<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/breaking-news-tersangka-eddy-sindoro-menyerahkan-diri_c_250337.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi (CK) sebagai saksi. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, di lingkungan Kemenaker. &ldquo;Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama CK selaku Sekjen Kemenaker,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Rabu (25/3). Budi mengatakan KPK juga memanggil DA selaku Kepala Seksi Konstruksi Bangunan pada Direktorat Pengawasan Norma K3 Kemenaker, DIM selaku aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker, dan pimpinan SAV Money Changer. Diketahui, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. Daftar lengkap tersangka adalah sebagai berikut: 1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022&ndash;2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM) 2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) 3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Subhan (SB) 4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Anitasari Kusumawati (AK) 5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret&ndash;Agustus 2025 Fahrurozi (FAH) 6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS) 7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP) 8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP) 9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM) 10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM) 11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). Setelah itu, pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi (CK) sebagai saksi.

KPK Panggil Sekjen Kemenaker Cris Kuntadi Terkait Dugaan Korupsi Pemerasan Pengurusan K3

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157-438011165.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran uang hingga sosok yang diduga memiliki peran penting lain, pada kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ihwal hal ini dikatakan&nbsp;Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. &ldquo;Nah ini yang akan terus dilacak dan ditelusuri oleh penyidik,&rdquo; ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis dilansir dari Antara, Selasa (24/2). Lebih lanjut Budi mengatakan KPK pada saat ini sedang mendalami dugaan aliran uang yang diterima pihak-pihak lain dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3). Pihak-pihak tersebut, kata dia, diduga berperan penting dalam proses ataupun mekanisme penerbitan sertifikasi K3. &ldquo;Selain punya peran penting dalam proses ataupun mekanisme penerbitan sertifikasi K3, apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran uang dari PJK3 atau perusahaan K3 yang memberikan sejumlah uang tersebut kepada oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan?&rdquo; katanya. Sebelumnya, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. Daftar lengkap tersangka adalah sebagai berikut: 1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022&ndash;2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM) 2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) 3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Subhan (SB) 4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Anitasari Kusumawati (AK) 5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret&ndash;Agustus 2025 Fahrurozi (FAH) 6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS) 7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP) 8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP) 9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM) 10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM) 11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). Setelah itu, pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR). &nbsp; &nbsp; Oleh Rio Feisal

KPK melacak aliran uang hingga sosok yang diduga memiliki peran penting lain pada kasus pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker

KPK Telisik Aliran Uang hingga Sosok Penting Dibalik Perkara Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3 Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rencana-kenaikan-subsidi-bbm-diharapkan-dongkrak-rupiah_m_195472.jpeg" alt="Ilustrasi penukaran valuta asing di sebuah money changer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran valuta asing di sebuah money changer</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas penukaran valuta asing pada kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pendalaman dilakukan, saat penyidik lembaga antirasuah memeriksa Kepala Kepatuhan VIP Money Changer berinisial CWA sebagai saksi kasus tersebut, yakni pada 23 Februari 2026. &ldquo;Saksi didalami terkait dengan aktivitas penukaran uang oleh para oknum dari Kemenaker. Uang-uang rupiah ditukarkan ke valuta asing ya,&rdquo; ujar Budi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Selasa (24/2). Ia menjelaskan rupiah tersebut merupakan perolehan tidak resmi dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3), setelah pihak-pihak di Kemenaker menerbitkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan. &ldquo;Dengan demikian, ini kemudian saling melengkapi&nbsp;puzzle&nbsp;(teka-teki, red.) informasi,&rdquo; katanya. Sebelumnya, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. Daftar lengkap tersangka adalah sebagai berikut: 1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022&ndash;2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM) 2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) 3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Subhan (SB) 4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020&ndash;2025 Anitasari Kusumawati (AK) 5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret&ndash;Agustus 2025 Fahrurozi (FAH) 6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS) 7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP) 8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP) 9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM) 10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM) 11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). Setelah itu, pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR). &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas penukaran valuta asing pada kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3

