<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KPK-GELEDAH-KEMENTERIAN-ESDM-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Penyidik KPK meninggalkan Kantor Kementerian ESDM usai melakukan penggeledahan, Senin (27/3/2023). Penggeledahan terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK meninggalkan Kantor Kementerian ESDM usai melakukan penggeledahan, Senin (27/3/2023). Penggeledahan terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Iman Kristian Sinulingga. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.<br /><br />Yang bersangkutan diperiksa penyidik lembaga antirasuah pada Jumat (18/8) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain itu, penyidik KPK turut memeriksa Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Nurhasana sebagai saksi dalam perkara yang sama.<br /><br />"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba tahun 2020-2022," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (21/8).<br /><br />Ali juga mengungkapkan penyidik KPK turut memeriksa kedua saksi soal pencairan tunjangan kinerja fiktif oleh salah satu tersangka dalam kasus tersebut.<br /><br />"Saksi juga diperiksa soal dugaan adanya pencairan tukin fiktif oleh tersangka PAG (Priyo Andi Gularso) dan kawan-kawan," ujarnya.<br /><br />Pada Kamis (15/6) lalu, KPK menahan dan menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<br /><br />Para tersangka ialah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso (PAG), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio (NHS), dan staf PPK Lernhard Febian Sirait (LFS).<br /><br />Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo (CHP), PPK Haryat Prasetyo (HP), Operator SPM Beni Arianto (BA), Penguji Tagihan Hendi (H), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Rokhmat Annashikhah (RA), dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine (MFV), dan Bendahara Pengeluaran Abdullah (A).<br /><br />Kasus tersebut berawal ketika Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja (tukin) dengan total sebesar Rp221.924.938.176 selama tahun 2020 hingga 2022.<br /><br />Selama periode tersebut, para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral Kementerian ESDM, yakni tersangka LFS dan kawan-kawan yang berjumlah 10 orang diduga telah memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.<br /><br />Proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan sejumlah manipulasi, seperti pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif.<br /><br />Tersangka PAG juga meminta LFS agar "dana diolah untuk kita-kita dan aman", kemudian "menyisipkan" nominal tertentu kepada 10 orang secara acak dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012761147/beda-dengan-kejaksaan-kpk-tak-akan-tunda-kasus-yang-libatkan-peserta-pemilu-2024">Beda dengan Kejaksaan, KPK Tak Akan Tunda Kasus yang Libatkan Peserta Pemilu 2024</a></strong><br /><br />Akibat manipulasi tersebut, jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan naik dari Rp1.399.928.153 menjadi Rp29.003.205.373.<br /><br />Selisih pembayaran sebesar Rp27.603.277.720 tersebut diduga diterima dan dinikmati para tersangka dan digunakan untuk pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 miliar, dana taktis untuk operasional kegiatan kantor, keperluan pribadi seperti kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, "indoor volley", mes atlet, kendaraan, serta logam mulia.<br /><br />Akibat penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp27,6 miliar.<br /><br />KPK kemudian melakukan pemulihan aset dan hingga saat ini telah menerima pengembalian uang sebesar Rp5,7 miliar serta logam mulia seberat 45 gram dari para tersangka.<br /><br />Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba tahun 2020-2022

Usut Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, KPK Periksa Sesdirjen Minerba 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KPK-kasus-enembe-antara.jpeg" alt="Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (kiri), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (tengah), dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1/2023) terkait pengumuman dan penahanan satu tersan" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (kiri), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (tengah), dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1/2023) terkait pengumuman dan penahanan satu tersan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tengah menyelidiki dugaan korupsi sektor pertambangan pada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Salah satu yang diusut terkait dugaan praktik suap Izin Usaha Pertambangan (IUP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur tak menampik pihaknya telah mengantongi temuan awal soal dugaan praktik suap antara pejabat di ESDM dengan pihak swasta yang bergerak disektor pertambangan. Dugaan itu salah satu yang sedang didalami lembaga antikorupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya (dugaan pejabat ESDM menerima suap dari pihak swasta atau pengusaha) sedang kita dalami di penyelidikan," kata Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pendalaman kasus ini masih pada tahap penyelidikan, sehingga KPK masih enggan menjelaskan secara rinci. Namun, ia memastikan segala aspek sedang didalami pihaknya. Tak terkecuali terkait IUP ekspor komoditas produk pertambangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua, artinya IUP pertambangan bisa apa saja, semua pertambangan. Ada nikel, batubara, ada yang lain, semua (didalami KPK)," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01422264/terdakwa-mardani-mengaku-tidak-pernah-mengintervensi-pengalihan-iup">T</a></strong><strong><a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01422264/terdakwa-mardani-mengaku-tidak-pernah-mengintervensi-pengalihan-iup">erdakwa Mardani Mengaku Tidak Pernah Mengintervensi Pengalihan IUP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01383011/1118-iup-tidak-produktif-dicabut-baru-setengah-rekomendasi">1.118 IUP Tidak Produktif Dicabut, Baru Setengah Rekomendasi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK, Firli Bahuri sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengusut dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Saat ini proses pengusutan dugaan korupsi itu pada tahap penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun Firli enggan berbicara banyak terkait proses pengusutan dugaan rasuah tersebut. Sebab, kata Firli, jajaran penindakan masih bekerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan terkait dengan perizinan IUP," ucap Firli, Kamis (15/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah pihak pun telah dipanggil guna dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Salah satunya mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin.</div>

