<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Muhammad Adil dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adil ditangkap bersama sejumlah pihak lainnya, yang diduga terlibat perkara suap menyuap dan pemerasan.</p> <p>Nama Adil sempat mencuat dan menjadi buah bibir di masyarakat gegara menyebut&nbsp;Kemenkeu isinya iblis atau setan. Atas pernyataan kontroversialnya itu, orang nomor satu di &lsquo;Tanah Jantan&rsquo; dipanggil pihak Kemendagri.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis</strong></p> <div dir="auto">Emosi Muhammad Adil meledak terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, pada Kamis (8/12) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam forum tersebut, Adil menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475484/bupati-kepulauan-meranti-diduga-minta-setoran-up-dan-gu-10-persen-per-organisasi-perangkat-daerah">Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Adil pun menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa USD 100 per barel, sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Itu yang hadir entah staf, endak tahulah. Sampai saya waktu itu ngomong 'orang kementerian keuangan ini isinya iblis atau setan'," ucap Adil beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Dipanggil Kemendagri Karena Sebut Kemenkeu Iblis</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat memanggil Bupati Meranti Muhammad Adil terkait pernyataan dirinya yang menyebut Kemenkeu iblis. Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai menimbulkan kegaduhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menasihati kepada Adil untuk menjaga etik, terlebih dirinya merupakan seorang kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,&rdquo; ucap Suhajar kepada wartawan, Selasa (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,&rdquo; harap Suhajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475461/bupati-kepulauan-meranti-terima-duit-panas-melalui-ajudannya">Bupati Kepulauan Meranti Terima Duit Panas Melalui Ajudannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah ( Ditjen Bina Keuda) bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,&rdquo; jelas Suhajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Bupati Meranti Ancam Angkat Senjata dan Gabung Malaysia</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Meranti Muhammad Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia. Ia menilai, pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.</div> <div dir="auto">Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp 10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata Adil dalam koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Rabu 9 November 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adil kembali mempertanyakan terkait pendapatan dari tambang minyak di Meranti yang disebut bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. Adil lantas melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," tegas Adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Bupati Meranti Terjaring OTT KPK&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Salah satu yang ditangkap disinyalir merupakan Bupati Meranti Muhammad Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, tadi malam Kamis (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ucap Ali Fikri, Jumat (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan termasuk Bupati Meranti Muhammad Adi sedang dalam pemeriksaan. KPK pun turut mengamankan alat bukti dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," ungkap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475370/tangkap-bupati-kepulauan-meranti-kpk-amankan-duit-ratusan-juta">Tangkap Bupati Kepulauan Meranti, KPK Amankan Duit Ratusan Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nama Adil sempat mencuat dan menjadi buah bibir di masyarakat gegara menyebut Kemenkeu isinya iblis atau setan.

Akhir Kisah Bupati Kepulauan Meranti: Sebut Kemenkeu Iblis-Ingin Gabung Malaysia, Kini Terjaring OTT KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/4) malam. KPK menduga, pihak-pihak yang diamankan, salah satunya Bupati Meranti Muhammad Adil. Selain mengamankan Bupati Meranti, KPK juga turut menangkap puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti. Serta pihak swasta juga turut diamankan dalam operasi kedap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon, sang bupati diduga menerima suap terkait pengadaan jasa ibadah umrah. Selain itu juga melakukan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Suap pengadaan jasa umrah, itu yang tercapture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475484/bupati-kepulauan-meranti-diduga-minta-setoran-up-dan-gu-10-persen-per-organisasi-perangkat-daerah">Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Ghufron, pihaknya juga menduga terdapat pemotongan uang lersediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Kabupaten Meranti. Hal ini disinyalir, turut dimainkan oleh sang Bupati Muhammad Adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemotongan uang persediaan dan danti uang persediaan (UP dan GUP ) dipotong 5-10 persen," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, pihaknya turut mengamankan barang bukti uang dalam kegiatan OTT yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/4) malam. Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disinyalir, barang bukti uang yang diamankan tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Namun, KPK saat ini masih menghitungnya untuk kemudian dikonfirmasi ke pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," papar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475461/bupati-kepulauan-meranti-terima-duit-panas-melalui-ajudannya">Bupati Kepulauan Meranti Terima Duit Panas Melalui Ajudannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi. Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janjipun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai&nbsp; penyelenggara, sudah masuk kategori tindak pidana korupsi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon, sang bupati diduga menerima suap terkait pengadaan jasa ibadah umrah.

KPK Duga Bupati Meranti Terima Suap Pengadaan Jasa Ibadah Umrah

<p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan (KPK) menangkap&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/Bupati-Kepulauan-Meranti">Bupati Kepulauan Meranti</a>, Provinsi Riau, Muhammad Adil. Tak hanya Muhammad Adil, dalam operasi senyap yang dilakukan di Bumi 'Tanah Jantan' tersebut, turut juga diamankan sejumlah pihak lain dan barang bukti uang ratusan juta.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, penyebab ditangkapnya orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.</p> <p>Adapun, para korban adalah para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) setempat yang menjadi bawahan Muhammad Adil.</p> <p>Diduga, Muhammad Adil meminta setoran UP (uang persediaan) dan GU (ganti uang persediaan) sebesar 10 persen per&nbsp;organisasi perangkat daerah (OPD). Uang pemerasan tersebut, diterima sang bupati melalui ajudannya.&nbsp;</p> <p>Diduga, pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya, sehingga tim meyakini sang bupati telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.</p> <p>Terpisah, Terkait adanya OTT ini, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Ali Fikri, membenarkanya.</p> <p>"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).</p> <p>Ali menambahkan, usai dilakukan penangkapan, para pihak ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.</p> <p>"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tukas Ali.</p> <p>&nbsp;</p>

Penyebab ditangkapnya orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi

Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah