<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1823295269657991447" data-legacy-message-id="194da563349d5917"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1gu" class="ii gt"> <div id=":1gv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Usai Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, kini giliran Wali Kota Jakarta Pusat Arifin diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kamis (6/2). Arifin dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKJ Syahron Hasibuan menuturkan, terdapat tiga orang saksi diperiksa hari ini. Yakni, Wali Kota Jakarta Pusat, Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra turut diperiksa sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang," ujar Syahron, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua saksi yang mangkir dari panggilan ialah pimpinan Perisai Kebudayaan dan Seni Pri Mulya Priadi dan seorang seniman Ewith bahar. Keduanya pun akan dilakukan pemanggilan ulang pada minggu depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua saksi lain meminta penjadwalan pemeriksaan ulang," terang Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penjadwalan pemeriksaan ulang diagendakan minggu depan," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pada 2 Januari 2025, Kejati Jakarta menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus yang digunakan oleh ketiga tersangka ialah dengan membuat kegiatan fiktif. Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015614167/jika-anda-ingin-tetap-penuh-energi-muda-meski-usia-sudah-tua-ucapkan-selamat-tinggal-pada-9-kebiasaan-buruk-ini">Jika Anda Ingin Tetap Penuh Energi Muda Meski Usia Sudah Tua, Ucapkan Selamat Tinggal pada 9 Kebiasaan Buruk Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. Stempel-stempel palsu pun dibuat agar kegiatan terlihat betul-betul dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKJ Syahron Hasibuan menuturkan, terdapat tiga orang saksi diperiksa hari ini.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin Diperiksa Kejati Hari Ini, Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":185" class="ii gt"> <div id=":184" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto buka suara usai pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta. Pemeriksaan terhadap Uus dilakukan terkait dugaan korupsi Rp. 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Uus irit bicara saat ditanya sejumlah wartawan terkait pemeriksaannya itu. Ia mengaku hanya dimintai keterangan terkait dengan kegiatan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) saat masih menjabat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Engga gak lama (pemeriksaannya), nanya terkait kegiatan pak Iwan doang gitu," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uus mengklaim, hanya dicecar pertanyaan mengenai kehadirannya dalam salah satu kegiatan yang dibuat Iwan. Pemeriksaannya itu pun tidak berlangsung lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015566367/menhub-dudy-purwagandhi-usul-asn-dan-karyawan-swasta-wfa-saat-libur-lebaran-nyepi">Menhub Dudy Purwagandhi Usul ASN dan Karyawan Swasta WFA Saat Libur Lebaran - Nyepi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konfirmasi pak ini aja, ada kegiatan (yang dibuat Iwan), saya hadir gitu doang, nanya," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta memeriksa 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp. 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Wali Kota Jakarta Barat&nbsp; Uus Kuswanto. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejati pada Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 23 Januari 2025, 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan dalam keterangannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Uus, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT. Karya Mitra Seraya, Direktur PT. Acces Lintas Solusi, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015566360/8-makanan-kaya-polifenol-yang-baik-untuk-kesehatan-jantung-otak-dan-usus-ada-apa-saja">8 Makanan Kaya Polifenol yang Baik untuk Kesehatan Jantung, Otak, dan Usus, Ada Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&ldquo;Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,&rdquo; ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pada 2 Januari 2025, Kejati Jakarta menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus yang digunakan oleh ketiga tersangka ialah dengan membuat kegiatan fiktif. Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015566355/perempuan-berkelas-yang-tak-perlu-membuat-orang-lain-terpesona-7-sifat-unik-mereka-menurut-psikologi">Perempuan Berkelas yang Tak Perlu Membuat Orang Lain Terpesona: 7 Sifat Unik Mereka Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. Stempel-stempel palsu pun dibuat agar kegiatan terlihat betul-betul dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto buka suara usai pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta.

