<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jualiari-sidang-suap.jpg" alt="TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyesalkan tuntutan hukuman 11 tahun penjara yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Menurutnya, tuntutan tersebut sangat berat dan tidak sesuai fakta persidangan.  "Iya, terlalu berat. Apalagi itu kan tidak berdasarkan fakta persidangan. Misalnya menyangkut uang. Uang itu di dalam fakta sidang pengakuan saksi hanya sekitar 6 koma sekian miliar tetapi kan mereka anggap terbukti Rp 32 miliar. Itu saja sudah tidak sesuai fakta sidang," kata Maqdir saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/7).  Maqdir mengutarakan, Jaksa KPK melebih-lebihkan dalam pembacaan tuntutan. Dia menganggap, saksi dari PT Pangan Digdaya tidak pernah dihadirkan ke persidangan, tetapi justru dibacakan dalam nota tuntutan.  "Jadi ini terlalu banyak yang kita sesalkan," ujar Maqdir.  Maqdir memastikan, kliennya secara pribadi maupun tim kuasa hukum akan mengajukan nota pembelaan atau atau pledoi pada agenda persidangan selanjutnya. Pihaknya akan menguraikan fakta persidangan dalam nota pembelaan.  "Pasti terutama akan kita persoalkan soal isi daripada tuntutan, kalau behubungan fakta yang berhubungan dengan uang apalagi misal tiga orang yang dianggap penerima awal atau perpanjangan tangan Pak Ari mereka di depan persidangan mengatakan nggak pernah ada uang, itu artinya kan ada empat orang yang mengatakan tidak ada uang. Kemudian ada dua orang yang mengatakan ada uang, ini kalau bicara logic aja kan nggak mungkin," papar Maqdir.  Maqdir memastikan, keterangan Juliari Batubara konsisten dalam proses persidangan. Hal ini sudah dijelaskan Juliari sejak menjadi saksi untuk Ardian Iskandar Maddanatja dan juga Harry Van Sidabukke, yang merupakan terpidana pemberi suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.  "Keterangan Pak Ari itu konsisten dalam semua persidangan. Dia sebagai saksi perkara Harry dan Ardian, dalam perkara Joko dan Adi juga sama, dalam perkara beliau juga sama. Kalau orang mau bohong mustinya ada perbedaan," ungkap Maqdir.  Sementara itu, Juliari menegaskan akan menyiapkan nota pembelaan untuk mematahkan tuntutan Jaksa KPK. "Saya akan mengajukan pembelaan," tegas Juliari.  Sebelumnya, eks Mensos Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun hukuman pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

Tak Terima Dituntut 11 Tahun Bui, Juliari Batubara Siapkan Pledoi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/LE-MINERAL1-.jpg" alt="VIRTUAL: Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menyaksikan acara cerdas camat dari kantornya. Le Minerale hadir menjadi official mineral water partner dalam rangkaian acara HUT Ke-14 Bandung Barat Berkah (HUT KBB)." width="100%">
<figcaption>VIRTUAL: Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menyaksikan acara cerdas camat dari kantornya. Le Minerale hadir menjadi official mineral water partner dalam rangkaian acara HUT Ke-14 Bandung Barat Berkah (HUT KBB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengaku mengenal pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL), M Totoh Gunawan yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna.  Tetapi Hengky tak mengetahui terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Aa Umbara dengan Totoh Gunawan dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.  "Kalau pertemuan saya enggak tahu, kalau dengan pak Totoh saya kenal," kata Hengky usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/7).  Selain Totoh, Hengky juga mengaku mengenal sejumlah pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Andri Wibawa, anak dari Aa Umbara yang juga menyandang status tersangka korupsi.  "Saya kenal (Andri Wibawa). Banyak nama-nama tapi suka lupa yang mana-mana," ujar Hengky.  Dalam kesempatan ini, Hengky yang merupakan mantan artis ini mengklaim, tak dilibatkan oleh Aa Umbara dalam Satgas Penanganan Covid-19 di Bandung Barat. Dia menyebut, dalam menjalankan pemerintahan, lebih kepada pembagian tugas.  "Hari ini dimintai keterangan, banyak ada pertanyaan saya lupa, terkait pembagian tugas selama di pemerintahan dengan pak Bupati (Aa Umbara), saya jawab normatif. Kemudian apakah terlibat dalam Satgas Covid-19 di Bandung Barat 2020, saya bilang saya tidak dilibatkan. Lebih ke pembagian tugas di pemerintahan," pungkas Hengky.  Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa sebagai tersangka terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.  Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.  Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.  Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.  Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.  KPK menduga, dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.  Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

