<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/284b24c7-5a21-4767-b9b8-45ae10581d02-565163461.jpg" alt="Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya, Senin (23/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya, Senin (23/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya terus menyelidiki kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya yang terjandi pada periode Tahun 2009 - 2014. Terbaru, Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil mantan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tersebut pada Senin (23/2). Habibah datang ke gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB dan baru keluar pada pukul 16.34 WIB. Selama lebih dari dua jam pemeriksaan, politikus PKB itu mengaku ditanya banyak hal oleh penyidik. "Hanya mengulas yang dulu (pemeriksaan) tahun 2013, lebih akeh guyonane (lebih banyak becanda) tadi di atas," ucap Habiba seusai menjalani pemeriksaan di lantai 4 Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya. Salah satu yang ditanyakan oleh penyidik adalah prosedur penyelenggaraan Bimtek di DPRD Surabaya. "Mereka tanya, di DPRD apakah boleh keputusan itu ditandatangani hanya 2 unsur pimpinan," imbuhnya menirukan ucapan penyidik. Habibah berharap proses hukum tentang kasus dugaan korupsi Bimtek di lingkungan DPRD Kota Surabaya, bisa segera dituntaskan oleh kepolisian dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. "Saya support penuh Polrestabes ini untuk segera menyelesaikan (kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya) setuntas-tuntasnya. Saya tidak ingin ini menjadi isu negatif terus menerus di Kota Surabaya," keluh Habibah. Sebagai informasi, Satreskrim Polrestabes Surabaya sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat, seperti Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto mengatakan proses hukum kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya sudah memasuki tahap penyidikan. Lebih dari 20 orang sudah dimintai keterangan. "Ada beberapa saksi lagi yang harus kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Ada beberapa orang yang ada kaitannya saat itu sebagai anggota dewan dan sebagai peserta dalam Bimtek," tutur AKBP Eddy. Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya juga sudah mengantongi barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan Bimtek DPRD Kota Surabaya. "Tentunya secepatnya kita juga akan segera melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Untuk kapannya (dilakukan gelar perkara), kita tunggu hasil pemeriksaan saksi yang lain," tukasnya. (*)

Polrestabes Surabaya periksa mantan anggota DPRD terkait korupsi Bimtek 2009-2014. Penyidik kumpulkan saksi dan siapkan gelar perkara.

Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya Berlanjut, Mantan Anggota Dewan Diperiksa 2 Jam Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/eab38835-9b83-409e-bafc-c03c050443bf-1-1600756071.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud menghadiri pemeriksaan terkait dugaan korupsi Bimtek, Rabu (11/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud menghadiri pemeriksaan terkait dugaan korupsi Bimtek, Rabu (11/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya terus menyelidiki kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya Tahun 2009 - 2014. Setelah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Polisi kini memanggil Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (11/2). Machmud datang ke gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB dan keluar pada pukul 13.37 WIB. Selama lebih dari dua jam penyelidikan, Machmud mengaku ditanya banyak hal oleh penyidik. "Tadi ditanya tentang kegiatan Bimtek yang dulu, sambil melatih daya ingat, sekitar 15 tahun, ya saya jelaskan ya, kalau gak salah tadi ada tambahan empat sampai lima pertanyaan," ucap Machmud setelah diperiksa, Rabu (11/2). Machmud menyebut pemanggilan kali ini adalah yang kedua. Sebelumnya ia pernah diperiksa kasus yang sama ketika menjabat sebagai Ketua Komisi B. Pemeriksaan terbaru, penyidik mendalami teknis pelaksanaan bimtek. "Ya, tadi ditanya tentang pelaksanaan, terus bagaimana perencanaan, penganggaran. Ya, saya jelaskan sejauh yang saya tahu. Jadi intinya dengan pemanggilan ini, saya harap (kasusnya) segera selesai," imbuhnya. Sebagai informasi, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan pemanggilan terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rouf pada Kamis sore (5/2). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya Tahun 2009 - 2014. Pada tahun tersebut, baik Armuji maupun Musyafak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. "Masalah WW (Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2009 - 2014, Wisnu Wardhana) dulu itu. Wes ya (sudah ya), saya itu cuma merubah tanggal," celetuk Armuji setelah diperiksa kurang lebih 2 jam. Senada dengan Armuji, Musyafak juga menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dirinya tidak dicecar pertanyaan oleh penyidik, hanya diminta untuk membaca dan menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan). "Ya, kita itu paraf-paraf sesuai dengan keterangan yang lama, disuruh baca lagi BAP-nya, sudah sesuai nggak dengan keterangan yang lama," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. &nbsp;