Wali Kota Jakbar Uus Mengaku Dicecar Kejati Mengenai Kehadirannya di Kegiatan yang Dibuat Iwan, Tersangka Kegiatan Fiktif di Dinas Senilai Rp 150 M

<div> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":4df"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1820490950976653809" data-legacy-message-id="1943aedfe1c6c9f1"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":4e6" class="ii gt"> <div id=":4e7" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/InShot_20241219_222038645-4016481780.jpeg" alt="Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana saat dijumpai di Jakarta, Selasa (21/5/2024). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/pri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana saat dijumpai di Jakarta, Selasa (21/5/2024). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/pri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta langsung menahan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) setelah menjalani pemeriksaan pada Senin (6/1). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta senilai Rp. 150 Miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Syahron Hasibuan menuturkan, pada Senin (6/1), keduanya telah memenuhi panggilan penyidik Kejati DK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam proses penyidikan, penyidik menahan IHW di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan MFM di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;Iwan Henry ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025. Kemudian tersangka Fairza Maulana berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) selaku pemilik event organaizer (EO) sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga tersangka itu telah bersepakat untuk menggunakan EO milik Tersangka GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya sebelumnya membeberkan modus yang digunakan ketiga tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023 pada Dinas Kebudayaan (Disbud).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi (GAR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kasus di Dinas Kebudayaan ini dilakukan dengan modus pihak-pihak pimpinan di Dinas Kebudayaan ini bekerja sama dengan seseorang sebagai EO, tapi EO ini tidak terdaftar," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya di kantornya, Kamis (2/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian dalam pelaksanaannya, ada beberapa variasi kegiatan, ada yang secara utuh dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian dilaksanakan sebagian lagi di fiktif-kan," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, lanjut Patris, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Patris mencontohkan satu kegiatan fiktif tersebut yakni Pagelaran Seni Budaya dengan anggaran kegiatan Rp 15 miliar. Pada kegiatan itu, ketiga tersangka mendatangkan sejumlah pihak untuk mengakali dokumentasi pada LPJ.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015440078/uang-tunai-rp-1-miliar-ditemukan-saat-penggeledahan-kasus-korupsi-dinas-kebudayaan-jakarta-senilai-rp-150-miliar">Uang Tunai Rp 1 Miliar Ditemukan Saat Penggeledahan Kasus Korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta Senilai Rp 150 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian diberi seragam sebagai penari dan selanjutnya foto-foto di panggung dan diberi judul solah-olah foto ini setelah melaksanakan kegiatan. Dan ini kemudian dibuat pertanggungjawaban seolah-olah penari ini berasal dari sanggar yang dibuat oleh EO tadi," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan itu juga sudah dilengkapi dengan stempel-stempel palsu dari pengelola-pengelola. Ya seperti itulah. Maksudnya modusnya itu ada yang semuanya fiktif, ada yang sebagian difiktifkan," sambungnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="vY nq">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div class="dw np">&nbsp;</div> <div class="ZXZutc">  </div> <div class="T-ays T-ays-avH">&nbsp;</div>

Dalam proses penyidikan, penyidik menahan IHW di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan MFM di Rutan Salemba

Terlibat Korupsi Rp 150 Miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry dan Fairza Langsung Ditahan Usai Diperiksa Kejati DKI 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0058-2750795243.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":242" class="ii gt"> <div id=":243" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kamis (2/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Fairza, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) selaku pemilik event organaizer (EO) juga telah ditetapkan tersangka. Pemprov DKI Jakarta pun telah mencopot jabatan Fairza dan Iwan Henry di Dinas Kebudayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diketahui Fairza bukanlah orang yang taat melaporkan harta kekayaan miliknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan dokumen LHKPN, Fairza hanya melaporkan kekayaannya sejak periode 2019 hingga 2021. Sedangkan sejak 2022 hingga 2024, Ia tidak pernah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015491605/gagal-menang-lagi-chelsea-mulai-kehabisan-bensin">Gagal Menang Lagi, Chelsea Mulai Kehabisan Bensin?