<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/antarafoto-kpk-mardani-maming-120822-ak-4-1909961679.jpeg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Eksaminiasi yang dilayangkan para pakar hukum terhadap perkara korupsi izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dinilai tidak tepat, yang seharusnya mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, eksaminasi para ahli hukum itu lebih mendukung Mardani Maming terbebas dari perkara korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu menyebut, eksaminasi yang dituangkan ke dalam sebuah buku itu dinilai tidak tepat. Sebab, terkesan mendukung upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu publik berharap banyak akademisi lintas kampus di Indonesia berperan serta mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi dan bukan sebaliknya. Dalam kasus yang dieksaminasi, ada terkait suap, gratifikasi berbungkus fee, tidak sekadar penerbitan SK Bupati semata,&rdquo; kata Tri Wahyu kepada wartawan, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tri menyebut, eksaminasi para ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming rentan&nbsp; memengaruhi independensi majelis hakim dalam mengadili peninjauan kembali yang saat ini berproses di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Eksaminasi dilakukan dalam sikon pengajuan PK terpidana, sehingga rentan mempengaruhi independensi majelis hakim PK. Publik Indonesia juga wajar bertanya, eksaminasi dan publikasi buku eksaminasi tersebut disponsori siapa?,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Tri Wahyu berharap, Majelis Hakim PK di Mahkamah Agung (MA) dapat berkomitmen dalam mengadili peninjauan kembali yang diajukan Mardani Maming. Ia menekankan, Majelis Hakim harus memberikan putusan yang mendukung terhadap pemberantasan korupsi di tanah air</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;ICM meminta MA khususnya hakim PK untuk tetap independen dalam memutus perkara PK dan tetap berkomitmen pro pemberantasan korupsi di Indonesia , melanjutkan komitmen warisan baik Alm Artidjo Alkostar,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tri menyebut, eksaminasi para ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming rentan  memengaruhi independensi majelis hakim.

Langkah Eksaminasi Terhadap PK Mardani Maming Dinilai Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mardani-maming-kritik.jpg" alt="Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menyatakan, eksaminasi yang didorong oleh para ahli hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming harus didukung minimal oleh dua alat bukti. Hal ini menyusul upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mardani Maming ke Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pernyataan (eksaminasi para ahli hukum) harus didukung dengan minimal dua alat bukti baru. Nggak bisa hanya asumsi atau pemikiran,&rdquo; kata Haryono Umar kepada wartawan, Rabu (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryono Umar menyebut, para ahli hukum yang mendorong eksaminasi terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming tidak memeriksa dan sebatas berasumsi.&nbsp;Ia berharap, agar semua pihak dapat menghormati keputusan hakim baik dari tingkat pengadilan pertama hingga kasasi terkait dengan perkara Mardani H Maming.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau orang luar kan hanya asumsi, mereka tidak memeriksa. Kita Harus menghormati keputusan hakim,&rdquo; jelas Haryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryono meyakini, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama pertama, tingkat banding hingga kasasi telah memeriksa bukti keterlibatan Mardani H Maming dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) dengan cermat, sehingga Mardani H Maming diputuskan bersalah.&nbsp;&ldquo;Harusnya berdasarkan pembuktian. Pasti hakim sudah memeriksa bukti-bukti (kasus Mardani H Maming,&rdquo; tegas Haryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div> </div> </div> </div> </div>

Ia berharap, agar semua pihak dapat menghormati keputusan hakim baik dari tingkat pengadilan pertama hingga kasasi.

