<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1804978135589488462" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/uang-suap-sahat-3826924086.png" alt="BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7)." width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah memeriksa 30 orang saksi dan menyita berbagai dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Kegiatan penyidikan itu dilakukan pada 15 Juli hingga 18 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2024, penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan dokumen-dokumen terkait dengan rilis kegiatan penyidikan KPK pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jatim TA 2019-2022," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, sedianya tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 34 saksi, namun yang memenuhi panggilan 30 orang saja. "Sementara empat orang lainnya belum hadir, dua orang belum kembali dari kegiatan ibadah haji, dan dua orang lainnya sedang sakit. Pemeriksaan seluruh saksi dilakukan di Surabaya," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menuturkan, puluhan saksi yang diperiksa terdiri dari empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dua anggota DPRD Kabupaten, serta 24 orang dari pihak swasta. "Saksi-saksi yang dipanggil didalami terkait dengan proses pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat hingga sampai ke tangan kelompok masyarakat serta didalami terkait dengan pemberian dan penerimaan suap terkait dengan pengurusan dana hibah tersebut," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar serta beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Hasil penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai Rp 380 juta, dokumen pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta bukti setoran ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah, dan dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka lewat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan pada Jumat (5/7) lalu.</div> <div dir="auto">Empat tersangka selaku penerima suap dan 17 lainnya berperan sebagai pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Politikus Partai Golkar itu juga dibebani uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sahat terbukti menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2022 serta APBD 2022-2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Ilham Wahyudi alias Eeng.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Puluhan saksi yang diperiksa terdiri dari empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dua anggota DPRD Kabupaten, serta 24 orang pihak swasta.

 Usut Kasus Suap Dana Hibah Jatim, KPK Telah Periksa 30 Saksi dan Sita Berbagai Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screenshot_2022-10-02-05-48-30-63_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg" alt="Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Galih/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Galih/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain Kusnadi, KPK juga memanggil 16 orang, untuk diperiksa dalam kasus yang sama.  "Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur untuk tersangka STPS (Sahat Tua P. Simandjuntak)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (25/1).  Ali menyebutkan, 17 saksi tersebut diperiksa di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.  Penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS.  Sementara itu, dua orang tersangka selaku pemberi suap ialah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas), Abdul Hamid (AH) serta koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.  Penetapan empat tersangka itu didahului dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Berikutnya, KPK mengumpulkan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan. Penyidik KPK kemudian menangkap empat orang tersebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim pada Rabu malam, 14 Desember 2022.  Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Penyidik kemudian memperpanjang masa penahanan tersangka STPS dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan mulai 4 Januari hingga 12 Februari.  Tersangka STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sementara RS dan AH ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, serta IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.  Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan AH dan IW, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Tujuh belas orang saksi yang diperiksa KPK, Rabu, ialah: 1. Rudi (PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang) 2. Hodari (Kepala Desa Robatal) 3. Ahmad Firdausi (Camat Robatal) 4. Edy Tambeng Widjaja (Kadis PU dan Bina Marga Jatim) 5. Baju Trihaksoro (Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim) 6. Muhammad Isha Anshori (Kadis PU Sumber Daya Air Prov Jatim) 7. Andik Fadjar Tjahjanto (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur) 8. Moh. Holil Affandi (Swasta) 9. Kusnadi (Ketua DPRD Provinsi Jatim) 10. Anik (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim) 11. Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim) 12. Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim) 13. Angga Ariquint (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim) 14. Arief Rachman Hakim (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim) 15. Moh. Huda Prabawa (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim) 16. Nining Lustari (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim) 17. Ikmal Putra (Kabid Randalev BAPPEDA Provinsi Jatim)

