<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga melakukan pertemuan dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara Bank BRI di Menara BRIpens, Jakarta, Selasa (7/10). Johanis berada pada satu acara yang sama dengan Direktur Utama Dana Pensiun Bank BRI, Ngatari. Sebab, Ngatari pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, pada Senin (6/10), sehari sebelum acara tersebut digelar. "Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK," kata Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10). Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya. Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya. "Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan," pungkasnya.

Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga melakukan pertemuan dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi

Dituding Bertemu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC, Pimpinan KPK Johanis Tanak: Saya Melaksanakan Tugas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/jubir-kpk-budi-prasetyo-4273102842.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank BUMN. Dalam proses penyidikan ini, KPK berhasil menyita uang senilai Rp 10 miliar dari rekening para pihak yang diduga terlibat. &ldquo;Benar, pada awal pekan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk didalami keterangannya, guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers, Rabu (9/7). Menurut Budi, penyidik KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap dana yang tersimpan dalam rekening sejumlah pihak. &ldquo;Pada Senin dan Selasa kemarin, penyidik juga menyita uang sejumlah Rp 10 miliar di rekening para pihak tersebut,&rdquo; ungkapnya. Langkah ini menambah daftar panjang penyitaan yang dilakukan KPK dari kasus dugaan korupsi pengadaan bank pelat merah tersebut. Sebelumnya, dalam penggeledahan pada tujuh lokasi di Jakarta dan sekitarnya pada 1-2 Juli 2025, KPK telah mengamankan uang tunai Rp 5,3 miliar yang disimpan di rekening swasta, bilyet deposito senilai Rp 28 miliar, serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah awal pemulihan aset atau asset recovery. Sebab, KPK menduga tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 700 miliar. &ldquo;Penyitaan ini sekaligus sebagai langkah awal asset recovery atas dugaan TPK dalam program digitalisasi yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 700 miliar tersebut,&rdquo; ujar Budi. Dalam proses penyidikan ini, KPK telah mencegah 13 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal di antaranya Catur Budi Harto (CBH), Wakil Direktur Utama bank BUMN. Selain itu, KPK juga mencegah Indra Utoyo (IU) yang kini menjabat Direktur Utama Allo Bank Indonesia Tbk, yang sebelumnya menjabat Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BUMN. Serta 11 orang lainnya berinisial DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan RSD. Menurut Budi, langkah pencegahan itu merupakan bagian dari strategi penyidik untuk memastikan seluruh pihak yang relevan dengan perkara tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang bisa menghambat jalannya penyidikan. &ldquo;Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan kepada beberapa pihak dan melakukan pengeledahan di beberapa lokasi,&rdquo; ucap Budi. KPK menyebut proyek pengadaan mesin EDC senilai total Rp 2,1 triliun itu berlangsung dalam kurun waktu 2020-2024, diduga tidak dilakukan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berlaku. Hal itu membuka peluang terjadinya kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan awal, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 700 miliar dari proyek tersebut. Namun, Budi menyatakan bahwa KPK masih mendalami lebih lanjut terkait modus dan konstruksi perkara dari kasus tersebut.&nbsp; &ldquo;Nah modus detailnya nanti akan kami sampaikan ya beserta dengan konstruksi perkara utuhnya," pungkasnya.

KPK sita uang Rp 10 miliar dari kasus korupsi pengadaan EDC bank BUMN, 13 orang dicekal untuk penyidikan lebih lanjut.

KPK Sita Uang Sebesar Rp 10 Miliar dari Tersangka Kasus Pengadaan EDC Bank BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-120643-PM-1375923142.jpeg" alt="Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perkembangan terbaru, KPK telah melakukan penyitaan uang miliaran rupiah yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam dua hari terakhir. Penyidik KPK menggeledah lima rumah dan dua perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. &ldquo;KPK selain melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, juga melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dalam dua hari terakhir, KPK telah melakukan penggeledahan di lima rumah para pihak terkait dan juga dua perusahaan yang juga diduga punya keterkaitan dengan perkara ini,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/7). Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah uang senilai Rp 5,3 miliar yang tersimpan pada rekening pihak-pihak terkait. &ldquo;Dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan dan mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 5,3 miliar yang ada di dalam rekening dan uang tersebut saat ini sudah disetorkan ke kas penampungan KPK sebagai bukti sekaligus langkah awal KPK untuk pemulihan keuangan negara,&rdquo; jelas Budi. Tak hanya uang tunai, KPK juga menyita bilyet deposito dalam jumlah besar yang juga diduga terkait dengan kasus ini.&nbsp; &ldquo;Selain itu, KPK juga menemukan dan mengamankan bilyet deposit dari salah satu pihak yang diduga terkait dengan perkara ini, sejumlah Rp 28 miliar. Itu juga sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik,&rdquo; tutur Budi. Lebih lanjut, Budi menyebutkan bahwa penyidik juga menemukan bukti-bukti lain yang berpotensi memperkuat pembuktian dugaan korupsi tersebut.&nbsp; &ldquo;Tim juga menemukan beberapa dokumen terkait pengadaan mesin EDC dan juga bukti-bukti elektronik lainnya yang tentu ini akan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk membuat terang perkara ini,&rdquo; ujar dia. Lebih lanjut, KPK pun mengimbau seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.&nbsp; &ldquo;KPK meminta pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penyidikan ini dan memenuhi panggilan serta menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya,&rdquo; pungkasnya.

KPK terus usut dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, sita uang Rp 5,3 miliar dan deposito Rp 28 miliar, minta kooperatif.

KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Mesin EDC Bank BUMN, Sita Uang Rp 5,3 Miliar dan Deposito Rp 28 Miliar