<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Y60hd5cVA9aJTTvZOfdlbNC25NVDoLQ9HGL4gbPp-1-1578974361.jpg" alt="Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (NM) dan mantan staf khususnya Jurist Tan (JT) telah berstatus tersangka dalam perkara pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. Namun, penanganan perkaranya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa para tersangka dalam kasus ini sebagian besar identik dengan tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang kini tengah ditangani Kejagung. &ldquo;Sebagian besar itu sama, NN, stafsusnya, siapa namanya itu, JT dan ini ada yang berbeda, tetapi secara keseluruhan sama,&rdquo; kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11). Asep menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan korupsi Google Cloud telah dilakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Namun, proses penyidikan selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejagung, karena perkaranya beririsan dengan kasus pengadaan laptop Chromebook. &ldquo;Perkaranya sudah selesai, sudah diekspose untuk naik penyidikan, makanya dibilang Pak Ketua KPK akan diserahkan. Prosesnya nanti setelah ini dinyatakan ke penyidikan, kemudian saat penyerahan pada saat penyidikan, penyidikan nanti dibuka, terus kita nanti serahkan,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, KPK akan menyerahkan keterangan para pihak dan seluruh dokumen yang diperoleh selama proses penyelidikan, termasuk dokumen yang diterima secara sukarela dari pihak-pihak tertentu. &ldquo;Tentu yang diserahkan adalah keterangan-keterangan yang kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki, yang diperoleh pada saat penyelidikan di mana ada beberapa juga secara sukarela mengirimkan dokumen,&rdquo; ungkap Asep. &ldquo;Dan dokumen-dokumen itulah, kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan, nah itu yang akan kita serahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung,&rdquo; imbuhnya. Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Google Cloud, KPK telah memeriksa sejumlah pihak seperti eks stafsus Mendikbudristek Fiona Handayani, pemegang saham GoTo Melissa Siska Juminto, dan mantan CEO GoTo Andre Soelistyo. Mereka dimintai keterangan soal mekanisme pengadaan Google Cloud di masa kepemimpinan Nadiem. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Nadiem Makarim, pada 7 Agustus 2025. Pemeriksan itu dilakukan sebelum Nadiem menyandang status tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kejagung. Nadiem saat ini telah menyandang status tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Rutan Salemba, Jakarta. Sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka, Kejagung telah memeriksa 120 saksi dan empat ahli, kemudian melakukan gelar perkara yang memperkuat bukti permulaan. Kasus Chromebook ini berawal dari program pengadaan perangkat TIK untuk PAUD hingga SMA pada 2020&ndash;2022 dengan anggaran Rp 9,3 triliun guna menyediakan 1,2 juta Chromebook bagi sekolah di wilayah 3T.&nbsp; Namun, Kejagung menilai program tersebut tidak tepat sasaran karena perangkat berbasis Chrome OS membutuhkan koneksi internet yang stabil, sementara banyak wilayah 3T masih minim akses internet sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Nadiem Makarim dan Jurist Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Google Cloud, penanganan diserahkan ke Kejaksaan Agung