KPK Periksa Ketua DPRD Jatim Sebagai Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1315.jpg" alt="Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru, dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim). Hal ini setelah melakukan penggeledahan usai menggeledah tiga lokasi pada 17-18 Januari 2023.  "Pada Selasa (17/1) hingga Rabu (18/1), tim penyidik telah selesai melakukan bagian dari upaya paksa berupa penggeledahan pada tiga lokasi berbeda di wilayah Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/1).  Tiga lokasi yang digeledah yakni rumah kediaman dan kantor swasta milik Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan rumah kediaman Pj Sekda Provinsi Jatim. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan dokumen hingga barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.  "Selanjutnya ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah," ucap Ali.  Ali mengatakan, bukti yang ditemukan itu akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka dalam kasus ini. Hal ini penting, untuk menambah barang bukti dalam kasus ini.  "Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jatim.  Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Temukan Bukti Baru Usai Geledah Kantor Milik Ketua DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkaca pada kasus korupsi bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif menyelediki dugaan korupsi bansos di dalam Pemprov DKI Jakarta.  "Saat kasus Juliari Batubara KPK sangat aktif, untuk itu dalam kasus yang sama, yang terjadi di DKI Jakarta dugaan korupsi bansos ini juga harus diusut tuntas," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia mengatakan bahwa KPK telah mempunyai bahan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut lewat informasi yang memang awalannya sudah ramai di media sosial.  "Supaya ada kepastian hukum juga, kasus Bansos DKI Jakarta KPK harus gereget mengungkap dugaan kasus korupsi," tegasnya.  Upaya penyelidikan itu dinilai dapat membuat terang kasus dugaan korupsi. Artinya, apabila terdapat oknum yang terlibat maka harus segera diadili seperti halnya kasus korupsi Bansos Covid-19 Mantan Menteri Sosial, Juliari Batu Bara.  "Supaya jelas kasus ini (penyelesaiannya) seperti apa. KPK harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini supaya ada kepastian," tandasnya.  Selain itu,, Azaz meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak akan menutupi kasus itu dan justru ingin membangun pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.  "Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kayam gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau pun kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi Hartono menjabat," tandasnya.  Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.  Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.  "Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?" tulis @kurawa dalam akun Twitternya.  Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.  Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.  Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Berkaca Kasus Juliari, KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Bansos DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220124_095244.jpg" alt="Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid 3 mengikuti sidang pertama secara daring di PN Palembang, Senin (24/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid 3 mengikuti sidang pertama secara daring di PN Palembang, Senin (24/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang jilid ketiga terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun.  Ancaman hukuman tersebut merujuk pada pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap para terdakwa dalam sidang pertama mereka di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (24/1). JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan M. Naimullah di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Yoserizal mengatakan, mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berkenaan dengan kewenangannya, sehingga negara dirugikan senilai Rp 116 miliar.  ”Akibat dari perbuatan tersebut, JPU mengenakan terdakwa pasal primer pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi,” papar JPU Naimullah seperti dilansir dari Antara.  Sebagaimana diatur pada pasal tersebut, lanjut dia, terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar dan minimal hukuman penjara selama empat tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta.  Keempat terdakwa tersebut adalah Akhmad Najib (mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), Laonma P.L. Tobing (mantan Kepala BPKAD Sumsel), Agustinus Antoni (mantan Kepala Kabag Anggaran BPKAD Sumsel), dan Loka Sangganegara (kontraktor pembangunan). Mereka mengikuti persidangan tersebut secara daring dari rumah tahanan klas 1A Palembang.  Sementara itu, setelah mendengarkan dakwaan tersebut para terdakwa yakni Akhmad Najib, Laonma PL Tobing, serta Agustinus Antoni dengan didampingi tim penasihat hukumnya masing-masing menyatakan keberatan (eksepsi). Sedangkan terdakwa Loka Sangganegara melalui tim penasihat hukumnya menyatakan sikap tidak mengajukan eksepsi.  