KPK memastikan segala aspek sedang didalami pihaknya. Tak terkecuali terkait IUP ekspor komoditas produk pertambangan.

Bakal Ada Pejabat Kementerian ESDM Tersangka, KPK Dalami Perizinan Usaha Pertambangan  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-2-3420890577.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus   pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus   pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Percakapan antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Idris Froyoto Sihite, viral di media sosial. Salah satu yang menarik perhatian publik yaitu omongan 'bisalah kita cari duit'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal ini, Johanis mengaku percakapan yang viral tersebut terjadi pada Oktober 2022, atau sebelum dirinya bertugas di lembaga antirasuah.&nbsp; <div dir="auto">"Kemudian <em>chatting</em> saya dengan beliau terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini dan menjelang memasuki usia pensiun," ucap Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idris berkilah, topik tersebut wajar saja dibicarakan oleh mereka yang berada pada fase jelang pensiun. Untuk diketahui, Johanis pernah menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya orang usia pensiun dalam kondisi sibuk kemudian kita harus persiapkan juga. Sama kaya orang akan menikah kita persiapkan juga hal-hal yang diperlukan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis pun mengaku, dirinya bersahabat lama dengan Idris Sihite dan pernah sama-sama bekerja di Kejaksaan Agung. "Saya bersahabat dengan beliau (Idris), saya satu kantor dengan beliau dulu. sehingga persahabatan berjalan sebagaimana semestinya," kata Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun memastikan, tidak ada konteks pembicaraan negatif dengan Idris, yang saat ini juga sempat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Bahkan, Johanis mengklaim baru tahu kalau&nbsp;Idris saat ini menjabat sebagai Plh Dirjen Minerba dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus terang saya berani bersumpah bahwasanya saya baru tahu ketika di sini ada (kasus) seperti itu, bahwa loh ini orang ternyata Plh Dirjen Minerba,"&nbsp;akunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Johanis merasa tidak ada yang salah dengan percakapannya bersama Idris. Pasalnya, saat itu dirinya belum terpilih dan belum dilantik sebagai Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecuali kalau saya sudah dilantik dan melaksanakan tugas, itu baru tidak benar. Demi Tuhan saya belum melaksanakan," tegas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut isi percakapan keduanya yang beredar di media sosial:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>Johanis: Selamat Malam Pak Karo, bisa sy tlp. Salam Sehat J. Tanak</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Idris: Malam Pa</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Johanis: Waduh, masi bisalah kita cari duit, saya sdh buka kantor dgn teman, tp sy madi main di belakang layar, kita bisa bergabunglah main di belakang layar RHS cuma tuk konsumsi kita aja</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Idris: Mantaaaaap pak</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Johanis: Iya, sy pun agak terlambat tp sejak thn 2012 sy mulai diminta teman2 tuk bantu2 di perusahaan mereka tp tdk full time. Hal tsb sy lakoni krs sy sadar bhw tdk ada pimpinan Kejaksaan yg mau perhatikan kita, jd sy perlu berpikir n menyikapi langkah yg tepat tuk mengatasi kebutuhan hidup di Jkt ini yg penuh tantangan hidup.</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Sekarang sy mulai coba buka kantor dgn teman, salah 1 kawan saya marga purba, bukan dr Kejaksaan. Kerjaan sy carikan klien, diskusi dgn klien n ikut membuat konsep yg akan dikerjakan nanti teman2 yg maju siang atau negosiasi dgn pihak lawan.</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Kalau kita cuma harap gaji, ras (chat terputus)</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>Idris: Bagus sekali pak.</em></div> </div>

Johanis mengklaim baru tahu kalau Idris saat ini menjabat sebagai Plh Dirjen Minerba dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM.