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, LHKPN merupakan bagian dari kewajiban Penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Fairza hanya melaporkan kekayaannya saat masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pergelaran Seni dan Budaya di Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan LHKPN 2021, total kekayaan Fairza yang dimiliki tercatat sebesar Rp 994.331.000. Kekayaan ini mencakup beberapa aset utama, di antaranya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanah dan Bangunan senilai Rp 525 juta, berlokasi di Kota Tangerang Selatan, hasil usaha pribadi. Kendaraan Bermotor dengan nilai total Rp 194 juta, meliputi Honda Jazz GE8 (Rp135 juta), Kawasaki Ninja (Rp 26 juta), dan Honda Adventure (Rp 33 juta). Surat Berharga sebesar Rp 272 juta. Kas dan Setara Kas sejumlah Rp 131 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta Bergerak Lainnya senilai Rp 6 juta. Di sisi lain, Fairza juga melaporkan hutang sebesar Rp2,8 juta, menjadikan total kekayaan bersihnya Rp994 juta. Namun, belum diketahui pasti harta kekayaannya saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015491603/dukung-wacana-kembalikan-ujian-nasional-wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-tanpa-un-siswa-jadi-malas-belajar">Dukung Wacana Kembalikan Ujian Nasional, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Tanpa UN, Siswa Jadi Malas Belajar!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta pun telah mencopot jabatan Iwan Henry Wardhana sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum di copot, Iwan pun secara rutin mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak tahun 2016 ketika Iwan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laporan tersebut, periode tahun 2023, kekayaan Iwan lebih dari Rp9,6 miliar. Jumlah itu meningkat 3,8 miliar jika dibandingkan kekayaan Iwan pada tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Iwan diduga melakukan tindak korupsi dengan menggelar kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih berdasarkan LHKPN 2023, aset tanah dan bangunan milik Iwan seluruhnya berada di wilayah Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015491600/jelang-liverpool-vs-manchester-united-rekor-ciamik-mohamed-salah-yang-menghantui-pasukan-ruben-amorim">Jelang Liverpool vs Manchester United: Rekor Ciamik Mohamed Salah yang Menghantui Pasukan Ruben Amorim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejanggalan mulai tampak pada salah satu aset milik Iwan seluas 292 m2/505 m2 di Jakarta Timur yang bersumber dari warisan. Pada 2022, aset tersebut tercatat senilai Rp. 2,4 miliar. Namun, pada LHKPN 2023, harga aset itu turun menjadi Rp 1,2 miliar. Padahal, tidak ada yang berubah dalam luasan aset itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, di tahun 2023, Iwan tercatat kembali mendapatkan warisan berupa aset seluas 330 m2/500 m2 di Jakarta Timur senilai Rp 6 miliar.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain aset, uang kas dan setara kas milik Iwan pun naik hingga 326 juta jika dibandingkan dengan LHKPN tahun 2022. Pada 2023, kas dan setara kas milik Iwan mencapai Rp1,09 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Janggalnya, dengan aset dan kas yang dimiliki Iwan sebanyak itu di tahun 2023, ia hanya tercatat memiliki satu mobil tua berupa Honda City Z tahun 2000. Mobil tersebut pun hanya ditaksir senilai Rp 70 juta.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diketahui Fairza bukanlah orang yang taat melaporkan harta kekayaan.

Terlibat Korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Fairza Maulana Tidak Taat LHKPN, Kekayaan Terakhir Rp 994 Juta dengan Kas Rp 131 ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/InShot_20241219_222038645-4016481780.jpeg" alt="Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana saat dijumpai di Jakarta, Selasa (21/5/2024). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/pri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana saat dijumpai di Jakarta, Selasa (21/5/2024). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/pri)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":3ea" class="ii gt"> <div id=":3e9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp; Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang ditetapkan tersangka ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI Jakarta pun telah mencopot jabatan Iwan Henry Wardhana sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015487411/paul-munster-sudah-curhat-dengan-manajemen-persebaya-surabaya-siap-datangkan-beberapa-pemain-asing-di-bursa-transfer">Paul Munster Sudah Curhat dengan Manajemen Persebaya Surabaya, Siap Datangkan Beberapa Pemain Asing di Bursa Transfer</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum di copot, Iwan pun secara rutin mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak tahun 2016 ketika Iwan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laporan tersebut, periode tahun 2023, kekayaan Iwan lebih dari Rp9,6 miliar. Jumlah itu meningkat 3,8 miliar jika dibandingkan kekayaan Iwan pada tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Iwan diduga melakukan tindak korupsi dengan menggelar kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih berdasarkan LHKPN 2023, aset tanah dan bangunan milik Iwan seluruhnya berada di wilayah Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejanggalan mulai nampak pada salah satu aset milik Iwan seluas 292 m2/505 m2 di Jakarta Timur yang bersumber dari warisan. Pada 2022, aset tersebut tercatat senilai Rp. 2,4 miliar. Namun, pada LHKPN 2023, harga aset itu turun menjadi Rp 1,2 miliar. Padahal, tidak ada yang berubah dalam luasan aset itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015487412/6-zodiak-yang-memiliki-sifat-periang-kalau-dekat-mereka-bikin-hati-senang-eksternal">6 Zodiak yang Memiliki Sifat Periang, Kalau Dekat Mereka Bikin Hati Senang! Eksternal </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, di tahun 2023, Iwam tercatat kembali mendapatkan warisan berupa aset seluas 330 m2/500 m2 di Jakarta Timur senilai Rp 6 miliar.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain aset, uang kas dan setara kas milik Iwan pun naik hingga 326 juta jika dibandingkan dengan LHKPN tahun 2022. Pada 2023, kas dan setara kas milik Iwan mencapai Rp1,09 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Janggalnya, dengan aset dan kas yang dimiliki Iwan sebanyak itu di tahun 2023, ia hanya tercatat memiliki satu mobil tua berupa Honda City Z tahun 2000. Mobil tersebut pun hanya ditaksir senilai Rp70 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya membeberkan modus yang digunakan ketiga tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023 pada Dinas Kebudayaan (Disbud).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi (GAR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kasus di Dinas Kebudayaan ini dilakukan dengan modus pihak-pihak pimpinan di Dinas Kebudayaan ini bekerja sama dengan seseorang sebagai EO, tapi EO ini tidak terdaftar," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya di kantornya, Kamis (2/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015487407/benarkah-hubungan-romantis-baru-bisa-berjalan-baik-ketika-laki-laki-memiliki-cinta-lebih-besar-dari-perempuan-simak-faktanya">Benarkah Hubungan Romantis Baru Bisa Berjalan Baik Ketika Laki-Laki Memiliki Cinta Lebih Besar dari Perempuan? Simak Faktanya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian dalam pelaksanaannya, ada beberapa variasi kegiatan, ada yang secara utuh dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian dilaksanakan sebagian lagi di fiktif-kan," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, lanjut Patris, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Patris mencontohkan satu kegiatan fiktif tersebut yakni Pagelaran Seni Budaya dengan anggaran kegiatan Rp 15 miliar. Pada kegiatan itu, ketiga tersangka mendatangkan sejumlah pihak untuk mengakali dokumentasi pada LPJ.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian diberi seragam sebagai penari dan selanjutnya foto-foto di panggung dan diberi judul solah-olah foto ini setelah melaksanakan kegiatan. Dan ini kemudian dibuat pertanggungjawaban seolah-olah penari ini berasal dari sanggar yang dibuat oleh EO tadi," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan itu juga sudah dilengkapi dengan stempel-stempel palsu dari pengelola-pengelola. Ya seperti itulah. Maksudnya modusnya itu ada yang semuanya fiktif, ada yang sebagian difiktifkan," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Patris menegaskan, apa yang dilakukan ketiga tersangka bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015487400/korpolairud-gandeng-akademi-penerbangan-dan-pelayaran-demi-menciptakan-sdm-unggul">Korpolairud Gandeng Akademi Penerbangan dan Pelayaran demi Menciptakan SDM Unggul</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik pun telah melakukan penahanan kepada Tersangka GAR di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 hari ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan terhadap Tersangka IHW dan Tersangka MFM saat ini tidak hadir dalam pemeriksaan Saksi yang selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kembali oleh Penyidik selaku Tersangka pada minggu depan," jelasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kejanggalan mulai nampak pada salah satu aset milik Iwan seluas 292 m2/505 m2 di Jakarta Timur yang bersumber dari warisan.

Kejanggalan LHKPN Kadisbud Jakarta Iwan Henry: Kekayaan Naik 3,8 Miliar Dalam Setahun, Aset Bertambah, tapi Hanya Punya Mobil Tua