KPK Telisik Aktivitas Penukaran Valuta Asing dalam Perkara Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3 di Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Screen-Shot-2026-01-19-at-105845-2835652908.png" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 3,3 miliar, dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),&nbsp; di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, Noel menerima uang sebesar Rp 3.365.000.000 serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ dari aparatur sipil negara (ASN) Kemnaker dan sejumlah pihak swasta. &ldquo;Atas penerimaan uang terdakwa Immanuel Ebenezer yang seluruhnya berjumlah Rp 3.365.000.000 dan barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker tersebut haruslah dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa,&rdquo; kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1). Jaksa merinci, Noel menerima uang sebesar Rp 2.930.000.000 dari Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3. Uang tersebut diserahkan oleh Gilang Ramadhan alias Andi, yang merupakan sopir pribadi Irvian, melalui Divian Ariq, anak kandung Noel. &ldquo;Penyerahan uang terjadi di SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Desember 2024,&rdquo; ujar jaksa. Selain uang tunai, Noel juga menerima satu unit sepeda motor Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ dari Irvian Bobby Mahendro. Motor tersebut diberikan melalui Divian Ariq di rumah Noel di kawasan Cilodong, Depok, pada Januari 2025. Jaksa juga mengungkapkan bahwa Noel menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Di antaranya, uang sebesar Rp 30 juta dari Asrul yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Immanuel Ebenezer Gerungan pada 21 Oktober 2024. Noel juga menerima Rp 25 juta dari Aji Jaya Bintara selaku Direktur PT Stramanta Dinamika Interkapital pada 17 November 2024. Selain itu, Yohanes Permata F selaku Komisaris PT Energi Kita Merah Putih mentransfer dana masing-masing Rp 50 juta pada 15 Desember 2024 dan 25 Desember 2024. Selanjutnya, Noel menerima uang dari Raden Muhammad Zidni melalui transfer rekening BCA dengan total Rp 200 juta yang diberikan secara bertahap pada periode 27 Februari hingga 23 Mei 2025. Ia juga menerima Rp 80 juta dari Yeni Marlina pada 22 Maret dan 27 Maret 2025. &ldquo;Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima,&rdquo; beber jaksa. Jaksa menegaskan, seluruh penerimaan tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap sebagai suap karena tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Mantan Wamenaker Noel didakwa terima gratifikasi Rp 3,3 miliar dan motor Ducati. Kasus ini terkait sertifikasi K3 di Kemenaker

Mantan Wamenaker Noel Turut Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,3 Miliar dan Motor Ducati

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Senin (19/1).</div> </div> <div class="mt-5"> Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Noel hadir bersama 10 terdakwa lainnya yang terjerat dalam perkara dugaan suap dan pemerasan terkait sertifikasi K3. Sebelu sidang, Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya. &ldquo;Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini,&rdquo; kata Noel kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun demikian, Noel belum mengungkap secara rinci identitas partai maupun ormas dimaksud. Ia menyatakan, akan membeberkan hal tersebut pada sidang berikutnya. &ldquo;Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya,&rdquo; ujarnya. Terkait proses hukum yang tengah dijalani, Noel menegaskan dirinya siap menghadapi seluruh rangkaian persidangan. Ia juga menyatakan tidak akan mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Nggak lah, enggak usah. Kita ikut prosesnya dulu. Harapannya sih pengen bebas,&rdquo; ucapnya. Noel menilai perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak merugikan keuangan negara. Meski demikian, ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi hukum atas kasus tersebut. &ldquo;Ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita,&rdquo; imbuhnya. Adapun, ke-10 terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan yakni, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017084628/eks-wamenaker-noel-jalani-sidang-dakwaan-di-pn-tipikor-jakarta">Eks Wamenaker Noel Jalani Sidang Dakwaan di PN Tipikor Jakarta</a> Mereka akan diadili oleh Nur Sari Baktiana sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh dua hakim anggota, Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum terhadap para terdakwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. </div>

Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya.

Eks Wamenaker Noel Ungkap Ada Keterlibatan Partai dan Ormas dalam Kasus Dugaan Suap K3 di Kemnaker

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan aset dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kali ini, penyidik menyita empat bidang tanah milik tersangka mantan Dirjen Binapenta Kemnaker, Haryanto (HY) yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. "Pada pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari Tersangka HY," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (20/8). Adapun aset yang disita meliputi satu bidang tanah beserta bangunan seluas 954 meter persegi, satu bidang tanah beserta tanaman tumbuh seluas 630 meter persegi, serta dua bidang tanah dengan total luas 1.336 meter persegi. Seluruh aset tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut Budi, aset-aset tersebut tidak hanya tercatat atas nama tersangka, melainkan juga diatasnamakan keluarga, kerabat, hingga pihak lain. Penyitaan aset itu dilakukan sebagai upaya pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. "Penyitaan aset ini bertujuan untuk pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery)," ucap Budi. Selain penyitaan, KPK juga melanjutkan agenda pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih, pada Selasa (19/8). KPK memeriksa dua orang saksi, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Laman Davindro Bahman, Yuda Novendri Yustandara (YNY) dan seorang karyawan swasta, Muhammad Fachrudin Azhari (MFA). Budi menyebut, Yuda Novendri Yustandara dimintai keterangan terkait permintaan pembelian aset oleh tersangka kepada agen pengurus RPTKA. Sementara, Muhammad Fachrudin Azhari didalami soal rekening penampungan yang digunakan tersangka untuk menampung uang dari para agen TKA. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tegasnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemenaker RI, pada Kamis (5/6). Kedelapan tersangka itu di antaranya, Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono; Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025 Haryanto; Direktur PPTKA Kemenaker periode 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. Namun, KPK saat ini masih menyidik puluhan orang yang diduga menerima aliran uang haram tersebut. </div>