Ngakunya 'Besti' Lama, Johanis Tanak Baru Tahu Idris Sihite jadi Plh Dirjen Minerba

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Endar melaporkan Firli Bahuri atas tiga dugaan pelanggaran kode etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa benar saya melaporkan adanya kebocoran informasi terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan di Kementerian ESDM,&rdquo; kata Endar kepada wartawan, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar meyakini, perbuatan Firli Bahuri kental nuansa konflik kepentingan. Sebab, dokumen itu bersifat rahasia dan tidak seharusnya dipublikasikan, terlebih kepada pihak yang perkaranya tengah diselidiki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Materi dari perkara tersebut terkait dengan kasus baru yang seharusnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan, terlebih kepada pihak yang sedang di selidiki dan jelas-jelas mempunyai konflik kepentingan,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Endar juga melaporkan Firli terkait dugaan pemaksaan pembuatan Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTPK) terhadap salah satu perkara penyelidikan. Pemaksaan itu dilakukan sebelum adanya hasil ekspose yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana. Disinyalir, pemaksaan ekspose perkara itu merupakan penyelidikan dugaan korupsi Formula E.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan ini merupakan perbuatan melawan hukum,&rdquo; ucap Endar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar melaporkan kedua kasus tersebut ke Dewas karena menilai adanya pelanggaran serius. Sebab, selama menjabat Direktur Penyelidikan dirinya selalu bertindak sesuai hukum yang berlaku dan mengedapankan keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar sebelumnya juga telah melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK terkait pemecatan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar berharap Dewas segera memproses laporannya tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan saya kiranya yang terhormat Dewas KPK sesegera mungkin melakukan proses terhadap tiga pelaporan tersebut sehingga kebenaran dapat dibuktikan," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Endar meyakini, perbuatan Firli Bahuri kental nuansa konflik kepentingan. Sebab, dokumen itu bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan.

Endar Laporkan Firli ke Dewas KPK atas Dugaan Pembocoran Dokumen dan Pemaksaan Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KPK-GELEDAH-KANTOR-DIRJEN-MINERBA-KEMENTRIAN-ESDM_MIFTAHUL-HAYAT-4.jpg" alt="Penyidik KPK usai melakukan penggeledahan  di salah satu gedung Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementrian ESDM, Jakarta, Senin (27/3/2023). Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus yang tengah disidik KPK ini yaitu" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK usai melakukan penggeledahan  di salah satu gedung Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementrian ESDM, Jakarta, Senin (27/3/2023). Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus yang tengah disidik KPK ini yaitu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, terdapat pencairan tunjangan kinerja (tukin) fiktif pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dugaan ini muncul setelah tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi berbeda di Jakarta.<br /> <br /> "Senin (27/3), Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Jakarta. Lokasi dimaksud yaitu kantor Direktorat Jenderal Minerba ESDM dan kantor Kementerian ESDM," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/3).<br /> <br /> Ali mengungkapkan, dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen. Salah satu yang diamankan, dokumen berupa pencairan tukin fiktif ASN di Kementerian ESDM.<br /> <br /> "Di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen yang menerangkan adanya dugaan pencairan fiktif tunjangan kinerja ASN di Kementerian ESDM," ucap Ali.<br /> <br /> Ali menjelaskan, pihaknya segera melakukan penyitaan dan analisis dari barang bukti yang diamankan tersebut. Hal ini dilakukan, untuk memperkuat alat bukti proses penyidikan KPK.<br /> <br /> "Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud," tegas Ali.<br /> <br /> Ali sebelumnya mengakui telah menetapkan tersangka terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Lembaga antirasuah diduga menetapkan 10 orang tersangka terkait pembayaran uang tunjangan kinerja selama tahun 2020-2022.<br /> <br /> "Yang ESDM kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang dan ini terkait tadi pemotongan tunjangan tunjangan kinerja," ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/3).<br /> <br /> Ali menduga, keuangan negara dirugikan puluhan miliar akibat praktik rasuah di Kementerian ESDM itu. Namun, KPK belum mau mengungkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> "Sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar. Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk keperluan pribadi masing-masing," papar Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyebut, uang tunjungan kinerja itu dinikmati oleh pribadi dari masing-masing tersangka. Bahkan diduga telah dibelanjakan sejumlah aset.<br /> <br /> "Ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk operasional gitu ya, termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK," pungkas Ali.

