<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-3JPG-3274435209.jpg" alt="ILUSTRASI. Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait aliran uang Rp 40 miliar untuk pengamanan kasus BTS 4G. Hal ini didalami jaksa melalui Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa mulanya menyinggung percakapan dalam grup percakapan WhatsApp soal proyek Palapa Ring. Sebab, Irwan bersama Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif ada di dalam grup tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara tidak ingat bahwa di situ ada temuan untuk proyek Palapa Ring ada Rp 330 miliar. Saudara tidak ingat?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ingat," jawab Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara ingat bahwa ada kemudian ancaman dari BPK mengenai data yang enggak pernah diberikan, disampaikan kepada BPK?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang saya tidak bisa mengingatnya tentang apa," ujar Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah tidak mengingatnya, pada saat di grup itu Saudara Anang mengatakan 'sepertinya perlu ngadep AQ sama saya', terus jawaban Saudara 'jangan sekarang lah, jangan sekarang bos, reda dulu'. Saudara masih ingat pembicaraan itu?" cecar jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ingat," papar Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak puas akan jawab itu, jaksa terus mendalami perihal oknum BPK berinisial AQ tersebut. "Siapa yang Saudara maksud AQ di BPK?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak pernah bicara," ungkap Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara tahu yg dimaksud Anang sebagai AQ itu siapa di BPK?" cecar jaksa lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak," jawab Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, jaksa langsung mencecar apakah ada aliran uang sebesar Rp 40 miliar untuk oknum di BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Saudara saksi tahu bahwa Rp 40 miliar yang diserahkan melalui Sadikin untuk BPK itu untuk siapa?" cecar jaksa lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk siapa saya tidak tahu," klaim Irwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur&nbsp;BTS&nbsp;4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Windi Purnama disangkakan melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.</div> </div> </div> </div> </div>

JPU Kejagung cecar oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait aliran uang Rp 40 miliar untuk pengamanan kasus BTS 4G.

Diduga 'Uang Pengamanan' Kasus BTS Bakti Kominfo, Jaksa Cecar Oknum BPK soal Aliran Dana Rp 40 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Direktur-Utama-PT-Basis-Utama-Prima-Muhammad-Yusrizki-Tersangka-Baru-Kasus-Korupsi-BTS-Fedrik-Tarigan-5-273967857.jpg" alt="Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki berjalan menuju mobil tahanan memakai baju tahanan di Kejagung, Jakarta, Kamis (15/6/2023).  Kejagung menetapkan Yusrizki sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek penyediaan infrastruktur base tra" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki berjalan menuju mobil tahanan memakai baju tahanan di Kejagung, Jakarta, Kamis (15/6/2023).  Kejagung menetapkan Yusrizki sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek penyediaan infrastruktur base tra</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo 2020-2022. Yusrizki merupakan orang kepercayaan dari suami Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Happy Hapsoro yang diduga merupakan pemilik PT BUP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusrizki juga aktif sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Yusrizki menduduki jabatan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan KADIN sejak Oktober 2021. Selain itu, ia juga Ketua KADIN Net Zero Hub sejak Oktober 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusrizki juga menjabat sebagai Managing Director di Basis Investment Indonesia sejak Agustus 2017, kemudian Founder and President Director di PT Amandana Partners Indonesia sejak 2006. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan investasi di perusahaan yang tidak listing di bursa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusrizki juga tercatat menjadi direktur di PT Buana Jati Lestari, sebuah perusahaan patungan bersama PT Indo Terra Indonesia sejak 2012-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ditetapkan tersangka, Muhammad Yusrizki dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (15/6) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Yusrizki, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan (Muhammad Yusrizki) kami naikkan statusnya sebagai tersangka," ucap Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusrizki yang diduga merupakan orang kepercayaan Happy Hapsoro itu ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan setelah dirinya menjalani beberapa kali pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari kedepan," ujar Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuntadi memastikan, akan menelusuri semua pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo 2020-2022. Hal ini termasuk peran suami Puan Maharani, Happy Hapsoro yang diduga merupakan pemilik PT BUP. Happy Haspsoro diduga memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9 persen saham perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, PT Basis Utama diduga melakukan pengerjaan power system dalam BTS 4G Bakti meliputi baterai, dan solar panel, dalam paket 1 sampai dengan 5. Pengerjaan tersebut setelah adanya permintaan atau perintah dari tersangk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak mau berandai-andai, kalau tidak ada alat bukti kami juga tidak bisa bertindak," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korps Adhyaksa sebelumnya lebih dulu menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011066142/korban-pencabulan-kakek-bejat-di-jaktim-didampingi-psikolog-dari-mensos">Korban Pencabulan Kakek Bejat di Jaktim Didampingi Psikolog dari Mensos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Yusrizki menduduki jabatan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan KADIN sejak Oktober 2021. Selain itu, ia juga Ketua KADIN Net Zero Hub