KPK Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Google Cloud, Kasus Diserahkan ke Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/Y7YGCcEULS1IiIgWhTxmC2Q98tz97HVwF3QYswcS-59497340.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan, penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung, tidak akan mengganggu proses penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek. Sebab, penanganan kasus dugaan korupsi yang diusut Kejagung dengan KPK berbeda. Kejagung menetapkan Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook, yang diduga merugikan keuangan negara hampir Rp 2 triliun. "Itu kan beda," kata Setyo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Setyo menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejagung, jika membutuhkan keterangan Nadiem Makarim dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. "Ya pastinya kan itu ada cara koordinasi dengan Jampidsus, dengan para penyidiknya kalau memang ada proses," ucap Setyo. Meski demikian, KPK belum menungkap secara rinci terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Sebab, sampai saat ini penanganan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. "Nah ini kan proses masih penyelidikan, penyelidikan itu kan artinya bahwa yang kami lakukan berarti lagi melakukan pendalaman untuk bisa membuat terang perkaranya, ya banyak hal yang belum bisa kami sampaikan karena prosesnya pada tahap penyelidikan," tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah memeriksa mantan staf khusus (stafsus) Nadiem, Fiona Handayani pada Rabu (3/9). Namun, Fiona memilih bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah memeriksa pemegang saham Gojek Tokopedia (GoTo) Melissa Siska Juminto dan mantan CEO GoTo Andre Sulistyo.&nbsp; Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka.&nbsp; Mantan Mendikbudristek era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook lewat program digitalisasi pendidikan pada 2019-2022. Pengumuman penetapan Nadiem sebagai tersangka itu disampaikan oleh Kejagung pada Kamis sore (4/9). Dia dijadikan tersangka setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa. Nadiem bersama penasihat hukumnya mendatangi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung. &rdquo;Dari hasil pendalam, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, pada sore hari ini dan hasil dari ekspose, telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.&nbsp;

KPK memastikan penetapan tersangka Nadiem Makarim tidak akan mengganggu penyelidikan dugaan korupsi Google Cloud.

Sudah Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Tetap Diburu KPK Soal Korupsi Google Cloud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/7h18726lnKP9trpMq2jwxGpMF0WNgOr2aZwJuLSW-2533416238.jpg" alt="Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim usai menjalani klarifikasi penyelidikan soal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Salman Toybi /Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim usai menjalani klarifikasi penyelidikan soal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Salman Toybi /Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan selama lebih dari sembilan jam oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nadiem diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan layanan Google Cloud oleh Kemendikbudristek.&nbsp; Pemeriksaan terhadap Nadiem berlangsung sejak pukul 09.17 WIB hingga pukul 18.44 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). Nadiem membenarkan dirinya dimintai klarifikasi terkait proyek pengadaan layanan cloud yang menggunakan platform Google Cloud. Menurut Nadiem, seluruh proses pemeriksaan berlangsung lancar. "Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai saya memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud," kata Nadiem kepada awak media usai memberikan keterangan. Dalam kesempatan itu, Nadiem menyampaikan terima kasih kepada penyidik KPK yang telah memfasilitasi proses pemeriksaan secara profesional. Ia menyebut, dirinya telah menyampaikan informasi yang dibutuhkan demi mendukung proses penegakan hukum. "Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan keterangan ini," ucap Nadiem. Meski demikian, Nadiem tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait materi pemeriksaan. Ia beralasan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Sekarang permisi dulu saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media," tegasnya. Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan, penyelidikan dugaan korupsi Google Cloud terkait dengan potensi kemahalan harga sewa layanan dan kemungkinan terjadinya kebocoran data. KPK menyelisik apakah nilai kontrak sewa penyimpanan data senilai Rp 400 miliar per tahun tersebut wajar atau terdapat kerugian negara. "Ini yang sedang kita dalami. Apakah ini terjadi kemahalan," ujar Asep, Jumat (25/7). Kontrak layanan Google Cloud berjalan selama tiga tahun untuk menunjang sistem pembelajaran daring selama pandemi Covid-19, termasuk untuk menyimpan data dari Platform Merdeka Mengajar (PMM). Selain soal harga, KPK juga menelusuri dugaan adanya kebocoran data siswa dan guru yang tersimpan di layanan tersebut. "Makanya ada kebocoran data dan lain-lain waktu itu kan. Nah itu juga sedang kita dalami. Apakah itu memang satu bagian yang sama atau bagian yang berbeda pengadaannya," urai Asep. Kasus Google Cloud ini diduga juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Keduanya merupakan bagian dari proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. &nbsp;

Nadiem Makarim diperiksa KPK lebih dari 9 jam terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud, proses berjalan lancar dan profesional.

Usai Diperiksa KPK Lebih dari 9 Jam, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Akui Dicecar soal Pengadaan Google Cloud