Sebelumnya, terdakwa Akhmad Najib membenarkan dia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu dasar pencairan dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dua termin 2015 dan 2017. Total keseluruhan senilai Rp 130 miliar.  Hal tersebut disampaikan saat memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (30/9/2021). Menurut Najib dalam persidangan itu, penandatanganan tersebut bermula saat dia menerima berkas NPHD dari terdakwa Ahmad Nasuhi mantan Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (yang saat ini sudah divonis delapan tahun penjara) sekitar November–September tahun 2015. Berkas tersebut berisikan lembar NPHD beserta nota dinas yang menerangkan bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan dipelajari Ahmad Nasuhi.  ”Ahmad Nasuhi berikan berkas NPHD tahun 2015 ke saya beserta nota dinas yang isinya berkas itu sudah diteliti dan dipelajari,” kata Najib saat itu di hadapan majelis hakim dipimpin Hakim Ketua Abdul Aziz.  Akhmad Najib pun menandatangani berkas tersebut. Sebab, dia yakin berkas itu sudah diteliti dan dipelajari sebelumnya oleh Ahmad Nasuhi. Selain itu, hal yang menguatkan alasan untuk menandatangani NPHD tersebut berpegang dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang terbit pada 30 September 2014. Kemudian Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan saat itu Alex Noerdin, tentang penunjukan dirinya sebagai perwakilan pemerintah dan juga sudah ada nominal alokasi berikut penerima dana hibah itu.  ”Atas dasar itulah tidak ada alasan untuk tidak menandatangani NPHD itu. Dalam konteks ini, penerima sudah ada, anggaran ada, alokasi ada, SK Keputusan Gubernur menunjuk saya juga ada. Maka tidak ada alasan saya untuk tidak menandatanganinya,” ujar Najib.  Penandatanganan berkas NPHD itu dilakukannya untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemberi dana hibah (pihak pertama) kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (pihak kedua) selaku penerima hibah. Namun dalam persidangan tersebut terungkap bahwa dana hibah dan berkas NPAD tersebut belum dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dianggap terjadi pembiasan.  ”Seingat saya anggaran dana hibah itu tidak pernah dibahas atau dirapatkan TAPD, tapi tetap dilakukan,” kata saksi Ardani (mantan Plh Biro Hukum Setda Pemprov Sumsel sekaligus anggota TAPD) senada dengan Agustinus Toni yang juga hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut.  Atas perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan masjid tersebut berdasar hasil audit oleh ahli yang berwenang.  Dalam proses pencairan dana hibah tersebut melibatkan Laonma P.L. Tobing, Agustinus Antoni dari BPKAD Sumatera Selatan, dan Loka Sangganegara pihak kontraktor. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan keempatnya sebagai tersangka sebab dianggap turut berperan dalam proses pencairan dana hibah itu.

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Terancam Pidana 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-10-at-03.00.55.jpg" alt="Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi. Andi Garsia/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi. Andi Garsia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi. Dana hibah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi.  ”Inisial tersangka, ABT (ketua pembangunan masjid), PKN sebagai kepala yayasan, dan KSM sebagai kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Melawi,” kata Kabid Humas Polda Kalbar Donny Charles Go seperti dilansir dari Antara pada Selasa (10/3).  Donny menjelaskan, dana hibah itu diberikan mulai 2012 hingga 2015, kemudian yang terakhir 2017. Total dana hibah itu sebesar Rp 16 miliar. Pembangunan masjid itu dimulai sejak 2012 dengan dana sebesar Rp 2 miliar. Kemudian pada 2013, sebesar Rp 5 miliar, dan pada 2014 sebesar Rp 5 miliar.  ”Berikutnya pada 2015 sebesar Rp 1 miliar. Pada 2016 tidak ada pemberian dana hibah dan pada 2017 sebesar Rp 3 miliar atau total Rp 16 miliar,” kata Donny.  Hingga saat ini, menurut Donny, Polda Kalbar telah memeriksa sebanyak 82 saksi dan enam saksi ahli, sehingga ditetapkan tiga tersangka tersebut. ”Di sini ada yang janggal. Sebab, dana hibah dari Pemkab Melawi itu dibagi-bagi. Jadi tidak dipakai untuk pembangunan, khususnya pada tahun pertama,” terang Donny.  Kemudian, Donny menjelaskan, tersangka meminjamkannya ke orang-orang dengan tujuan untuk membuat pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp 2 miliar itu.  Berikutnya, dana sebesar Rp 5 miliar dipergunakan untuk membangun konstruksi masjid tersebut, yang dinilai melanggar aturan. Polda Kalbar sudah bekerja sama dengan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) untuk menghitung kerugian negara dari dugaan tindak pidana tersebut. Hasilnya ada kerugian negara sebesar Rp 11,1 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tPN4eHQ1ngY  https://www.youtube.com/watch?v=Venj1tGaJEw  https://www.youtube.com/watch?v=3J_Dz8ILsQU

