<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/x2wkAxJEgErl4xz5iuuS8tLMvLxagEQla6blWtek-2912874016.jpg" alt="KPK resmi menahan Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Hasanuddin, bersama tiga pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas Jatim. (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menahan Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Hasanuddin, bersama tiga pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas Jatim. (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019-2022. Hasanuddin diduga merupakan tersangka pemberi suap kepada Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Sebab, saat peristiwa rasuah terjadi, Hasanuddin merupakan pihak swasta dari Kabupaten Gresik. Selain Hasanuddin, KPK menahan tiga orang pihak swasta lainnya, yakni Jodi Pradana Putra dari Kabupaten Blitar, Sukar mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, dan Wawan Kristiawan dari pihak swasta di Tulungagung. "Pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dari pihak pemberi kepada Sdr. KUS," kata Plt Deputi Penindakan dan Esekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10). KPK menahan keempat orang tersebut untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan itu dilakukan sejak 2 Oktober sampai 21 Oktober 2025. Asep menjelaskan, dugaan praktik korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) di Jawa Timur bermula dari adanya indikasi pertemuan antara pimpinan DPRD Jawa Timur bersama seluruh fraksi untuk membahas pembagian jatah hibah pokir. Pertemuan tersebut disebut-sebut menjadi dasar penentuan besaran jatah bagi masing-masing anggota DPRD periode 2019&ndash;2022. Skema pengaturan inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah yang seharusnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. KPK menyebut, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tercatat menerima jatah dana hibah pokir dengan total mencapai Rp 398,7 miliar selama empat tahun anggaran. "Rinciannya yakni sebesar Rp 54,6 miliar pada 2019, Rp 84,4 miliar pada 2020, Rp 124,5 miliar pada 2021, dan Rp 135,2 miliar pada 2022," ungkap Asep. Angka fantastis tersebut diduga kemudian menjadi sumber utama dalam skema distribusi dana hibah yang tidak transparan. Selanjutnya, dana hibah yang dikuasai oleh Kusnadi tidak langsung disalurkan ke masyarakat penerima manfaat, melainkan didistribusikan melalui sejumlah koordinator lapangan (Korlap). Diantaranya, Hasanuddin dipercaya sebagai Korlap untuk enam wilayah, yaitu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Sedangkan Jodi Pradana Putra mengkondisikan dana Pokmas di tiga daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Sukar yang bekerja sama dengan Wawan Kristiawan dan A. Royan sebagai Korlap di Kabupaten Tulungagung. Mereka bertugas mengelola alokasi dana Pokmas sesuai arahan, termasuk mengatur penyaluran maupun pelaksanaan program di daerah yang ditentukan.&nbsp; Dalam praktiknya, para Korlap tersebut tidak hanya berperan sebagai penyalur, melainkan juga membuat dokumen administratif secara penuh. Mereka yang menyusun proposal permohonan dana hibah, menentukan jenis pekerjaan yang diajukan, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).&nbsp; Dari hasil penyaluran dana hibah pokir itu, muncul kesepakatan pembagian fee yang dinikmati oleh para pihak yang terlibat. Kusnadi diduga selaku penerima jatah utama diduga memperoleh bagian sebesar 15&ndash;20 persen. "Para Korlap mendapatkan porsi sekitar 5&ndash;10 persen, sementara pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) penerima hibah kebagian sekitar 2,5 persen. Tidak berhenti di situ, admin pembuat proposal dan LPJ juga mendapatkan bagian sekitar 2,5 persen," ujarnya. Skema pembagian tersebut berdampak pada semakin kecilnya jumlah dana hibah yang benar-benar sampai untuk program masyarakat. Berdasarkan perhitungan, dana yang digunakan sesuai tujuan hanya sekitar 55&ndash;70 persen dari anggaran awal.&nbsp; Atas perbuatannya, keempat tersangka yang ditahan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menahan 4 orang tersangka suap dana hibah Pokmas Jatim, termasuk Ketua DPRD Kusnadi yang diduga meraup Rp 398,7 miliar.

KPK Tahan 4 Orang Tersangka Pemberi Suap Dana Hibah Pokmas Jatim, Ketua DPRD Kusnadi Diuntungkan Rp 398,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1000151537-659875626.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya kembali melanjutkan penggeledahan berkaitan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022. Hari ini penyidik menggeledah tiga rumah pribadi di Jawa Timur. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengakui adanya penggeledahan lanjutan yang berlokasi di wilayah Jatim. Namun, KPK tidak membuka kepemilikan dari rumah-rumah yang digeledah tersebut. "Untuk hari ini ada pengeledahan di tiga lokasi. Tiga-tiganya merupakan rumah pribadi," kata Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/4). Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu mengaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dari upaya paksa. Menurutnya, barang bukti itu akan dianalisis dengan mengonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan diperiksa. "Tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana," ucapnya. Sejauh ini sudah ada tujuh lokasi yang digeledah tim penyidik KPK, sejak 14 hingga 16 April 2025. Dua di antaranya merupakan rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur. "Penyidik tentunya memiliki petunjuk dan kewenangan untuk melakukan proses pengeledahan, termasuk salah satunya di rumah saudara LN walaupun dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak ditemukan apa pun," ujar Tessa. Ia mengamini penyidik belum melakukan penahanan dari 21 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tessa menyampaikan itu merupakan kewenangan dan strategi dari penyidik. Sebab, penyidik mempertimbangkan batas waktu ketika sudah melakukan penahanan. Ia memastikan, jika barang bukti yang diperoleh telah cukup, penyidik akan menahan para tersangka. "Tidak ada kesulitan, bahwa penahanan tentunya akan membatasi masa penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik," pungkasnya.