Hengky Kurniawan Ngaku Kenal Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara disebut menargetkan penerimaan uang sebesar Rp 35 miliar dari pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini terungkap dalam persidangan yang menjerat dua penyuap Juliari yakni, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.  Tim kuasa hukum Juliari, Dion Pongkor membantah soal adanya pengerahan operasional bansos oleh kliennya itu. Dia menyangkal pernyataan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso soal pungutan operasional dari vendor pengadaan bansos.  "Kami sebagai kuasa hukum Juliari Batubara sudah sejak awal menolak dan membantah adanya arahan dari Mensos terkait operasional bansos, di mana menurut Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, pungutan yang mereka lakukan kepada para vendor pelaksana bansos adalah atas perintah menteri Juliari," kata Dion, Selasa (9/3).  Dion juga menyampaikan, pernyataan Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos Pepen Nazaruddin juga dinilai tidak konsisten dalam menyampaikan kesaksiannya. Hal ini mengenai dugaan pengerahan operasional bansos.  "Keterangan mereka berubah-ubah mengenai melakukan konfirmasi kepada Menteri Juliari terkait arahan pungutan operasional bansos," ucap Dion.  Dia pun mempertanyakan soal operasional pengadaan bansos yang diduga tanpa konfirmasi dari Juliari Batubara. Sehingga hal ini harus dibuktikan di persidangan. "Informasi adanya arahan tersebut (operasional bansos) tidak ada sama sekali, sehingga mereka akhirnya hanya mengarang cerita," cetus Dion.  Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis mengonfirmasi soal pengumpulan uang sebesar Rp 35 miliar kepada mantan PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso. Terlebih Matheus juga telah terseret dalam kasus ini.  ’’Dalam BAP saudara No 78 saudara mendapat penyampaian dari Pak Adi bahwa beliau mengatakan beliau dan Kukuh akan mengumpulkan uang sebesar Rp35 miliar sesuai permintaan Juliari P Batubara, kemudian saudara baru bisa mengumpulkan tepatnya Rp14,7 miliar betul?’’ tanya jaksa penuntut umum KPK, M Nur Azis, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/3).  ’’Iya, saya berikan buku catatan fee ke Pak Adi lalu Pak Adi serahkan ke Pak Menteri,’’ jawab Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso.  Adi yang dimaksud adalah Adi Wahyono yang merupakan kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan bansos sembako Covid-19.  ’’Saya dipanggil Pak Menteri dan diminta ada fee Rp 10.000 per paket agar disediakan oleh semua penyedia,’’ tandas Adi yang juga menjadi saksi lewat sambungan konferensi video.  Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kuasa Hukum Juliari Batubara Bantah Soal Pengerahan Operasional Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/SIDANG.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam sidang persidangan dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020, dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam sidang persidangan dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020, dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin mengungkapkan, Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono pernah mengaku pusing mendapat arahan dari Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Adi Wahyono yang didapuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19, pernah diminta mengumpulkan uang dari vendor pengadaan bansos.  Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulanya mencecar Pepen Nazarudin soal pengetahuannya mengenai permintaan uang kepada vendor pengadaan bansos. Lantas, Pepen menyebut rekannya Adi Wahyono yang terseret dalam perkara ini mengaku pusing diminta Juliari untuk mengumpulkan uang operasional.  "Pernah enggak saudara terima laporan pak saya diminta dana?," tanya Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/3) malam.  "Iya beliau (Adi Wahyono) sampaikan duh saya pusing ada ini dari pak Menteri. Ada arahan. Arahan untuk operasional," ungkap Pepen.  Mendengar pernyataan Pepen, Jaksa lantas menelisik soal target besaran uang operasional dari setiap vendor pengadaan bansos. Tetapi Pepen mengaku tidak mengetahuinya.  "Disebutkan berapa?," cecar Jaksa.  "Tidak," singkat Pepen.  Jaksa KPK kemudian mendalami soal permintaan adanya uang operasional itu. Jaksa menilisik perusahaan apa yang kemudian diminta untuk memberikan uang operasional.  "Apakah saudara ingat selain saudara terima curhatan kumpulkan operasional, ada nggak saudara dengar pak Adi atau siapapun bahwasannya ada selentingan perusahaan yang ditunjuk memberikan operasional?," urai Jaksa.  "Kalau itu nggak ada. Pak Adi hanya sampaikan ada tuntutan kumpulkan operasional," beber Pepen.  Pepen menuturkan, dirinya sudah meminta Adi Wahyono untuk mengembalikan uang operasional itu apabila sudah diterimanya. "Saya juga sampaikan ke beliau, kembalikan kalau ada," tandas Pepen.  Dalam perkara ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;