Sosok Yusrizki, Orang Kepercayaan Suami Puan Maharani yang jadi Tersangka Korupsi BTS 4G

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/penyitaan-aset-johny-g-plete-207704811.jpg" alt="Tim sita aset Jampidsus Kejaksaan Agung berfoto di depan lahan aset milik Johnny G. Plate di Labuan Bajo, NTT, Rabu (7/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Tim sita aset Jampidsus Kejaksaan Agung berfoto di depan lahan aset milik Johnny G. Plate di Labuan Bajo, NTT, Rabu (7/6/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, terus menelisik perkara dugaan korupsi pengadaan&nbsp;proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur&nbsp;<a href="https://www.tempo.co/tag/kasus-bts-kominfo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BTS Kominfo</a>&nbsp;periode 2020-2022 senilai Rp534 juta kepada penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI.</p> <p>Terkini, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, melakukan penyitaan terhadap tiga bidang tanah seluas 11,7 hektare milik Menteri Komunikasi dan Informatika non-aktif&nbsp;Johnny G.&nbsp;Plate, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.</p> <p>"Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Labuan Bajo Nomor: 98/Pen.Pid.B-SITA/2023/Pn Lbj tanggal 7 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 98/F.2/Fd.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (8/6).<br /><br />Ketut mengatakan, kegiatan penyitaan terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.<br /><br />Pada Rabu (24/5), penyidik&nbsp;Jampidsus&nbsp;Kejagung&nbsp;RI juga melakukan penyitaan aset milik empat tersangka, termasuk aset Menkominfo non-aktif Johnny G.&nbsp;Plate. Aset lainnya milik tersangka Anang Achmad Latif (AAL), Galubang Menak (GMS), dan Irwan Hermawan (IH).<br /><br />Aset yang disita dari masing-masing tersangka, di antaranya&nbsp;lima unit kendaraan roda empat, dua unit kendaraan roda dua, dan empat bidang tanah.<br /><br />Dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,3 triliun, penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment, dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy.<br /><br />Kemudian, Johnny G.&nbsp;Plate dan Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01665002/jokowi-sebut-tak-ada-intervensi-politik-dalam-kasus-johnny-g-plate">Jokowi Sebut Tak Ada Intervensi Politik dalam Kasus Johnny G Plate</a></strong><br /><br />Lima dari tujuh tersangka telah dilimpahkan berkas perkara tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yakni AAL, GMS, YS, MA, dan IH; sedangkan&nbsp;Johnny G.&nbsp;Plate dan Windi Purnama masih berproses.<br /><br /></p>

kegiatan penyitaan terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5

Penyidik Jampidsus Kejagung Sita Tanah Johnny G Plate 11,7 Hektare di Labuan Bajo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/demo-kejagung-ok-1580483601.jpeg" alt="Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) kembali menggelar aksi massa di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) kembali menggelar aksi massa di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) kembali menggelar aksi massa di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka meminta lembaga hukum untuk melibas kasus korupsi di lingkungan kementerian. Selain Korupsi BTS BAKTI Kominfo ada pula dugaan korupsi pada impor garam.</p> <p>Koordinator Forum Mahasiswa Anti Korupsi Ardian mengatakan, para jaksa harus mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Sebab dengan mengusut tuntas dan cepat, negara dan masyarakat bisa mengetahui jumlah kerugian dan kemana aliran dana dugaan korupsi itu.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kasus ini harus diusut sampai ke akarnya, akan tetapi, jika kasus ini bertele-bertele dan tidak ada bukti yang kuat dengan kerugian negara, maka patut diduga ini ada fenomena politik yang gunakan instrumen hukum," kata Ardian di depan Kejaksaan Agung, Rabu (31/5).</p> <p>Menurutnya, hal ini adalah penantian sangat penting apakah Kejagung bisa cepat melakukan penyidikan dengan bukti-bukti yang sangat valid. Dengan penjelasan yang lengkap, masyarakat dapat mengetahui bahwa proses hukum yang menimpa Johnny G. Plate memang benar adanya tanpa menyandingkan dengan isu politik yang ada.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Baginya, kasus korupsi<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>BTS Kominfo dilakukan secara bersama-sama, tidak mungkin sendirian. Oleh sebab Johnny Plate sebagai pengguna anggaran, harus membeberkan kasus ini beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya.</p> <p>Selain itu, para jaksa harus memeriksa sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2016-2022.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Terutama Menko Perekonomian itu sendiri, yaitu Airlangga Hartarto," ujarnya.</p> <p>Ia memandang, sejumlah fakta yang muncul di sejumlah media nasional, terdapat sejumlah dosa besar yang diduga didalangi dan dilakukan Airlangga Hartarto baik saat menjabat sebagai Anggota DPR RI, Menteri Perindustrian hingga kini menjabat sebagai Menko Perekonomian.</p> <p>Bukan hanya kasus impor garam, Airlangga diduga merupakan dalang kelangkaan minyak goreng. Jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan juga ketua komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahan penyaluran dana puluhan hingga ratusan triliun yang dimiliki BPDPKS.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ada sekitar Rp 137 triliun dana sawit di BPDPKS. Sekitar 80 persen digunakan untuk subsidi biodiesel, lalu sekian triliun untuk subsidi harga minyak goreng," ucapnya.</p> <p>Menurutnya, subsidi ke biodiesel memang sesuai aturan karena ada peraturan presiden, namun subsidi untuk harga minyak goreng ini tidak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Tak hanya itu, kasus impor besi dan baja ringan yang membuat besi dan baja ringan produksi dalam negeri tidak terserap di sector Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga diduga kuat mengatur agar ketersediaan besi dan baja ringan dalam negeri dipenuhi melalui pembukaan kran impor.</p> <p>"Jangan sampai negara merugi dan rakyat menderita karena penyalahgunaan kewenangan pejabatnya," katanya.</p>

Para jaksa harus mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri dan pejabat-pejabatnya.

Kejagung Diminta Berani Libas Semua Kasus Korupsi di Kementerian

<div id=":pn" class="ii gt"> <div id=":pm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Latif ditetapkan tersangka kasus korupsi BTS pada Januari lalu. Sampai hari ini, jabatan Dirut Bakti masih kosong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kemudian membuka seleksi ulang untuk pengisian Dirut Bakti. Plt. Menkominfo Mahfud MD menyatakan, pelaksanaan seleksi ulang dilakukan karena peserta seleksi sebelumnya belum ada yang lolos sampai tahapan asesmen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses seleksi yang telah berlangsung separuh perjalanan. Ketika mengerucut (di tahap asesmen), peserta calon Dirut BAKTI tidak ada yang lulus," jelasnya dalam Konferensi Pers di Media Center, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mahfud MD, seleksi Jabatan Dirut Bakti akan dibuka lagi. Oleh karena itu, Plt Menkominfo mengundang profesional dan ahli yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon Dirut Bakti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengundang profesional para ahli yang memenuhi syarat untuk turut mendaftar jadi Direktur Utama Bakti Kominfo. Jangan takut karena tidak akan dikaitkan dengan proses hukum yang berlangsung. Penggantinya diharapkan memperlancar tugas dan kewenangan Bakti ini," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Panitia Seleksi Jabatan Direktur Utama Bakti Hary Budiarto menyatakan, hari ini, sesuai dengan jadwal kegiatan seleksi, panitia seleksi mengumumkan hasil asesmen terhadap profile perilaku, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi tambahan sesuai dengan kebutuhan profile jabatan Dirut Bakti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan hasil penilaian tahapan asesmen terhadap 12 peserta, tidak ada yang memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh peserta yang mengikuti seleksi tahapan asesmen dinyatakan tidak lulus," jelas Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto dalam kesempatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Dirut Bakti sendiri telah dimulai sejak tanggal 11 April 2023. Seleksi terbuka ini dimulai dari kegiatan pengumuman seleksi terbuka, penerimaan berkas para peserta secara online, seleksi administrasi untuk persyaratan peserta, dilanjutkan penulisan makalah dan tes asesmen untuk profile perilaku dan kompetensi yang dimiliki masing-masing peserta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahap awal seleksi pansel menerima 23 pendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Dirut Bakti. Dari hasil seleksi administrasi diterima 15 peserta yang mengirimkan persyaratan berkasnya secara lengkap," lanjut Hary Budiarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tahapan seleksi penulisan makalah terdapat 12 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan asesmen. Nama- nama peserta telah diumumkan secara terbuka di website Kementerian Komunikasi dan Informatika&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Kominfo juga akan melaksanakan seleksi terbuka ulang dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Hary menegaskan bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</div> </div> </div> </div>

Mahfud MD menyatakan, pelaksanaan seleksi ulang dilakukan karena peserta seleksi sebelumnya belum ada yang lolos sampai tahapan asesmen.

