<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/dana-zakat2-2123187791.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Lembaga pengelola zakat dan wakaf kembali menjadi sorotan menyusul temuan Financial Action Task Force (FATF) yang menilai sektor ini rentan disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT).&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) pun menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana umat tidak menjadi celah kejahatan. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, mengatakan sektor zakat dan wakaf masuk kategori organisasi non-profit (NPO) berisiko tinggi.&nbsp; &ldquo;Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika tata kelola lembaga zakat dan wakaf bersih, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan,&rdquo; ujarnya dalam diskusi Outlook Discussion: Arah Kebijakan Indonesia dalam Keanggotaan FATF dan Mutual Evaluation 2029/2030 di Jakarta, Selasa (12/8). FATF sebelumnya menyoroti perlunya sectoral risk assessment (SRA) untuk skema wakaf, mengingat sejumlah kasus penyalahgunaan dana zakat dan wakaf terungkap dalam lima tahun terakhir.&nbsp; Modusnya beragam, mulai dari pengalihan dana ke kepentingan pribadi hingga dugaan aliran dana ke jaringan radikal. Kemenag mengakui tantangan terbesar ada pada pengawasan lembaga di daerah dan kemampuan sumber daya manusia dalam memastikan kepatuhan.&nbsp; &ldquo;Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut keamanan negara dan citra Indonesia di mata internasional,&rdquo; kata Waryono. Untuk menutup celah tersebut, Kemenag menggandeng PPATK, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta otoritas keuangan.&nbsp; Penguatan juga dilakukan lewat regulasi baru, sertifikasi nazhir, pelibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek kepatuhan syariah, dan penerapan teknologi seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan E-Service Nazhir. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbaikan skor Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang ditargetkan naik dari 5,52 pada 2025 menjadi 5,83 pada 2029, sekaligus memastikan seluruh strategi nasional TPPU berjalan. &ldquo;Zakat dan wakaf adalah instrumen ibadah sekaligus sumber kesejahteraan. Jika disalahgunakan, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga rusaknya kepercayaan publik,&rdquo; tegas Waryono.

Kementerian Agama (Kemenag) akan memperkuat pengawasan zakat dan wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dana umat.

Risiko Penyalahgunaan Dana Zakat dan Wakaf Tinggi, Kemenag Didorong Perketat Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/LScUa6rzrbUOEGtJ1YusKGQcff04g7nOIoGUVcYU-1-1462426776.jpg" alt="Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad (tengah) memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (22/5). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad (tengah) memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (22/5). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di media sosial (medsos) santer kabar adanya korupsi dana zakat di tubuh Baznas. Bahkan nilai korupsi yang disebutkan cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 11,7 triliun. Pimpinan Baznas menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.&nbsp; Geger informasi korupsi zakat Rp 11,7 triliun itu juga disinggung Ketua Baznas Noor Achmad saat memberikan sambutan pada peluncuran Bulan Kebangkitan Pendayagunaan Baznas di Jakarta pada Kamis (22/5). Awalnya Noor menjelaskan soal hubungan amil (petugas zakat) dengan muzaki (pembayar zakat). Dia mengatakan hubungan amil dengan muzaki harus baik. Bahkan ketika muzaki merasa hidupnya tidak tenang, bisa konsultasi ke amil. Karena dia sudah membayar zakat, dengan tujuan untuk membersihkan diri dan ketenangan batin.&nbsp; Noor mewanti-wanti urusan zakat tidak boleh dipandang sebagai urusan ekonomi. "(Kalau dilihat sisi ekonomi) Akhirnya geger terus. Tuduh ini dan itu. Bahkan Baznas pusat dituduh korupsi Rp 11,7 triliun," katanya.&nbsp; Noor mengaku heran, bagaimana bisa ada yang menuduh Baznas korupsi belasan triliun. "c," katanya. Noor menuturkan, nilai penghimpunan Baznas pusat setiap tahunnya hanya di kisaran Rp 1 triliun. Itu pun paling banyak dari unit pengumpul zakat (UPZ) mitra Baznas.&nbsp; "Sehingga kalau dikatakan korupsi Rp 11,7 triliun, angka dari mana itu," tandasnya. Dia menduga pihak yang sengaja menggulirkan isu tersebut, ingin menghancurkan Baznas. Lebih dari itu, juga membuat dakwah zakat di Indonesia yang sekarang sedang digulirkan menjadi terhambat.&nbsp; Noor juga berpesan kepada para amil zakat abhwa mereka tidak boleh meminta sesuatu kepada pembayar zakat. Karena tugas amil adalah memfasilitasi muzaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada amil untuk mengambil. Bukan meminta. "Amil (zakat) dilarang meminta-minta. Haram hukumnya," imbuhnya.