KPK Duga Terdapat Pencairan Tukin Fiktif di Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11809_29531_Jero-Wacik-.jpg" alt="Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.Com -</strong> Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diketahui pernah menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk membeli tiket konser Lady Gaga. Jero bahkan meminta sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian ESDM kala itu, Waryono Karno untuk membelikan tiket konser penyanyi dunia itu demi keluarganya pada April 2012.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Menurut mantan Kepala Bagian Kerja Sama Setjen ESDM, Athena Falahti, dirinya pernah diperintah oleh Waryono untuk mencarikan tiket konser Lady Gaga. &quot;Buat keluarga Pak Menteri, sekitar Rp 10 juta,&quot; kata Athena saat menjadi saksi dalam perkara Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (26/11).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Athena mengisahkan, saat itu dia dipanggil Waryono dan diberi tahu bahwa Jero membutuhkan tiket konser Lady Gaga. Atas perintah itu, dia kemudian mencari tiket itu melalui internet dengan bantuan stafnya yang bernama Ica.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Selanjutnya, Athena meminta uang pembelian tiket ke Kepala Bidang Pemindah Tanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPPBMN) Sri Utami. &ldquo;Saya minta ke Bu Sri. Setelah itu baru saya serahkan tiketnya ke protokoler untuk diberikan ke Pak Menteri,&quot; jelasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Selain itu, Athena juga mengaku pernah diminta membelikan tiket konser penyanyi Stevie Wonder seharga Rp 50 juta untuk keluarga Jero Wacik. Caranya pun sama dengan saat membeli tiket konser Lady Gaga.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dalam dakwaan disebutkan, Jero menggunakan DOM Kementerian ESDM untuk kepentingan pribadi hingga mencapai Rp 10 miliar lebih. Pria asal Bali itu disebut selalu meminta Waryono dan Sriuntuk menunjang keperluan pribadinya dengan menggunakan dana operasional tersebut.<strong>(put/jpg)</strong></p>

Urusan Tiket Konser Lady Gaga dan Stevie Wonder pun Jero Minta Anak Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11154_28811_Rudi-Rubiandini.jpg" alt="Rudi Rubiandini dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Rudi Rubiandini dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.Com&nbsp;-</strong> Staf khusus bidang komunikasi politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Daniel Sparringa mengakui adanya dana bantuan rutin setiap bulan dari Jero Wacik saat masih menjadi menteri ESDM. Namun, bantuan dari menteri yang juga politikus Partai Demokrat itu tiba-tiba dihentikan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Daniel mengatakan, dirinya sempat waswas saat Rudi Rubiandini selaku kepala SKK Migas terjaringoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Tertangkapnya Rudi membuat Daniel khawatir ada yang tidak beres dengan persoalan keuangan di Kementerian ESDM.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saat bersaksi pada persidangan atas Jero di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11), Daniel mengaku bertemu dan berbicara dengan menteri asal Bali itu pada rapat tanggal 16 Agustus 2013 yang dipimpin Djoko Suyanto selaku menteri koordinator politik, hukum dan keamanan. Saat itu Jero dan yang lainnya membicarakan Rudi pasca-penangkapan oleh KPK.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Mendengar perbincangan itu, Daniel kemudian bertanya soal asal uang sebesar Rp 637 juta yang didapatnya dari Jero.&nbsp; Tujuannya untuk memastikan asal-usul uangnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Saya tanya ke Pak Jero, &ldquo;Maaf apakah uang yang kami terima ada kaitannya dengan ini (kasus Rudi Rubiandini, red)&rdquo;. Dan dijawab tidak ada dan tidak perlu khawatir,&quot; kata Daniel.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya itu pantas waswas. Sebab, sehari sebelumnya ia sempat dihubungi staf Kementerian ESDM, Athena Falahti&nbsp; via telepon. Dalam pembicaraan per telepon itu Athena bercerita kepada Daniel soal penggeledahan di kantor Kementerian ESDM&nbsp; oleh penyidik KPK.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Athena merengek ke Daniel agar meyampaikan ke SBY bahwa persoalan uang itu akan menjadi masalah serius.&nbsp; &quot;Dengan suara panik, mohon bantuan bapak untuk menyampaikan ke atasan bapak (SBY) kalau tidak akan jadi masalah serius,&rdquo; ujar Daniel menirukan kekahwatiran Athena.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Tentu saja Daniel ikut khawatir. &ldquo;Pernyataan itu membuat saya tidak nyaman dan terus terang tersinggung,&quot; ungkapnya. &lrm;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya, Daniel Sparringa mengaku mendapat aliran dana dari eks Menteri ESDM Jero Wacik. Uang sebesar Rp 637 juta itu diberikan Jero sebagai bantuan biaya operasional kegiatan pegawai stafsus bidang komunikasi politik.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Bantuan Jero tersebut diterima Daniel dalam rentang waktu yang cukup lama. Antara September 2011 hingga Juli 2013. <strong>(put/JPG)</strong></p>