Dirut Bakti Tersandung Kasus Korupsi BTS, Kominfo Seleksi Ulang Posisi Pimpinan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/demo-kejagunng-massa-bogor-1465701894.jpeg" alt="Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan (Jaksel)." width="100%">
<figcaption>Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan (Jaksel).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan (Jaksel).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Massa Aksi meminta Kejagung untuk tidak tebang pilih dan mendesak kasus-kasus korupsi yang diduga menyeret beberapa jajaran menteri di kabinet Jokowi agar diusut tuntas.</p> <p>Koordinator aksi Dydan Afridzal menyebut, salah satunya kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas impor garam tahun 2016-2022 di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ketika itu dijabat Airlangga Hartarto.</p> <p>Menurutnya, Airlangga saat itu patut diduga dengan sengaja menentukan kuota impor yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional demi memperoleh keuntungan.</p> <p>"Kami menduga terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi," kata Afridzal kepada wartawan, Kamis (25/5).</p> <p>Dalam perkara korupsi tersebut, kata Afridzal, Kejaksaan Agung RI memang telah menetapkan mantan Dirjen IKFT Kemenperin Muhammad Khayam; Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Fridy Juwono; Kasubdit di Direktorat Industri Kimia Hulu Kemenperin, Yosi Arfianto; Ketua Asosiasi Industri Penggunaan Garam Indonesia (AIPGI), F Tony Tanduk; dan Yoni selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur sebagai tersangka. Namun proses penyidikan tersebut menurutnya musti terus dilakukan hingga tuntas.</p> <p>"Tidak hanya menyidik regulator saja, karena tentu perkara dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak terjadi dalam waktu singkat," katanya.</p> <p>Tak hanya itu, Afridzal juga menyinggung soal dugaan keterlibatan Airlangga yang kekinian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kasus korupsi minyak goreng, impor besi, hingga penyelewengan dana BPDPKS senilai Rp168 triliun. Dalam perkara penyelewengan dana BPDPKS dan kenaikan minyak goreng tersebut Kejaksaan Agung RI telah menetapkan Li Chin Wei.</p> <p>"Tentu Kejaksaan Agung harus mampu menyidik sampai kepada intelectual deder yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini guna menghilangkan akar persmasalahan dari korupsi tersebut," ujarnya.</p> <p>Di sisi lain Afridzal juga menyinggung soal kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 dengan nilai kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 8 triliun lebih.</p> <p>Dalam perkara tersebut Kejaksaan Agung RI total telah menetapkan tujuh tersangka yang salah satunya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.</p> <p>Selanjutnya kasus pembelian saham GoTo melalui BUMN senilai Rp 40,5 triliun yang diduga menyeret nama Menteri BUMN Erick Thohir.</p> <p>Kemudian kasus pembangunan infrastruktur daerah dan transmigrasi senilai Rp 73 miliar yang diduga menyeret nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, hingga kasus dugaan gratifikasi dan korupsi Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang sempat dilaporkan MAKI ke Kejaksaan Agung RI.</p> <p>"Karena itu, kami menuntut Kejagung ini untuk mengungkap seluruh oknum birokrat, seluruh dugaan ketum partai yang terlibat maupun terseret kasus korupsi," pungkasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Afridzal juga menyinggung soal dugaan keterlibatan Airlangga yang  menjabat sebagai Menko Perekonomian dalam kasus Minyak Goreng.

Bongkar Korupsi di Kementerian, Mahasiswa Desak Kejaksaan Agung Tidak Tebang Pilih﻿

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Johny-G-Plate-Raka-Denny.jpg" alt="Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap dua mobil yang diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate. Penggeledahan itu dilakukan, saat Johnny menjalani pemeriksaan dalam kasus&nbsp;dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana. "Iya (mobil Menkominfo Johnny G Plate digeledah)," kata Ketut kepada wartawan, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua mobil yang digeledah itu berupa Toyota Fortuner berkelir hitam dan merah yang turut mengantar Johnny untuk menjalani pemeriksaan di Kejagung. Tim penyidik mengamankan</div> <div dir="auto">sejumlah barang dari dalam mobil tersebut, di antaranya kertas diduga amplop, KTP, tas, dan handphone.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Johnny dalam kasus dugaan korupsi&nbsp;penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022 ini merupakan yang ketiga kali. Setelah sebelumnya Johnny menjalani pemeriksaan pada Selasa (14/2) dan Rabu (15/3) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny diagendakan diperiksa pada pukul 09.00 WIB. Namun, Ketut Sumedana masi enggan menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jam 09.00 WIB, nanti lihat ya (materi pemeriksaannya)," tegas Ketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," ungkap Yusuf Ateh dalam keterangannya, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengatakan, BPKP sebelumnya telah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan tersebut, kata Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644520/usut-kasus-korupsi-bts-kejagung-kembali-periksa-menkominfo-johnny-g-plate">Usut Kasus Korupsi BTS, Kejagung Kembali Periksa Menkominfo Johnny G Plate</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap  mobil Menkominfo