Juliari Batubara Bikin Pusing Bawahan Untuk Kumpulkan Uang Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-dana-bansos-alex-noerdin-kembali-mangkir-di-kejagung_m_.jpg" alt="Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mangkir dari panggilan Kejagung." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mangkir dari panggilan Kejagung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin lagi-lagi mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung, Kamis (20/9). Adapun dia dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013. Alex beralasan bahwa ketidakhadirannya karena ada pelantikan pejabat Gubernur Sumatera Selatan yang baru hari ini. "Jadi yang bersangkutan tidak hadir karena ada acara pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono saat dikonfirmasi, Kamis (20/9). Untuk itu, Warih memastikan pihaknya akan melayangkan panggilan ulang kepada Alex. Jika ketiga kali pemanggilan tetap mangkir, tak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan panggilan secara paksa. "Nanti akan dipanggil ulang pekan depan," tegasnya. Sebelumnya, Alex dipanggil penyidik Kejakaaan Agung pada 13 September 2018. Namun dia mangkir dengan alasan tengah dinas di luar negeri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Laonma Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Ikhwanuddin. Penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Semula APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif, dan ketidaksesuaian peruntukan.

Saksi Korupsi Dana Bansos, Alex Noerdin Kembali Mangkir di Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-minta-dana-bansos-dilabeli-uang-rakyat_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Rapat ini membahas perihal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Ramson Siagian menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah. Dalam rancangan tersebut, anggaran Program&nbsp;Keluarga Harapan (PKH) naik jadi Rp 34,4 triliun atau lebih tinggi dibanding tahun ini yang sebesar Rp 17 triliun. Pada 2018, secara keseluruhan pemerintah akan menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat PKH. Tahun 2019, PKH diperkuat melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima. Jumlah penerima bantuan JKN juga ditingkatkan menjadi 96,8 juta jiwa. Selain itu, politisi Gerindra itu juga meminta agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus diberi label.&nbsp; "Agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau subsidi langsung ke rakyat, orang per orang agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat," ujarnya di Ruang Sidang Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (28/8). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena uang yang dimiliki negara adalah uang milik rakyat. Sehingga, dirinya menilai mereka perlu menikmati hasilnya. "Itu uang rakyat, bukan uang presiden. Karena semua pendapatan negara baik pajak, PNBP itu dari rakyat. Serta utang pemerintah itu juga akan jadi beban mereka," tutupnya.&nbsp;