"Untuk hari ini ada pengeledahan di tiga lokasi. Tiga-tiganya merupakan rumah pribadi," kata Tessa Mahardhika Sugiarto.

KPK Geledah Tiga Rumah Pribadi di Jatim, Amankan Barang Bukti Dugaan Suap Dana Hibah

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/EJsgICAmgZxW0i51X0dFgpqVP2zhzfprWcODEZkU-1-3413174955.jpg" alt="Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan tim penyidik melakukan penggeledahan terhadap kediaman mantan Ketua DPD RI La Nyallah Mahmud Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Senin (14/4). Upaya paksa penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, diduga ada keterlibatan La Nyalla dalam kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jatim. La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KONI untuk Provinsi Jatim pada periode 2010-2019. "Terkait penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai Ketua KONI," kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (16/4). Fitroh tak menampik bahwa La Nyalla sebelum menjabat sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Jatim pada periode 2010-2019.&nbsp; "Iya (saat yang bersangkutan Wakil Ketua KONI Jatim 2010-2019)," ucap Fitroh. Tim penyidik tak hanya menggeledah rumah pribadi La Nyalla. Namun, juga menggeledah kantor KONI Jatim, pada Selasa (15/4) kemarin. Ketua KONI Jatim, Muhammad Nabil membenarkan bahwa kedatangan KPK ke kantornya untuk mengusut kasus dana hibah. Penggeledahan itu dilakukan tim penyidik KPK, pada Selasa sore. &ldquo;Memang terkait penggunaan dana hibah atas nama Pak Kusnadi dan beberapa orang yang dinyatakan tersangka,&rdquo; ucap Nabil. Ia mengamini, ada sejumlah dokumen yang diperiksa dan dibawa penyidik KPK. Di antaranya, berkas pada periode 2017 hingga 2022, serta berkas yang dimulai pada periode 2022. Seperti SK pengurus hingga permohonan dana hibah PON Papua 2021. &nbsp; "Ada pemeriksaan hp dan beberapa flashdisk yang diperlukan,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih tujuh jam, penyidik memeriksa sejumlah ruangan. Mulai dari ruang bendahara, ruang bidang perencanaan dan penganggaran, serta sekretariat. Tapi, dirinya membantah KPK membawa koper pasca penggeledahan. &nbsp; &ldquo;Nggak ada koper, ada beberapa berkas, segini mungkin ya,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Nabil memastikan bersikap kooperatif selama proses penggeledahan. Tidak ada yang dihindari maupun disembunyikan. &nbsp;&ldquo;Mereka juga sangat akomodatif dan sangat baik. Tidak ada yang kita hindari. Semuanya lancar-lancar saja,&rdquo; pungkasnya. </div>

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, diduga ada keterlibatan La Nyalla dalam kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jatim.

Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla: Pernah jadi Wakil Ketua KONI Jatim

<div id="m#msg-f:1804978135589488462" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/uang-suap-sahat-3826924086.png" alt="BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7)." width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah memeriksa 30 orang saksi dan menyita berbagai dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Kegiatan penyidikan itu dilakukan pada 15 Juli hingga 18 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2024, penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan dokumen-dokumen terkait dengan rilis kegiatan penyidikan KPK pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jatim TA 2019-2022," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, sedianya tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 34 saksi, namun yang memenuhi panggilan 30 orang saja. "Sementara empat orang lainnya belum hadir, dua orang belum kembali dari kegiatan ibadah haji, dan dua orang lainnya sedang sakit. Pemeriksaan seluruh saksi dilakukan di Surabaya," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menuturkan, puluhan saksi yang diperiksa terdiri dari empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dua anggota DPRD Kabupaten, serta 24 orang dari pihak swasta. "Saksi-saksi yang dipanggil didalami terkait dengan proses pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat hingga sampai ke tangan kelompok masyarakat serta didalami terkait dengan pemberian dan penerimaan suap terkait dengan pengurusan dana hibah tersebut," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar serta beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Hasil penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai Rp 380 juta, dokumen pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta bukti setoran ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah, dan dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka lewat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan pada Jumat (5/7) lalu.</div> <div dir="auto">Empat tersangka selaku penerima suap dan 17 lainnya berperan sebagai pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Politikus Partai Golkar itu juga dibebani uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sahat terbukti menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2022 serta APBD 2022-2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Ilham Wahyudi alias Eeng.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Puluhan saksi yang diperiksa terdiri dari empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dua anggota DPRD Kabupaten, serta 24 orang pihak swasta.

 Usut Kasus Suap Dana Hibah Jatim, KPK Telah Periksa 30 Saksi dan Sita Berbagai Dokumen