Ketua Baznas Noor Achmad menegaskan bahwa isu korupsi dana zakat Rp 11 triliun hoaks dan menjelaskan penghimpunan zakat yang sebenarnya.

Penghimpunan Zakat Rp 1 Triliunan per Tahun tapi Dituduh Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun, Ketua Baznas Noor Achmad: Angka Dari Mana Itu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/zakat-fitrah-1-2519754791.jpg" alt="Baznas Magetan mengubah ketetapan zakat fitrah tahun ini mengacu kenaikan harga beras. (AJI PUTRA/RADAR MAGETAN)" width="100%">
<figcaption>Baznas Magetan mengubah ketetapan zakat fitrah tahun ini mengacu kenaikan harga beras. (AJI PUTRA/RADAR MAGETAN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, publik dibuat heboh dengan kasus korupsi dana zakat oleh sebuah lembaga amil. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki meminta kasus kejahatan itu tidak terulang lagi. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat harus terus ditingkatkan.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Saiful pada pembukaan Lebaran Yatim : Berbagi Cinta Berlimpah Berkah di kantor Kemenag pada Selasa (16/7). Dia mengatakan tata kelola zakat harus dijaga. Sebagai potensi keuangan besar, dana zakat berhubungan dengan etika dan nilai agama.&nbsp; Dia menekankan dana zakat, infak, maupun sedekah harus dijaga secara maksimal. "(Saya) tidak mau ada dan tidak dengar (kasus) pengelola zakat yang jadi perilaku koruptif," katanya. Dia menegaskan sangat berbahaya sekali jika lembaga atau pengurus amil zakat, mengkorupsi dana zakat. "Dosanya dua kali," tandasnya. Pertama dosa kepada para masyarakat yang menitipkan dana zakat untuk dikelola. Kemudian dosa dari para mustahik serta kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut dia perilaku memanipulasi dana zakat harus dicegah dengan pelaksanaan atau aturan tata kelola yang baik.&nbsp; Pada kesempatan itu Saiful mengatakan, Kemenag terus mendorong supaya penerima zakat atau mustahik bisa naik kelas menjadi muzakki atau pembayar zakat. Dia menegaskan ukuran kongkrit dari kesuksesan zakat adalah menggeser orang miskin jadi lebih meningkat kondisi ekonominya.&nbsp; Menurut Saiful dana zakat maupun wakaf bisa mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Lewat instrumen tersebut, juga bisa membuka lapangan kerja. Dana zakat juga bisa mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya.&nbsp; Sebelumnya Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan potensi zakat di Indonesia saat ini mencapai Rp 400 triliun per tahun. Tetapi pengumpulannya baru sekitar Rp 31 triliun tiap tahunnya. Dia berharap lima tahun lagi, pengumpulan zakat bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.&nbsp; Kamaruddin mengatakan zakat, infak, sedekah, sampai wakaf adalah instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan. "Seharusnya tidak ada orang miskin di Indonesia kalau semua (wajib zakat/muzakki) membayar zakat," katanya. Dia menjelaskan saat ini ada 114 juta masyarakat kelas menengah. Mereka seharusnya membayar zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Dalam kesempatan yang sama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga zakat dan wakaf dalam mengelola zakat dan wakaf. Baginya sinergi merupakan kunci menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh umat.&nbsp; "Program Inkubasi Wakaf Produktif, yang diinisiasi sejak tahun 2020 hingga 2023, telah memberikan bantuan kepada 46 nazhir," katanya. Kemudian pada tahun 2024, program ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Wakaf di 30 titik lokasi tanah wakaf yang dikembangkan secara produktif.&nbsp; Pada Lebaran Yatim 10 Muharam 1446 Hijriyah tahun ini, Kemenag melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, Baznas, LAZ, dan lainnya untuk menyalurkan bantuan kepada yatim dan difabel secara hybrid. Sejumlah dua juta bantuan disalurkan dan dicatat dalam Rekor MURI.&nbsp;