Dana Hibah Masjid Melawi Dikorupsi, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/mahasiswa-demo-RS.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI. Mahasiswa yang demo di kantor Kejati Kaltim, Kamis (11/7) lalu memang sedikit. Tapi isu yang diangkat cukup sensitif. (Samarinda Pos)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI. Mahasiswa yang demo di kantor Kejati Kaltim, Kamis (11/7) lalu memang sedikit. Tapi isu yang diangkat cukup sensitif. (Samarinda Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kaltim mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati (Kaltim), Kamis (11/7) lalu. Mereka membawa sejumlah bukti dokumen dan kwitansi aliran dana hibah Pemprov Kaltim 2013 yang mengalir ke sejumlah oknum.  Satu bundel dokumen itu diserahkan langsung kepada Asisten Bidang Intelejen Kejati Kaltim, Muhamad Sumartono. Para mahasiswa meminta agar Kejati menindaklanjuti aliran dana tersebut dengan memanggil oknum-oknum terkait.  Sebelum menyerahkan barang bukti, puluhan mahasiswa ini berorasi depan Kantor Kejati. Mereka membawa spanduk bertuliskan: tangkap dan adili sejumlah nama yang diduga menerima dana hibah.  Dua nama diduga sebagai staf fraksi di DPRD Kaltim. Satu nama dari ASN dan seorang dosen Unmul.Dana tersebut diduga untuk biaya menyelesaikan S3.  Menguaknya aliran dana ke sejumlah orang ini bermula saat Prof Dr Thomas Susadya Sutedjawijaya bersaksi di depan hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prof Teja –sapaan Thomas Susadya Sutedjawijaya- adalah salah satu pimpinan dari tiga yayasan yang menerima dana hibah.  Tahun 2013 Pemprov Kaltim memberikan dana hibah yang bersumber dari APBD kepada tiga yayasan di Kubar. Totalnya mencapai Rp 18,4 miliar.  Tiga yayasan ini diantaranya, Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera (PSS) menerima Rp 7,950 miliar; Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda terima Rp 4,455 miliar; dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar Rp 6 miliar.  Uang senilai Rp 18,4 miliar ini dikucurkan untuk pembangunan gedung sekolah di Kubar yang dikelola oleh tiga yayasan pendidikan di atas. Namun, hingga kini pembangunan dua geduang sekolah itu tak kunjung rampung.  Dan satu lokasi bangunan sekolah hanya berdiri setengah. Satunya lagi hanya berupa lahan atau belum ada pembangunan. Hasil pemeriksaan BPK menemukan ada kerugian negara. Ada tindak pidana korupsi.  Prof Teja sempat mengembalikan uang tersebut tunai sebesar Rp 9,5 miliar. Sisanya tak bisa dipertanggungjawabkan. Prof Teja akhirnya divonis bersalah dan dipenjara 6 tahun. Dalam fakta persidangan di PN Samarinda Juli 2018 lalu, Prof Teja menyebut dana-dana tersebut ikut dinikmati oleh sejumlah oknum.  "Tapi, hingga saat ini orang-orang itu tidak di periksa oleh kejaksaan. Orang-orang itu masih melenggang bebas di luar. Kami ingin Kejati memanggil orang-orang itu diperiksa. Kami punya barang bukti kwitansi serah terima uang," ungkap koordinator aksi, Irwanto dikutip dari Samarinda Pos (Jawa Pos Group), Jumat (19/7).  Mahasiswa Fakultas Hukum Widyagama ini mengatakan, Prof Teja menyebut ada dua oknum staf ahli dan staf fraksi di DPRD Kaltim dan oknum PNS di Pemprov Kaltim bersama istrinya seorang dosen. Dana hibah itu turut membiayai sang dosen menyelesaikan kuliah S3. Berkali-kali mereka meminta uang kepada Prof Teja.  "Uang-uang itu diberikan oleh Prof Teja dibuktikan dengan kwitansi tanda terima. Bahkan, kami menduga aliran dana ini pun mengalir ke beberapa oknum anggota dewan. Karena staf ahli atau staf fraksi hanya sebagai pion saja. Kami ingin Kejati Kaltim telusuri hingga ke raja dan ratu," terang Irwanto.  Dengan demikian, kata dia Aliansa Mahasiswa Peduli Kaltim meminta agar Kejati Kaltim menindaklanjuti kesaksian Prof Teja dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda.  "Kami datang ke sini bukan tangan kosong. Tapi, membawa barang bukti kwitansi dan sejumlah dokumen terkait aliran dana hibah kepada oknum-oknum tersebut," ungkapnya sambil menunjukkan satu bundel dokumen yang dia pegang.  Semua barang bukti ini, kata dia, telah diserahkan kepada Kejati Kaltim untuk ditindaklanjuti. Karena pihaknya tidak ingin ada preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Kaltim.  Kejati diminta membasmi tuntas semua tikus-tikus yang merongrong uang rakyat. Jangan sampai ada tebang pilih dalam pengusutan kasus korupsi.  "Kami akan terus memantau perkembangan tindaklanjut kasus ini oleh Kejati Kaltim. Semua mata publik akan menyoroti progres kerjanya. Jika sampai nanti tidak ada perkembangan yang signifikan dari penyelidikan kasus ini. Maka kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar," jelasnya.  Muhamad Sumartono mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu duduk kasusnya. Karena sebelumnya kasus ini ditangani Kejari Kubar. Kejari Kubar telah menetapkan dua tersangka: Prof Dr Thomas Susadya Sutedjawijaya dan Faturrahman.  Keduanya kini mendekam di penjara, karena divonis bersalah dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan 4 tahun penjara. "Kami pelajari dulu kasusnya. Tapi, mestinya yang diserahkan sebagai barang bukti adalah kwitansi asli," katanya.  Kendati demikian, dia memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang telah mendorong pemberantas korupsi di Kaltim dengan membawa sejumlah petunjuk awal.  "Kami minta mereka (mahasiswa, Red) lengkapi laporan tersebut. Siapa yang melaporkan dan ditujuhkan ke Kejati secara tertulis. Jadi kami bisa segera laporkan perkembangan penanganan," katanya.

