti-rochmah-teng.jpg" alt="JADI TERSANGKA: Setelah pemeriksaan, Binti Rochmah masuk mobil tahanan. Selanjutnya, dia harus menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JADI TERSANGKA: Setelah pemeriksaan, Binti Rochmah masuk mobil tahanan. Selanjutnya, dia harus menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Binti Rochmah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 kemarin (16/8). Datang ke Kejari Tanjung Perak sebagai saksi, dia baru keluar setelah diperiksa penyidik pukul 17.30 dengan mengenakan rompi tahanan merah.  Menutupi wajahnya dengan koran dan mengenakan selendang untuk menyelimuti tubuhnya, Binti enggan berkomentar sampai masuk ke mobil tahanan yang menuju Cabang Rutan Negara Kelas I-A Surabaya di Kejati Jatim tempatnya ditahan.  Anggota DPRD Surabaya itu kemarin harus merayakan ulang tahunnya yang ke-48 di dalam tahanan. Kemarin merupakan hari ulang tahun anggota dewan yang lahir pada 16 Agustus 1971 tersebut.  Binti menyusul dua koleganya sesama anggota DPRD Surabaya, Sugito dan Aden Darmawan, yang terlebih dahulu menjadi tersangka dan ditahan atas kasus yang sama ’’Saudari Binti Rochmah kami periksa sebagai saksi dan hasil dari pengembangan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Selanjutnya, kami tahan selama 20 hari ke depan,’’ ujar Kepala Kejari Tanjung Perak Rachmat Supriady kemarin.  Rachmat menuturkan, dari pemeriksaan tersebut, penyidik meyakini Binti bersama Sugito dan Aden bersekongkol dengan pengusaha Agus Setiawan Jong untuk me-mark up dana hibah hingga merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar. ’’Berdasar pemeriksaan penyidik, telah diperoleh dua alat bukti sehingga tim penyidik menetapkan Binti sebagai tersangka. Ada keterlibatan dengan terdakwa Agustinus Setiawan Jong,’’ ucapnya.  Binti bersama Sugito dan Aden diyakini telah berperan aktif dalam pengajuan dana hibah Jasmas 2016 tersebut. Dia tidak sekadar mengetahui dugaan korupsi itu, tetapi juga merekomendasikan agar ketua RT/RW mengajukan proposal melalui Agus Jong. ’’Perannya sama dengan dua tersangka sebelumnya, menghimpun proposal dari RT/RW untuk Agus Jong yang disampaikan ke pemkot,’’ tuturnya.  Binti membawa 42 proposal RT/RW ke Pemkot Surabaya. Nilainya rata-rata Rp 50 juta. Dia mendapatkan komisi 15 persen dari nilai proposal sebagai imbalan dari Agus Jong.  Binti kemarin sempat menolak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Rachmat menyatakan, perempuan itu meminta penangguhan penahanan. Alasannya, dia sebagai wakil rakyat masih mempunyai banyak pekerjaan untuk mewakili rakyat. ’’Ada beban pekerjaan sebagai anggota dewan yang harus diselesaikan sampai masa jabatannya habis. Tapi, kami menilai hal itu tidak menjadi alasan mendasar,’’ ungkapnya.  Sementara itu, pengacara Binti Rochmah, Sudiman Sidabukke, menilai penetapan tersangka Binti tidak adil. Pemanggilan Binti sebagai saksi lalu langsung ditetapkan sebagai tersangka, menurut dia, terlalu dipaksakan. Tidak ada bukti yang kuat sebagai dasar penetapan Binti sebagai tersangka. ’’Penetapan tersangka harus dipanggil tiga hari sebelumnya sehingga ada persiapan dari yang bersangkutan. Saya tidak melihat bukti-bukti terkait Bu Binti melanggar pasal 2 dan 3, bukti permulaannya apa? Tidak fair cara kerja seperti ini,’’ katanya.  Selain Binti Rochmah, kemarin penyidik memanggil tiga anggota DPRD Surabaya lain sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah jasmas. Yakni, Dini Rijanti, Syaiful Aidi, dan Ratih Retnowati. Namun, ketiganya absen. Alasannya, ada dinas luar kota sampai awal September. ’’Tapi, setelah kami kroscek ke pihak terkait, tidak ada dinas luar kota. Memang sebelumnya ada, tapi hari ini semua sudah pulang ke Surabaya,’’ ungkap Rachmat.  Pemanggilan terhadap ketiganya sudah dua kali dilakukan. Penyidik kini akan menjadwalkan pemanggilan kali ketiga. Kini penyidik sedang mengaturnya untuk menyesuaikan dengan jadwal kunjungan kerja anggota dewan.  ---  Liku - Liku Ibu Wakil Rakyat  19 Juli - Binti tidak menghadiri pemanggilan jaksa. Dia beralasan kunjungan kerja ke Solo. Dia sempat mengirim pemberitahuan ke penyidik.  23 Juli- Binti dipanggil kali kedua. Dia dipanggil bersama tiga koleganya, yakni Ratih Retnowati, Dini Rijanti, dan Syaiful Aidi. Binti tidak hadir karena sakit.  30 Juli - Binti berinisiatif untuk datang sendiri. Jaksa melarang dengan alasan menunggu panggilan saja.  16 Agustus - Binti dipanggil bersama Ratih, Dini, dan Syaiful. Binti datang sendiri. Tiga koleganya mangkir. Jaksa menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya.

Korupsi Jasmas, Binti Rochmah Masuk Bui saat Berulang Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi jasmas

Berita Terkini