"(Saya) tidak mau ada dan tidak dengar (kasus) pengelola zakat yang jadi perilaku koruptif," katanya.

Punya Potensi Ratusan Triliun Rupiah, Wamenag Ingatkan Dana Zakat Jangan Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Perkembangan-Kasus-Korupsi-BTS-Kominfo-Salman-Toyibi-4-2154708520.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanudin memberikan keterangan kepada awak media. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanudin memberikan keterangan kepada awak media. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan pengelolaan zakat harus amanah. Jangan sampai ada dana zakat yang diselewengkan dan jadi perkara hukum. Apalagi dana zakat yang terkumpul hingga Agustus 2023 lalu, sudah mencapai Rp 16,35 triliun secara nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan dari Jaksa Agung Burhanuddin itu dibacakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Amir Yanto di Rapat Koordinasi Nasional 2023 Baznas di Jakarta pada Kamis (21/9). Amir menuturkan dana zakat memiliki peranan yang sangat penting. Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan yang dia terima penghimpunan masih jauh dari potensi zakat. Per agustus 2023 penghimpunan 16,35 triliun. "Ini amanah. Jadi harus dijaga para amil atau petugas pemungutan zakat," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013006698/baznas-jangan-gunakan-dana-zakat-untuk-pencitraan-pemilu-dan-politik-praktis">BAZNAS: Jangan Gunakan Dana Zakat untuk Pencitraan Pemilu dan Politik Praktis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan dana zakat tersebut tidak boleh diselewengkan. Apalagi dana zakat bukan hanya terkait hubungan manusia dengan manusia. Tetapi jauh dari itu, zakat juga ada hubungan dengan Allah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga harus dijaga dan disalurkan dengan baik ke yang berhak menerima," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012954055/baznas-siap-kirim-tim-kemanusiaan-dan-bantuan-untuk-korban-gempa-maroko">Baznas Siap Kirim Tim Kemanusiaan dan Bantuan Untuk Korban Gempa Maroko </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalam pengelolaan dana zakat, harus berpegang teguh pada tiga aspek. Yaitu aman syar'i yang artinya harus sesuai dengan kaidah agama atau syariah. Pengelolaan zakat harus selaras dengan hukum syar'i. Mulai dari pemungutan, pengelolaan, hingga penyalurannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aspek yang kedua adalah aman regulasi. Dia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Maka kegiatan pengelolaan zakat harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Dia berpesan pengelolaan zakat harus sesuai dengan koridor hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aspek yang ketiga adalah aman NKRI. Maksudnya pengelolaan dana zakat harus sejalan dengan kondisi Indonesia yang beragam. Terdiri dari beragam suku dan agama. Dia mengingatkan jangan sampai dana zakat disalurkan untuk kegiatan kejahatan. "Menjauhkan dana zakat dari kegiatan terorisme," tandanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan kondisi Baznas di daerah sangat beragam. Ada yang kecil penghimpunan zakatnya. Bahkan ada juga yang belum memiliki markas atau kantor. Di sisi lain ada Baznas di daerah yang penghimpunannya besar. Dia sepakat jangan sampai ada pengurus atau petugas Baznas terjerat masalah hukum karena persoalan pengelolaan dana zakat.</div>

Dana zakat tersebut tidak boleh diselewengkan. Apalagi dana zakat bukan hanya terkait hubungan manusia dengan manusia.

Baznas Berhasil Kumpulkan Zakat Rp 16 Triliun, Kejaksaan Agung Bilang Begini