Rudi Rubiandini Ditangkap KPK, Stafsus SBY Ikut Waswas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11117_28771_Jero-Wacik.jpg" alt="Jero Wacik keluar dari mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Jero Wacik keluar dari mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.Com - </strong>Persidangan atas mantan Menteri ESDM Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11) menghadirkan saksi bernama Nur Hasyim. Saksi itu tak lain asisten Daniel Sparringa, staf khusus kepresidenan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pada persidangan itu Hasyim mengungkapkan soal dana bantuan dari Jero Wacik yang rutin diberikan setiap bulan untuk operasional staf khusus kepresidenan. Menurutnya, Jero rutin memberi dana bantuan ke Daniel sejak September 2011 hingga Juli 2013.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hasyim tahu soal uang itu karena dia pula yang ditugaskan mencatat uang dari Jero.&nbsp; Menurutnya, ada beberapa kali pemberian yang jumlahnya meningkat setiap bulannya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hasyim menuturkan, pada pemberian pertama September 2011 yang diambil rekannya Reza Akbar dia mencatat jumlahnya sebesar Rp 25 juta. Jumlah tersebut bertahan dalam dua bulan setelahnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Lalu ada kenaikan Rp 30 juta. Itu yang diserahkan Pak Dulhadi,&quot; kata Hasyim di hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara Jero.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Menurut Hasyim, titipan bantuan dari Jero Wacik selalu diambil oleh salah satu staf Daniel Sparringa yang bernama Dulhadi. HAsyim menyebut Dulhadi mengambul uang dari JEro itu melalui staf di Kementerian ESDM yang bernama&nbsp; Athena Falahti. Setelahnya, Dulhadi menyerahkan uang tersebut kepada Hasyim di kantor untuk dicatat di pembukuan. &lrm;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hasyim pun menyebut kenaikan uang dari Jero tak hanya terjadi satu kali. Pada Juli dan Agustus 2012, bantuan dana itu meningkat sebesar Rp 10 juta. &quot;Juli-&lrm;Agustus peningkatan jumlah sekitar Rp 10 juta, jadi Rp 40 juta,&quot; bebernya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dia menambahkan, setiap bulan pemberian selalu dia catat. Termasuk apabila uang tersebut digunakan untuk suatu keperluan.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Siapapun yang ditugaskan dan butuh dana baik transportasi atau ketemu pihak-pihak tertentu stakeholder silakan diambil dan akan dicatat,&quot; kata Hasyim. &lrm;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Sayangnya, kata dia, pada Juli 2013, pemberian tersebut berhenti begitu saja. &lrm; &lrm;&quot;Karena memang kami kesulitan komunikasi dan kita putuskan sebaiknya tidak lagi menghubungi ke sana. Toh kami tidak meminta,&quot; pungkasnya.<strong>(put/jpg)&lrm;</strong></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

Jero Rutin Bantu Dana Bulanan untuk Stafsus SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11105_28759_Jero-Wacik-.jpg" alt="Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.Com -</strong> Mantan staf khusus kepresidenan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Daniel Sparringa mengakui adanya dana sebesar Rp 637 dari Jero Wacik saat masih menjadi menteri ESDM. Uang itu sebagai bantuan untuk kegiatan operasional di kantor stafsus kepresidenan yang tidak didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saat bersaksi pada persidangan atas Jero di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11), Daniel mengisahkan, dirinya pada September 2011 bertemu dengan Djoko Suyanto selaku menteri koordinator politik, hukum dan keamanan kala itu dalam rapat kabinet di Istana Negara. Saat itu Daniel mengeluhkan soal minimnya anggaran yang didapat untuk kegiatan operasional di kantor stafsus.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Daniel menuturkan, Djoko lantas menjanjikan solusi. Sekitar 2 bulan kemudian, Djoko menyampaikan ke Daniel bahwa Jero bersedia membantu menyediakan biaya operasional di kantor stafsus. Tak lama kemudian, Daniel mengaku dihubungi seorang staf di Kementerian ESDM bernama Athena Falahti.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Ibu Athena menelepon memperkenalkan diri dan mengatakan saya menerima titipan dari Bapak Menteri (Jero, red) untuk disampaikan ke Bapak (Daniel),&rdquo; kata Daniel.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dosen di Universitas Airlangga, Surabaya itu mengungkapkan, Athena meminta agar uang titipan Jero diambil di kantor Kementerian ESDM. Untuk itu, Daniel mengutus stafnya, Reza Akbar untuk mengambil titipan Jero.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Saya minta Reza Akbar, pembantu asisten di kantor untuk menemui, karena saya saat itu sedang bertugas. Bu Athena kemudian bertemu dengan saudara Reza,&quot; ujarnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Menurut Daniel, uang yang pertama kali diterimanya dari Jero adalah sebesar Rp 25 juta. Jumlah itu dia ketahui setelah asistennya yang bernama Hasyim membuka amplop cokelat yang dibawa Reza.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kemudian saya instruksikan Pak Hasyim, &lsquo;tolong dikelola untuk kepentingan operasional dan dicatat setiap penggunaannya&rsquo;,&rdquo; kata Daniel menirukan ucapannya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Daniel menambahkan, total uang yang diterimanya mulai September 2011 hingga Juli 2013 sebesar Rp 637 juta. Nilai tersebut merupakan rekapan yang dihitung oleh Hasyim.<strong>(put/jpg)</strong></p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Bekas Staf Khusus SBY Akui Dibiayai Jero Wacik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10749_28383_Jero-Wacik-.jpg" alt="Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.Com - </strong>Mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisno Hadi mengungkapkan cara bekas atasannya, Jero Wacik mendapatkan dana operasional menteri (DOM) yang berasal dari luar APBN. Didi mengungkapkan, uang-uang itu berasal dari pihak ketiga yang menjadi pelaksana kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pada persidangan atas Jero di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11), Didi mengisahkan, awalnya dia ditanya oleh Waryono Karno selaku sekretaris jenderal Kementerian ESDM kala itu terkait jumlah DOM. Didi pun menjawab bahwa DOM yang disediakan sebesar Rp 120 juta per bulan.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Namun, Waryono meminta usulan tambahan.&nbsp; &quot;Pak Waryono tanya bisa nggak 300 (juta, red)? Ya enggak bisa. Bisanya 120,&rdquo; kata Didi menirukan pembicaraannya dengan Waryono.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Ternyata, kata Didi, angka yang diminta Waryono itu karena mengacu DOM yang diterima Jero saat masih menjadi menteri kebudayaan dan pariwisata. &ldquo;Pak Sekjen (Waryono, red) bilang, menterinya minta 300 seperti di Budpar,&quot; kata Didi di hadapan majelis hakim.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Didi mengatakan, saat itu ia lantas mengupayakan penambahan DOM ke Kementerian Keuangan. Namun, Kemenkeu menolak pengajuan penambahan DOM untuk menteri ESDM.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Setelah itu, Waryono lantas mengumpulkan semua stafnya dalam rapat inti. Lagi-lagi ia meminta agar dana DOM untuk Jero ditambah. &quot;Maka semua kegiatan di biro akan koordinasi dengan koordinator pelaksana anggaran di setjen, Sri Utami,&quot; ujar Didi.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Menurut Didi, proses lelang untuk pihak ketiga pelaksana kegiatan seharusnya dilaksanakan oleh biro-biro terkait. Namun, nyatanya lelang itu dilaksanakan oleh Sri Utami.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Belakangan diketahui lelang yang dilakukan Sri Utami hanya sebuah lelang fiktif. &quot;Enggak boleh dilelang sendiri, lelangnya diserahkan ke Bu Sri,&quot; kata dia.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dia menambahkan, dengan adanya koordinasi dengan Sri Utami, uang-uang yang dikeluarkan Kementerian ESDM ke pihak pelaksana dengan alasan untuk membiaya kegiatan yang sebenarnya fiktif lantas dikembalikan. Istilahnya pelaksana memberi <em>kick back</em>.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&lrm;&quot;Dengan dikoordinasikan diharapkan ada uang terima kasih dari pemenang lelang. Pada akhirnya dana itu dihimpun oleh Sri,&quot; pungkasnya.<strong>(put/jpg)&lrm;</strong></p>

Beginilah Cara Pegawai ESDM Cari Duit Tambahan untuk Jero

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi esdm

Berita Terkini