KPK melakukan penyitaan aset dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing

KPK Sita 4 Bidang Tanah Milik Tersangka Haryanto di Banyumas Terkait Dugaan Korupsi Pemerasan TKA di Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-suap-bupati-mesuji-kpk-panggil-sekda-dan-1-pns_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Hanif Dhakiri. Mereka di antaranya, Maria Magdalena S., Nur Nadlifah, dan Mafirion. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemnaker. Ketiga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dipanggil penyidik ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengurusan Rencana Penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/7). Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami penyidik terhadap ketiga saksi tersebut. Namun, penyidik KPK sempat memeriksa stafsus eks Menaker Hanif Dhakiri lainnya, Luqman Hakim, pada Selasa (17/6). Luqman yang merupakan mantan Anggota DPR periode 2019&ndash;2024 itu digali pengetahuannya terkait aliran uang dari para tersangka ke para stafsus di Kemnaker. "Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari para tersangka ke para staf khusus Kemenaker," ucap Budi, Rabu (18/6). Adapun, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemenaker RI, pada Kamis (5/6). Dua dari tersangka itu merupakan mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker. Keduanya, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025. Haryanto. "Per 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya sebutkan," ucap Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6). Selain Suhartono dan Haryanto, enam tersangka lainnya yang dijerat KPK, yakni Direktur PPTKA Kemenaker periodr 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016295095/jaksa-kpk-sanggah-pembelaan-hasto-kristiyanto-tegaskan-kasus-hukum-sekjen-pdip-didasari-bukti-baru">Jaksa KPK Sanggah Pembelaan Hasto Kristiyanto, Tegaskan Kasus Hukum Sekjen PDIP Didasari Bukti Baru</a> Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. Namun, KPK saat ini masih menyidik puluhan orang yang diduga menerima aliran uang haram tersebut.

KPK memanggil tiga stafsus eks Menaker Hanif Dhakiri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan tenaga kerja asing.

KPK Panggil 3 Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Tenaga Kerja Asing

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ditetapkan-tersangka-segini-harta-kekayaan-bupati-kotawaringin-timur_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengamankan delapan unit mobil dan satu unit sepeda motor berkaitan pengusutan dugaan korupsi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penyitaan kendaraan itu dilakukan, setelah penyidik KPK menggeledah tujuh lokasi pada Selasa (20/5) hingga Kamis (22/5). "Tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi, yaitu satu kantor di Kemenaker dan enam merupakan rumah dari pihak-pihak terkait," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/5). Budi menjelaskan, upaya paksa penggeledahan itu pertama kali dilakukan, terhadap kantor Kemnaker dan satu rumah di Jakarta, pada Selasa (20/5). Hasil penggeledahan itu, penyidik berhasil mengamankan tiga kendaraan roda empat. "Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di dua rumah, menyita tiga unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua," ucap Budi. Srmentara, pada hari ketiga, Kamis 22 Mei,&nbsp;tim penyidik kembali menggeledah tiga rumah. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan dua unit kendaraan roda empat. "Sehingga sampai dengan hari ini, total delapan unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan bermotor roda dua, sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di Gedung KPK Merah Putih," ucap Budi. Lebih lanjut, Budi menekankan penyitaan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan aset dalam praktik dugaan korupsi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Penyitaan ini tentunya untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai upaya awal dalam optimalisasi aset recovery," tegas Budi. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga turut memeriksa saksi-saksi. Mereka yang diperiksa pada hari ini, di antaranya Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023, Suhartono; Dirjen Binapenta 2024-2025 dan mantan Direktur PPTKA 2019-2024 Haryanto; Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono; Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni. </div>

KPK mengungkapkan telah mengamankan delapan unit mobil dan satu unit sepeda motor berkaitan pengusutan dugaan korupsi di Kemnaker

KPK Amankan 8 Unit Mobil Usai Geledah 7 Lokasi Berkaitan Dugaan Korupsi di Kemnaker