Eks Pimpinan KPK Sebut Eksaminasi Upaya Hukum PK Mardani Maming Harusnya Tak hanya Berdasar Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung menetapkan enam pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam. Perkara dugaan korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun, Jambi ini merugikan keuangan negara senilai Rp 92,5 miliar.<br /> <br /> Adapun empat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, mantan Direktur Utama PT. Antam berinisial AL; Direktur Operasional PT. Antam berinisial HW; mantan Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (ICR) berinisial BM dan Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional (TMI) berinisial MH.<br /> <br /> "Setelah selesai pemeriksaan, empat yang juga berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara untuk 20 hari terhitung 2-21 Juni 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (2/6).<br /> <br /> "Terhadap tersangka BM dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan tiga orang lainnya yaitu tersangka AL, tersangka HW, tersangka MH dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," sambungnya.<br /> <br /> Sementara itu, dua tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, Direktur Operasional PT. ICR berinisial AT dan Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) berinisial MT belum dilakukan penahanan. Keduanya beralasan sakit, sehingga belum memenuhi panggilan Kejagung.<br /> <br /> "Seyogyanya turut diperiksa pada hari ini, namun karena berhalangan hadir dengan alasan sakit, pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan pada minggu depan," ucap Leonard.<br /> <br /> Leonard menjelaskan, tersangka BM selaku Direktur Utama PT. ICR periode tahun 2008-2014 melakukan akuisisi PT. TMI yang memiliki izin usaha pertambangan Batubara di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT. ICR.<br /> <br /> "Setelah mendapat hasil laporan site visite, tersangka BM melakukan pertemuan dengan tersangka MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian yaitu Rp 92.500.000.000, padahal belum dilakukan due dilligence," ungkap Leonard.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, pada 19 November 2010 di Jakarta dilaksanakan MOU antara PT. ICR-PT.CTSP-PT.TMI-PT. RGSR dalam rangka akuisisi saham PT. CTSP yang memiliki IUP dengan luas lahan 400 hektare. Karena PT. ICR tidak memiliki dana untuk akuisisi PT. CTSP, lantas meminta penambahan modal kepada PT. Antam sebesar Rp. 150.000.000.000.<br /> <br /> "Setelah dilakukan Kajian Internal oleh PT. Antam, Tbk yang dikoordinir oleh tersangka HW, tersangka AL melalui Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal kepada PT. ICR tanggal 04 Januari 2011 dengan dasar Nota Dinas SM Corporate Strategic Development Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, Direksi PT. Antam (Persero), Tbk menyetujui untuk dilakukannya penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.00 untuk mengakuisisi 100 persen saham PT. CTSP yang mempunyai aset batubara di Sarolangun Provinsi Jambi," papar Leonard.<br /> <br /> Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT. Antam, Tbk secara komprehensif, sambung Leonard, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif. Karena pada kenyataannya, lahan 201 Ha izin usaha pertambangan masih eksplorasi.<br /> <br /> "Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif)," ungkap Leonard.<br /> <br /> Oleh karena itu, Kejagung menduga tersangka BM dan tersangka ATY tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi. Bahkan setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Januari 2011, tersangka MH mendapat pembayaran sebesar Rp. 35.000.000.000 dan tersangka MT mendapatkan pembayaran Rp 56.500.000.000.<br /> <br /> Perbuatan tersangka BM bersama-sama dengan tersangka ATY, tersangka HW, tersangka MH, dan tersangka MT tersebut sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru merugikan keuangan negara sebesar Rp. 92.500.000.000.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2020/kpk-periksa-bupati-kotim-sebagai-tersangka-korupsi-iup-senilai-rp58-t/">KPK Periksa Bupati Kotim Sebagai Tersangka Korupsi IUP Senilai Rp5,8 T</a><br /> <br /> Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung Tetapkan Mantan Dirut Antam Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-diminta-tetapkan-tersangka-tiga-perusahaan-penyuap-bupati-kotim_m_.jpg" alt="Penggiat Antikorupsi Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Penggiat Antikorupsi Emerson Yuntho</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Penggiat antikorupsi Emerson Yuntho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat tiga korporasi sebagai tersangka. Hal ini karena Menurutnya, perusahaan tersebut turut diuntungkan dalam pemberian izin tambang yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.</p><br /> <p>"Korporasi atau perusahaan yang diuntungkan dibalik ijin ini sebaiknya harus diproses oleh KPK, kami berharap kasus ini juga bisa menjerat korporasinya," kata Emerson Yuntho, di Jakarta, Sabtu (2/2).</p><br /> <p>Dalam kasus ini KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menduga Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining.</p><br /> <p>Izin tersebut, dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</p><br /> <p>Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta.</p><br /> <p>Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah dirugikan senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.</p><br /> <p>Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.</p><br /> <p>Karena itulah, Emerson menilai terdapat hubungan saling menguntungkan dalam korupsi izin tambang antara kepala daerah dan perusahaan.</p><br /> <p>"Itu yang kemudian akan menjadi orang banyak kepala daerah yang tergiur juga apa soal soal seperti itu (izin tambang)," tukasnya.</p><br /> <p>Sebab, lanjut pria yang akrab disapa Econ ini, jika ditelisik pada satu sisi, kepala daerah yang ingin mencalonkan diri membutuhkan banyak dana. Di sisi lain, perusahaan butuh proses perizinan yang cepat. Dalam hubungan ini, diakuinya, korupsi izin tambang menjadi marak.</p><br /> <p>"Simbiosis mutualisme, Kalau misalnya kepala daerah biasanya mereka yang <em>incumbent</em>, biasanya mereka yang sudah maju atau yang setelah maju itu butuh dana politik cukup tinggi," ungkapnya.</p><br /> <p>Dia pun menyebut, untuk memutus rantai korupsi ini dibutuhkan kepala daerah yang berintegritas. Sehingga tidak ada tawar menawar dalam perizinan.</p><br /> <p>"Enggak ada lagi tuh potong kompas perizinan, karena pasti ingat harus sesuai prosedur, (kalo kepala daerah berintegritas)" pungkasnya.</p>