Uang Korupsi Diduga untuk Kuliah S3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TIPIKOR-MENPORA-ASPRI-SAKSI-FED-4.jpg" alt="Menpora Imam Nahrawi -Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menpora Imam Nahrawi -Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait penggelembungan dana hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pertanyaan Jaksa, merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 terkait penyusunan petunjuk teknis pada Pasal 8 poin f, disebutkan bahwa jumlah alokasi dana hibah harus dijelaskan secara rinci.  Jaksa menilai, terdakwa Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora menyusun Petunjuk Teknis Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI, Komite Olimpiade Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga pendidikan prestasi profesional. Besaran bantuan untuk KONI untuk satu paket adalah Rp 7 miliar.  "Pertanyaaannya tadi Saudara tahu untuk KONI itu dana hibah yang diberikan ada proposal pertama dan kedua seluruhnya Rp 47 miliar. Jika dihubungkan Juknis dari Pak Mulyana selaku deputi yang hanya operasional KONI saja itu Rp 7 miliar dipatoknya. Ada apa Pak Menteri sampai menggelembung dari Rp 7 miliar sampai dengan Rp 47 miliar?" tanya jaksa KPK ke Imam di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/7) malam.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TIPIKOR-MENPORA-ASPRI-SAKSI-FED-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku tak tahu soal penggelembungan dana hibah KONI tersebut. Sebab, ia sudah melimpahkan kewenangannya ke Mulyana selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk menindaklanjuti alokasi dana hibah. "Tidak tahu? Walaupun ini bertentangan dengan Permenpora yang Saudara terbitkan?" tanya kembali jaksa.  "Iya kan sudah pada tahap pelaksanaan mana mungkin menteri mengetahui hal lebih detail dari tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karena sudah kami limpahkan," tukas Imam.  Dalam putusan, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy Imam Nahrawi disebeut menerima suap sebesar Rp11,5 miliar. Psmberian uang itu untuk Asisten Pribadi (Aspri) Imam Nahrawi, ‎Miftahul Ulum dan Staf Keprotolan Kemenpora, Arief Susanto. Uang tersebut diyakini untuk kebutuhan Imam Nahrawi meskipun pernah dibantah oleh ketiganya.  Selain itu, dalam putusan disebut Miftahul Ulum pernah menerima uang Rp2 miliar pada Maret 2018 di kantor KONI. Ulum juga terbukti menerima Rp500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.  Selain itu, Arief Susanto pernah menerima Rp3 miliar. Ulum kembali menerima uang di ruang Sekjen KONI pada Mei 2018 sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, Ulum juga menerima uang Rp3 miliar dalam pecahan mata uang asing di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.  Miftahul Ulum, Arief Susanto, dan Imam Nahrawi sebelumnya sempat membanta‎h menerima rincian uang tersebut. Ketiganya membantah menerima suap terkait dana hibah KONI.