DPR Minta Dana Bansos Dilabeli Uang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sering-berpindah-tempat-tasiya-gotas-tertangkap-tanpa-perlawanan_m_209256.jpeg" alt="TERHARU: Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas mengusap air mata mendengar putusan majelis hakim dalam persidangan dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos di Pengadilan Negeri, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/11)." width="100%">
<figcaption>TERHARU: Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas mengusap air mata mendengar putusan majelis hakim dalam persidangan dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos di Pengadilan Negeri, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Babak pencarian buronan kasus terpidana kasus korupsi, Tasiya Soemadi Al Gotas, sudah berakhir. Tanpa perlawanan, mantan Wakil Bupati Cirebon itu ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon pada Senin (30/4) lalu. Rekam jejak pelarian dari jerat hukum yang membelitnya, terendus tim gabungan Kejagung dan Kejari Cirebon. Gotas tak berkutik saat sedang berada di Dusun Babadan, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon, Irvan Effendi mengungkapkan kronologi penangkapan elit politisi PDIP Cirebon tersebut saat sedang berada di suatu rumah yang ditempatinya di Dusun Babadan. Diketahui, tim kejaksaan kesulitan melacak mantan Ketua DPRD Kota Cirebon dua periode itu karena sering kali berpindah-pindah lokasi. Tim kejaksaan memantau di sejumlah titik daerah tempat Gotas melenggang kangkung.  Gotas berpindah-pindah tempat persembunyian di beberapa daerah seperti Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Batang dan Pekalongan. Jejak langkah Gotas terlacak saat berada di Dusun Babadan, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. "Pada pukul 10 pagi tim Kejaksaan Agung dan Kejari Cirebon, langsung menangkap Pak Gotas, tanpa perlawanan dan yang bersangkutan sangat kooperatif," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/5). Penangkapan mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon itu tak ada kompromi. Irvan menegaskan, usai ditahan di balik jeruji besi LP Kelas I Cirebon, Gotas langsung menjalani vonis majelis hakim atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pada 2009-2012. Pelarian Gotas dari jerat kasus korupsi berakhir. Ia pun harus menerima masa hukuman 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp.200 Juta subsider 6 bulan kurungan, atas perbuatannya menggelapkan dana bansos yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat. "Tidak ada banding lagi. Proses hukum sudah sampai kasasi. Artinya, terpidana tinggal menjalani proses hukum yang sudah diputuskan," tegas Irvan. Untuk diketahui, pada 14 September 2016, Gotas resmi menjadi tersangka oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon 2009-2012 dengan kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Karena berkali-kali mangkir dari pemanggilan kejaksaan, ia ditetapkan sebagai buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejari Kabupaten Cirebon pada 1 Februari 2017 lalu.

Sering Berpindah Tempat, Tasiya Gotas Tertangkap Tanpa Perlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ma-perberat-hukuman-mantan-anggota-dewan-jadi-9-tahun_m_148368.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman dua orang mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya yakni Bengkalis Hidayat Tagor dan Rismayeni. Hukuman kedua orang mantan anggota dewan itu menjadi sembilan tahun dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis tahun 2012. Sebelumnya kedua terdakwa itu hanya dihukum dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Bahkan besaran hukuman itu diperkuat juga oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Putusan terhadap keduanya tercatat dalam putusan MA Nomor 538 K/Pid.Sus/2017. PN Pekanbaru sudah menerima salinan putusan ini. "Sudah kami terima (salinan putusan). Disebutkan terdakwa Hidayat Tagor dan Rismayeni dihukum masing-masing 9 tahun penjara," kata Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Sebelumnya, di PN Pekanbaru Hidayat Tagor dan Rismayeni dituntut hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 133,5 juta. Putusan MA terhadap Hidayat Tagor dan Rismayeni dijatuhkan oleh majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar. Selain hukuman penjara, keduanya juga dibebankan hukuman denda sebesar Rp 200 juta atau subsider 6 bulan. Hidayat Tagor dan Rismayeni dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHPidana. Perkara korupsi ini terjadi tahun 2012 lalu. Saat itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 272 miliar untuk hibah dan bansos. Dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukannya atau fiktif hingga negara dirugikan Rp31 miliar lebih.