Polisi periksa Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya terkait dugaan korupsi Bimtek 2009-2014. Pemanggilan ini menyusul pemeriksaan Armuji.

Usai Armuji, Polisi Periksa Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Terkait Dugaan Korupsi Bimtek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/WhatsApp-Image-2024-03-12-at-142542-4179815117.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya Tahun 2009 - 2014, tengah diselidiki Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto mengatakan lebih dari 20 orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji dan Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf. "Saksi yang sudah dipanggil dan sudah pemeriksaan lebih dari 20 orang. Dan hari ini dipanggil ada dua orang, yaitu saudara Ahmudi dan saudara Musyafak sebagai saksi," tutur AKBP Edy, Kamis (5/2). Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya juga sudah mengantongi barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan Bimtek DPRD Kota Surabaya. "Tentunya secepatnya kita juga akan segera melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Untuk kapannya (dilakukan gelar perkara), kita tunggu hasil pemeriksaan saksi yang lain," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, AKBP Edy juga membantah pemanggilan Armuji dan Musyafak Rouf, hanya untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia menyebut pemanggilan keduanya sebagai pemeriksaan tambahan. "Tidak ada perubahan tanggal karena Pak Armuji sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para saksi dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang lain," ucap Eddy. Sebelumnya dari pantauan JawaPos.com, Armuji tiba di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya pada pukul 16.27 WIB. Orang nomor dua di Kota Pahlawan itu tampak berjalan santai mengenakan kemeja biru. Armuji tampak santai memasuki gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ia mengaku tak gugup menghadapi pemeriksaan tersebut. "Ya biasa saja, cuma pembaharuan tanggal," ucap Armuji. Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan pemanggilan terhadap Musyafak Rouf. Saat terjadinya perkara (2009 - 2014), baik Armuji maupun Musyafak, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Setelah kurang lebih satu jam setengah, Armuji dan Musyafak pun keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.02 WIB. Armuji mengatakan pemanggilan dirinya terkait kasus yang menyeret nama Wisnu Wardhana. "Masalah WW (Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2009 - 2014, Wisnu Wardhana) dulu itu. Wes ya (sudah ya), saya itu cuma merubah tanggal," celetuk orang nomor dua di Kota Pahlawan ini. Kompak dengan Armuji, Musyafak juga menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dirinya tidak dicecar pertanyaan oleh penyidik, hanya diminta untuk membaca dan menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan). "Ya, kita itu paraf-paraf sesuai dengan keterangan yang lama, disuruh baca lagi BAP-nya, sudah sesuai nggak dengan keterangan yang lama," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (*) &nbsp;

Satreskrim Polrestabes Surabaya periksa lebih dari 20 saksi terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD 2009-2014. Kasus ini masih berlanjut.

Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Polisi Sudah Periksa Lebih dari 20 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/IMG-20260205-WA0012-3800203697.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memenuhi panggilan Satreskrim Polrestabes Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku tak ditanya banyak hal oleh penyidik soal kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya Tahun 2009 - 2014. "Nggak ditanya (banyak), cuma merubah tanggal (BAP atau berita acara pemeriksaan) saja," ucap politikus yang akrab disapa Cak Ji itu setelah keluar dari ruang pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (5/2). Sebelumnya dari pantauan JawaPos.com, Armuji tiba di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya pada pukul 16.27 WIB. Orang nomor dua di Kota Pahlawan itu tampak berjalan santai mengenakan kemeja biru. Armuji tampak santai memasuki gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ia mengaku tak gugup menghadapi pemeriksaan tersebut. "Ya biasa saja, cuma pembaharuan tanggal," ucap Armuji. Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan pemanggilan terhadap Musyafak Rouf. Saat terjadinya perkara (2009 - 2014), baik Armuji maupun Musyafak, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Setelah kurang lebih satu jam setengah, Armuji dan Musyafak pun keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.02 WIB. Armuji mengatakan pemanggilan dirinya terkait kasus yang menyeret nama Wisnu Wardhana. "Masalah WW (Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2009 - 2014, Wisnu Wardhana) dulu itu. Wes ya (sudah ya), saya itu cuma merubah tanggal," celetuk orang nomor dua di Kota Pahlawan ini. Kompak dengan Armuji, Musyafak juga menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dirinya tidak dicecar pertanyaan oleh penyidik, hanya diminta untuk membaca dan menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan). "Ya, kita itu paraf-paraf sesuai dengan keterangan yang lama, disuruh baca lagi BAP-nya, sudah sesuai nggak dengan keterangan yang lama," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Ketika ditanya apakah ada pemeriksaan lanjutan, Musyafak mantap menjawab tidak ada. "Nggak ada. Cukup ya, makasih," pungkas Musyafak yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur periode 2024 - 2029. (*)

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji jalani pemeriksaan dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya. Ia hanya mengubah tanggal BAP.

Usai Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Armuji Santai: Cuma Ubah Tanggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/e3af3e29-0c58-4546-b16b-f9c8d88b072d-2131857295.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji mendatangi pemanggilan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya pada Kamis sore (5/2). Pemanggilan tersebut terkait dugaan kasus korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya pada tahun 2009 - 2014. Saat itu, Cak Ji menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dari pantauan JawaPos.com, Armuji tiba di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya pada pukul 16.27 WIB. Orang nomor dua di Kota Pahlawan itu tampak berjalan santai mengenakan kemeja biru. "Lagek pertama (baru pertama dipanggil)," ucap Cak Ji kepada awak media. Ketika ditanya memenuhi panggilan sebagai apa, Cak Ji menolak menjawab. "Ya nanti kan belum selesai, ya apa toh," celetuknya dengan nada guyon. Cak Ji tampak santai memasuki gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ia mengaku tak gugup menghadapi pemeriksaan tersebut. "Ya biasa saja, cuma pembaharuan tanggal," ucap Cak Ji. Bukan hanya Cak Ji, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan pemanggilan terhadap Musyafak Rouf, yang saat terjadinya perkara (2009 - 2014) menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Mengenakan kemeja putih, Musyafak datang bersama dengan Cak Ji. "Ya mengantarkan sahabat saya pemeriksaan," ucap politikus berkacamata dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Sebelumnya, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto mengatakan bahwa pihaknya bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya sejak 2011. "Karena ini merupakan kasus tunggakan, tentunya para pihak yang diduga terlibat berkaitan dengan kasus tersebut, semuanya akan kita lakukan pemanggilan," ucap AKBP Eddy singkat. &nbsp;

Wawali Armuji penuhi panggilan polisi Surabaya terkait dugaan korupsi Bimtek DPRD 2009-2014. Kasus ini jadi sorotan.

Soal Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya, Wawali Armuji Penuhi Panggilan Polisi

korupsi bimtek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi bimtek

Berita Terkini

Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya Berlanjut, Mantan Anggota Dewan Diperiksa 2 Jam Lebih

Usai Armuji, Polisi Periksa Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Terkait Dugaan Korupsi Bimtek

Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Polisi Sudah Periksa Lebih dari 20 Saksi

Usai Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Armuji Santai: Cuma Ubah Tanggal

Soal Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya, Wawali Armuji Penuhi Panggilan Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com