KPK Diminta Tetapkan Tersangka Tiga Perusahaan Penyuap Bupati Kotim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-kerugian-negara-kasus-korupsi-iup-kotim-setara-e-ktp-dan-skl-blbi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP). Menurut KPK, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini setara kasus korupsi e-KTP dan BLBI.</p><br /> <p>"Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun)," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (2/2).</p><br /> <p>Syarif memaparkan dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat Supian berjumlah Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.</p><br /> <p>Angka tersebut, kata Syarif, dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.</p><br /> <p>"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu," papar Syarif.</p><br /> <p>Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta. Penerimaan itu diduga masih terkait dengan pemberian izin kepada tiga perusahaan tersebut.</p><br /> <p>Dengan demikian, KPK menyatakan Supian melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 54 ayat (1) ke -1 KUHP.</p>

KPK: Kerugian Negara Kasus Korupsi IUP Kotim Setara e-KTP dan SKL-BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-nilai-pihak-kementerian-abai-tegakkan-hukum_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat menggelar konferensi pers, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat menggelar konferensi pers, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pihak kementerian abai terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, seharusnya ada kementerian atau lembaga yang melakukan penegakan hukum terkait kasus korupsi soal izin pertambangan ini.</p><br /> <p>"Kita berupaya dan berharap kepada pengadilan untuk melihat ini sebagai suatu yang penting dalam penegakan kasus korupsi yang berdimensi sumber daya alam. Apalagi kementerian dan lembaga yang seharusnya menegakkan juga tidak melakukan penghentian atau penegakan hukum yang pantas untuk itu," ungkap Syarif pada awak media, Sabtu (2/2).</p><br /> <p>Syarif menyinggung soal abainya kementerian itu, saat menjelaskan KPK bakal berupaya membuktikan kasus korupsi kerusakan lingkungan itu diterima oleh pengadilan. Namun dia tak menyebut secara detail kementerian atau lembaga apa yang dimaksudnya.&nbsp;</p><br /> <p>Lebih lanjut, Syarif menjelaskan kerugian negara bukan sekadar berasal dari APBD atau APBN. Menurutnya, kerugian negara juga bisa disebabkan oleh kerugian perekonomian, termasuk dari kerusakan lingkungan. Bahkan, kasus korupsi di Kotim ini sudah diselidiki lembaganya sejak tahun 2015.</p><br /> <p>"Kerugian negara itu, di samping kerugian keuangan negara dalam bentuk APBN dan APBD, tapi juga ada kerugian perekonomian negara. Saya pikir tidak adil sama sekali, kita betul-betul mengalami kerugian," ujarnya.</p><br /> <p>Di lain sisi, Syarif pun menegaskan KPK bakal meninjau ke lapangan untuk melihat apakah proses produksi pertambangan yang terkait kasus ini masih berlangsung atau tidak, maupun menentukan apa tindak lanjut berikutnya. Dia menyebut kerugian bisa bertambah jika proses produksi terus berlanjut.</p><br /> <p>"Kerugian lingkungan kalau berlangsung akan bertambah. Nah, ini yang harus kita ingat sekaligus saya ingatkan kepada pengusaha dan pejabat, jangan suka melanggar prosedur yang sebenarnya," tutur Syarif.</p><br /> <p>Selain berbicara tentang kerugian negara, Syarif juga tak menutup kemungkinan KPK menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Supian. Hal itu, katanya bakal ditelusuri, tergantung bukti yang ada.</p><br /> <p>"Tergantung hasil penyidikan sekarang. Kalau kita, misalnya, lihat ada beberapa aliran dana yang berusaha dikaburkan atau dipakai untuk kepentingan lain dan melibatkan banyak pihak, itu kemungkinan ada saja," jelasnya.</p><br /> <p>Dalam kasus ini, Supian diduga menerbitkan IUP untuk tiga perusahaan, yaitu PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining), meski belum memiliki dokumen yang lengkap.</p><br /> <p>Akibatnya, negara dirugikan Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu dari hasil produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.&nbsp;</p>

KPK Nilai Pihak Kementerian Abai Tegakkan Hukum

korupsi iup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi iup