MA Perberat Hukuman Mantan Anggota Dewan Jadi 9 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sylviana-siap-diperiksa-bareskrim-soal-dugaan-korupsi-dana-bansos_m_103534.jpeg" alt="Sylviana Murni" width="100%">
<figcaption>Sylviana Murni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri bakal memanggil calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni terkait dugaan korupsi dana bansos Pemerintah Provinsi DKI di Kwarda Gerakan Pramuka tahun 2014 dan 2015, Jumat besok (20/1). Saat dikonfirmasi, Sylviana mengaku akan memenuhi panggilan tersebut. Dia ingin kasus dugaan korupsi tersebut bisa cepat selesai. "Insya Allah sebagai warga negara baik pasti mengerti betul apa urusan hukum. Saya siap ikuti aturan," ucap Sylvi di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (19/1). Sylviana juga mengaku tidak mempersiapkan hal-hal khusus dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, besok. "Jalani saja, karena ini (sama seperti) kegiatan rutin," katanya. Menurut Sylviana dirinya dalam menjalankan tugas selalu berpegang teguh terhadap undang-undang (UU). Dia yakin tidak mungkin menyelewengkan anggaran. "Saya punya komitmen selalu akan ikuti aturan," katanya. Sebelumnya, Sylviana Murni bakal memenuhi panggilan Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemerintah Provinsi DKI di Kwarda Gerakan Pramuka tahun 2014 dan 2015. Dari informasi dihimpun JawaPos.com, pemanggilan kandidat calon wakil gubernur DKI nomor urut 1 itu sesuai Nomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor&lrm; tanggal 18 Januari 2017, perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus. Dalam surat tersebut diberitahukan kepada Sylvi bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini, sedang melakukan penyelidikan dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI di Kwarda Gerakan Pramuka DKI tahun 2014 dan 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, demi kepentingan penyelidikan dimohon Sylvi hadir untuk dimintai keterangan dengan membawa dokumen terkait pada hari Jumat, 20 Januari 2017 jam 09.00 WIB di Kantor Dittipikor Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. Pemanggilan mantan wali kota Jakarta Pusat itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016. (cr2/JPG)

Sylviana Siap Diperiksa Bareskrim Soal Dugaan Korupsi Dana Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66678_85814_Sidang-Vonis-Bansos_Sutan-Siregar_Sumut-Pos.jpg" alt="Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho divonis 6 tahun" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho divonis 6 tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan Djaniko Girsang menjatuhkan vonis hukuman enam tahun penjara kepada mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, jaksa penuntut umum (JPU) merasa kecewa. Pasalnya majelis hakim tidak mengenakan uang pengganti kepada terdakwa atas perkara korupsi dana bansosnya. &quot;Kita akan bicarakan kepada pimpinan termasuk soal UP itu. Bila kita banding, pastinya UP tetap akan kita masukan sesuai tuntutan kita waktu itu,&quot; ujar Victor kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), yang dilansir Jumat (25/11). Putusan yang diterima Gatot ini lebih ringan dari tuntutan JPU. Selain hukuman penjara, Gatot juga dibebankan denda sebesar Rp 200 juta. Namun, Gatot tidak dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,89 miliar sebagaimana tuntutan JPU sebelumnya. Selain itu tuntutan jaksa lainnya, yakni agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dalam perkara korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut Tahun 2012-2013 yang merugikan negara Rp4,034 miliar. Dalam kasus ini, Gatot Pujo Nugroho dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (gus/adz/iil/JPG)

Gatot Divonis 6 Tahun Kasus Bansos Sumut, Ini Sikap JPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi dana bansos

Berita Terkini