Kejagung Geledah Dua Mobil yang Ditumpangi Johnny G Plate Saat Jalani Pemeriksaan

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Menkoinfo-Johnny-G-Plate-Di-Periksa-Kejagung-Fedrik-Tarigan-19.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)kembali dipanggil oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagunh), Rabu (17/5). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam&nbsp;kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Iya ada pemeriksaan (Menkominfo Johnny G Plate)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Johnny dalam kasus dugaan korupsi&nbsp;penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022 ini merupakan yang ketiga kali. Setelah sebelumnya Johnny menjalani pemeriksaan pada Selasa (14/2) dan Rabu (15/3) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny diagendakan diperiksa pada pukul 09.00 WIB. Namun, Ketut Sumedana masi enggan menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jam 09.00 WIB, nanti lihat ya (materi pemeriksaannya)," tegas Ketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," ungkap Yusuf Ateh dalam keterangannya, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengatakan, BPKP sebelumnya telah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan tersebut, kata Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01643870/bpkp-sebut-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-bts-bakti-kominfo-capai-rp-8-triliun">BPKP Sebut Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo Capai Rp 8 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div>

"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," ungkap Yusuf

Usut Kasus Korupsi BTS, Kejagung Kembali Periksa Menkominfo Johnny G Plate

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peras-sejumlah-kades-oknum-jaksa-gadungan-ini-diinterogasi-lalu_m_153339.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," kata Yusuf Ateh dalam keterangannya, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengatakan, BPKP sebelumnya telah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan tersebut, kata Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu, kami melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh menambahkan, dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan prosedur audit di antaranya, melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait, dan melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP, ahli lingkungan dari IPB, dan ahli keuangan negara," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01433248/gegara-korupsi-bts-kominfo-pemerataan-internet-di-desa-terhambat">Gegara Korupsi BTS Kominfo, Pemerataan Internet di Desa Terhambat</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," kata Yusuf Ateh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi BTS BAKTI Kominfo

Berita Terkini

Diduga 'Uang Pengamanan' Kasus BTS Bakti Kominfo, Jaksa Cecar Oknum BPK soal Aliran Dana Rp 40 Miliar

Sosok Yusrizki, Orang Kepercayaan Suami Puan Maharani yang jadi Tersangka Korupsi BTS 4G

Penyidik Jampidsus Kejagung Sita Tanah Johnny G Plate 11,7 Hektare di Labuan Bajo

Kejagung Diminta Berani Libas Semua Kasus Korupsi di Kementerian

Dirut Bakti Tersandung Kasus Korupsi BTS, Kominfo Seleksi Ulang Posisi Pimpinan

Bongkar Korupsi di Kementerian, Mahasiswa Desak Kejaksaan Agung Tidak Tebang Pilih

Kejagung Geledah Dua Mobil yang Ditumpangi Johnny G Plate Saat Jalani Pemeriksaan

Usut Kasus Korupsi BTS, Kejagung Kembali Periksa Menkominfo Johnny G Plate

BPKP Sebut Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo Capai Rp 8 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi BTS BAKTI Kominfo

Berita Terkini

Diduga 'Uang Pengamanan' Kasus BTS Bakti Kominfo, Jaksa Cecar Oknum BPK soal Aliran Dana Rp 40 Miliar

Sosok Yusrizki, Orang Kepercayaan Suami Puan Maharani yang jadi Tersangka Korupsi BTS 4G

Penyidik Jampidsus Kejagung Sita Tanah Johnny G Plate 11,7 Hektare di Labuan Bajo

Kejagung Diminta Berani Libas Semua Kasus Korupsi di Kementerian

Dirut Bakti Tersandung Kasus Korupsi BTS, Kominfo Seleksi Ulang Posisi Pimpinan

Bongkar Korupsi di Kementerian, Mahasiswa Desak Kejaksaan Agung Tidak Tebang Pilih﻿

Kejagung Geledah Dua Mobil yang Ditumpangi Johnny G Plate Saat Jalani Pemeriksaan

Usut Kasus Korupsi BTS, Kejagung Kembali Periksa Menkominfo Johnny G Plate

BPKP Sebut Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo Capai Rp 8 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com

Bongkar Korupsi di Kementerian, Mahasiswa Desak Kejaksaan Agung Tidak Tebang Pilih