JPU: Ada Apa Pak Menteri Menggelumbungkan Dana Sampai Rp 47 Miliar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/giliran-kepala-divisi-sdm-kpu-makassar-yang-dipanggil-polda_m_.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Satu persatu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Sebelumnya, polisi telah memeriksa Kepala Divisi Hukum Wahid Hasyim Lukman, kemarin (31/10). Kamis ini (1/11), giliran Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin yang dimintai keterangan. Seperti diketahui, pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dana hibah Pemkot untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar. "Permintaan keterangan terhadap salah satu komisioner &nbsp;KPU hari ini," beber Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani, Kamis (1/11).&nbsp; Berdasarkan keterangan dalam pemerikasaan itu, disebutkan bahwa dana hibah Pilwalkot Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar&nbsp;tahun anggaran 2017-2018. Nilainya sebesar Rp 60 miliar.&nbsp; Pencarian anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahap awal, Pemkot menghibahkan anggaran sebesar Rp 16,67 miliar untuk tahun anggaran 2017. Tahap kedua, dikucurkan lagi sebesar Rp 43,32 miliar untuk tahun anggaran 2018.&nbsp; Dicky menjelaskan, pencairan anggaran hibah sesuai dengan MoU atau perjanjian yang disepakati. Kesepakatan itu dibuat oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar M Syarief Amir. "Dana hibah tersebut kemudian dicairkan melalui rekening Bank Sulselbar atas nama KPU kota Makassar," jelas Dicky. Perwira polisi dengan tiga melati di pundak itu kembali menegaskan, pemeriksaan merupakan rangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata pulbaket, Red). Proses puldata pulbakat ini akan terus berjalan. Namun untuk pemanggilan lainnya tergantung dari kebutuhan penyidik. KPU RI pada 17 Oktober lalu mengutus tim dari inspektorat untuk memeriksa dokumen laporan keuangan KPU Makassar semester II tahun 2017 terkait anggaran dana hibah Pemkot. Tugas didasari dan dikeluarkan langsung KPU RI. Surat itu ditetapkan di Jakarta 16 Oktober dan ditandatangani Inspektur Adiwijaya Bakti. Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan review inspektorat Setjen KPU terhadap laporan keuangan, tahun 2017 dana hibah Pilwalkot terdapat selisih Rp 2,77 miliar. Data itu berbeda dengan data dari KPU Makassar. KPU Makassar menyatakan berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak ada selisih dalam laporan keuangan. Atas dasar itu, KPU RI menduga, ada manipulasi informasi yang disampaikan KPU Makassar melalui sekretarisnya. Surat tersebut juga mencantumkan masa pelaksanaan audit dengan tenggang waktu selama 8 hari, mulai tanggal 17 hingga 24 Oktober 2018.&nbsp; &nbsp;

Giliran Kepala Divisi SDM KPU Makassar yang Dipanggil Polda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-korupsi-dana-hibah-pilkada-komisioner-kpu-makassar-diperiksa_m_.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) memeriksa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Rabu (31/10). Pemeriksaan itu terkait dugaan tindak penyalahgunaan dana hibah Pemkot untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar lalu. "Ini hanya permintaan keterangan saja. Belum ada penyidikan," terang Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani saat memberikan keterangan perkembangan pemeriksaan. Dicky mengatakan, pemeriksaan sebagai rangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata Pulbaket), serta dokumen terkait pengaduan dugaan tipikor dan hibah dari Pemkot. "Penyidik mintai keterangan seputaran laporan itu," tambahnya. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sejak pukul 08.30 WITA hingga (Rabu) sore tadi. Proses puldata pulbakat ini ditegaskan akan terus berjalan. Namun untuk pemanggilan lainnya, Dicky mengatakan bahwa itu tergantung dari kebutuhan penyidik. "Masih panjang prosesnya," imbuh Dicky.&nbsp; KPU RI pada 17 Oktober lalu mengutus tim dari inspektorat untuk memeriksa dokumen laporan keuangan KPU Makassar semester II tahun 2017 terkait anggaran dana hibah Pemkot. Tugas didasari dan dikeluarkan langsung KPU RI. Surat itu ditetapkan di Jakarta 16 Oktober dan ditandatangani Inspektur Adiwijaya Bakti. Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan review inspektorat Setjen KPU terhadap laporan keuangan, tahun 2017 dana hibah Pilwalkot terdapat selisih Rp 2,77 miliar. Data itu berbeda dengan data dari KPU Makassar.&nbsp; KPU Makassar menyatakan berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak ada selisih dalam laporan keuangan. Atas dasar itu, KPU RI menduga, ada manipulasi informasi yang disampaikan KPU Makassar melalui sekretarisnya. Surat tersebut juga mencantumkan masa pelaksanaan audit dengan tenggang waktu selama 8 hari, mulai tanggal 17 hingga 24 Oktober 2018.&nbsp; Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU Makassar mengenai pemeriksaan salah satu komisionernya, dalam laporan dugaan tipikor dana hibah Pemkot untuk penyelenggaraan Pilwalkot Makassar 2018.&nbsp;

Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada, Komisioner KPU Makassar Diperiksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi dana hibah

Berita Terkini