<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya sudah menagih uang korupsi pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahap II Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 2011 ke PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Penagihan dilakukan ke Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Hartono, dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Tbk Hilda Savitri.  "Tim penyidik menjelaskan kepada keduanya terkait adanya kewajiban PT HK (Hutama Karya), dan tata cara, serta tahapan pembayaran pengembalian atas kerugian negara dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 sejumlah sekitar Rp 40,8 miliar," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (2/3).  Ali menuturkan, PT Hutama Karya bakal kooperatif mengembalikan uang dalam kasus ini. Sehingga lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri menyambut baik langkah tersebut.  "Sebagai wujud upaya optimalisasi asset recovery dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi," katanya.  Diketahui, kasus ini menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom. Dia divonis hukuman empat tahun penjara dalam kasus ini.  Dudy Jocom juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan. Hakim menilai Dudy terbukti menerima suap Rp 4,2 miliar dalam proyek pembangunan kampus IPDN Sumatra Barat.  Dudy bersama bekas General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, dinilai menyebabkan negara merugi Rp 34 miliar.  Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 4,2 miliar. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, harta Dudy disita untuk dilelang. Jika harta tidak cukup, ia akan dipidana penjara satu tahun.  Dudy dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Tagih Uang Korupsi Kampus IPDN Rp 40,8 Miliar ke PT Hutama Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery.jpg" alt="Gedung KPK-Dery" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK-Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Adhi Karya di Makassar. Kegiatan itu berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara di Minahasa tahun anggaran 2011.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan sejak pagi sampai sekarang. Dari lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, dokumen proyek dan barang bukti elektronik. ”Sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung,” kata Febri, Senin (29/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bermula-dari-kasus-pacaran-berlanjut-pemukulan-2-praja-ipdn-dipecat_m_154340.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)  KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu. Yaitu, Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom. KPK menelurusi dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Dalam hal ini PT Waskita Karya dan Adhi Karya.  Kasus itu berawal dari adanya dugaan kesepakatan terkait lelang pembangunan gedung IPDN di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan pada 2010 lalu. Dudy Jocom diduga meminta imbalan proyek sebesar 7 persen dari nilai proyek pembangunan IPDN di Sulawesi Selatan yang dikerjakan Waskita Karya dan IPDN Sulawesi Utara yang digarap Adhi Karya.  Imbalan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 22 miliar. Perinciannya, Rp 11,18 miliar untuk gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp 9,3 miliar untuk proyek pembangunan IPDN Sulawesi Utara. Dalam perkara itu, Dudy Jocom telah divonis bersalah oleh pengadilan. Dia dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bermula-dari-kasus-pacaran-berlanjut-pemukulan-2-praja-ipdn-dipecat_m_154340.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

KPK Geledah Kantor Adhi Karya di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-usut-korupsi-proyek-gedung-aktifitas-di-ipdn-gowa-tak-terganggu_m_.jpg" alt="Gedung IPDN Gowa." width="100%">
<figcaption>Gedung IPDN Gowa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menetapkan tiga orang tersangka kasus suap proyek pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di dua daerah berbeda. Ketiganya adalah Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo, Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom. Salah satu lokasi pembangunan gedung IPDN itu berada&nbsp;di Kelurahan Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Meski tersandung KPK, aktifitas belajar mengajar di IPDN Sulsel tetap berjalan seperti biasa. Hal tersebut diungkapkan, Direktur Kampus IPDN Sulsel Djouhari Kansil saat ditemui, Rabu (12/12). "Tidak berpengaruh dengan status itu. Karena kami juga kan tidak ikut serta dalam masalah-masalah itu. Yang paling penting kami jaga kenyamanan, keamanan, dan proses belajar dari praja itu sendiri," kata Djouhari. Sejauh ini pihaknya sama sekali belum berkoordinasi dan mendapatkan informasi lanjutan dari penyidik KPK. "Kami belum ada informasinya. Termasuk dari Kemendagri, belum dapat informasinya juga. Sama sekali belum ada pemberitahuan tentang masalah (korupsi) yang itu," jelasnya. Sejak diresmikan pada 2013 lalu, kondisi fisik keseluruhan bangunan sama sekali tak ada yang mengalami kecacatan atau kerusakan.&nbsp;Pada tahun ini,&nbsp;IPDN Gowa menampung 202 praja. Ratusan praja tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. "Aktifitas kami berjalan seperti biasa. Intinya harapan kami tentunya adalah proses belajar ini akan terus berjalan," tambahnya. Dalam perkara ini, tersangka Dudy dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam proses pembangunan gedung IPDN di dua provinsi di Sulawesi. Saat proses pembangunan, Dudi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan PN Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri tahun 2011. Penetapan ketiganya sebagai tersangka ini adalah perkembangan dari perjalanan perkara kasus pembangunan proyek di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dudy disebut-sebut telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait lelang pembangunan gedung. Sebagai PPK Dudy meminta imbalan proyek sebesar 7 persen. Kerugian negara mencapai Rp 22 miliar. Rinciannya, Rp 11,18 miliar untuk Gedung IPDN Gowa dan Rp 9,3 juta untuk pembangunan IPDN Sulut.

KPK Usut Korupsi Proyek Gedung, Aktifitas di IPDN Gowa Tak Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-gedung-ipdn-sumbar-kpk-panggil-pegawai-hutama-karya_m_212637.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Pensiunan PT Hutama Karya, Zaim Susilo dan Kepala Proyek PT Hutama Karya, Raden Pedi Lestario. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudy Jocom (DJ), dalam kasus pengadaaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Prov Sumbar, Kabupaten Agam, pada kemendagri tahun 2011. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah </a>pada awak media, Selasa (15/5). Selain mereka, penyidik KPK juga memanggil dua orang lain yaitu staff PT Hutama Karya Jusuf Sitorus dan Kurniati Evilia sebagai saksi untuk tersangka DJ. Untuk diketahui beberapa waktu lalu, KPK juga telah memeriksa mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom dan mantan General Manajer Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan ditetapkan sebagai oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ke penydikkan menetapkan dua tersangka DJ dan BRK," kata Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati dalam keterangan pers, Rabu (2/3/2016). Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam proyek pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat 2011. &lrm;Adapun, total kerugian negara yang diketahui dalam dugaan tindak pidana tersebut mencapai Rp 34 miliar, dari total nilai proyek seluruhnya sebesar Rp 125 miliar. Dudy dan Budi Rachmat diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kasus Korupsi Gedung IPDN Sumbar, KPK Panggil Pegawai Hutama Karya

korupsi ipdn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi ipdn

Berita Terkini

KPK Tagih Uang Korupsi Kampus IPDN Rp 40,8 Miliar ke PT Hutama Karya

KPK Geledah Kantor Adhi Karya di Makassar

KPK Usut Korupsi Proyek Gedung, Aktifitas di IPDN Gowa Tak Terganggu

Kasus Korupsi Gedung IPDN Sumbar, KPK Panggil Pegawai Hutama Karya

Download Aplikasi JawaPos.com